Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 214,7 Triliun, Naik Hampir 30 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 214,7 triliun pada semester I-2024. Halaman all
(Kompas.com) 08/07/24 21:32 10112878
JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai realisasi pembiayaan utang pemerintah terus meningkat secara tahun kalender hingga Juni 2024. Bahkan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi penarikan utang pemerintah telah tumbuh hampir 30 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 214,7 triliun pada semester I-2024. Nilai ini naik sekitar 29 persen dari realisasi paruh pertama tahun lalu sebesar Rp 166,5 triliun.
Walaupun tumbuh pesat secara tahunan, realisasi pembiayaan utang pemerintah masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Sri Mulyani menyebutkan, realisasi pembiayaan pemerintah baru mencapai 30,9 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 648,1 triliun.
"Jadi masih sesuai, on track, meskipun secara nominal dalam hal ini lebih tinggi dari tahun lalu," kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Secara lebih rinci, penarikan utang pemerintah utamanya berasal dari surat berharga negara (SBN), yakni sebesar Rp 206,2 triliun. Nilai ini lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 157,9 triliun.
Sementara itu, realisasi utang yang berasal nilainya mencapai Rp 8,5 triliun. Berbeda dengan penerbitan SBN, angka penarikan utang pinjaman lebih rendah dari tahun lalu sebesar Rp 8,6 triliun.
Meskipun nilai penerbitan SBN meningkat, Sri Mulyani bilang, pemerintah tetap menjaga APBN tetap sehat dengan meminimalisir beban utang ke depan. Hal ini dilakukan dengan cara mengatur tenor SBN yang diterbitkan.
"Dan juga dinamika dari pasar surat berhaga, baik domesitk, maupun dari global," kata dia.
"Kenaikan ini tidak mempengaruhi terlalu signifikan terhadap yield dan juga beban utang kita, karena kita mampu meminimalkan," sambungnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani memastikan, pembiayaan utang untuk menutup defisit akan dilakukan secara terukur untuk mendapatkan biaya yang paling efisien dan risiko terkendali. Pemerintah bakal menerbitkan SBN secara fleksibel dan oportunistik.
"Namun di sisi lain juga melihat berbagai risiko dan kesempatan yang muncul dari sisi timing penerbitan, maupun komposisi dari surat berhaga negara, baik dari sisi maturity-nya, tenornya, maupun dari sisi komposisi nilai tukarnya," ucap Sri Mulyani.
Sebagai informasi, kenaikan pembiayaan utang pemerintah selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar. Tercatat realisasi defisit APBN hingga paruh pertama tahun ini sebesar Rp 77,3 triliun, atau setara 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).