Setoran Pajak Diprediksi Tak Capai Target, Luhut: Ada Inefisiensi di Berbagai Sektor
Luhut mengatakan, pemerintah mengatasi hal tersebut dengan melakukan digitalisasi di berbagai sektor. Halaman all
(Kompas.com) 09/07/24 19:23 10220155
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi, pendapatan negara yang berasal dari pajak tidak mencapai target hingga pengujung 2024.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penurunan penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan lantaran adanya inefisiensi di berbagai sektor.
Luhut mengatakan, pemerintah mengatasi hal tersebut dengan melakukan digitalisasi di berbagai sektor.
FREEPIK/8PHOTO Ilustrasi pajak."Saya melihat lesunya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor. Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis," kata Luhut melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).
Luhut mencontohkan Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga yang dapat menekan selisih angka terkait data mineral di antaranya batu bara, nikel dan lainnya.
"Dengan semakin kecilnya selisih perbedaan tersebut, tentu akan menekan pula potensi kerugian negara," ujarnya.
Luhut mengatakan, sistem seperti Simbara diterapkan untuk kelapa sawit mengingat banyak penerimaan negara yang potesial belum diambil dari sektor tersebut.
Ia menuturkan, dari data yang diterimanya, ada banyak perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga pemerintah kesulitan menagih Pph badan.
"Jika sistem ini sudah bisa diimplementasikan, maka penerimaan pajak bisa ditingkatkan," tuturnyam
SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) bakal diganti Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)Di samping itu, Luhut mengungkapkan, pemerintah mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol guna mengurangi kadar polusi udara.
Ia menyebut, jika Indonesia mampu menggunakan bioetanol, jumlah penderita ISPA bisa ditekan sehingga menghemat pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 38 triliun.
"Jadi jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sampai dengan akhir tahun ini, penerimaan penerimaan negara berasal dari pajak diproyeksi mencapai Rp 1.921,9 triliun. Nilai ini setara dengan 96,6 persen dari target yang tercantum dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp 1.988,9 triliun.
"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6 persen dari APBN 2024," kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Meskipun tidak mencapai target, angka proyeksi setoran pajak itu masih tumbuh dibanding realisasi tahun lalu. Sri Mulyani bilang, angka proyeksi penerimaan pajak tumbuh tipis 2,9 persen dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp 1.867,9 triliun.
"Ini artinya juga perekonomian nasional kita relatif terjaga meskipun tekanan dari beberapa komoditas masih sangat besar," tutur Sri Mulyani.
Adapun sampai dengan paruh pertama tahun ini, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 893,8 triliun. Angka itu baru setara 44,9 persen dari target yang ditetapkan, dan turun 7 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu.
Bendahara negara bilang, koreksi itu salah satunya disebabkan oleh penerimaan berbasis komoditas. Ini tercermin dari setoran pajak penghasilan (PPh) badan yang ambles 34,5 persen secara tahunan.
"Artinya perusahaan masih profitable tapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam," kata Sri Mulyani.
#penerimaan-negara #pendapatan-negara #pph-badan #luhut-binsar-pandjaitan #pajak-penghasilan-pph