JAKARTA, investor.id – Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.517,53 triliun hingga 31 Oktober 2024. Penerimaan pajak terkontraksi 0,41% year on year (yoy) dibandingkan realisasi pada Oktober 2023 sebesar Rp 1.523,9 triliun.

Hingga Oktober 2024, realisasi mencakup 76,3% dari target penerimaan pajak 2024 senilai Rp 1.989,9 triliun.

“Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir (Agustus dan September 2024), alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober,” ucap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi November 2024 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

Penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun terbagi dalam empat kelompok. Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target APBN dengan pertumbuhan bruto negatif 0,34%. Anggito berkilah bahwa kontraksi PPh non migas terjadi kalau dilihat secara kumulatif, tetapi tumbuh positif jika dilihat secara bulanan.

“Tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turnaround yang terjadi sejak bulan September. Di bulan Oktober saja, PPH non-migas itu month to month-nya adalah Rp 3,8 triliun. Ini menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan-bulan sebelum September dan Oktober,” terang dia.

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target APBN. Jika dilihat secara bruto terjadi pertumbuhan bruto 7,87%. Menurut Anggito, pertumbuhan PPN dan PPnBM selaras dengan terjaganya konsumsi dalam negeri baik dari domestik maupun impor.

Ketiga, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 32,65 triliun atau 86,52% dari target APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan bruto 12,81%. Sedangkan keempat, realisasi PPh migas sebesar Rp 53,7 triliun atau 70,31% dari target APBN. Realisasi ini menunjukkan kontraksi 8,97% dari periode yang sama tahun 2023.

“PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turnaround juga dalam dua bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita fungsikan di dalam APBN,” terang Anggito.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesia resmi menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR). Dengan ini Indonesia akan segera mengadopsi pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat.

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menjelaskan MLI STTR akan menyasar perusahaan multinasional yang memiliki usaha di Indonesia. Artinya dasar perhitungannya dapat dihitung dari total investrasi asing ke Indonesia.

"Jika realisasi investasi asing setahun Rp 744 triliun, maka potensi penambahanan pengenaan PPh badan sekitar Rp 8 triliun," jelas Raden kepada Kontan, Minggu (22/9).

Meski begitu, menurut Raden, angka tersebut pastinya akan lebih besar jika mengetahui detail berapa angka total biaya bunga, total biaya royalti dan total biaya jasa manajemen intragrup yang dilaporkan PMA di Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini Direktorat Jenderal Pajak belum membuat perkiraan potensi pajak dari MLI STTR.

Menurut Raden, ini merupakan langkah strategis bagi Indonesia untuk memerangi penghindaran pajak. Berdasarkan tax treaty sebelum MLI, perusahaan multinasional seringkali menghindari pajak di negara sumber dengan cara membebankan biaya bunga pinjaman dan royalti, atau jasa manajemen kepada anak perusahaan.

Beberapa kasus, induk membuat skema pinjaman dalam mata uang US Dollar yang tidak pernah dibayar oleh anak tetapi pinjaman US Dollar tersebut memberikan andil kerugian selisih kurs. Sehingga si anak yang ada di Indonesia rugi dan tidak bayar PPh Badan.

"MLI STTR akan memagari praktek-praktek penghindaran pajak, diharapkan akan tercipta keadilan dalam pemajakan secara global. Inilah tujuan dari BEPS yang diinisiasi oleh OECD," ungkapnya.

Di sisi lain, MLI STTR ini juga memiliki konsekuensi, dimana akan banyak transaksi internasional dimaksud yang akan dikenai pajak baru. Sebelumnya, dengan memanfaatkan kelemahan tax treaty, mereka tidak bayar, setelah berlakunya MLI STTR akan dikenai pajak oleh Indonesia.

MLI akan memberikan tambahan pajak sebesar 9% atas penghasilan tertentu berupa transaksi royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa intragrup yang dibayarkan ke negara mitra tax treaty jika negara mitra tersebut mengenakan pajak kurang dari 9%.

"Perubahan ketentuan ini pastinya akan mengubah pola transaksi perusahaan multinasional. Mereka tentu masih mencari celah agar di negara sumber tidak dikenai pajak," ujarnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA Pengamat perpajakan tidak sependapat apabila pemerintah kembali memberikan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh DTP).

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa pemberian insentif PPh 21 DTP kurang efektif, mengingat banyak perusahaan yang enggan memanfaatkan.

"Mengingat yang mengajukan adalah perusahaan namun yang mendapatkan benefit adalah karyawan. Ada perbedaan kepentingan," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Selasa (6/8).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Memang pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) pada kuartal II-2024 sebesar 4,93% atau lebih rendah dibandingkan kuartal II- 2023 sebesar 5,22%.

"Sedikit tumbuh lebih rendah. Untuk itu, saya belum melihat urgensi pemberian PPh 21, bandingkan dengan pelemahan konsumsi rumah tangga pada saat pandemi Covid-19," katanya.

Di sisi lain, Fajry mengatakan bahwa penerimaan pajak Indonesia sedang cekak. Dan selama ini, kontribusi PPh 21 cukup membantu penerimaan pajak Indonesia.

Oleh karena itu, apabila pemerintah memberikan insentif pajak tersebut, maka akan cukup berisiko bagi kondisi fiskal Indonesia.

Ia khawatir, jika insentif tersebut tetap diberikan, maka defisit akan semakin memburuk dan ujungnya berdampak ke nilai tukar.

"Tentu, kalau rupiah semakin tertekan terhadap dolar AS, yang jadi korban adalah konsumen itu sendiri yakni melalui harga barang impor yang lebih mahal," imbuhnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan mencapai Rp 172,66 triliun hingga semester I-2024. Realisasi tersebut turun 34,5% secara tahunan (year on year/ YoY).

Direktur Eksekutif MUC Tax Research menerangkan, realisasi penerimaan PPh Badan sangat tergantung pada kinerja korporasi yang tidak bisa lepas dari perkembangan ekonomi makro. Menurutnya, ketika kondisi ekonomi menurun, maka akan memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Oleh karenanya, untuk memastikan setoran pajak dari wajib pajak badan terjaga maka pemerintah harus bisa menjaga stabilitas ekonomi. Seperti yang terjadi tahun ini, dampak pelemahan harga komoditas terasa pada kinerja capaian finansial korporasi.

"Dalam kondisi seperti itu, pemerintah perlu menjaga agar penurunan penerimaan PPh tidak terlalu dalam, dengan cara memberikan stimulus bagi industri agar tetap bergerak positif. Singkatnya, sisi ekonominya yang harus diperbaiki," kata Wahyu kepada Kontan, Minggu (14/7).

Wahyu juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan jumlah Wajib Pajak badan memang sangat rendah, yaitu berkisar antara 6%-8% dalam beberapa tahun belakangan

Informasi tentang perusahaan sawit yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi salah satu bukti, sistem pajak di Tanah Air belum bisa menyentuh semua kegiatan ekonomi.

Sementara untuk Wajib Pajak Badan, selain kerja sama pertukaran data dengan lembaga-lembaga terkait, mau tidak mau otoritas pajak yang turun ke lapangan.

"Di sinilah perannya Kantor Pajak yang ada di pelosok, untuk memastikan setiap potensi ekonomi bisa tersentuh sistem pajak," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menduga bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 6%-8% tersebut merupakan pengusaha lama yang tidak menjadi wajib pajak, yang pada akhirnya dipaksa untuk membuat NPWP.

"Jadi sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan apakah ada tambahan pengusaha baru atau tidak," kata Nailul kepada Kontan, Selasa (16/7).

Dirinya justru melihat, pertumbuhan tersebut merupakan effort untuk melakukan pendataan wajib pajak badan baru yang kurang optimal. Ini yang menyebabkan kinerja penerimaan pajak di Tanah Air tidak optimal hingga saat ini.

Ia juga menerangkan bahwa pertumbuhan Wajib Pajak Badan yang tumbuh kecil tersebut berdampak ke perekonomian, seperti terbatasnya celah fiskal untuk membiayai program pemerintah.

"Ekonomi tumbuh stunting jika penerimaan negara tidak optimal. Ini yang tidak kita harapkan," tutupnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) badan mencapai Rp 172,66 triliun, atau turun 34,5% secara neto dan 25,7% secara bruto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, moderasi harga komoditas seperti crude palm oil (CPO), batubara dan tembaga memicu penurunan profitabilitas dan meningkatkan kebutuhan likuiditas, sehingga meningkatkan restitusi dan terkontraksinya PPh badan pada sektor komoditas.

"Kita lihat dampak ke APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) memang terlihat sangat besar," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Co-Founder Botax Consulting Raden Agus Suparman memperkirakan, penerimaan PPh badan di semester II akan cenderung datar. Namun, kemungkinan bisa ditingkatkan dengan hasil pemeriksaan.

"Biasanya pemeriksaan digenjot di semester II untuk mengejar target yang dibebankan kepada pemeriksa pajak. Sekedar informasi, pemeriksa pajak pun mendapatkan target penerimaan pajak," kata Raden kepada Kontan, Selasa (8/7).

Secara rinci, Raden menjelaskan, penerimaan PPh badan di semester I terdiri dari dua jenis, yaitu PPh Pasal 29 berupa PPh yang dibayar sebelum wajib pajak lapor SPT tahunan, serta PPh pasal 25 yang dibayar setiap bulan.

Secara aturan PPh Pasal 25 di semester I seharusnya ada dua perhitungan. Yaitu perhitungan yang mengacu ke PPh Pasal 25 di bulan Desember tahun sebelumnya, dan PPh Pasal 25 yang mengacu pada SPT Tahunan yang sudah dilaporkan.

"Pada umumnya, wajib pajak orang pribadi lapor di bulan Maret. Sedangkan wajib pajak badan lapor di bulan April," ujar Raden.

Sedangkan penerimaan PPh badan di semester II hanya setoran PPh Pasal 25, sehingga secara ketentuan, pembayaran PPh Pasal 25 di semester II itu flat, atau sama nominalnya mulai Juli sampai dengan Desember.

"Petugas AR dapat menerbitkan STP (surat tagihan pajak) jika pembayaran PPh Pasal 25 kurang harus seharusnya. Atau secara nominal turun dari bulan-bulan sebelumnya," imbuh Raden.