JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga akhir Oktober 2024 tercatat sudah mencapai Rp309,2 triliun atau 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, nilai tersebut masih terbilang kecil dari Pagu defisit APBN 2024 .

"Ini masih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani merincikan, pendapatan negara hingga akhir Oktober mencapai Rp2.247 triliun atau 80,2% dari target APBN 2024. Kemudian belanja negara tercatat Rp2.556 triliun atau setara dengan 76,9% dari pagu anggaran di APBN 2024.

"Kalau dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebetulnya dubandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 14,1 persen year on year dan ini berikan dampak perekonomian yang cukup baik," tuturnya.

Sementara, dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp97,1 triliun. "Dan ini berarti keseimbangan primer positif," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah melaksanakan sidang kabinet paripurna perdana, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, presiden ke-8 RI itu menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola anggaran kepada para menteri.

Prabowo meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para menteri, dan menteri koordinator untuk menelurusi kembali APBN. “Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” kata Prabowo dikutip dari rilis di laman resmi Kementerian Keuangan, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut Presiden Prabowo, para menteri harus memberi contoh, karena fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat. Pada sidang tersebut, Prabowo juga menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

Swasembada pangan saat ini jadi prioritas dasar, karena situasi global dan perang besar bisa pecah setiap saat. Menurut dia pemerintah harus menjamin kemampuan memberi makan rakyat.

Prabowo menginstruksikan kementerian terkait untuk segera merumuskan program penghiliran komoditas utama. Prabowo meminta kementerian segera menginventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi. “26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan. Bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo lagi.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak banyak yang berubah dalam pengelolaan anggaran tahun depan. Hanya saja, targetnya semakin tinggi. Pada era Presiden Prabowo, Kementerian Keuangan akan mengelola pendapatan dan belanja yang ditargetkan naik.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jika dibanding tahun ini, pendapatan dan belanja di masa akhir jabatan presiden Jokowi masing-masing Rp Rp 2.802,3 triliun dan Rp 3.325,1 triliun. Sementara itu, jumlah kementerian semakin banyak. Di era Jokowi hanya ada 34 kementerian dan kementerian koordinator. Sementara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Prabowo memiliki 48 kementerian.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masuk dalam top 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyumbang pajak terbesar.

Bersama dengan 11 BUMN lainnya, BNI telah memberi kontribusi kepada negara melalui sumbangan pajak sebesar Rp10,45 triliun pada 2023.

BNI menempati posisi keenam di antara tiga besar BUMN penyumbang pajak terbesar, yakni PT Pertamina yang menyetor pajak sebesar Rp 224,53 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara Rp 52,38 triliun, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Rp 33,11 triliun.

BNI optimistis dengan fundamental kinerja keuangan yang terjaga tahun ini dapat melanjutkan kontribusi pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, BNI menjadi salah satu Wajib Pajak Badan yang membayarkan kewajiban pajak kepada negara secara patuh.

“Ada 12 BUMN yang yang tercatat sebagai penyumpang pajak terbesar di tahun 2023, salah satunya BNI. Ini patut kita apresiasi,” kata Arya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) mencatat, penerimaan pajak hingga akhir tahun 2023 terkumpul Rp 526,2 triliun atau setara 101,75 persen dari target.

Bahkan, penerimaan pajak ini berhasil tumbuh 11,09% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BNI sebagai bank milik pemerintah turut berpartisipasi aktif mendorong masyarakat untuk taat pajak melalui Kampanye Pajak bertajuk Spectaxcular 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Spectaxcular 2024 merupakan kegiatan tahunan yang dihelat bersama Bank Himpunan Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Melalui kampanye tersebut, BNI berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa. BNI juga akan terus memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi, termasuk dalam memenuhi kewajiban pajak.

Bisnis.com, JAKARTA - Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Indonesia berpeluang memiliki sumber dana baru di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Bahkan, nilainya kurang lebih mencapai sekitar Rp400 triliun.

Hashim menyampaikan, Jaksa Agung Muda dalam waktu dekat akan menindak 300 pengusaha-pengusaha sawit nakal yang mengemplang pajak. Bahkan, dia menyebut 25 pengusaha di antaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 15 pengusaha lainnya tidak memiliki rekening bank di Indonesia.

“Ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat. Tapi tahun ini, atau tahun depan, bisa tambah Rp120 triliun lagi sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Selain dari pengusaha-pengusaha nakal, Hashim menyebut bahwa Indonesia bakal memiliki sumber dana baru dari karbon kredit.

Dia menuturkan, menurut asesmen dan kajian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), hutan Indonesia menyerap 577 juta ton karbon.

“Kita sudah serap, kita tawarkan ke dunia internasional. 577 juta ton. Dengan biaya, kos nilai, nilai minimal, US$10 dolar per ton, mungkin kita bisa dapet duit,” ujarnya.

Hashim berencana akan menawarkan ini kepada semua negara-negara penghasil emisi, seperti Arab Saudi, Qatar, Abu Dhabi dalam forum COP 29 di Baku, Azerbajian

“Kita jual minimal 10 dolar. Berarti apa? Berarti itu, U$5,8 miliar anggaran,” katanya.

Hashim memperkirakan, anggaran yang dapat diraup Indonesia dari karbon kredit mencapai sekitar Rp190 triliun. Dengan demikian, lanjutnya, total anggaran yang dapat diraup Indonesia dari sumber dana baru mencapai sekitar Rp400 triliun.

“Kita dari, pengusaha nakal, Rp190 triliun sampai Rp300 triliun, kita dengan karbon, kita bisa dapet Rp190 triliun, itu sudah Rp400 triliun kurang lebih dana baru,” tuturnya.

Oleh karena itu, Hashim optimistis Indonesia akan memiliki sumber-sumber dana baru untuk APBN, sekaligus menjalankan sejumlah program Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis.

Jakarta -

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap kabar terbaru soal 300 lebih pengusaha sawit yang mengemplang pajak. Hashim menyebut tindakan mereka membuat pendapatan negara bocor hingga Rp 300 triliun.

Menurut Hashim, Pihak Kejaksaan Agung siap melakukan tindakan terhadap pengusaha nakal tersebut. Pada tahap pertama, jumlah yang bisa ditarik mencapai Rp 189 triliun.

"Nah ini sudah dikasih laporan ke Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat. Dan waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan bisa nambah Rp 120 triliun lagi. Sehingga Rp 300 triliun negara itu masuk ke kas negara," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Hashim menambahkan, pengusaha tersebut terpantau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahkan beberapa dari mereka tidak memiliki rekening di Indonesia.

"Jaksa agung muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal yang mudah-mudahan nggak ada di Kadin ya, ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP. 25 tidak punya NPWP. 15 tidak punya rekening bank di Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim.

(ily/rrd)

Jakarta -

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan kegiatan nasional, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan publik. Seluruh warga negara dan badan usaha yang memenuhi syarat diwajibkan membayar pajak.

Selain itu, pemerintah turut memungut retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Namun retribusi tidaklah sama dengan pajak, jadi apa perbedaan keduanya? Simak bedanya pajak dan retribusi di bawah ini.

Perbedaan Pajak dan Retribusi

Meski sama-sama sumber pendapatan negara, pajak dan retribusi berbeda. Dikutip dari buku Administrasi Pajak oleh Binti Chomsiatin dan Dasar-Dasar Hukum Pajak karya Moh. Taufik, berikut sederet perbedaannya:

1. Subjek Pajak dan Retribusi

Pajak berlaku bagi semua warga negara dan badan usaha yang memenuhi kriteria, tanpa memandang latar belakang pribadi atau status sosial. Berdasarkan prinsip ini, tiap-tiap orang atau badan yang berada dalam kondisi serupa maka dikenakan kewajiban pajak yang sama.

Sementara retribusi lebih khusus, sebab kewajibannya hanya ditujukan kepada orang tertentu yang menggunakan fasilitas atau jasa yang disediakan negara.

2. Sifat Pemungutan

Pemungutan pajak bersifat yuridis, disandarkan pada dasar hukum jelas berupa undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif. Sehingga pembayarannya bersifat wajib dan memaksa lantaran diatur oleh hukum.

Pemerintah memiliki wewenang untuk menegakkan pemungutan pajak. Karena itu, jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya alias enggan membayar maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, retribusi bersifat ekonomis. Bagi orang yang memanfaatkan jasa tertentu dari pemerintah, diharuskan membayar retribusi. Sementara mereka yang tidak menggunakannya maka tidak akan ditagih pembayaran.

3. Manfaat yang Diperoleh

Subjek tidak merasakan manfaat langsung dari pemungutan pajak. Sebab pajak dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan negara.

Namun wajib pajak akan mendapatkan manfaat secara tidak langsung. Karena nantinya pajak akan digunakan, antara lain untuk mengadakan sarana dan prasarana publik yang dapat dinikmati semua orang seperti jalan, pasar, pendidikan, layanan kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.

Sedangkan pembayar retribusi akan memperoleh manfaat langsung yang senilai dengan apa yang mereka bayarkan. Manfaat yang dirasakan di sini berupa layanan, jasa, atau fasilitas tertentu yang ditawarkan negara.

4. Lembaga Pemungut

Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah. Adapun retribusi umumnya dikumpulkan oleh pemerintah daerah saja.

Contoh Pajak dan Retribusi

Agar lebih memahami kedua sumber pendapatan negara ini, berikut contoh pajak dan retribusi:

Contoh Pajak

Jenis pajak yang secara berkala dibayarkan, contohnya pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dengan membayar sederet pajak tersebut, warga negara bisa dibilang tidak mendapatkan apapun. Namun secara tidak langsung, masyarakat sudah membantu pemasukan negara yang nantinya diperuntukkan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan pemerintah.

Contoh Retribusi

Contoh retribusi yang kerap dipungut, seperti: retribusi kebersihan dengan membayar jasa tukang sampah, retribusi area parkir berupa karcis kendaraan, retribusi tempat rekreasi berupa tiket masuk ke objek wisata.

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan maupun umum

Nah, itu tadi perbedaan pajak dan retribusi beserta masing-masing contohnya. Semoga dapat dipahami!

(azn/inf)

Jakarta -

Adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan ada 300 pengusaha yang mengemplang pajak. Alhasil, pendapatan negara bocor Rp 300 triliun.

Menurut Hashim, Prabowo sudah mengantongi nama-nama pengusaha yang dimaksud. Informasi itu didapat Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," terang Hashim yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra dalam diskusi bersama Kadin, (12/10/2024).

"Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar ini. Ini data yang dihimpun dari pemerintah. So, saat ini Pak Prabowo, kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu, tapi akan saya cek lagi," tambah Hashim.

Hashim mengatakan para pengusaha sawit nakal ini mendirikan perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," ujarnya.

Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujarnya

(hns/hns)

JAKARTA - Badan Penerimaan Negara (BPN) merupakan lembaga yang bertugas menerima pendapatan negara dalam bentuk uang yang disetorkan orang pribadi atau badan yang masuk ke kas negara. Selama ini lembaga yang bertugas mengurus penerimaan negara adalah Direktorat Jendreal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Keduanya berada dalam naungan Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ).

Usulan pemisahan BPN dari Kemenkeu sudah berlangsung setidaknya sejak 2004. Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana membentuk BPN sebelum nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Penerimaan Negara.

Saat ini, terdapat tiga kandidat kepala BPN yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu, Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Edi Slamet Irianto, dan anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Menyoal urgensi pemisahan BPN dari Kementerian Keuangan, Prabowo Subianto sudah menyinggungnya sejak Pemilu 2019 silam. Selaras dengan hal itu, Edi Slamet Irianto menjelaskan peran BPN sangat penting karena kinerja penerimaan cenderung menurun padahal tuntutan belanja negara semakin besar. Sehingga, negara harus berutang dan semakin membesar.

Di sisi lain, birokrasi kementerian cenderung rumit dan terjebak oleh banyaknya aturan yang tidak memungkinkan bergerak lebih cepat dan terukur. Dampaknya, proses pengambilan putusan menjadi lamban padahal dituntut sangat cepat.

?Lembaga penerimaan yang ada, meski sudah direformasi sampai jilid IV, gagal mengatasi kebocoran, gagal memiliki data sains, gagal membangun kerja sama hukum, dan rentan terhadap intervensi kekuatan politik maupun pemodal besar dalam berbagai bentuknya,? katanya dalam siaran pers, Jumat (11/10/2024).

Menurut Edi Slamet Irianto, manfaat pembentukan BPN bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi yaitu hadirnya berbagai kemudahan dalam memenuhi kewajiban kepada negara karena kebijakan dan pengaturan akan keluar dari satu pintu. ?Sementara manfaatnya bagi negara, bisa melakukan estimasi penerimaan secara lebih akurat dan pasti karena tax gap akan semakin diperkecil akibat pengembangan data sains,? ujarnya.

Terkait kondisi keuangan negara, persoalan yang kerap terjadi adalah penerimaan negara yang hingga saat ini selalu di bawah target, bahkan rasionya jadi yang terendah di ASEAN. Menyikapi hal itu, Edi Slamet Irianto menegaskan, bentuk lembaga kementerian/badan memperlihatkan bahwa lembaga pemerintah punya kekuatan pada aspek eksekutorial akibat adanya beberapa kewenangan hukum sebagaimana tercantum dalam 13 undang-undang organiknya.

Dia menjelaskan, bentuk hybrid ini memungkinkan lembaga penerimaan negara lebih gesit dan mampu merespons dengan cepat setiap perubahan dan perkembangan ekonomi. Lembaga tersebut punya diskresi yang sangat memadai sehingga berjalan efektif sesuai tujuan pendiriannya.

?Menteri/Kepala/Komandan badan ini harus orang yang sangat matang dan tahu permasalahan sesungguhnya, artinya memiliki kapasitas/knowledge perpajakan yang mumpuni ditunjang pengalaman lapangan yang teruji dan terbukti, bukan hanya pandai berteori ilmu perang tapi tidak pernah angkat senjata untuk perang,? ujarnya.

Edi juga menyinggung apakah BPN mampu mencapai target rasio penerimaan 23% tanpa menaikan tarif. Menurutnya, justru BPN dihadirkan untuk bisa menaikan target penerimaan tanpa harus membebani masyarakat kecil.

Untuk jangka pendek, BPN tidak akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Bahkan jika memungkinkan diturunkan ke 10%. Paling tidak, bertahan di 11% dengan catatan bahwa adminitrasi PPN akan diperbaiki secara fundamental.

?BPN, dalam kebijakannya, akan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk memiliki daya beli yang memadai sesuai kapasitasnya,? tuturnya.

JAKARTA, investor.id - Usulan pemisahan Badan Penerimaan Negara (BPN) dari Kementerian Keuangan sudah berlangsung setidaknya sejak 2004. Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana membentuk BPN sebelum nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Penerimaan Negara. Lalu apa sebenarnya manfaat BPN untuk Masyarakat dan Negara?

Menyoal urgensi pemisahan BPN dari Kementerian Keuangan, Prabowo Subianto sudah menyinggungnya sejak pemilu 2019 silam. Saat ini, terdapat tiga kandidat kepala BPN yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu, Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Edi Slamet Irianto, dan anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Selaras dengan hal itu, kandidat kepala BPN Edi Slamet Irianto menjelaskan bahwa peran BPN sangat penting karena kinerja penerimaan cenderung menurun padahal tuntutan belanja negara semakin besar. Sehingga, negara harus berhutang dan semakin membesar.

Di sisi lain, birokrasi kementerian cenderung rumit dan terjebak oleh banyaknya aturan yang tidak memungkinkan bergerak lebih cepat dan terukur. Dampaknya, proses pengambilan keputusan menjadi lamban padahal dituntut sangat cepat.

“Lembaga penerimaan yang ada, meski sudah direformasi sampai jilid IV, gagal mengatasi kebocoran, gagal memiliki data sains, gagal membangun kerja sama hukum, dan rentan terhadap intervensi kekuatan politik maupun pemodal besar dalam berbagai bentuknya,” ujar dia.

Menurut Edi, manfaat pembentukan BPN bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi yaitu hadirnya berbagai kemudahan dalam memenuhi kewajiban kepada negara karena kebijakan dan pengaturan akan keluar dari satu pintu.

“Sementara manfaatnya bagi negara, bisa melakukan estimasi penerimaan secara lebih akurat dan pasti karena tax gap akan semakin diperkecil akibat pengembangan data sains,” kata dia.

PPN Turun

Terkait kondisi keuangan negara, persoalan yang kerap terjadi adalah penerimaan negara yang hingga saat ini selalu di bawah target, bahkan rasionya jadi yang terendah di ASEAN.

Menyikapi hal itu, Edi menegaskan, bentuk lembaga kementerian/badan memperlihatkan bahwa lembaga pemerintah punya kekuatan pada aspek eksekutorial akibat adanya beberapa kewenangan hukum sebagaimana tercantum dalam 13 undang-undang organiknya.

Edi menjelaskan, bentuk hybrid ini memungkinkan lembaga penerimaan negara lebih gesit dan mampu merespons dengan cepat setiap perubahan dan perkembangan ekonomi. Lembaga tersebut punya diskresi yang sangat memadai sehingga berjalan efektif sesuai tujuan pendiriannya.

“Menteri/Kepala/Komandan badan ini harus orang yang sangat matang dan tahu permasalahan sesungguhnya, artinya memiliki kapasitas/knowledge perpajakan yang mumpuni ditunjang pengalaman lapangan yang teruji dan terbukti, bukan hanya pandai berteori ilmu perang tapi tidak pernah angkat senjata untuk perang,” ujarnya.

Saat disinggung apakah BPN mampu mencapai target rasio penerimaan 23% tanpa menaikan tarif, dia menjawab, “Justru BPN dihadirkan untuk bisa menaikan target penerimaan tanpa harus membebani masyarakat kecil. Untuk jangka pendek, BPN tidak akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 % bahkan jika memungkinkan, diturunkan ke 10%. Paling tidak, bertahan di 11% dengan catatan bahwa administrasi PPN akan diperbaiki secara fundamental,” tutur dia.

BPN, dalam kebijakannya, akan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk memiliki daya beli yang memadai sesuai kapasitasnya.  

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 10 Oktober 2024 dimulai dari Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut memegang data ratusan perusahaan nakal yang membuat penerimaan negara mengalami kebocoran hingga Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Disusul, masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Aksi ini dilakukan sebagai respons atas pemerintah Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.

Selanjutnya, adik presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menanggapi santai kabar ia diduga bermasalah dengan Pemerintah Swiss terkait perpajakan.

Disusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berduet di auditorium Kementerian PUPR. Dua menteri di kabinet Presiden Jokowi ini membawakan lagu yang dipopulerkan Krisdayanti, ‘Menghitung hari’.

Terakhir, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengatakan saat ini ada banyak istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan kemiskinan. Menurut Prabowo, orang-orang terlalu pintar untuk mencari-cari istilah baru untuk menjelaskan kemiskinan.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Prabowo Pegang Data Ratusan Perusahaan Nakal....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo membeberkan kebocoran pendapatan negara mencapai Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkannya dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior.

(1) Nilai Kebocoran Rp 300 Triliun

Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

"Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," kata Hashim, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

(2) Gara-gara Bos Sawit Nakal Kemplang Pajak

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim yang juga adik Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Hashim menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," kata dia.

(3) Sumber Data Kebocoran Pendapatan Negara

Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Menurut Hashim, informasi ini diperoleh Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ungkap Hashim.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujarnya.

(shc/hns)

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Perdagangan telah menetapkan kebijakan ekspor sedimen pasir laut yang diatur dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 dan Nomor 21 Tahun 2024, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di wilayah pesisir. Sebanyak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) ini merupakan turunan dari PP Nomor 26 Tahun 2023.

Menurut pengamat ekonomi dan politik Algooth Putranto, kebijakan ini membuka peluang peningkatan pendapatan negara di sektor maritim apabila pengembangan infrastruktur dan teknologi pengerukan ramah lingkungan.

"Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan," ujar Algooth, Rabu (9/10/2024).

Menurut Algooth, dengan adanya investasi yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas ekspor sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut. “Teknologi pengerukan yang ramah lingkungan tidak hanya akan mendukung kegiatan ekonomi, tetapi juga melindungi keberlanjutan sumber daya alam pesisir untuk generasi mendatang," ungkap dia.

Tak hanya itu, manfaat ekspor sedimen pasir laut yang bijak dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur lokal, seperti pelabuhan dan fasilitas transportasi lainnya di wilayah pesisir.

“Kehadiran ini dapat memperkuat konektivitas wilayah pesisir dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional,” ungkap dia.

Namun, dia menilai, pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan ekspor sedimen pasir laut dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengawasan ketat oleh kementerian terkait untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

“Kebijakan ini diharapkan dapat mendiversifikasi ekonomi di wilayah pesisir dan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut,” tambah dia.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News