Riset Puskapol UI: Korupsi di Lembaga Pemilu Lebih Banyak Melibatkan Laki-laki
'Dari 18 kasus korupsi di KPU, 29 laki-laki terlibat dan hanya 1 perempuan yang terlibat,” ujar Direktur Puskapol UI Hurriyah Halaman all
(Kompas.com) 10/07/24 21:36 10348320
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah mengungkapkan, jumlah laki-laki yang terlibat kasus korupsi lebih banyak dibandingkan perempuan.
Data itu Hurriyah sampaikan mengacu pada kasus korupsi yang terjadi di lembaga legislatif DPR RI sampai DPRD serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
“Riset kami menemukan bahwa dari tahun 2004 sampai 2019 ada setidaknya 18 kasus korupsi di KPU dan 13 kasus korupsi di Bawaslu sejak 2013-2023,” kata Hurriyah dalam acara diskusi di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
“Dugaan kami ternyata terkonfirmasi. Karena dari 18 kasus korupsi di KPU, 29 laki-laki terlibat dan hanya 1 perempuan yang terlibat,” ujar dia menambahkan.
Puskapol UI juga berhasil mendapatkan data yang menyebut jumlah korupsi di Bawaslu didominasi laki-laki.
Sepanjang 2013 sampai 2023, terdapat 13 laki-laki yang yang menjadi pelaku korupsi dan hanya 4 perempuan yang terjerat rasuah.
Sementara, 11 orang lainnya hanya inisial dan tidak terdapat informasi menyangkut identitas mereka.
“Kalau penyelenggara pemilu datanya tidak terlalu mudah didapatkan,” kata Hurriyah.
Hurriyah menyebutkan, data yang ditemukan Puskapol UI mencerminkan pola umum yang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam korupsi lebih rendah dibanding laki-laki.
Ia juga menekankan, dalam kasus korupsi perempuan lebih banyak menjadi aktor pendukung, bukan aktor utama.
“Skala korupsinya juga tidak sebesar kasus korupsi yang melibatkan aktor laki-laki. Ini adalah tren yang kami temukan di KPU dan Bawaslu,” ujar Hurriyah
Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari KPK, sepanjang 2004 hingga 2023 terdapat 76 kasus korupsi di lingkungan DPR RI dan DPRD Provinsi provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam puluhan kasus itu, sebanyak 62 laki-laki menjadi tersangka. Sementara, perempuan hanya 11 orang.
“62 berbanding 11. Jadi kurang lebih enam lipat (laki-laki lebih banyak). Perempuan lima kali lebih rendah,” tutur Hurriyah.
Survei dilakukan terhadap 205 anggota KPU dan Bawaslu provinsi dengan mempertimbangkan demografis responden.
Selain itu, pihaknya juga melakukan wawancara mendalam terhadap enam kategori informan yang meliputi, anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu RI, anggota KPU dan KPI, anggota Bawaslu, serta akademisi dan aktivis.
Hurriyah menjelaskan, dalam penelitian ini pihaknya menggunakan pendekatan psikologi politik untuk melihat kecenderungan individu dalam melakukan korupsi dan antikorupsi.
“Kami tertarik untuk melihat apakah perempuan secara psikologis akan cenderung tidak mau terlibat dalam tindak korupsi,” ujar dia.