Beda Suara Menteri soal Pembatasan BBM Subsidi di Ujung Pemerintahan Jokowi
Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi masih menggantung. Halaman all
(Kompas.com) 17/07/24 06:37 11037439
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pelaksanaan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi masih menggantung. Hal ini menyusul perbedaan pendapat yang disampaikan oleh menteri-menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, pemerintah tidak berencana melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi. Ia pun menampik pembatasan itu bakal dilaksanakan mulai 17 Agustus 2024.
"Tidak ada pembatasan BBM," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Pernyataan itu disampaikan Airlangga setelah menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki.
Ia bilang pemerintah hanya akan melakukan sosialisasi terkait pembelian BBM subsidi yang lebih tepat sasaran.
"Tidak ada pembatasan BBM, sosialisasi agar tepat sasaran," ujar Airlangga.
Padahal sebelumnya, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono bilang, pembatasan pembelian BBM subsidi memang akan diterapkan untuk kendaraan tertentu. Pernyataan itu disampaikan kala iz ditanya soal pembatasan pembelian BBM subsidi.
"Ada pembatasan di kendaraan tertentu," katanya usai menghadiri rapat di Kantor Kemenko Perekonomian.
Terkait dengan waktu pelaksanaannya, Trenggono menyebutkan, pembatasan BBM subsidi akan mulai dilaksanakan pada 1 September 2024. Hal ini sekaligus menampik wacana pembatasan yang bakal dilakukan pada 17 Agustus 2024.
"Enggak (dilaksanakan 17 Agustus), September. 1 September lah," ucapnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif enggan memberikan jawaban terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi itu. Namun ia membenarkan pemerintah sudah melakukan koordinasi terkait program BBM subsidi.
"Nanti tanya sama Menko (Airlangga). Bahasannya ya sudah dibahas, tinggal tanya ke Menko," katanya.
Sebagai informasi, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pertama kali disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut bilang, pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.
"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan,
Akan tetapi, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana untuk memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi. Presiden menegaskan, ia belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan tersebut.
"Endak, endak, endak. Belum ada pemikiran ke sana," ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.
#bbm-subsidi #beli-bbm-subsidi-dibatasi #pembatasan-bbm-bersubsidi #pembatasan-bbm-subsidi