Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan perseroan menunggu arahan dari pemerintah soal rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite & Solar.

Seperti diketahui, draf revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ihwal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah sampai di meja Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Adapun, revisi beleid itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Kita tunggu pemerintah [terkait Perpres 191],” kata Nicke selepas rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Nicke mengatakan perseroannya belum membahas spesifik ihwal rencana pengetatan pembelian Pertalite dan Solar yang bakal diatur dalam beleid revisi tersebut.

“Belum [kuotanya],” ujar Nicke,

Rencanannya, beleid hasil revisi itu bakal mempertegas batasan kriteria penerima bahan bakar subsidi tersebut di tengah masyarakat.

Selain itu, kata dia, aturan itu juga bakal mengatur dengan tegas soal kualitas standar emisi Euro 4 dari bahan bakar tersebut.

“Sudah dibahas di levelnya Pak Menteri [ESDM] sudah selesai, di Kemenko [sudah], sekarang lagi Bapak Presiden,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya, pemerintah dikabarkan tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut, setelah pembahasan substansi rampung.

Adapun, Nicke turut dipanggil ke Istana untuk ikut rapat terbatas bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarfa. Selain itu, turut dipanggil ikut ratas Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pelaksanaan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi masih menggantung. Hal ini menyusul perbedaan pendapat yang disampaikan oleh menteri-menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, pemerintah tidak berencana melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi. Ia pun menampik pembatasan itu bakal dilaksanakan mulai 17 Agustus 2024.

"Tidak ada pembatasan BBM," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Pernyataan itu disampaikan Airlangga setelah menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki.

Ia bilang pemerintah hanya akan melakukan sosialisasi terkait pembelian BBM subsidi yang lebih tepat sasaran.

"Tidak ada pembatasan BBM, sosialisasi agar tepat sasaran," ujar Airlangga.

Padahal sebelumnya, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono bilang, pembatasan pembelian BBM subsidi memang akan diterapkan untuk kendaraan tertentu. Pernyataan itu disampaikan kala iz ditanya soal pembatasan pembelian BBM subsidi.

"Ada pembatasan di kendaraan tertentu," katanya usai menghadiri rapat di Kantor Kemenko Perekonomian.

Terkait dengan waktu pelaksanaannya, Trenggono menyebutkan, pembatasan BBM subsidi akan mulai dilaksanakan pada 1 September 2024. Hal ini sekaligus menampik wacana pembatasan yang bakal dilakukan pada 17 Agustus 2024.

"Enggak (dilaksanakan 17 Agustus), September. 1 September lah," ucapnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif enggan memberikan jawaban terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi itu. Namun ia membenarkan pemerintah sudah melakukan koordinasi terkait program BBM subsidi.

"Nanti tanya sama Menko (Airlangga). Bahasannya ya sudah dibahas, tinggal tanya ke Menko," katanya.

Sebagai informasi, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pertama kali disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut bilang, pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan,

Akan tetapi, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana untuk memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi. Presiden menegaskan, ia belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan tersebut.

"Endak, endak, endak. Belum ada pemikiran ke sana," ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Terbaru, Presiden Joko Widodo juga memberikan pernyataan yang berbeda dengan Menko Luhut. Apa perbedaan pernyataannya? Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa pemerintah akan segera melakukan pembatasan terhadap penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

“Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana [pembatasan BBM], belum rapat juga,” kata Jokowi kepada wartawan.

Menurut catatan Bisnis, pemerintah sempat melontarkan wacana pengetatan pembelian BBM subsidi per 17 Agustus 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Melalui akun Instagramnya, Luhut mengatakan pengetatan BBM subsidi akan dilakukan agar lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut di Instagramnya @luhut.pandjaitan.

Berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa wacana pembatasan pembelian BBM subsidi masih akan dirapatkan.

"Kita akan rapatkan lagi, belum (diputuskan)," kata Airlangga di depan wartawan, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah membatas rencana penurunan kadar sulfur dalam BBM, untuk mendorong kualitas udara di Jakarta lebih baik.

Kemudian masalah harga BBM, Airlangga mengaku pemerintah belum memiliki bahasan atau rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Tidak ada rencana kita menaikkan [harga]. Cuma, harus jelas yang disubsidi adalah Pertalite, sedangkan Pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar,” kata dia.

Aturan mengenai BBM subsidi yang berubah per 17 Agustus ini juga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Sama seperti Airlangga, Arifin menegaskan bahwa pemerintah masih mempertajam data penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data [penerima],” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Arifin mengungkapkan langkah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah salah satunya menginventarisasi data penerima Solar subsidi bersama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Semuanya [penerima BBM subsidi] harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung. Perpres tersebut mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kemudian Perpres itu juga akan menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi BBM tersebut lebih tepat sasaran.

Pemerintah berencana untuk melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Hal itu telah disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Rencana itu pun mendapatkan banyak respons dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Mantan Menteri Perdagangan Indonesia dan Braintrust Think Policy Mari Elka Pangestu.

Menurutnya reformasi subsidi BBM tidak berdiri sendiri dan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah acara diskusi 'Ruang Tengah' yang digelar oleh Think Policy.

"Isu ini bukan hanya tentang kesehatan dan polusi, tetapi juga ekonomi. Polusi yang menurunkan hasil kesehatan akan berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk memiliki subsidi yang produktif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, termasuk penargetan yang tepat dan cara penyampaian subsidi. Perlu dicermati siapa yang harus dikompensasi dan bagaimana subsidi disampaikan perlu dibahas secara mendalam, termasuk timeline menuju zero subsidy yang harus dilakukan secara bertahap," kata Mari dikutip dari keterangan resmi Think Policy, Senin (15/7/2024).

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menyampaikan latar belakang di balik rencana kebijakan tersebut. Menurutnya filosofi subsidi seharusnya menambah daya beli bagi yang rentan.

"Namun ada pola di mana subsidi lebih besar dinikmati oleh mereka yang memiliki daya ekonomi tinggi. Salah satunya adalah subsidi BBM di mana pengguna kendaraan roda empat menikmati jauh lebih besar daripada pengguna roda dua per kendaraan," tambahnya.

Rachmat menegaskan subsidi BBM harus bisa direformasi tanpa mengganggu ekonomi dan daya beli masyarakat. Caranya adalah dengan realokasi subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dan lebih adil.

"Jika dilakukan, dapat terbuka ruang fiskal yang dapat dialokasikan untuk memperbaiki kualitas udara, mendorong transportasi umum, dan kepentingan umum lainnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah dan harus kita kerjakan dengan bijak tapi juga segera," tuturnya.

CEO Think Policy Andhyta Firselly Utami menjelaskan secara teknokratis, kebijakan ini memiliki dasar ekonomi dan lingkungan yang masuk akal. Namun, kita harus secara cermat mempelajari tantangan, kesempatan, dan dampak implementasinya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.

"Oleh karena itu, kami mengadakan Ruang Tengah untuk menyediakan ruang aman bagi para teknokrat di lintas sektor untuk berbagi pandangan ahli mereka. Dengan masukan dari berbagai pihak, kami berharap dapat memastikan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pembatasan dilakukan mulai 17 Agustus 2024.

Rencana itu pun menuai tanggapan masyarakat yang dalam aktivitas sehari-hari menggunakan Pertalite sebagai bahan bakar kendaraannya.

Krisna (30), pegawai swasta yang menggunakan kendaraan roda dua, mengaku masih menggunakan Pertalite untuk menyusuri jalanan dari Depok ke Jakarta hampir setiap harinya.

Beralih ke Pertamax

Namun, jika nanti jenis kendaraannya ataupun dirinya tak masuk kriteria bisa menikmati BBM subsidi, maka mau tak mau dia rela berganti ke BBM non-subsidi seperti Pertamax.

"Pernah juga pake non-subsidi kok, jadi ya mungkin aja pake non subsidi terus nantinya," kata Krisna kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Senada, Umiyani (32), pengguna kendaraan roda dua yang biasa membeli Pertalite, juga rela beralih menggunakan Pertamax jika pembatasan pembelian diberlakukan dan dirinya tak masuk kriteria pengguna BBM subsidi.

"Mau enggak mau ya beralih (ke Pertamax), karena saya kan pengguna motor jadi harus tetap isi bensin biar bisa ke mana-mana," kata dia.

Umiyani bilang peralihan dari Pertalite ke Pertamax itu akan mempengaruhi keuangannya. Dia mengaku akan melakukan penghematan pada pos keuangannya yang lain supaya bisa membeli Pertamax yang harganya lebih mahal ketimbang Pertalite.

Coba angkutan umum

Selain itu, pengguna Pertalite juga mempertimbangkan untuk lebih sering menggunakan angkutan umum seperti KRL maupun Transjakarta guna menghemat BBM.

"Karena dalam seminggu itu enggak selalu bawa motor, pasti ada 1-2 hari pake KRL dan Transjakarta," kata Krisna.

Ia menilai langkah pembatasan pembelian BBM subsidi mungkin berdampak baik pada anggaran negara, tapi di sisi lain bakal berdampak signifikan pada masyarakat.

Maka dari itu, kata dia, pemerintah perlu memperhatikan dengan tepat skema pembatasannya agar tidak menyulitkan masyarakat. Selain itu, perlu memperhatikan potensi terjadinya antrean panjang di SPBU jelang kebijakan pembatasan diterapkan.

"Dengan adanya pembatasan, tentu harus diperhatikan juga antisipasinya gimana kalau nanti ada antrean di SPBU dan sebagainya, lalu model pembatasannya juga kayak gimana," kata Krisna.

Sementara Umiyani juga mempertimbangkan untuk sesekali menggunakan angkutan umum guna menghemat penggunaan BBM.

"Tentu kalau nanti enggka bisa beli BBM subsidi, saya akan hemat pengeluaran lain supaya bisa tetep beli BBM Pertamax, bisa juga coba untuk pakai angkutan umum nantinya," ucap Umiyani.

Pembatasan BBM bersubsidi

Adapun sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

Namun, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, pembatasan pembelian BBM subsidi belum diputuskan.

Pernyataan ketiga Menteri Kabinet Indonesia Maju itu dirangkum dalam infografis berikut ini. Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pemerintah masih mempertajam data penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah wacana pembatasan pembelian mulai 17 Agustus 2024. Langkah ini dilakukan untuk efisiensi anggaran belanja negara.

“Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data [penerima],” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Arifin mengungkapkan langkah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah salah satunya menginventarisasi data penerima Solar subsidi bersama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Semuanya [penerima BBM subsidi] harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

Adapun, Perpres itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi BBM tersebut lebih tepat sasaran.

Sebelumnnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimplementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit APBN diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyatakan pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi hanya untuk mereka yang berhak. Kebijakan itu rencananya dimulai pada 17 Agustus nanti.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno memandang pembatasan penyaluran BBM bersubsidi tidak cukup berhasil jika menyasar kepada kendaraan pribadi.

"Pembatasan BBM dari sejak sekarang tidak pernah berhasil, lantaran akar masalahnya tidak ditangani. Kendaraan pribadi, terutama sepeda motor (84,5%) paling besar menggunakan BBM subsidi," kata dia, Jumat (12/7/2024).

Menurutnya pemerintah harus berani mengambil langkah strategis seperti penyaluran BBM subsidi hanya untuk angkutan umum saja. Kebijakan tersebut menurutnya bisa diimplementasikan kepada daerah yang transportasinya sudah memadai.

"Pemerintah harus berani mengambil langkah strategis untuk daerah yang layanan angkutan umum sudah bagus, seperti di Jakarta, sepeda motor dan mobil tidak mendapat subsidi BBM. Subsidi BBM hanya diberikan bagi angkutan umum (orang dan barang)," jelas dia.

Dia mencontohkan bagaimana masih ada daerah yang transportasi umumnya kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.

"Program politis, sehingga tidak pernah serius, hanya menakut-nakuti masyarakat. Di Kalimantan Selatan sudah beroperasi Bus Trans Banjarbakula, terkadang kesulitan mendapatkan BBM. Sungguh aneh, karena BBM subsidi dipermainkan oknum APH dan oknum SPBU," pungkasnya.

Sebelumnya terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi disampaikan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaita. Kebijakan itu rencananya dimulai pada 17 Agustus nanti.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ujar Luhut dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024)

Mengenai hal tersebut, PT Pertamina (Persero) juga buka suara merespons pernyataan tersebut. Pertamina menyatakan BBM subsidi adalah urusan pemerintah. Sementara Pertamina sebagai operator menyalurkan BBM Subsidi.

"BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah dan Pertamina sebagai operator menjalankan arahan pemerintah," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi detikcom, Selasa (9/7/2024).

Sebagai informasi BBM yang disubsidi pemerintah dan disalurkan Pertamina adalah jenis solar dan Pertalite. Sementara Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlte adalah BBM nonsubsidi alias mengikuti pergerakan harga pasar.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi per 17 Agustus 2024.

Ia menyebut, penyaluran BBM subsidi yang belum tepat sasaran menjadi salah satu pertimbangan kebijakan tersebut. Menurutnya, dengan pembatasan BBM subsidi, diharapkan dapat menghemat keuangan negara.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," tulis Luhut dalam unggahan di Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Luhut juga membeberkan terkait rencana pemerintah dalam mendorong penggunaan bioetanol sebagai bahan pengganti bensin.

Bioetanol adalah bahan bakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut.

Diketahui, BBM yang disubsidi pemerintah adalah Solar dan Pertalite. Sementara itu, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite adalah BBM nonsubsidi yang harganya mengikuti pergerakan pasar.

Penjelasan Pertamina

Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina akan mengikuti arahan dari Pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

Saat ini, pihaknya masih terus aktif dalam melakukan pendataan pengguna BBM subsidi agar dapat disalurkan tepat sasaran.

"Prinsipnya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah. Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2024).

Pertamina melakukan pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code. Selain itu, pendataan pengguna elpiji 3 kg juga dilakukan dengan pendaftaran menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ia menyampaikan, hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nomor polisi (kendaraan) lebih dari 4,6 juta pendaftar.

"Kemudian Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK)," kata Heppy.

"Selain itu koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan," imbuhnya.

Upaya Pertamina dalam penyaluran subsidi tepat sasaran

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa urusan penyaluran BBM subsidi merupakan wewenang pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan kementeriannya masih menunggu pengesahan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang bakal mengatur terkait dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Menurutnya, pengesahan beleid tersebut dibutuhkan untuk menjalankan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya bakal diberlakukan mulai 17 Agustus 2024.

Hal ini disampaikannya usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

“Ya, saya masih menunggu kan saya sampaikan bahwa kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tetapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya,” kata Erick kepada wartawan.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa alasan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pun dilakukan agar subsidi dapat menyasar secara tepat sasaran.

Oleh sebab itu, dia meyakini bahwa pembahasan soal penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran akan terus dikoordinasikan melalui antarkementerian yang masih berjalan.

Perhitungan fiskal, kata Erick, menjadi salah satu pembahasan yang dilakukan antarkementerian. Termasuk dalam penghitungan subsidi dan kompensasi yang menurutnya perlu untuk terus dikalkulasi dengan baik.

Sehingga, Erick menambahkan, kementeriannya saat ini masih menunggu pengesahan dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

“Ya tunggu saja. Perpres 191 kita masih nunggu belum turun. [Sudah sampai di mana] saya tidak tahu. Saya tidak bisa komen karena saya belum tahu, dalam arti 17, atau Januari tahun depan, November, atau Desember saya nggak tahu kita tunggu aja,” pungkas Erick.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan mulai membatasi penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran.

Menurut Luhut, pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024. Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Penerapan kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai wacana pembelian BBM subsidi, Pertalite dan Solar dibatasi mulai 17 Agustus 2024.

Airlangga mengatakan, pemerintah masih perlu rapat koordinasi, sebab belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum (ada keputusan dibatasi)," ucap Airlangga, Rabu (10/7).

Dia menyebut, pembatasan pembelian BBM subsidi di Indonesia masih menunggu revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Namun ketika ditanya kapan revisi aturan itu rampung, Airlangga menambahkan, pemerintah masih perlu berkoordinasi lebih lanjut.

"Bukan, belum goal kita kan mesti rapat, di rapat koordinasikan dulu," ujarnya.

Kendati demikian, kata Airlangga, revisi aturan itu sebenarnya sudah berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara untuk penetapannya masih menunggu persetujuan dari pihak-pihak terkait.

"Sudah selesai. Ya tentu butuh persetujuan. Nanti kita rapatkan. Tentu kita rapatkan dulu. Setelah rapat, baru di dorong," tuturnya.

Kata Pertamina

Terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, sebagai perusahaan milik negara, Pertamina siap melaksanakan arahan pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

"Pertamina akan melaksanakan arahan pemerintah," jelas Fadjar kepada media, Rabu ini.

Fadjar mengatakan, Pertamina saat ini juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

Asal tahu saja, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi diungkapkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut bilang, pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengatur distribusi Bahan BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Dia berharap, pembatasan pembelian Solar dan Pertalite itu bisa mulai berlaku 17 Agustus 2024.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai (pembatasan), di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip MNC Portal Indonesia pada Selasa (9/7).

(FAY)