CSIS Nilai Pencalonan Kepala Daerah Lebih Dipengaruhi Elite Partai daripada Konsensus Publik
Arya Fernandes menilai, pencalonan kepala daerah lebih banyak dipengaruhi oleh elite partai politik daripada konsensus publik. Halaman all
(Kompas.com) 08/08/24 17:19 13809767
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, pencalonan kepala daerah lebih banyak dipengaruhi oleh elitepartai politik daripada konsensus publik.
Arya menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).
“Kalau kita lihat proses pencalonan itu lebih banyak dipengaruhi oleh konsensus elite, bukan konsensus publik. Jadi bagaimana elite mendesain si A maju di sini, si B maju di sini, si C maju di sini, jadi sangat dipengaruhi oleh konsensus elite, bukan konsensus publik,” ujar Arya.
Dia juga menyoroti tidak adanya standarisasi yang jelas dalam pencalonan kepala daerah.
“Kalau kita lihat sekarang, enggak ada standarisasinya. Seseorang yang bisa dicalonkan partai, tidak ada standar yang jelas, tidak ada mekanisme pencalonannya, tidak ada kualifikasi yang jelas,” tutur Arya.
“Dan ini tentu saya kira tidak baik juga untuk proses regenerasi dan juga demokrasi kita,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyoroti mobilisasi massa untuk menekan lawan politik dan mendukung agenda politik tertentu.
“Nah saya ingin menitikberatkan pada istilah eksploitasi hukum atau ketentuan hukum,” kata Nicky.
Nicky memberikan contoh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berusaha membangun koalisi solid untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.
“Menarik PKB, Nasdem, maupun PKS ke dalam KIM sehingga menjadi KIM Plus. Itu adalah contoh bagaimana eksploitasi terhadap ketentuan hukum,” kata Nicky.
“Apa dampaknya? Dampaknya adalah yang publik lawan adalah kotak kosong, calon tunggal. Tentu saja ini menjauhi marwah dari Pilkada sebagai pesta demokrasi di daerah, seperti kita ketahui bahwa Pilkada itu adalah kompetisi gagasan dan inovasi,” tutur dia.
Sebagaimana diketahui, ada potensi munculnya kotak kosong pada Pilkada Jakarta jika Anies Baswedan gagal maju sebagai calon gubernur (cagub), mengingat beberapa partai pendukungnya bergabung dengan KIM Plus.
Sementara itu, KIM “Plus” memunculkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diusung maju pada Pilkada Jakarta.
#partai-politik #kepala-daerah #pilkada-jakarta #csis #elite