Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan Indeks Pelembagaan Partai Politik. Indeks ini merupakan alat ukur akademik yang pertama kali ada di Indonesia.

Tujuannya untuk mengukur sejauh mana partai politik sudah terlembaga. Indeks Pelembagaan Partai Politik merupakan hasil kajian dari Tim Partai Politik Pusat Riset (PR) Politik BRIN.

Tujuannya untuk mengkaji tentang institusionalisasi atau pelembagaan partai politik di Indonesia. Indeks ini diluncurkan sebagai langkah untuk mendiseminasi kepada publik mengenai alat ukur yang bisa mendorong partai politik di Indonesia semakin terlembaga.
Kepala PR Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, berharap dengan indeks tersebut, publik mendapatkan gambaran dan analisis mengenai perkembangan dan pelembagaan partai politik di Indonesia. “Selain itu, kegiatan peluncuran juga diharapkan bisa memberikan masukan akademis maupun praktis bagi pengampu kepentingan sebagai bahan atau acuan mendorong institusionalisasi partai politik,” imbuhnya.

Maka, bisa diketahui dan dianalisis bagaimana pelembagaan partai politik di Indonesia, sebagai upaya untuk membangun partai politik modern. Sebagai bahan informasi, riset kegiatan tersebut disusun sejak 2020 yang terbagi dalam 4 fase.

Fase pertama, tahun 2020-2021, tim melakukan konstruksi kerangka konseptual tentang pelembagaan partai politik di Indonesia. Hasilnya telah dibukukan dan diterbitkan oleh penerbit esensi Erlangga.

Fase kedua, tahun 2021-2022, tim peneliti menggunakan metode campuran konkuren untuk menyusun instrumen dan pilot project Indeks Pelembagaan Partai Politik. Fase ketiga, tahun 2022-2023, tim peneliti melakukan uji publik dalam bentuk diskusi kelompok terpumpun untuk mendiskusikan lebih dalam pilot project yang telah dirumuskan sebelumnya.

Lalu, melakukan perbaikan pada konstruk yang telah dirumuskan. Uji publik ini sebagai upaya mendapatkan masukan perbaikan dan penyempurnaan Indeks Pelembagaan Partai Politik. Selain itu, untuk dapat melegitimasi instrumen indeks secara metodologis.

Uji publik dilakukan di Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Selanjutnya, konstruk atau instrumen indeks ini telah memperoleh HKI pada tahun 2023 sehingga instrumen indeks pelembagaan partai politik sah menjadi milik para peneliti dalam tim parpol BRIN.

Fase terakhir, tahun 2023-2024, tim peneliti menghasilkan angka indeks pelembagaan partai politik sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan, terkait pembenahan partai politik di Indonesia.

Baca juga: Fenomena Aging Society, Peluang Kerja Sebagai Perawat di Eropa Kian Menggiurkan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Oleh: Suherman

PEMILU tahun 2024 memperlihatkan dengan telanjang klimaks pragmatisme partai politik yang sangat vulgar.

Terlihat dengan jelas bagaimana partai-partai politik berebut dalam mendukung calon yang dalam asumsinya akan menang dengan mudah karena logistik yang melimpah.

Hari ini penguasa tidak perlu lagi membeli partai dengan harga yang mahal, karena justru partailah yang menawarkan diri bahkan menjual diri.

Koalisi terbangun bukan atas kesamaan ide, gagasan, atau ideologi, akan tetapi disatukan atas dasar kepentingan.

Bila kepentingannya sudah tercapai maka koalisi pun bubar.

Di malam hari tawar menawar harga kursi atau posisi, setelah harganya pas pagi hari di media memberikan konferensi pers bahwa berkoalasi atau mendukung si anu karena adanya kesamaan platform, visi, dan lain-lain.

Untuk membungkam para kader yang kritis biasanya dijanjikan posisi, proyek, atau dikeluarkanlah konfirmasi berupa dalil dalih pembenaran.

Kader diam karena mendapatkan tunai keras atau terbius oleh angin surga yang dibungkus oleh kemasan agama. Suara elit adalah suara tuhan, sabda pandita ratu.

Sekarang ini tidak ada satu partai pun yang punya nyali untuk menjadi opisisi.

Dengan dalih strategi politik mereka berkoalisi dengan partai pemerintah.

Cerita tentang kepahlawanan dan teladan para founding father, keberanian dan kesabaran para nabi dan para sahabat yang sering diindoktronasikan para fungsionaris partai kepada para kader dan konstituen hanyalah tinggal dongeng.

Nyawa sebuah partai adalah ideologi, bila ideologi sudah tidak ada maka partai hanyalah kuda lumping, ondel-ondel, atau “bebegig” yang fungsinya hanya untuk manakuti burung pipit di sawah.

Dan yang sudah pasti adalah hanya sebagai kendaraan para elit untuk keuntuangan pribadi dan golongan.

Yang mengaku partai ideologis dengan jumlah kader bergelar doktor seabreg pun tidak tahan berada di luar pemerintah akhirnya lumer dan ikut koalisi dengan dalih strategi, padahal semua juga tahu bahwa alasan utamanya adalah ingin kebagian sumber daya.

Para elit sudah terbiasa hidup enak dan nyaman, tidak perlu lagi berkeringat mendapatkan fasilitas dan previlese yang wah, sehingga mikir tujuh kali untuk melepaskannya.

Siapa yang tahan meninggalkan hotel Mulia yang gemerlap penuh dengan kesenangan duniawi, dan harus kembali ke warteg atau pojokan masjid.

Sudah bukan rahasia lagi bila departemen atau dinas adalah ladang untuk mencari duit bagi para anggota legislatif.

Dapat dibayangkan bagaimana semakin transaksionalnya kinerja legislatif sekarang ini karena mereka terpilih hasil dari transaksional juga.

Dilihat dari akses terhadap sumber daya, anggota dewan terbagi ke dalam dua komisi yaitu “komisi mata air” dan “komisi air mata”.

Saya mendapatkan istilah ini bukan ngarang tapi dari anggota dewan sendiri.

Komsisi mata air yaitu komisi yang berkaitan dengan bidang yang besar anggarannya atau kemudahan akses terhadap sumber finansial, sedangkan “komisi air mata” adalah komisi yang membidangi bidang-bidang yang minim anggaran seperti bidang perpustakaan, kearsipan, dan museum.

Dapat dipastikan bahwa yang masih idologis adalah para kader menengah ke bawah, para elit sudah pragmatis.

Kader level bawah berbicara dan bekerja untuk mimpi atau idealisme memperjungkan demokrasi, masyarakat madani, khilafah, dan lain-lain.

Di level elit yang dibahas adalah kita dapat posisi apa, dapat proyek apa, atau dapat berapa dari APBN/APBD.

Idealisme yang dahulu menyala lambat laut melempem dan akhirnya padam tidak tahan menghadapi godaan trilogi dunia (harta, tahta, dan wanita).

Sistem multi partai sebagai wujud dari demokrasi yang bercita-cita menampilkan yang terbaik dari potensi anak bangsa hanyalah teori yang dijual di talkshow dan bangku kuliah.

Pada kenyataannya tidak ada yang bisa rakyat rasakan selain tercerai-berainya masyarakat, kerja yang berantakan, berbagai urusan rusak bahkan binasa, dekadensi moral, kehancuran rumah tangga, dan keterputusan hubungan kekerabatan.

Ini adalah bukti nyata bahwa partai-partai yang ada sekarang banyak yang tidak lebih dari partai politik karbitan daripada yang sungguhan.

Yang mendorong kemunculannya lebih besifat kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan nasional.

Atau hanya sekadar pesanan dan boneka oligarki untuk mempertahankan hegemoninya.

Ketidakberdayaan, kemiskinan, kebodohan, dan inferioritas Itu semua merupakan faktor penyebab kehancuran dan kendala kebangkitan bangsa yang terabaikan.

Peran partai mestinya mewakili kepentingan masyarakat, mengontrol pemerintah, mendukung sistem demokrasi.

Dalam sistem demokrasi, partai politik berperan penting dalam memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.

Kenyataannya rakyat seperti yatim piatu di negeri ini, tidak memliki ibu yang memberikan cinta, perhatian dan kasih sayang.

Tidak memliki ayah yang melindungi, membela, dan memberi nafkah.

Partai politik hanya hadir menjelang Pemilu, datang seperti mesias atau ratu adil yang menabur mimpi, janji, serta menebar uang recehan yang kemudian diambil kembali melalui manipulasi administratif di gedung dewan.

Partai-partai politik sudah kehilingan ideologi dan visi yang jelas, kepemimpinan yang tidak kompeten, kaderisasi yang buruk, praktik nepotisme dan patronase, ketidakstabilan internal dan konflik faksional, kurangnya inovasi dan adaptasi, tidak responsif terhadap isu dan kebutuhan publik, orientasi pada kepentingan jangka pendek atau hanya fokus pada kemenangan elektoral semata, kurangnya investasi pada pengembangan SDM.

Itulah komplikasi penyakit yang pada umunya diderita partai politik sehingga dengan mudah dilumpuhkan oleh penguasa atau oligarki.

Buata apa ada partai politik bila rakyat tetap saja tidak mendapatkan apa pun kecuali kerugian yang besar menyangkut semakin menipisnya sumber daya alam, kerusakan alam, harga diri, kemderdekaan, demoralisasi, dan kebutuhan-kebutuahan dasar lainnya?

Hari ini kita menyaksikan bahwa keberadaan partai politik sama dengan ketiadaanya.

Suherman

Analis Data Ilmiah Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah (RMPI)-BRIN

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut berencana menambah Kementerian dan Lembaga (K/L) di masa pemerintahan nanti. Hal ini terlihat dari banyaknya sosok yang kemarin sempat ia panggil sebagai calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga.

Dikatakan penambahan itu sebagian berasal dari peleburan dan pemecahan dari kementerian sebelumnya. Namun hal ini belum bisa dipastikan mengingat susunan kabinet berikutnya baru diumumkan paling cepat Minggu, 20 Oktober 2024 malam usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dosen sekaligus Peneliti Paramadina Public Policy Institute, Septa Dinata, pada awalnya menjelaskan gemuknya kabinet kerja presiden terpilih Prabowo ini merupakan konsekuensi dari besarnya koalisi partai saat Pilpres 2024 kemarin.

Selain menggemukkan jumlah kabinet, menurutnya kondisi juga membuat banyak menteri atau wakil menteri pemerintahan selanjutnya berasal dari kalangan politik dan bukan profesional. Walaupun hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan siapa menjabat apa.

"Hampir sebagian besar, mayoritas (calon menteri/wakil menteri/kepala lembaga) itu berlatar belakang partai politik. Ini memang konsekuensi logis dari model koalisi yang dibangun sejak awal untuk mengamankan pemenangan ini," ucap Septa dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Bahkan setelah pemilu usai, pemerintah masih aktif untuk mengakomodir pihak-pihak yang dari awal tidak berada di koalisinya presiden kita yang terpilih ini," tambahnya.

Namun yang menjadi perhatian Septa adalah selama ini sebagian besar menteri yang terlibat kasus korupsi merupakan mereka yang memiliki latar belakang bidang politik. Ia menyebut fenomena ini bisa terjadi lantaran menteri-menteri tersebut lebih mendulukan kepentingan partai saat membuat kebijakan daripada kepentingan umum atau negara.

"Mayoritas menteri-menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu adalah utusan partai. Saya kira ini memang masalahnya lebih banyak di institutional design dari politik kita," ucapnya.

"Itu akar masalah utamanya ketika para menteri yang dilantik itu berlatar belakang partai, dan masih menjabat, masih aktif sebagai anggota partai, otomatis memang independensi menteri dalam membuat kebijakan itu tentu akan sulit untuk dijaga. Artinya memang kakinya menteri ini satunya ada di partai, satunya di pegang presiden," jelas Septa lagi.

Pada akhirnya, hal inilah yang membuat Septa merasa ragu para kabinet kerja pemerintahan selanjutnya dapat menjaga APBN dengan baik. Sebab bisa jadi setiap anggaran yang ada malah digunakan untuk kepentingan partai, baik itu dalam bentuk korupsi atau bagi-bagi proyek pemerintah.

"Saya kira ini menjadi sulit kita untuk berharap lebih apakah benar-benar kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ini akan benar-benar bisa membebaskan diri dari 'main-main APBN' ini," kata Septa.

Sehingga menurut Septa satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperkuat lembaga anti korupsi yang dalam hal ini adalah KPK.

"Kalau memang Pak Prabowo ini punya semangat yang nyata, pertama itu KPK yang perlu diperkuat kembali. Artinya, KPK tidak akan berjalan sesuai dengan khittah-nya kalau tidak ada political will dari ujung Kepemimpinan Nasional," terangnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerangkan Kementerian ESDM bertugas mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Namun dia menegaskan, kesejahteraan itu bukan untuk kelompok tertentu.

"Bapak-Ibu semua harus ingat kita ini Kementerian Pasal 33. Pengelolaan sumber daya alam, kekayaan jarak, laut, udara, dan segala isinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan untuk kesejahteraan satu kelompok tertentu," kata Bahlil dalam acara ESDM Fun Run di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Dia juga mengatakan, kesejahteraan itu juga bukan untuk partai. Meski, ia merupakan ketua umum Partai Golkar.

"Bukan kesejahteraan untuk satu perusahaan tertentu. Bukan juga kesejahteraan untuk salah satu partai tertentu. Sekalipun saya ketua umum partai terbesar nomor dua di Republik Indonesia," ujarnya.

Ia meminta kepada para pegawai untuk melayani dan mensejahterakan rakyat. Dia menegaskan, aturan harus ditegakkan.

Ia juga mewanti-wanti jangan sampai orang dari partai politik mengaku-ngaku telah bertemu dirinya. Ia meminta para dirjen untuk bertanya dirinya.

"Jangan ada yang datang besok kepada Dirjen Minerba dari salah satu partai politik mengatakan saya sudah ketemu sama menteri. Wajib hukumnya untuk tanya saya. Kepada semua dirjen semuanya. SKK Migas, mana SKK Migas. Jangan kalian diolah-olah. Tanya kepada dirjen, tanya kepada saya," katanya.

(acd/das)

Banjarbaru: Elektabilitas pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Lisa-Wartono, menunjukkan tren positif yang signifikan menjelang Pilkada 2024. Peningkatan elektabilitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk kerja mesin politik yang mulai diaktifkan, serta dukungan tokoh-tokoh nasional seperti Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis baru-baru ini, elektabilitas pasangan Lisa-Wartono meningkat drastis dari 12 persen menjadi 23 persen dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi politik yang diterapkan, mulai membuahkan hasil.

Pergerakan elektabilitas ini tidak bisa dilepaskan dari peran mesin politik. Di antaranya PDIP sebagai salah satu partai pengusung.
Baca juga: Datangi Pasar Hindu Medan, Rico Waas Serap Aspirasi Pedagang

Menurut Sekretaris DPC PDIP Banjarbaru, Windi Novianto, aktivasi mesin politik merupakan salah satu kunci penting dalam menggerakkan dukungan di lapangan, dan hasilnya mulai terlihat di survei-survei yang dilakukan.

“Mesin politik partai sudah mulai aktif secara penuh, dan ini yang menjadi salah satu faktor peningkatan elektabilitas. Kami terus melakukan konsolidasi, pendekatan ke masyarakat, dan menggerakkan seluruh struktur partai hingga ke akar rumput,” ujar Windi dalam konsolidasi partai di Banjarbaru, Minggu 29 September 2024.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan tokoh nasional seperti Megawati memberikan dorongan signifikan bagi pasangan Lisa-Wartono. Megawati secara tegas memerintahkan seluruh jajaran PDIP di Banjarbaru untuk memenangkan pasangan ini dan perintah tersebut diyakini semakin memompa semangat kader di semua tingkatan.

“Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah memberikan arahan langsung kepada kami untuk memastikan kemenangan Lisa-Wartono. Dukungan beliau membuat mesin politik semakin solid dan bersemangat,” tambah Windi.

Pasangan Lisa-Wartono pun menyampaikan rasa terima kasih mereka atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh PDIP dan Megawati. Lisa menegaskan bahwa dukungan dari Megawati adalah sebuah kehormatan besar dan semakin memantapkan langkah mereka menuju kemenangan di Pilkada Banjarbaru.

“Ulun sangat berterima kasih atas dukungan luar biasa dari Ibu Megawati dan seluruh kader PDIP. Ini adalah kehormatan besar bagi kami," ujar Lisa.

Pasangan Lisa Halaby-Wartono diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari 13 partai politik. Di antaranya NasDem, Gerindra, dan Golkar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Bisnis.com, JAKARTA - Imam Besar Habib Rizieq Shihab menyinggung mengenai kemunculan akun Fufufafa di media sosial Twitter.

Di hadapan jamaahnya, ia meminta agar Fufufafa diganyang habis-habisan hingga ke akarnya.

"Fufufafa, bapaknya, adiknya, kakaknya, itu yang kita ganyang habis-habisan," kata Habib Rizieq didepan ribuan jemaah saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW Versama FPI, yang dikutip dari kanal YouTube @Islamic Brotherhood Television, Kamis (19/9/2024).

Menurutnya, para pendukung Anies dan juga PKS tidak perlu lagi saling menyerang karena yang dikhawatirkan adalah Fufufafa.

Ia kemudian meminta jamaahnya untuk tidak menghakimi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini bergabung dengan KIM.

Pasalnya PKS merupakan partai Islam yang bisa membawa suara mereka untuk memperjuangkan rakyat.

Rizieq pun menyinggung tentang terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden di Pilpres 2024. Ia meminta Nasdem, Gerindra, PKB, dan PKS untuk menjaga suara rakyat.

"Saya titip, kalian kan besok ini akan menjadi orang-orang yang berada di sekitar presiden baru. Tolong presiden barunya dijaga. Jaga! berikan masukan yang bagus," lanjutnya.

Di hadapan ribuan jamaahnya, Habib Rizieq kemudian menyindir Fufufafa telah menjadi anak haram konstitusi yang harus dihentikan.

Adapun Fufufafa merupakan akun Kaskus yang diduga dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka.

Dari penelusuran Bisnis, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto.

Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarly.

Dalam unggahannya disebutkan jika Fufufafa ini mengaku tak bisa login di akun Raka Gnarly karena lupa password.

Kemudian, akun Twitter Chili Pari Catering juga pernah mencuit jika mereka tak bisa login di akun Raka Gnarly. Inilah yang membuat netizen yakin jika Fufufafa dan pemilik Chili Pari adalah orang yang sama.

Sebagaimana diketahui, Chili Pari merupakan usaha catering Gibran Rakabuming Raka di Kota Solo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aksi 'saling jegal' di internal partai politik menjadi pemandangan lazim setiap transisi politik dari rezim lama ke rezim pemerintahan yang baru. Pada era transisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), misalnya, terjadi dualisme di tubuh sejumlah partai politik.

Peristiwa politik yang paling keras tentu terjadi ketika kubu Agung Laksono berencana untuk mengambilalih kepemimpinan Partai Golkar dari tangan Aburizal Bakrie atau ketika kubu Romahurmuziy mencoba mengakhiri dominasi Suryadarma Ali yang berujung pecahnya PPP menjadi dua kubu.

Konflik di internal PPP bahkan berlangsung cukup lama. Setelah Suryadarma Ali dipenjara karena kasus korupsi, dua kader PPP yakni Romahurmuziy dan Djan Faridz saling berebut untuk menguasai partai berlambang kakbah tersebut. Romahurmuziy kemudian menang dan kepengurusannya memperoleh legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia alias Kemenkumham.

Tren suksesi partai politik di era transisi itu sejatinya juga berulang saat ini. Era pemerintahan Jokowi segera berakhir kurang lebih sebulan lagi. Pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti, Prabowo akan menggantikan Jokowi. Prabowo akan menjadi pemimpin tertinggi di semua rumpun kekuasaan eksekutif, termasuk dua lembaga strategis yakni TNI dan Polri.

Menariknya, transisi politik dari Jokowi ke Prabowo juga tidak berlangsung mulus. Ada gonjang-ganjing politik. Salah satunya adalah perubahan lanskap politik di internal partai politik. Golkar, misalnya, tiba-tiba terjadi suksesi dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia. Bahlil adalah orang dekat Jokowi. Sedangkan Airlangga ditengarai tersandera oleh sejumlah kasus hukum.

Menariknya, tidak ada perlawanan di internal Golkar saat itu. Bahlil terpilih secara aklamasi.

Selain Golkar, ada juga PKB yang sedang terlibat konflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU merasa berhak terhadap PKB. Konflik antara PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan PBNU yang di belakangnya ada Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bahkan merembet hingga aksi balas pembentukan panitia khusus alias pansus. Pansus Haji diinisiasi oleh Cak Imin dan Pansus PKB merupakan gagasan dari PBNU.

Adapun, PKB Cak Imin telah menyelenggarakan Muktamar di Bali. Hasil Muktamar Bali kembali mengamanahkan jabatan Ketua Umum kepada Muhaimin Iskandar. Tentu saja, keputusan itu langsung ditolak oleh kubu PBNU. Menteri Agama yang merupakan adik dari Gus Yahya, Yaqut Cholil Qoumas, sangat yakin bahwa banyak pihak yang tidak puas dengan hasil Muktamar Bali.

Yaqut bahkan sempat menyinggung tentang kemungkinan muktamar tandingan dan perebutan surat keputusan di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sekadar catatan Menkumham saat ini telah dijabat oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas. Dia menggantikan posisi politikus PDIP, Yasonna Laoly.

"Kita hargai saja persepsi dari teman-teman yang punya agenda melakukan muktamar yang berbeda dengan muktamar di Bali. Jadi nanti kan tinggal nanti pengesahan di Kemenkumham," ujar Yaqut.

Selain konflik dua partai tersebut, kepengurusan DPP PDIP untuk perpanjangan masa bakti 2024 hingga 2025 digugat di PTUN. Kepengurusan DPP PDIP itu sejak awal memperoleh sorotan karena memasukan beberapa tokoh yang kerap melontarkan kritik secara tajam kepada pemerintahan Jokowi.

Jokowi adalah bekas kader PDIP. Namun hubungan antara keduanya terus merenggang karena manuver politik keluarga Jokowi pada Pilpres 2024 lalu. Hubungan PDIP dan Jokowi kian panas menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada. Ada dugaan bahwa berbagai kisruh politik itu erat kaitannya dengan presiden Jokowi.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan bahwa pihaknya menganggap gugatan itu sebagai sebuah langkah politik yang keterlaluan, bukan upaya hukum murni.

"Tidak ada kerugian apapun, baik moril maupun materil bagi penggugat. Gugatan ini lebih kelihatan sebagai upaya 'penyerangan' terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (11/9/2024).

Namun demikian, kabar itu segera dibantah. Soal cawe-cawe kepengurusan PDIP, misalnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana memastikan bahwa Jokowi tidak pernah "cawe-cawe" pada perpanjangan masa bakti sejumlah pengurus PDIP.

"Terkait dengan narasi yang diangkat dan dikembangkan oleh sebuah media yang menyebutkan Presiden cawe-cawe pada perpanjangan masa bakti pengurus PDIP, cerita yang diangkat oleh media tersebut sama sekali tidak benar," ujar Ari belum lama ini.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku sempat menyarankan Anies Baswedan membuat partai politik sendiri. Pria yang dikenal dengan nama HNW itu mengatakan wacana itu sempat dibahas Anies dengan beberapa petinggi PKS.

"Kami sendiri, saya, pernah sampaikan ke beliau (Anies) tentang opsi untuk kenapa beliau tidak membuat partai saja begitu," kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Ia mengatakan, Anies juga sempat membicarakan wacana itu dengan Ketua Majelis Syura (PKS) Salim Segaf Al Jufri, juga Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Di sisi lain, HNW juga mengomentari pernyataan Anies yang menyebut partai politik bak tersandera di Pilkada 2024.

Ia mengatakan, tak perlu mengeluarkan penilaian-penilaian yang tak proporsional. "Inilah yang terjadi mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran ke depan, termasuk juga bagaimana kita berkomunikasi atau berkolaborasi dengan parpol-parpol," kata dia.

Sebelumnya, Anies mengirim sinyal bakal mendirikan organisasi massa (ormas) atau partai politik baru untuk menampung aspirasi dan semangat perubahan yang makin berkembang di masyarakat. Rencana ini ditempuh setelah Anies batal terlibat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dia menyampaikan keinginan untuk membuat ormas atau partai politik masih memantau dan memperhitungkan aspirasi semangat perubahan yang belakangan ini cenderung bermunculan. Anies menyampaikan gagasan tersebut dalam tayangan video bertajuk 'Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada 2024' yang disiarkan oleh kanal Youtube Anies Baswedan pada Jumat (30/8).

"Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang semakin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," kata Anies.

Mantan Calon Presiden 2024 ini berharap niat untuk mendirikan ormas dan partai politik dapat terwujud dalam waktu dekat. Anies berharap adanya organisasi politik baru yang ia bangun dapat mendukung terciptanya demokrasi yang sehat dan iklim politik yang lebih berfokus pada penciptaan gagasan politik.

"Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah -langkah kongkrit untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan indonesia yang lebih setara," ujar Anies.

Anies Baswedan mengirim sinyal bakal mendirikan organisasi massa (ormas) atau partai politik baru untuk menampung aspirasi dan semangat perubahan yang makin berkembang di masyarakat. Rencana ini ditempuh setelah Anies batal terlibat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dia menyampaikan keinginan untuk membuat ormas atau partai politik masih memantau dan memperhitungkan aspirasi semangat perubahan yang belakangan ini cenderung bermunculan.

Anies menyampaikan gagasan tersebut dalam tayangan video bertajuk 'Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada 2024' yang disiarkan oleh kanal Youtube Anies Baswedan pada Jumat (30/8).

"Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang semakin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," kata Anies.

Mantan Calon Presiden 2024 ini berharap niat untuk mendirikan ormas dan partai politik dapat terwujud dalam waktu dekat. Anies berharap adanya organisasi politik baru yang ia bangun dapat mendukung terciptanya demokrasi yang sehat dan iklim politik yang lebih berfokus pada penciptaan gagasan politik.

"Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah -langkah kongkrit untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan indonesia yang lebih setara," ujar Anies.

Anies menganggap saat ini hamper semua partai politik tersandera oleh kekuasaan. Partai politik saat ini, kata dia, cenderung memiliki keterikatan atau pengaruh dari kekuatan politik tertentu yang membuatnya sulit untuk melakukan manuver politik tanpa risiko.

"Ada yang usul supaya saya masuk partai politik. Nah begini, kalau masuk partai, pertanyannya, partai mana yang sekarang tidak tersandera oleh kekuasaan. Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam," ujarnya. "Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan, jadi ini adalah sebuah kenyataan nih."

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -PDI Perjuangan resmi berikan rekomendasi kepada pasangan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2024 Tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Mengutip laman instagram @pdiperjuanganberikut daftarnya:

1. Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung: Dadang Supriatna dan Ali Syakieb
2. Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur: H. Herman Suherman dan H.R.A Muhammad Solih Ibang
3. Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor: H. Ade Ruhandi dan Musyafaur Rahman
4. Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi: Habib Mulki dan Miftahul Jannah
5. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok: Supian Suri dan Chandra Rahmansyah
6. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi: Tri Adhianto dan Bobihoe
7. Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi: Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja

8. Calon Bupati dan wakil Bupati Indramayu: Nina Agustina dan Tobroni
9. Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon: H. Imron dan Agus Kurniawan Budiman
10. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya: Nurhayati dan Muslim
11. Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi: Ayep Zaki dan Bobby Maulana

View this post on Instagram

A post shared by DPP PDI Perjuangan (@pdiperjuangan)

12. calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang: Aep Saepuloh an H. Maslani
13. Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran: Citra Pitriyami dan Ino Darsono
14. Calon Wali dan Wakil Wali Kota Banjar: Nana Suryana dan H. Mujamil
15. Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis: Herdiat Sunarya dan Yana Diana Putra
16. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan: H. Muhammad Ridho S dan H. Hamdan

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan kiprah partai politik dan praktik demokrasi di Indonesia sedang menjadi sorotan publik. Ini terjadi seiring dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.

"Tahun ini adalah tahun di mana praktik demokrasi, termasuk kiprah partai politik kita sedang disorot publik. Ini tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang," kata Wapres Ma'ruf dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar VI PKB di Badung, Provinsi Bali, Sabtu (24/8).

Setelah gelaran Pileg dan Pilpres, ia mengatakan pada pilkada serentak November mendatang, masyarakat berharap peran partai politik ke depan akan lebih baik. Partai politik diharapkan tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kepada para kader PKB, Maruf meminta untuk lebih bijak memilih pemimpin daerah. Terutama yang memiliki kemampuan, berintegritas, serta mampu menyediakan kebutuhan dasar rakyat.

"Bukan hanya demi kemenangan, kepala daerah yang mampu menyediakan kebutuhan dasar, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memperbaiki taraf hidup rakyatnya," kata dia.

Ia juga berharap, seluruh kader dan simpatisan PKB dapat ikut membantu menciptakan suasana pilkada yang kondusif dan aman pada November mendatang.

Kehadiran Maruf tidak hanya untuk membuka Muktamar VI PKB di Bali. Muktamar ini juga menetapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Dewan Syura PKB periode 2024-2029.

Ma'ruf berharap PKB dapat menjadi partai yang solid, bukan partai yang sulit sehingga bisa berkontribusi besar mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Menurutnya, PKB harus menjadi partai yang solid dan kokoh. Solid, bukan partai yang sulit. Sehingga dapat berkontribusi lebih besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera dan yang diridhai oleh Allah SWT.

"Jangan maju dan sejahtera saja, tapi dimurkai oleh Allah," kata Ma'ruf.

Bali: Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, kembali memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Cak Imin ditunjuk menjadi Ketua Umum PKB oleh 38 pimpinan dewan perwakilan wilayah (DPW) PKB di seluruh Indonesia..

"Saya menerima permintaan sahabat sahabat semua untuk menjadi ketua umum PKB yang baru," kata Cak Imin di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Cak Imin menjadi Ketum PKB sampai 2029. Keputusan itu disambut riuh kader dalam muktamar. Pemilihan Cak Imin sebagai ketua umum PKB dilakukan secara aklamasi. Dalam seluruh laporan DPW PKB, Muhaimin dinilai berhasil membuat partai itu semakin baik berdasarkan hasil perolehan suara sampai pendapatan kursi di DPR maupun DPRD seluruh Indonesia.

Cak Imin menerima permintaan itu setelah dia mendengarkan saran orang tuanya. Muhaimin diminta mendengarkan permintaan para kadernya.
Keputusan Muhaimin menerima jabatan ketua umum itu juga ditindaklanjuti dengan riuh salawat dari para kader. Muktamar ini akan ditutup pada Minggu, 25 Agustus 2024.

Sejumlah tokoh agama hadir dalam muktamar ini. Mereka yang hadir yakni:

1. KH Ma'ruf Amin
2. KH Nurul Huda Jazuli
3. KH Said Aqil Siroj
4. KH Munif Zuhri
5. KH Subhan Makmun
6. KH Imam Jazuli
7. KH Marzuki Mustamar
8. KH Kafabihi Mahrus
9. KH Chaidar Muhaiminan
10. KH Ahmad Badawi Basyir
11. Gus Fahmi Mathori Abdul Jalil
12. Nyai Nurhayati Said Aqil
13. Nyai Hj Ida Fatimah
14. Nyai Hj Saidah Marzuki
15. Gus Salam Shohib
16. Gus Kautsar
17. Gus Fahim Royani
18. Ning Naili Zakia
19. Ning Dewi Masyithoh
20. Ning Hasna
21. Abuya Muhtadi Dimyati.

(ADN)