PBNU: Kami Akomodir Kepentingan Kiai NU, Kalau PKB Nolak Risiko Tanggung Sendiri - kumparan.com
PBNU: Kami Akomodir Kepentingan Kiai NU, Kalau PKB Nolak Risiko Tanggung Sendiri
(Kumparan.com) 13/08/24 16:21 14360777
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik antara PKB dengan PBNU. Langkah ini diambil, berdasarkan pertimbangan kepentingan para Kiai NU.
"Kami mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari para kiai-kiai dan warga NU yang menjadi konstituen PKB, kepada PKB," kata Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kepada wartawan di kediaman Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di Ponpes Miftachussunnah, Surabaya, pada Selasa (13/8).
Gus Yahya mengungkapkan, jika PKB menolak langkah PBNU ini, maka mereka harus menerima risiko politiknya.
"Kalau mereka menolak ya tanggung sendiri risiko politiknya. Ini kan soal begitu saja. Ini mekanisme normal, kalau sampean (kamu) belajar ilmu politik itu normal saja begitu," ungkapnya.
Menurut Gus Yahya, salah satu dasar permasalahan ini tidak dilibatkannya dewan syura dalam pengambilan keputusan PKB.
"Ya sekarang dewan syura ndak ada kewenangan sama sekali, dewan syura di PKB sekarang. Nah ini kan sudah sama sekali berbeda dari desain awal ketika NU mendirikan. Sehingga dewan syura dalam struktur PKB itu sekarang nyaris tidak lagi memiliki wewenang apa pun di dalam pembuatan keputusan," jelasnya.
"Ini adalah perubahan yang sangat fundamental terhadap desain PKB yang dulu disiapkan oleh PBNU pada saat didirikannya," lanjutnya.
Menurut Gus Yahya, PKB adalah partai yang didirikan oleh PBNU secara struktural melalui keputusan organisasi lembaga. PKB juga dirancang untuk bergerak atas konsolidasi jajaran pengurus NU dari bawah sampai atas.
PBNU juga menanamkan nilai-nilai mereka ke PKB, dan ini harusnya jadi landasan partai untuk mengambil kebijakan.
"Tetapi kita melihat bahwa sekarang yang terjadi realitasnya bahwa desain yang dibuatkan oleh PBNU itu sudah berubah sama sekali. Sehingga nilai-nilainya juga kita melihat di sana-sini ada ketidakselarasan dengan apa yang dulu digariskan pada saat didirikannya," ungkapnya.
"Seperti misalnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen yang disebut sebagai pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi. Sehingga dokumen yang disebut sebagai Mabda\' Siyasi PKB. Itu kalau dilihat dengan teliti maka akan ada ketidakselarasan," tambah dia.