Kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan dipenuhi dengan wajah-wajah lama, khususnya di lingkup menteri ekonomi. Hal ini sebelumnya telah diungkapkan sendiri oleh Prabowo.

Ditanyai terkait hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tidak berkomentar banyak. Basuki sendiri mengaku tidak mengetahui detail dari informasi itu.

"Saya nggak tahu," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Kementerian PUPR sendiri menjadi salah satu kementerian di lingkup perekonomian, di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Basuki sendiri telah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR selama 10 tahun, sejak 2014 s.d 2024.

Basuki sebelumnya sempat bercerita bahwa usai masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober nanti, ia berencana akan mengajar satu mata kuliah yang berkaitan dengan hidrogeologi.

"Saya mau mengajar satu pelajaran saja. Hidrogeologi," kata Basuki sembari tersenyum, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2024).

Namun demikian, Basuki tidak merinci di mana rencananya ia akan mengajar. Namun ia menekankan, hanya akan mengajar satu mata kuliah saja.

"Ya di mana saja (lokasi mengajar)," ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden terpilih Prabowo Subianto memberi bocoran tentang kabinetnya. Menurut Prabowo kabinetnya bakal banyak diisi menteri dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," ujar Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Prabowo melihat banyak orang-orang terbaik di kabinet Jokowi. Jika dirasa orang tersebut masih bagus, ia tidak segan mengajaknya untuk bergabung lagi.

"Pak Jokowi mencari yang terbaik, saya pun demikian dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi," tuturnya.

Prabowo mengatakan setiap penerima mandat memikul tugas dan tanggung jawab yang besar. Untuk itu, ia memastikan akan mencari orang-orang terbaik untuk masuk dalam kabinetnya.

Di kesempatan berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintahan mendatang Prabowo-Gibran akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi-Ma'ruf Amin. Menteri ekonominya pun disebut masih orang-orang lama.

"Yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin, akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Apalagi insya Allah, kalau katakanlah dipercaya, menteri-menteri ekonominya masih menteri lama. Katakanlah begitu, contoh," kata Bahlil.

Simak: BasukiHadimuljono soal Peluang Jadi Menteri Prabowo: Hak Prerogatif Beliau

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan pulang ke Solo, Jawa Tengah setelah pensiun pada Minggu, 20 Oktober 2024. Dia menegaskan itu ketika ditanya soal peluang bergabung menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

“Saya mau pulang ke Solo,” kata Jokowi saat memberikan keterangan di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis, 12 September 2024, seperti dikutip dari video yang diterimaTempo.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan keinginannya untuk membangun pusat peradaban melalui pondok pesantren (ponpes) usai purnatugas. Dia menyampaikan akan kembali menjadi kiai setelah tak lagi menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia.

“Ya, saya akan kembali ke ‘habitat’ saya, kehabit(kebiasaan) saya. Saya ‘dipinjam’ saja kok, saya ini ‘pinjaman’. Kalau pinjaman itu apa namanya. Saya ‘dipinjam’ dulu ke sini. Nanti saya balik lagi ke tempat saya sebagai kiai, mengembangkan pendidikan, pesantren,” ucap Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024, seperti dikutip dariAntara.

Lantas, berapa uang pensiun yang akan diterima Jokowi dan Ma’ruf Amin? Berikut rinciannya:

Rincian Pensiun Jokowi dan Ma’ruf Amin

Pemberian pensiun bagi presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Besarnya pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

1. Pensiun Pokok

Adapun gaji pokok presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya, sedangkan gaji pokok wakil presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya. Besaran gaji pokok pejabat negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Gaji pokok tertinggi pada pejabat negara diraih oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Mahkamah Agung (MA), yaitu Rp 5.040.000 per bulan.

Dengan demikian, Jokowi bakal menerima pensiun pokok sebesar Rp 30.240.000 per bulan (Rp 5.040.000 x 6). Sementara Ma’ruf Amin berhak mendapatkan pensiun pokok sebesar Rp 20.160.000 per bulan (Rp 5.040.000 x 4).

Selanjutnya baca: Tunjangan yang diperoleh sesuai perundang-undangan<!--more-->

2. Tunjangan

Selain pensiun pokok, bekas presiden dan wakil presiden juga memperoleh tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS). Ketentuan tunjangan jabatan bagi presiden dan wakil presiden tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Besarnya tunjangan jabatan presiden adalah Rp32.500.000 per bulan. Sementara tunjangan jabatan wakil presiden adalah Rp22.000.000 per bulan.

Melansir laman Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar, selain tunjangan jabatan, tunjangan bagi PNS terdiri dari tunjangan keluarga (tunjangan suami/istri dan tunjangan anak), tunjangan beras, tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai (TPP), tunjangan kemahalan, serta tunjangan lainnya, seperti tunjangan risiko pekerjaan.

3. Fasilitas Lain

Kemudian, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa bekas presiden dan wakil presiden juga berhak menerima biaya rumah tangga yang berhubungan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon. Seluruh biaya perawatan kesehatan pribadi dan keluarganya juga ditanggung negara.

Tak hanya itu, kepada bekas presiden dan wakil presiden juga diberikan sebuah rumah pensiun yang layak dengan perlengkapannya. Selanjutnya, negara juga memberikan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

“Pensiun bekas presiden dan bekas wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentian dengan hormat,” bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Daniel A Fajriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berniat ingin menikmati hari tua usai jabatannya berakhir pada Oktober 2024 mendatang. Namun, hal ini urung dilakukan karena para kiai meminta dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Saya ini berniat selepas tugas Wakil Presiden selesai Oktober nanti saya ingin kembali ke pesantren ngurusi santri-santri. Saya ingin menikmati hari tua saya tetapi para kiai ngumpul koto saya, supaya saya bersedia menjadi Ketua Dewan Syura," katanya saat menutup Muktamar ke-6 di Bali, Minggu (25/8).

"Kalau kiai sudah minta itu susah nolaknya, susah Apalagi Ketua Dewan Syura itu Ketua Dewan Syura PKB. Saya sulit sekali untuk melupakan PKB," sambungnya.

Ma'ruf menuturkan, dirinya merupakan salah satu anggota Tim Lima yang menjadi cikal bakal lahirnya PKB tahun 1998 lalu. Ma'ruf saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Syura, sedangkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Sekjen PKB.

"Jadi kalau saya sekarang Ketua Dewan Syura lagi, Ketua Dewan Syura sesudah 26 tahun, ini masuk rekor muri ini kayaknya," katanya.

Sebelumnya, Ketum PKB sekaligus mandatoris tunggal Muktamar 2024 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura saat Muktamar VI PKB di Nusa Dua, Bali, Minggu (25/8).

Sebelum menunjuk Ma’ruf Amin, Cak Imin menunjukkan cuplikan rapat para kiai dan alim ulama yang dihadiri oleh Ma’ruf Amin sendiri dan kiai-kiai berpengaruh lain.

Di antaranya, KH. Nurul Huda Jazuli dari Kediri KH. Said Aqil Siroj, Abuya Muhtadi Dimyati dari Banten, KH. Subhan Makmun dari Brebes, KH. Imam Jazuli dari Cirebon, dan KH. Marzuki Mustamar dari Jawa Timur.

“Berdasarkan musyawarah itu para kiai menyetujui dan mengusulkan Al Mukaromah Prof Doktor KH Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura,” kata Cak Imin dalam rapat pleno ke IV agenda pemilihan ketua umum dalam Muktamar, Minggu (25/8).

Ketum PKB sekaligus mandatoris tunggal Muktamar 2024 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura saat Muktamar VI PKB di Nusa Dua, Bali, Minggu (25/8).

Sebelum menunjuk Ma’ruf Amin, Cak Imin menunjukkan cuplikan rapat para kiai dan alim ulama yang dihadiri oleh Ma’ruf Amin sendiri dan kiai-kiai berpengaruh lain.

Di antaranya, KH. Nurul Huda Jazuli dari Kediri KH. Said Aqil Siroj, Abuya Muhtadi Dimyati dari Banten, KH. Subhan Makmun dari Brebes

KH. Imam Jazuli dari Cirebon, dan KH. Marzuki Mustamar dari Jawa Timur.

“Berdasarkan musyawarah itu para kiai menyetujui dan mengusulkan Al Mukaromah Prof Doktor KH Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura,” kata Cak Imin dalam rapat pleno ke IV agenda pemilihan ketua umum dalam Muktamar, Minggu (25/8).

Ma’ruf Amin memang tidak hadir saat proses penunjukan. Namun, Ma’ruf Amin sempat hadir untuk membuka muktamar secara langsung.

Bahkan ia juga sempat memberikan pesan kepada PKB terkait pelaksanaan Pilkada yang sudah di depan mata.

Dia berpesan agar partai politik tidak semata-mata mementingkan kemenangan saja dalam Pilkada. Tapi, juga harus mementingkan untuk memajukan sosok yang berintegritas.

“Untuk itu, pilihlah pemimpin daerah yang memiliki kemampuan dan berintegritas. Bukan hanya demi kemenangan,” kata Ma’ruf.

“Kepala daerah yang mampu menyediakan kebutuhan dasar. Termasuk layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memperbaiki taraf hidup rakyatnya,” lanjutnya.

Berikut adalah daftar hadir rapat kiai dan alim ulama penunjukan Ma’ruf Amin menjadi dewan syura:

KH. Ma'ruf Amin

KH. Nurul Huda Jazuli, Ploso, Kediri

KH. Said Aqil Siroj

Abuya Muhtadi Dimyati, Banten

KH. Subhan Makmun, Brebes

KH. Imam Jazuli, Cirebon

KH. Marzuki Mustamar, Jatim

KH. Kafabihi Mahrus, Lirboyo

KH. Chaidar Muhaiminan, Krapyak, Yogyakarta

KH. Ahmad Badawi Basyir, Kudus

Gus Fahmi Mathori Abdul Jalil

Nyai Nurhayati Said Aqil

Nyai Hj. Ida Fatimah, Krapyak, Yogyakarta

Nyai Hj. Saidah Marzuki, Jatim

Gus Salam Shohib, Jombang

Gus Kautsar, Ploso, Kediri

Gus Fahim Royani, Ploso, Kediri

Ning Dewi Masyithoh

Ning Hasna

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk bekerja sama dengan NU Circle melatih santri dari Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru, Provinsi Riau untuk menjadi pengembang (developer) handal guna menjaga keberlanjutan pembangunan rumah rakyat.

"Tujuannya memberikan pembekalan dari dasar kepada calon developer, mulai dari cara membuat proposal, sisi legal dan keuangan serta pemasarannya," kata Direktur Finance BTN Nofry Rony Poetra di Pekanbaru, Jumat.

Dia menyebutkan pelatihan ini akan berlangsung 10 hari dan calon pengembang muda yang unggul dalam pelatihan akan mendapatkan manfaat pengajuan proposal ke BTN.

"Nanti kita analisa, kalau memang proyek bagus akan kita berikan pembiayaan," tutur Nofry.

Dikatakannya, ini salah satu upaya BTN untuk ambil andil dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Riau sendiri merupakan provinsi pertama di Sumatera yang dipilih BTN dalam program ini. Sebelumnya ada tiga kota di Pulau Jawa yang telah upaya serupa.

Bukan tanpa alasan, BTN memilih Riau lantaran besarnya potensi yang terlihat dari Bumi Lancang Kuning ini. "Riau sebagai provinsi yang besar memiliki potensi besar pula, punya potensi pengembangan yang luar biasa," ucap Nofry.

Di tempat yang sama, Ketua NU Circle Gatot Prio Utomo mengatakan pihaknya memiliki peran menghubungkan sektor bisnis dengan market dan potensi Sumber Daya Manusia di kalangan Nahdliyin dan non Nahdliyin.

"Tujuannya untuk memberdayakan umat. Sehingga kita khususnya umat Islam bisa berpartisipasi lebih jauh dalam proses pembangunan," ujarnya .

Tambah Gatot, tiga daerah sebelumnya yang juga sudah dijangkau dalam program serupa ialah pesantren di Tebu Ireng, Cirebon dan Solo.

Sementara Pimpinan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru, Amran Suardi sebagai tuan rumah acara ini mengaku merasa terhormat menjadi tempat diselenggarakannya Program Santri Developer Kebangsaan.

“Kami siap untuk menyukseskan Program Santri Developer Kebangsaan ini," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Masyayikh kembali menggelar uji publik dokumen standar mutu pendidikan nonformal pesantren, demi mematangkan rancangan sebelum diterapkan secara luas di lembaga pendidikan bercorak agama Islam tersebut.

"Uji Publik ini merupakan agenda yang sangat penting karena dokumen ini adalah yang pertama dan yang dimiliki satu-satunya. Kalau Negara mengesahkan dokumen ini, maka dokumen ini merupakan satu-satunya regulasi tentang pendidikan nonformal," ujar Anggota Majelis Masyayikh Abdul Ghofur Maimoen dalam keterangannya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Uji publik kali ini digelar di Tangerang Selatan dengan menghadirkan organisasi masyarakat seperti RMI PBNU, LP2M PP Muhammadiyah, pengasuh Ponpes, akademisi, perwakilan asosiasi pendidikan, BAN PDM, perwakilan satuan pendidikan, dan perwakilan Kemenag RI serta Kemendikbudristek.

Dokumen standar mutu pendidikan nonformal Pesantren ini tidak hanya sekadar standar administratif, namun juga merupakan upaya untuk memberikan rasa keadilan dan kesamaan hak kepada para santri Pondok Pesantren.

Menurut dia, amanat Undang-Undang Pesantren mengharuskan pendidikan nonformal Pesantren, seperti pondok salaf, untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dengan pendidikan formal.

Nantinya, kata dia, dokumen ini akan menjadi catatan sejarah penting bagi pesantren dan bentuk kehadiran negara atas dedikasi pesantren selama ini.

"Jika dokumen ini disetujui dan diimplementasikan, akan menjadi momen bersejarah bagi pendidikan pesantren di Indonesia, memberikan penghargaan yang sepatutnya kepada para santri dan pendidik yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk pesantren," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin menegaskan pentingnya dokumen ini sebagai landasan bagi pendidikan nonformal di Pesantren.

Ia menyebut bahwa proses penyusunan dokumen standar mutu pendidikan nonformal Pesantren ini telah dilakukan kunjungan ke berbagai pesantren untuk mempelajari praktik-praktik terbaik yang ada.

"Para penulis dan para reviewer sudah sedemikian berikhtiar sampai berkunjung ke berbagai Pesantren untuk melihat best practices yang ada di pesantren tersebut dan bagaimana dirumuskan secara baik," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan digelar di Pulau Bali, Mulai 24 hingga 25 Agustus 2024. Gelaran forum tertinggi di PKB tersebut didukung penuh oleh salah satu tokoh adat di Pulau Dewata.

Dukungan itu, datang dari salah satu Penglingsir Puri Agung Singaraja, Bali, Anak Agung Ngurah Ugrasena yang menyambut gembira adanya Muktamar PKB di Pulau Bali. Dia mendoakan agar Muktamar PKB berjalan dengan sukses dan lancar.

"Saya menyambut gembira dan ikut mendoakan kesuksesan Muktamar PKB. Dan PKB ini salah satu partai yang diwarisi dan menjaga pluralisme dan NKRI," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Ia juga mengucapkan selamat kepada ketua umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Imin yang telah berhasil memimpin PKB selama ini hingga digelarnya kembali Muktamar PKB ke-6 di Bali. "Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Gus Muhaimin memimpin PKB selama ini," tuturnya.

Ia juga berharap, dengan digelarnya Muktamar PKB di Pulau Bali bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja mengganggu lancarnya Muktamar PKB. Apalagi, sesama anak bangsa tidak boleh saling menjatuhkan dan ikut mendukung Muktamar PKB di Bali, sehingga berjalan aman, lancar, dan nyaman karena Bali adalah tempat pariwisata internasional yang harus nyaman bagi siapapun.

"Bali ini adalah pariwisata internasional dan tolong dijaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat Bali," ujarnya.

Kiai pengasuh pondok pesantren (ponpes) berinisial AM di Kecamatan Dukun, Gresik, yang mencabuli santriwatinya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Ia ditetapkan tersangka usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Gresik pada Senin (12/8).

"Sudah (ditetapkan tersangka) dan sudah di tahan sejak tadi malam," ujar Kasat Reskrim Polres Gresik, AKP Aldhino Prima Wirdhan, kepada kumparan, Selasa (13/8).

Terkait dengan modus dan motif tersangka melakukan perbuatan tersebut, saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan.

"Masih kita dalami," ucapnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencabulan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Santriwati tersebut melapor ke polisi karena menjadi korban pelecehan oleh kiai di ponpesnya. Namun ternyata, pelecehan ini bukan yang pertama dialami oleh santriwati itu.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gresik, Ipda Hepi Muslih Riza, menjelaskan korban juga mengalami hal serupa tepatnya pada tahun 2021. Sebelum masuk ke ponpes.

Saat itu, ia menjadi korban asusila yang dilakukan oleh tetangganya sendiri dengan modus di iming-iming uang.

"Setelah pelaku dan inkrah diputus, korban dalam kewenangan Dinsos, diberikan santunan dan pembinaan. Salah satunya tempat rujukan untuk memberikan fasilitas pemulihan kepada korban. Dengan dirujuk ke pondok yang diduga diasuh oleh kiai tersebut,” jelas Hepi kepada wartawan, Kamis (8/8).

Di pondok itu, kata Hepi, korban malah mendapatkan hal yang sama dari AM. "Dari hasil pemeriksaan sementara korban mendapatkan tindakan asusila tiga kali oleh kiai," ungkapnya.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik antara PKB dengan PBNU. Langkah ini diambil, berdasarkan pertimbangan kepentingan para Kiai NU.

"Kami mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari para kiai-kiai dan warga NU yang menjadi konstituen PKB, kepada PKB," kata Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kepada wartawan di kediaman Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di Ponpes Miftachussunnah, Surabaya, pada Selasa (13/8).

Gus Yahya mengungkapkan, jika PKB menolak langkah PBNU ini, maka mereka harus menerima risiko politiknya.

"Kalau mereka menolak ya tanggung sendiri risiko politiknya. Ini kan soal begitu saja. Ini mekanisme normal, kalau sampean (kamu) belajar ilmu politik itu normal saja begitu," ungkapnya.

Menurut Gus Yahya, salah satu dasar permasalahan ini tidak dilibatkannya dewan syura dalam pengambilan keputusan PKB.

"Ya sekarang dewan syura ndak ada kewenangan sama sekali, dewan syura di PKB sekarang. Nah ini kan sudah sama sekali berbeda dari desain awal ketika NU mendirikan. Sehingga dewan syura dalam struktur PKB itu sekarang nyaris tidak lagi memiliki wewenang apa pun di dalam pembuatan keputusan," jelasnya.

"Ini adalah perubahan yang sangat fundamental terhadap desain PKB yang dulu disiapkan oleh PBNU pada saat didirikannya," lanjutnya.

Menurut Gus Yahya, PKB adalah partai yang didirikan oleh PBNU secara struktural melalui keputusan organisasi lembaga. PKB juga dirancang untuk bergerak atas konsolidasi jajaran pengurus NU dari bawah sampai atas.

PBNU juga menanamkan nilai-nilai mereka ke PKB, dan ini harusnya jadi landasan partai untuk mengambil kebijakan.

"Tetapi kita melihat bahwa sekarang yang terjadi realitasnya bahwa desain yang dibuatkan oleh PBNU itu sudah berubah sama sekali. Sehingga nilai-nilainya juga kita melihat di sana-sini ada ketidakselarasan dengan apa yang dulu digariskan pada saat didirikannya," ungkapnya.

"Seperti misalnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen yang disebut sebagai pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi. Sehingga dokumen yang disebut sebagai Mabda' Siyasi PKB. Itu kalau dilihat dengan teliti maka akan ada ketidakselarasan," tambah dia.

Ratusan kiai dan pengasuh pondok pesantren berkumpul mengadakan pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, pada Senin (12/8) sore.

Pertemuan itu dihadiri oleh pengasuh pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, pengasuh pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz serta para Rais Syuriah PCNU.

Juga ada kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, juga ada tim Pansus PKB, KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni.

Kiai Anwar menyampaikan, para kiai yang hadir tersebut resah dengan konflik antara PKB dan PBNU yang muncul belakangan ini. Mereka pun akhirnya membuat sejumlah kesepakatan dalam forum tersebut.

"Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini yakni, pertama para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural," ujar Kiai Anwar saat membacakan hasil kesepakatan, Senin (12/8).

Kesepakatan kedua, para kiai meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB ke depan.

Kesepakatan itu diambil setelah para kiai merasa PKB semakin jauh dari marwah utama saat partai tersebut didirikan.

Sementara, Kiai Amin mengatakan, dengan didirikannya PBNU, maka kepengurusan PKB mulai level atas yaitu DPP sampai bawah seharusnya hampir sama dengan struktur di NU.

"Ada Rais Syuriah di PKB dinamakan Dewan Syuro. Ada Tanfidziyah di PKB dinamakan Dewan Tanfidz. Hanya beda nama dikit, tapi fungsinya hampir sama," terang Kiai Amin.

Akan tetapi, ungkap Kiai Amin, fungsi Dewan Syuro saat ini telah dikebiri di PKB. Padahal, Dewan Syuro seharusnya menjadi penentu utama partai.

"Dulu sama dengan NU, malah calon ketua Dewan Tanfidz harus seizin Dewan Syuro. Tapi sekarang ketua Dewan Tanfidz penunjukan DPP yang dalam hal ini Ketua Umum," ungkap dia.

Sementara itu Rais Syuriah PCNU Kraksaan, KH Wasil Hannan, mengatakan, keputusan organisasi seharusnya juga sama dengan NU. Yakni harus ada tanda tangan empat orang: Ketua Dewan Syuro, Sekretaris Dewan Syuro dan Ketua Tanfidz serta Sekretaris Tanfidz.

Namun sekarang, Dewan Syuro tidak lagi harus menandatangani semua keputusan partai. Para kiai yang hadir ini juga mengungkapkan beberapa fakta bahwa PKB telah jauh meninggalkan NU.

"Padahal dulu kami di bawah mendirikan PKB itu musuhnya kader partai lain dan diancam carok. Tapi kini mereka seakan tidak lagi butuh NU," kata Kiai Wasil.

Di tempat terpisah yaitu di Hotel Yusro, Jombang, puluhan anggota Dewan Syuro dan mantan Dewan Syuro PKB se-Jawa juga berkumpul.

Mereka ditemui langsung oleh KH Amin Said Husni lalu mengadu ke PBNU karena selama ini peran Dewan Syuro di PKB ditiadakan.

"Saya bicara dan ngobrol dengan teman-teman Dewan Syuro di Jabar. Kami hanya berfungsi pengawasan dan terbatas," ujar Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Cirebon, Lutfi Andalusie.

Lutfi dan puluhan anggota Dewan Syuro lainnya juga mengadu ke PBNU untuk segera memperbaiki di tubuh PKB.

"Kami menginginkan PBNU mengambil langkah-langkah kongkret," ungkapnya.

Hasil dari pertemuan di Tebuireng dan Hotel Yusro itu selanjutnya akan disampaikan ke PBNU.

Sejumlah Kiai yang tergabung dalam komunitas Jaringan Nahdliyyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU) mendorong digelarnya Munaslub PBNU.

Para kiai itu antara lain Syuriah PBNU yang juga Ketua Nasional FKUB Kiai Abdul Muhaimin; Gus Baihaqi, mantan ketua PBNU dan sekjen forum pesantren, Kiai Imam Aziz, mantan ketua PBNU sekaligus pendiri LKiS dan Ketua OC Muktamar NU Jombang dan Lampung;

Kiai Marzuki Kurdi, mantan ketua Lakpesdam era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga ketua PBNU dan SC Muktamar; Kiai Nur Kholik Ridwan, ketua Lakpesdam DIY dan pengasuh Pesantren Bumi Cendekia Yogya, serta sejumlah tokoh lainnya.

Alasan para kiai ini mendorong Munaslub yakni sikap elite PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Syaifullah Yusuf yang menolak Pansus Angket Haji 2024 bergulir di DPR RI.

“Sebagai Ormas diniyah-ijtima'iyyah, NU seharusnya fokus dan khidmah untuk kemaslahatan umat, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan terutama agama. Politik praktis adalah ranah partai politik yang seharusnya tidak dimasuki oleh PBNU, sebagaimana mandat Khittah NU hasil Muktamar 1984,” demikian bunyi pernyataan sikap JNPK-NU dalam sebuah pertemuan di Yogyakarta, Sabtu (11/8).

Para kiai ini mendesak bila rekomendasi yang dikeluarkan diabaikan oleh PBNU, maka sebaiknya PBNU menyelenggarakan Munas Luar Biasa (MLB).

“Jika 9 rekomendasi tersebut diabaikan maka dengan segala hormat, kami memohon elite PBNU yang berkonflik mundur atau menyelenggarakan MLB karena dirasa sudah jauh dari perilaku-perilaku yang berpijak pada konstitusi NU,” lanjutnya.

Berikut adalah pernyataan sikap lengkap yang dikeluarkan JNPK NU:

Kasus penyerangan Rais Syuriah NU Bekasi, Ikhsan Nudin Al Badawi dan rombongannya oleh massa tak dikenal di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, pada Sabtu malam (10/8), naik ke penyidikan.

Sejauh ini, ada 1 terduga pelaku yang identitasnya dikantongi polisi.

"Baru satu orang (terduga pelaku), kita masih dalami peran yang lain terkait perusakan," ungkap Kasat Reskrim Polres Karawang, AKBP M. Nazal Fawwaz, saat dihubungi kumparan, Senin (12/8).

Adapun terkait motif, pihaknya belum bisa mengungkap karena hal itu masih dalam pokok perkara pemeriksaan.

"Terkait motif saya mohon waktu dulu. Nanti biar kita buka pas sudah ada penetapan (tersangka)," sambungnya.

Polisi, kata dia, juga sudah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi terkait dan meminta keterangan dari saksi ahli.

"Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan saksi ahli. Kita masih proses dulu ya," ucapnya.

Kendaraan berisikan sejumlah Kiai dari Nahdlatul Ulama (NU) diduga dipersekusi oleh massa tak dikenal di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang pada Sabtu malam (10/8).

Insiden itu diketahui mengakibatkan satu mobil Mitsubishi Pajero bernopol B 1870 FLS rusak serta satu orang santri dan anggota Banser NU mengalami luka-luka.

Ketua GP Ansor Karawang, Ahmad Syahid, menuturkan rombongan yang dipersekusi itu merupakan pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Mereka datang ke Karawang guna memenuhi undangan acara di Ponpes Al-Baghdadi Rengasdengklok.

"Mereka awalnya diarahkan dulu ke titik kumpul di Ponpes Manbaul Ulum. Kemudian saat lagi jalan menuju lokasi acara, tiba-tiba diadang massa di jalan secara anarkis. Kaca mobil dirusak sampai hancur, dua anggota Banser yang mengawal juga dipukuli seperti maling," ungkap Syahid.