Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Simak juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan berlanjut sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditargetkan rampung dalam 4-5 tahun atau pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

AHY mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya untuk perkantoran tetapi juga dengan infrastruktur dasar dan pendukungnya seperti hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, dipastikan penyelesaian proyek IKN menjadi salah satu prioritas.

Arahan-arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penyelesaian KIPP IKN dipastikan bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, pihaknya berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait keberlanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

AHY mengatakan, menghadap Prabowo untuk membicarakan pembangunan infrastruktur di masa mendatang. Hal ini juga termasuk dengan kelanjutan IKN.

"Kemarin saya menghadap bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Hal berikutnya yang mendapat perhatian dari Prabowo adalah penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak. AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," kata dia.

Di samping itu, ada arahan untuk penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Ia diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Simak juga Video 'AHY Mau Benahi Regulasi Bus Pariwisata: Keselamatan di Atas Segalanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu banyak membeli produk menggunakan layanan keuangan buy now pay later alias berutang. OJK menyebut bahaya pay later itu mulai dari risiko tidak dapat melamar kerja hingga ditolak pengajuan kredit rumah.

"Karena sudah tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), mau ajukan utang untuk kredit rumah beneran, sudah nggak bisa. Mau lamar kerjaan, nggak bisa," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi seusai menghadiri Konferensi OECD/INFE OJK di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (8/11/2024).

OJk mencatat porsi produk kredit buy now pay later perbankan sebesar 0,26 persen dan terus bertumbuh. Sementara itu, jumlah pengguna layanan buy now pay later di Indonesia hingga kini mencapai 20 juta orang.

Menurut Friderica, bahaya produk layanan transaksi dengan berutang itu dapat merambah anak muda karena dipasarkan lewat internet. Umumnya, dia berujar, layanan tersebut diakses tanpa pengawasan orang tua dengan pengetahuan tentang keuangan yang tidak mumpuni.

"Anak muda ini harus kita selamatkan. Harus belajar keuangan," kata Friderica.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami seluk beluk dan risiko layanan pay later itu. Pengguna layanan tersebut juga beragam, dari kalangan atas hingga menengah ke bawah.

"Yang pendidikannya rendah, yang income-nya pas-pasan, mereka tidak paham. Masyarakat yang kelas atas saja juga belum tentu paham," kata Mirza.

Mirza menyebutkan modus layanan pay later itu ditawarkan perbankan dan perusahaan pembiayaan (multi finance) ke dalam penjualan sebuah produk. Untuk menarik konsumen, produk yang ditawarkan itu dapat dibayar dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Mirza, penawaran itu biasanya tidak disertai penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban dan risiko konsumen pengguna layanan pay later. Walhasil, jika tak mengikuti aturan main pay later atau tak mampu membayar, nama konsumen akan tecatat dalam SLIK.

"Kami sudah keluarkan regulasi (ke perbankan dan multi finance). Harus dijelaskan dengan transparan. Jangan pakai tulisan yang kecil-kecil. Karena setiap pinjaman pasti ada bunganya dan pengembaliannya," imbuh Mirza.

Mirza mengimbau agar masyarakat mengedukasi diri dan mencari informasi sebelum membeli produk dengan layanan pay later. Ia menyebut sudah banyak multi finance ilegal yang diblokir lantaran terkait layanan pay later.

"Ribuan yang ilegal ini sudah ditutup, tapi muncul lagi. Karena server-nya di luar negeri," pungkasnya.

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

Ketegasan OJK Perkuat Industri Asuransi dan Melindungi Konsumen

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, belum adanya kebijakan satu peta atau one way policy berdampak pada lambatnya mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Hal ini dikarenakan belum adanya cantolan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dengan situasi lambatnya mengurus PKKPR, hal ini berdampak pada kaburnya investor yang mau masuk ke Tanah Air. Hingga saat ini, di Indonesia baru ada 541 RDTR, dari total yang dibutuhkan sebanyak 2.000 RDTR. Nusron bilang, target sekitar 1.500-an RDTR harus segera dituntaskan, dengan menggunakan basis peta skala 1:5.000 untuk mendekati keakuratan.

"Dari 541 RDTR itu pun yang sudah Online Single Submission (OSS) baru ada 278. Sehingga PR lima tahun ke depan ini masih sangat panjang, sementara Indonesia membutuhkan investasi. Supaya ada kepastian investasi, tidak harus lama menunggu sampai jadinya peta skala 1:5000. Lama-lama nanti investornya kabur," terang Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya telah membuat proposal dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021, pasal 179-180 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

"Yaitu dengan mekanisme service level agreement. Kalau dalam waktu 45 hari pengajuan PKKPR tidak disetujui, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai otoritas investasi, diperbolehkan me-bypass untuk melakukan persetujuan PKKPR," terang Nusron.

Nusron memaparkan lebih lanjut, setelah diteliti dengan menggunakan contoh peta yang sudah jadi, yaitu peta skala 1:5.000 yang sudah terjadi meskipun belum dirilis di Sulawesi, membuktikan sebanyak lebih dari 82% persetujuan PKKPR-nya tidak sesuai dengan peta tata ruang yang seharusnya.

"Ini dampaknya. Maka tidak boleh lama-lama, kita harus me-bypass supaya ada percepatan. Karena itu isu pertama yang harus diselesaikan dari tata ruang, dalam waktu singkat ini adalah one map policy. Kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Rencana loan-nya dari Bank Dunia dan akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau, sehingga tahun depan one map policy-nya akan segera selesai," tandas Nusron.

PT Trans Retail Indonesia membuka konsep bisnis baru berupa pusat grosir bernama Groserindo dengan gerai pertamanya di Jl. Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Berbagai produk pilihan dengan harga kompetitif tersedia di pusat belanja ini.

President Director & CEO PT Trans Retail Indonesia Shafie Shamsuddin mengatakan Groserindo hadir dengan luas area belanja lebih dari 2.000 m2. Di mana gerai pusat grosir Trans Retai pertama ini menawarkan lebih dari 2.000 jenis item mulai dari produk pangan hingga kebutuhan sehari-hari.

"Ini adalah Groserindo Kalimalang yang pertama kita bangunkan. Ini adalah pusat grosir di mana kita fokus kepada customer-customer khususnya UMKM dan juga customer-customer warung, pemilik laundry, pemilik F&B itu bisa juga belanja di tempat kita Groserindo," kata Shafie di kawasan Groserindo Kalimalang, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut Shafie menjamin produk-produk yang tersedia di pusat grosir ini dapat dibeli dengan murah tanpa syarat tertentu seperti penggunaan kartu atau layanan metode pembayaran apapun. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir dan dapat dengan bebas berbelanja dengan harga murah meriah.

"Itu barang-barang yang kita kasih itu harganya tidak perlu gunakan kartu apapun sudah murah Insyaallah," ucapnya.

Groserindo Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

Ia mengatakan harga produk dijual ini bisa sangat murah berkat kerja sama yang sudah tercipta antara Groserindo dengan banyak pihak. Misalkan saja ada produk daging sapi yang bisa dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar.

"Kita kasih contoh pertama daging, daging kebetulan kita punya partner dari Suri Nusantara Jaya. Nah ini kita bisa jualan daging rendang hari ini, biasanya di luar kita tahu di atas Rp 120.000 per kilogram. Di sini kita bisa jual Rp 93.000 per kilogram," terang Shafie.

"Kita juga punya barang-barang yang lain, contoh seperti (daging) sapi muda itu harganya Rp 53.000 per kilogram. Di luar juga harganya sekitar Rp 70.000. Itu juga sama dari Suri Nusantara Jaya," sambungnya.

Masih belum cukup pelanggan juga bisa mendapat produk seperti bakso jumbo isi daging urat atau cincang 4 butir seharga Rp 34.450, Suri Chicken Nugget 250 gram seharga Rp 8.600, Suri Sosis Bockwurst Mini Sapi 500 gram seharga Rp 26.600. Semua harga grosir ini berlaku untuk pembelian di atas 5 dus.

"Contohnya hari ini harga telur, kita per kilogram-nya (jual dengan harga) Rp 24.500, itu kalau beli 1 kilo. Kalau belinya 15 kilo ke atas bisa lagi murah jadi Rp 24.100 (per kg)," ucap Shafie.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani," kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

"Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau," jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai," imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

"Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan," ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya," tambahnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan PT Shopee International Indonesia (Shopee) telah melaksanakan pakta integritas dan perubahan perilaku terhadap pilihan jasa kirim yang diperintahkan dalam surat 04/KPPU-I/2024. Penetapan tersebut dibacakan langsung dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Aru Armando, Kamis (7/11).

"Menetapkan Terlapor I dan Terlapor II telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024; Pemeriksaan Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024 dihentikan," ujar Majelis Komisi, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Dalam penjelasannya, Majelis menyebut, Shopee Indonesia dan Nusantara Ekspres Kilat selaku terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan syarat dan kewajiban dalam pakta integritas.

"Dengan begitu, permintaan KPPU untuk perubahan antarmuka pada platform telah dipenuhi. Hal ini bertujuan agar konsumen mendapat pengalaman lebih baik dalam memilih penyedia jasa logistik. (Terlapor 1 dan Terlapor 2) bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat dan dokumen, bahwa telah terjadi perubahan perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku," ujar Majelis.

Selama periode pengawasan, KPPU secara aktif memantau dan mengevaluasi implementasi perbaikan yang dilakukan oleh Shopee. Dalam perubahan antarmuka jasa kirim di aplikasi Shopee, pengguna kini bisa semakin mudah memilih jasa kirim berdasarkan preferensi mereka masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai bagian salah satu upaya Shopee untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang memihak salah satu atau lebih penyedia jasa kirim tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengatakan Shopee berterima kasih atas masukan dan dukungan yang diberikan oleh KPPU selama proses ini berlangsung dan bisa selesai dilakukan hari ini.

"Kami terus berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pengguna, sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, Shopee berharap dapat terus membangun dan memperkuat kepercayaan komunitas, tidak hanya melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan menghadirkan layanan inovasi yang berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pengguna dan penjual di Shopee.

Kepatuhan Shopee untuk melakukan perubahan antarmuka Shopee ini juga mendapat respon dari para pengguna yang merasakan langsung manfaatnya. Misalnya, pemilik akun X dengan username (@vinjaedoie) yang membagikan pengalamannya di media sosial mengenai penyesuaian antarmuka pemilihan jasa kirim di aplikasi Shopee.

Sementara itu, dukungan serupa juga diungkapkan oleh pengguna lain dengan username @kimsn0white yang menulis, "aku kmn aja sih baru tau kalo shopee bisa ubah jasa kirim biar ongkirnya jd 0 rupiah".

Simak juga video: Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform

[Gambas:Video 20detik]

Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia berencana membuka dua rute penerbangan terbaru mulai 18 November mendatang. Dua rute terbaru itu, yakni rute Denpasar-Balikpapan pp dan rute Makassar - Balikpapan pp

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan diluncurkannya rute penerbangan baru ini sejalan dengan fokus pemerintah yang tengah mengembangkan Balikpapan sebagai salah satu superhub Ibukota Nusantara (IKN). Dia menilai aksesibilitas Bali dan Makassar sebagai salah satu hub penerbangan internasional di Indonesia dapat turut berperan sebagai roda penggerak perekonomian IKN mendatang.

Dia menyebut hal ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menyasar para pelaku perjalanan bisnis hingga mendorong pengembangan potensi komoditas unggulan di Kalimantan Timur dan sekitarnya.

"Diluncurkannya rute penerbangan langsung dari Denpasar, Bali dan Makassar menuju Balikpapan dan sebaliknya ini menjadi representasi komitmen Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional yang senantiasa hadir memenuhi kebutuhan konektivitas udara khususnya bagi masyarakat di Kalimantan Timur dan sekitarnya menuju salah satu destinasi favorit di Indonesia," kata Irfan dalam keterangannya, Kamis 7/11/2024).

Adapun rute Denpasar-Balikpapan akan akan dilayani dengan armada B737-800NG berkapasitas 162 penumpang yang tersedia sebanyak 3 (tiga) kali seminggu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Harga tiket yang ditawarkan mulai dari Rp 1 jutaan.

Sementara itu, rute Makassar-Balikpapan akan dilayani dengan armada yang sama sebanyak 4 (empat) kali seminggu pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Adapun harga tiket untuk rute tersebut dibanderol mulai dari Rp 700 ribuan.

Lebih lanjut, penerbangan tersebut akan berangkat dari Denpasar, Bali diberangkatkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan penerbangan GA-481 pada pukul 12.05 waktu setempat dan tiba di Balikpapan pukul 13.45 waktu setempat. Sebaliknya, penerbangan GA-480 dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dijadwalkan berangkat pada pukul 14.30 waktu setempat dan tiba di Denpasar pukul 16.10 waktu setempat.

Adapun penerbangan dari Makassar dengan jadwal keberangkatan GA-466 dari Bandara Internasional Hasanuddin pukul 09.00 waktu setempat dan tiba di Balikpapan pukul 10.15 waktu setempat. Adapun penerbangan GA-467 menuju Makassar akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan pukul 11.00 waktu setempat dan tiba pukul 12.15 waktu setempat.

"Kami berharap dengan kehadiran dua rute terbaru yang terhubung langsung ke Balikpapan ini dapat mengoptimalkan upaya penguatan infrastruktur daerah yang dapat mewujudkan interkonektivitas nasional bagi pemerataan dan kemajuan perekonomian Indonesia," jelas Irfan.

Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia berencana membuka dua rute penerbangan terbaru mulai 18 November mendatang. Dua rute terbaru itu, yakni rute Denpasar-Balikpapan pp dan rute Makassar - Balikpapan pp

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan diluncurkannya rute penerbangan baru ini sejalan dengan fokus pemerintah yang tengah mengembangkan Balikpapan sebagai salah satu superhub Ibukota Nusantara (IKN). Dia menilai aksesibilitas Bali dan Makassar sebagai salah satu hub penerbangan internasional di Indonesia dapat turut berperan sebagai roda penggerak perekonomian IKN mendatang.

Dia menyebut hal ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menyasar para pelaku perjalanan bisnis hingga mendorong pengembangan potensi komoditas unggulan di Kalimantan Timur dan sekitarnya.

"Diluncurkannya rute penerbangan langsung dari Denpasar, Bali dan Makassar menuju Balikpapan dan sebaliknya ini menjadi representasi komitmen Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional yang senantiasa hadir memenuhi kebutuhan konektivitas udara khususnya bagi masyarakat di Kalimantan Timur dan sekitarnya menuju salah satu destinasi favorit di Indonesia," kata Irfan dalam keterangannya, Kamis 7/11/2024).

Adapun rute Denpasar-Balikpapan akan akan dilayani dengan armada B737-800NG berkapasitas 162 penumpang yang tersedia sebanyak 3 (tiga) kali seminggu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Harga tiket yang ditawarkan mulai dari Rp 1 jutaan.

Sementara itu, rute Makassar-Balikpapan akan dilayani dengan armada yang sama sebanyak 4 (empat) kali seminggu pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Adapun harga tiket untuk rute tersebut dibanderol mulai dari Rp 700 ribuan.

Lebih lanjut, penerbangan tersebut akan berangkat dari Denpasar, Bali diberangkatkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan penerbangan GA-481 pada pukul 12.05 waktu setempat dan tiba di Balikpapan pukul 13.45 waktu setempat. Sebaliknya, penerbangan GA-480 dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dijadwalkan berangkat pada pukul 14.30 waktu setempat dan tiba di Denpasar pukul 16.10 waktu setempat.

Adapun penerbangan dari Makassar dengan jadwal keberangkatan GA-466 dari Bandara Internasional Hasanuddin pukul 09.00 waktu setempat dan tiba di Balikpapan pukul 10.15 waktu setempat. Adapun penerbangan GA-467 menuju Makassar akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan pukul 11.00 waktu setempat dan tiba pukul 12.15 waktu setempat.

"Kami berharap dengan kehadiran dua rute terbaru yang terhubung langsung ke Balikpapan ini dapat mengoptimalkan upaya penguatan infrastruktur daerah yang dapat mewujudkan interkonektivitas nasional bagi pemerataan dan kemajuan perekonomian Indonesia," jelas Irfan.

Pemerintah berencana memperpanjang masa uji coba kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS Kesehatan akan menjadi salah satu syarat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebelumnya uji coba ini sudah terlebih dahulu dilaksanakan pada 1 Juli-30 September 2024 kemarin.

Dalam hal ini, pelaksanaan uji coba kepesertaan JKN aktif sebagai syarat bikin SIM berlangsung di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk itu penting bagi masyarakat yang ingin membuat SIM untuk memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan catatan detikcom dan situs resmi BPJS Kesehatan, berikut cara daftar kepesertaan JKN hingga mengecek status kepesertaan.

Syarat Dokumen Daftar Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Dokumen persyaratan yang diperlukan masyarakat umum untuk mendaftar BPJS Kesehatan, yaitu:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu NPWP
- Alamat email dan nomor handphone aktif untuk verifikasi

2. Bagi anggota ASN, POLRI, dan TNI perlu menyertakan dokumen persyaratan tambahan, yakni:

- SK pengangkatan yang paling baru
- Slip gaji
- Penetapan pengadilan untuk anak angkat jika belum tercantum di dalam KK
- Surat keterangan jika masih sekolah atau di perguruan tinggi.

Cara Daftar Daftar Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Cara Daftar BPJS Kesehatan Secara Online Melalui Aplikasi Mobile JKN

- Unduh aplikasi Mobile JKN. Aplikasi dapat diunduh melalui Playstore atau Appstore
- Pada halaman utama klik Masuk/Daftar di ujung kiri atas, lalu pilih daftar
- Ketik NIK, nama lengkap, tanggal lahir. Lalu masukkan captcha dan klik validasi data
- Setelah itu, muncul tampilan "Selamat Datang" dan isi data nomor handphone, email, password, dan konfirmasi password. Pastikan nomor yang dipakai mendaftar memiliki pulsa, karena pengguna akan diberi kode OTP
- Klik Registrasi dan pengguna akan mendapat notifikasi pendaftaran akun berhasil
- Kembali ke menu utama aplikasi, lalu masukkan data yang tersedia dan klik Masuk
- Pada tampilan menu, klik pendaftaran peserta
Masukkan nomor Kartu Keluarga dan isi captcha, lalu klik proses
- Data peserta akan muncul sesuai dengan kartu keluarga atau data yang terdaftar di Dukcapil
- Pilih fasilitas kesehatan (faskes) yang diinginkan, kelas perawatan dan dokter gigi
- Masukkan email dan klik simpan. JKN akan mengirimkan Kode verifikasi ke alamat email yang didaftarkan
- Masukkan kode verifikasi yang telah didapatkan ke aplikasi Mobile JKN
- Peserta akan mendapatkan virtual account untuk pembayaran premi. Untuk pembayaran bisa dilakukan melalui mobile banking, ATM, dan berbagai merchant
-Setelah melakukan pembayaran, peserta sudah resmi terdaftar di BPJS Kesehatan. Kartu BPJS Kesehatan dapat dilihat di aplikasi Mobile JKN

2. Cara Daftar BPJS Kesehatan secara offline

- Peserta bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat
- Isi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama. Siapkan berkas seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, dan pas foto 3×4 berwarna
- Setelah itu, akan diberikan nomor virtual account atau kode pembayaran untuk peserta melakukan pembayaran, kemudian bukti transfer diserahkan ke kantor BPJS dan tunggu hingga kartu dicetak.

Cara Cek Status Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via Mobile JKN

- Buka aplikasi Mobile JKN.
- Log in menggunakan NIK/nomor kartu dan password.
- Masukkan captcha yang muncul pada kolom yang disediakan, lalu klik tombol log in.
- Pilih menu peserta pada aplikasi. Halaman ini akan menampilkan informasi lengkap mengenai status kepesertaan BPJS Kesehatan dan data identitas lainnya.

2. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via Layanan CHIKA

CHIKA adalah layanan chat assistant JKN. Layanan ini awalnya dapat diakses melalui Facebook Messenger, Telegram, dan Whatsapp. Tetapi, per 1 April 2024, layanan hanya bisa diakses melalui Whatsapp dengan mengirim pesan ke nomor 08118165165.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan

- Chat CHIKA di Whatsapp dengan kalimat sapaan apapun.
- Pilih menu Informasi.
- Pilih menu Cek Status Kepesertaan.
- Masukkan NIK atau nomor KIS/BPJS.
- Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
- Tunggu informasi dari CHIKA mengenai status kepesertaan.

3. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via BPJS Kesehatan Care Center

- Hubungi BPJS Kesehatan Care Center melalui nomor 165.
- Tekan 1 untuk mengakses status kepesertaan.
- Masukkan nomor peserta/NIK.
- Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
- Tunggu informasi mengenai status kepesertaan.

Demikian cara daftar BPJS Kesehatan untuk bikin SIM mulai November 2024.

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2024 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk provinsi Jawa Barat telah mencapai 27.921 rumah tangga. Angka itu melebihi target awal sebesar 25.900 rumah tangga.

Koordinator Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Didit Waskito mengatakan secara nasional program ini menyasar 150.000 rumah tangga tidak mampu di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan saat Sosialisasi dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan contact center 136," ujar Didit dikutip dari situs Gatrik Kementerian ESDM, Selasa (5/11/2024).

Program BPBL dilaksanakan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di perdesaan dan perkotaan yang sudah terdapat jaringan listrik PLN di depan rumah, namun belum mampu menyambung listrik karena ketidakmampuan bayar biaya pasang baru listrik.

Didit menuturkan selain meningkatkan akses listrik kepada masyarakat, program BPBL juga menerapkan kaidah keselamatan ketenagalistrikan. Badan usaha yang melakukan penyambungan listrik di rumah warga telah terakreditasi dan tenaga teknik yang melakukan pembangunan dan pemasangan telah tersertifikasi.

"Melalui program ini, kami berharap susut jaringan dari sambungan ilegal melalui penarikan kabel ke tetangga dapat berkurang," terang Didit.

Sementara, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon nyampaikan apresiasinya terhadap program BPBL di Tasikmalaya. Ia menjelaskan Program ini merupakan salah satu usaha Pemerintah dan DPR untuk menjalankan peran negara di tengah masyarakat agar dapat menikmati akses listrik.

"Sambungan pasang baru ini diberikan kepada masyarakat yang belum mempunyai kWh tersendiri," jelasnya.

Dony berharap Kementerian ESDM melalui Ditjen Ketenagalistrikan terus melanjutkan program BPBL dengan mempertimbangkan manfaatnya yang begitu besar bagi masyarakat, khususnya di Kota Tasikmalaya.

Kemudian, Staf Ahli Direksi Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Nimrod Gordon Sitorus menyampaikan pihaknya berkontribusi sebagai bentuk dukungan atas rencana Pemerintah dalam meningkat taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan akses listrik kepada masyarakat. Menurutnya program BPBL merupakansalah satu dari sekian upaya pemerataan akses listrik PLN ke seluruh Nusantara.

"PLN berkolaborasi dengan mitra melangkah bersama melaksanakan tugas mulia yang diberikan oleh Kementerian ESDM," ujar Gordon.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Tasikmalaya, Dian Dana Wiarsa menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pogram BPBL di Kota Tasikmalaya yang bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sehingga dengan Program ini masyarakat dapat terbantu dan mendapatkan listrik dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kelistrikan," ujar Dian.

Penerima manfaat BPBL di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Mastini (40 tahun) menyampaikan rasa syukurnya. Selama kurang lebih 16 tahun sejak mendirikan rumah bersama suaminya, ia belum memiliki listrik sendiri dan harus berbagi sambungan listrik dengan tetangganya. Melalui bantuan listrik yang kini sudah mandiri, ia dapat gunakan untuk menyalakan mesin air, penerangan dan televisi.

"Terima kasih kepada Pemerintah yang sudah memberikan bantuan ini, sangat bermanfaat bagi keluarga kami," ujar Mastini.