Luhut: Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Akan Diputuskan Presiden
Menurut Luhut, perlu ada satu kali pertemuan lagi dengan Presiden Jokowi sebelum ada keputusan pasti mengenai kebijakan tersebut. Halaman all
(Kompas.com) 05/09/24 13:31 14896590
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya akan berlaku pada 1 Oktober 2024 adalah diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, perlu ada satu kali pertemuan lagi dengan Presiden Jokowi sebelum ada keputusan pasti mengenai kebijakan tersebut.
"Nanti kita mau bertemu lagi dengan Pak Presiden, apa yang kita lakukan nanti diputuskan oleh Presiden, kata Luhut usai menghadiri Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024 ).
Saat dimintai konfirmasi apakah penerapan kebijakan tersebut benar-benar dilakukan pada 1 Oktober 2024, Luhut tak menjawab pasti. Ia hanya menegaskan, pemerintah berharap hal itu bisa terealisasi.
“Kami harap begitu,” katanya.
Luhut juga menyebut pemerintah tengah melakukan sosialisasi kebijakan tersebut. “Iya, sedang disosialisasikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan pembatasan pembelian BBM bukan berarti melakukan pengetatan. Kecuali jika BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
"Bukan pengetatan. Yang tidak punya hak tidak dapat. Itu saja," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi rencananya mulai berlaku pada 1 Oktober 2024.
Hal itu diungkapkannya saat menjawab pertanyaan media terkait waktu pasti penerapannya. pembatasan pembelian bahan bakar bersubsidi.
"Ya, memang ada rencana seperti itu (dilaksanakan pada 1 Oktober 2024). Karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, ada waktu sosialisasi," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. (27/8/2024).
Sementara itu, Presiden Jokowi mengungkapkan belum ada rapat pembahasan rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024.
Kepala Negara mengungkapkan, pemerintah masih dalam proses sosialisasi wacana tersebut.
Lihat juga kondisi di masyarakat sebelum mengambil keputusan.
Belum ada keputusan dan belum ada pertemuan, kata Jokowi dalam keterangannya usai meresmikan infrastruktur di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).