Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Presiden, Jakarta. Rapat tersebut membahas mengenai penurunan daya beli kelas menengah.

"Salah satu yang menjadi perhatian adalah kelas menengah. Di mana daya beli kelas menengah mengalami penurunan dan bagaimana ini bisa menjadi pengungkit ke depan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Lalu, rapat tersebut juga membahas soal subsidi energi. Pemerintah sedang mengkaji soal subsidi energi.

"Kedua tentu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sedang dikaji oleh pemerintah termasuk dengan subsidi energi, pemerintah sedang memperdalam itu, dan menghitung langkah kompensasi apa yang bisa dilakukan," katanya.

Selain itu, rapat tersebut membahas soal satgas sawit. "Ketiga, tentu terkait dengan satgas sawit, dan langkah lanjutannya," lanjutnya.

Rapat ini juga dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, dan anggota DEN lainnya.

Lihat Video: Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo-SBY Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan anggotanya. Mari mengatakan, tugasnya di DEN utamanya akan memberikan masukan dan rekomendasi mengenai isu-isu strategis dan program prioritas dari Prabowo.

Mari mengatakan, secara garis beras untuk jangka pendek, tugasnya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional karena saat ini banyak ketidakpastian yang juga akan berpengaruh terhadap ekonomi.

"Kita menghadapi banyak ketidakpastian eksternal, maupun kita harus mempertahankan pertumbuhan di dalam negeri. Itu yang jangka pendek," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Sementara untuk jangka menengah, pihaknya bertugas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor juga akan menjadi perhatian terutama pada program prioritas Prabowo.

"Seperti manufaktur, pertanian, sesuai dengan program prioritas Presiden, mengenai swasembada pangan, swasembada energi dan juga bagaimana mengefektifkan anggaran yang merupakan prioritas bapak Presiden," jelasnya.

Mari mengatakan, masa jabatan dari DEN ini selama Prabowo menjabat yakni 2024-2029. Pihaknya telah menyiapkan beberapa hal untuk dilaporkan Prabowo.

"Siang ini kita harapkan bisa melaporkan ke bapak Presiden dan mendapatkan arahan dari bapak presiden sekiranya dari tugas kita," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara mengenai kebijakan pemerintah yang melarang penjualan Iphone 16 di Tanah Air.

Menurutnya, pemerintah terbuka dengan segala produk dan hubungan dagang untuk dilakukan di Indonesia, tetapi dia meminta raksasa teknologi yang dipimpin Tim Cook itu untuk merealisasikan komitmen investasi.

Apalagi, Pemerintah sebelumnya melihat Apple lebih memilih Vietnam sebagai lokasi pabriknya karena Negeri Paman Ho itu memberikan insentif fiskal jumbo.

“Kami semua itu sangat terbuka kepada apa saja. Apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri karena kami ingin menciptakan lapangan kerja,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).

Dia menilai larangan Iphone 16 di Indonesia adalah contoh terbaru dari tekanan yang diberikan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto terhadap perusahaan-perusahaan internasional untuk meningkatkan produksi lokal guna melindungi industri dalam negeri.

“Jadi kami tidak bicara hitech saja, tapi kita juga bicara mengenai labor intensive jadi seperti garment yang ada sekarang sedang anu [dibangun] apa construction di mana itu? Di Kertajati dan juga yang di dekat Solo sana,” pungkas Luhut.

Apple berupaya membujuk pemerintah guna meloloskan penjualan Iphone 16 di Tanah Air. Di sisi lain, Kemenperin masih bersikeras meminta raksasa teknologi yang dipimpin Tim Cook itu untuk merealisasikan komitmen investasi.

Pemerintah sebelumnya juga menyebut Apple lebih memilih Vietnam sebagai lokasi pabriknya karena Negeri Paman Ho itu memberikan insentif fiskal jumbo.

Pada perkembangan terbaru, Apple Inc. dikabarkan telah mengusulkan investasi hampir US$10 juta untuk membuat produk tambahan di Indonesia sebagai upaya agar larangan penjualan Iphone 16 dibatalkan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bicara larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia. Apple diminta menuntaskan komitmen investasinya sebelum iPhone 16 bisa dijual di Indonesia.

Luhut mengatakan, Indonesia sangat terbuka dengan kerja sama, utamanya terkait dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Hal ini lantaran Indonesia ingin membuka lapangan-lapangan kerja baru.

"Kita semua itu sangat terbuka terhadap apa saja (kerja sama), apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri karena kita ingin menciptakan lapangan kerja," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, pemerintah tidak menetapkan kualifikasi produk berteknologi tinggi seperti iPhone sebagai yang utama dalam kerja sama, yang terpenting bagaimana kerja sama tersebut bisa membuka kesempatan kerja lebih besar bagi masyarakat.

"Jadi kita tidak bicara hi-tech saja, tapi kita bicara mengenai laborintensive," ujarnya.

Sebagai contoh, ia menyinggung investor China yang akan membangun pabrik garmen di kawasan Kertajati, Jawa Barat dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Investasi tersebut contoh dari investasi dengan peluang pembentukan lapangan kerja baru yang besar.

Kemenperin Larang Penjualan iPhone 16

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Perindustrian melarang jual-beli iPhone 16 di Indonesia. Izin edar iPhone 16 terkendala komitmen investasi Apple yang belum direalisasikan sepenuhnya.

Menyangkut hal ini, Apple belum merealisasikan pembangunan Apple Developer Academy keempatnya di Bali. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, realisasi ini sebagai upaya memperoleh Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40%.

"Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya," terangnya, di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri juga bilang, Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Febri mengatakan, Agus bersedia untuk bertemu dengan Apple. Hanya saja, ia meminta agar diskusi yang akan berjalan nantinya konkrit. Dalam hal ini, Apple diharapkan dapat segera merealisasikan komitmen investasinya dalam membangun Apple Academy keempat di Bali.

Kemenperin mengendus produk iPhone 16 tersebut sudah diperjualbelikan di internet. Diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Selain itu, Kemenperin juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Tepatnya, Prabowo akan melantik Wakil Ketua dan Anggota DEN. Mari Elka Pangestu menjadi salah satu yang dilantik.

Mari Elka Pangestu adalah seorang Ekonom, Ahli Moneter, dan Dosen yang pernah Menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kini dia dilantik menjadi Wakil Ketua DEN. Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sudah dilantik duluan menjadi Ketua DEN.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 150 P 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik. Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."

Berikut ini daftar lengkap Anggota DEN yang sudah resmi dilantik Prabowo:

1. Wakil Ketua DEN: Mari Elka Pangestu

2. Anggota: Chatib Basri

3. Anggota: Arief Anshory Yusuf

4. Anggota: Haryanto Adikoesoemo

5. Anggota: Heriyanto Irawan

6. Anggota: Septian Hario Seto

7. Anggota: Firman Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, membentuk Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Merah Putih. Lembaga yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjdjaitan ini bertugas memberi saran dan rekomendasi agar program-program yang diprioritaskan di bidang ekonomi dapat tercapai dengan baik.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional secara resmi diputuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2024. Atas pembentukan lembaga ini Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) selaku badan riset independen yang khusus mengkaji tentang permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia turut menanggapi.

Tanggapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro ini mengenai Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan potensi tumpeng tindih fungsi antar lembaga

Esther menyampaikan bahwa pada masa Presiden Prabowo banyak lembaga baru yang dibentuk untuk membuat fungsinya lebih optimal. Namun, menurut Ester hal tersebut justru akan berpotensi membuat lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling tumpang tindih.

“Ke depan DEN fungsinya harus dioptimalkan untuk memberi saran, nasihat, arah kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Ester mencontohkan badan lain yang memiliki fungsi sama sebagai penasihat presiden yang memiliki fungsi belum ideal misalnya Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). “Selama ini ada Watimpres, kan belum berfungsi optimal, karena Presiden belum tentu mendengarkan,” kata dia.

Selain itu, Esther juga mengatakan perlunya koordinasi yang baik antara badan dan Kementerian Kabinet Merah Putih dalam mengerjakan program-program yang sama. Di sisi lain Ester juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya DEN maka kerja ekonom yang mengisi lembaga tersebut harus lebih keras karena peranya sebagai penasihat Presiden.

Sehubungan dengan tanggapan yang diberikan oleh INDEF, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak akan ada tumpang tindih fungsi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Meski belum ada peraturan khusus yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi DEN, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan perannya berbeda dengan lembaga itu.

“Oh, ya, enggak, kalau kita mengoordinasikan policy (kebijakan) yang sifatnya nanti implementasi untuk operasionalnya,” kata Susiwijono, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.

Susiwijono berkata harus ada peraturan presiden untuk menjabarkan tugas dan fungsi DEN. Ia berharap aturan tersebut segera keluar. Ia memperkirakan DEN akan bertugas membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo. “Atau semacam referensi kebijakan, dan sebagainya. Kalau kita memang mengoordinasikan K/L (kementerian/lembaga) teknis,” ujarnya.

Diketahui bahwa Indef adalah lembaga riset independent dan otonom yang berdiri sejak 1995 di Jakarta. Lembaga ini seringkali ikut mengkritisi langkah-langkah kebijakan pemerintah. Indef memiliki visi untuk mewujudkan kebijakan publik bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan berkualitas yang berpihak kepada masyarakat. Tanggapan dari Indef terhadap Dewan Ekonomi Nasional yang baru saja dibentuk Prabowo merupakan salah satu bentuk kritis terhdapa kritik terhadap lembaga pemerintah terkhusus karena badan tersebut bergerak di bidang ekonomi.

Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukanlah badan baru. Badan ini dibentuk pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Pada masa tersebut Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas memberikan nasehat kepada Presiden dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," katanya.

Pada masa Presiden Prabowo Dewan Ekonomi Nasional ditugaskan untuk mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistedigitalisasi ekonomu dalam durasi kerja 1 hingga 2 ahun ke depan.

TIARA JUWITA | ILONA ASTERINA | NABIILA AZZAHRA A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, membentuk Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Merah Putih. Lembaga yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjdjaitan ini bertugas memberi saran dan rekomendasi agar program-program yang diprioritaskan di bidang ekonomi dapat tercapai dengan baik.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional secara resmi diputuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2024. Atas pembentukan lembaga ini Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) selaku badan riset independen yang khusus mengkaji tentang permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia turut menanggapi.

Tanggapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro ini mengenai Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan potensi tumpeng tindih fungsi antar lembaga

Esther menyampaikan bahwa pada masa Presiden Prabowo banyak lembaga baru yang dibentuk untuk membuat fungsinya lebih optimal. Namun, menurut Ester hal tersebut justru akan berpotensi membuat lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling tumpang tindih.

“Ke depan DEN fungsinya harus dioptimalkan untuk memberi saran, nasihat, arah kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Ester mencontohkan badan lain yang memiliki fungsi sama sebagai penasihat presiden yang memiliki fungsi belum ideal misalnya Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). “Selama ini ada Watimpres, kan belum berfungsi optimal, karena Presiden belum tentu mendengarkan,” kata dia.

Selain itu, Esther juga mengatakan perlunya koordinasi yang baik antara badan dan Kementerian Kabinet Merah Putih dalam mengerjakan program-program yang sama. Di sisi lain Ester juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya DEN maka kerja ekonom yang mengisi lembaga tersebut harus lebih keras karena peranya sebagai penasihat Presiden.

Sehubungan dengan tanggapan yang diberikan oleh INDEF, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak akan ada tumpang tindih fungsi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Meski belum ada peraturan khusus yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi DEN, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan perannya berbeda dengan lembaga itu.

“Oh, ya, enggak, kalau kita mengoordinasikan policy (kebijakan) yang sifatnya nanti implementasi untuk operasionalnya,” kata Susiwijono, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.

Susiwijono berkata harus ada peraturan presiden untuk menjabarkan tugas dan fungsi DEN. Ia berharap aturan tersebut segera keluar. Ia memperkirakan DEN akan bertugas membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo. “Atau semacam referensi kebijakan, dan sebagainya. Kalau kita memang mengoordinasikan K/L (kementerian/lembaga) teknis,” ujarnya.

Diketahui bahwa Indef adalah lembaga riset independent dan otonom yang berdiri sejak 1995 di Jakarta. Lembaga ini seringkali ikut mengkritisi langkah-langkah kebijakan pemerintah. Indef memiliki visi untuk mewujudkan kebijakan publik bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan berkualitas yang berpihak kepada masyarakat. Tanggapan dari Indef terhadap Dewan Ekonomi Nasional yang baru saja dibentuk Prabowo merupakan salah satu bentuk kritis terhdapa kritik terhadap lembaga pemerintah terkhusus karena badan tersebut bergerak di bidang ekonomi.

Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukanlah badan baru. Badan ini dibentuk pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Pada masa tersebut Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas memberikan nasehat kepada Presiden dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," katanya.

Pada masa Presiden Prabowo Dewan Ekonomi Nasional ditugaskan untuk mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistedigitalisasi ekonomu dalam durasi kerja 1 hingga 2 ahun ke depan.

TIARA JUWITA | ILONA ASTERINA | NABIILA AZZAHRA A

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi Menteri Agama RI Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Nasaruddin mengatakan, kedatangan Luhut terkait dengan tindak lanjut penandatanganan Deklarasi Istiqlal 2024 yang dilakukan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024.

"Kedatangan Beliau (Luhut) untuk membicarakan tindak lanjut penandatanganan deklarasi antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yang ternyata mendapatkan perhatian dunia internasional," ucap Nasaruddin dalam keterangan pers, Selasa (29/10/2024).

Dia menyebut, Deklarasi Istiqlal menjadi poin yang dibicarakan untuk gagasan besar acara internasional ke depan.

Dalam pertemuan itu, Nasaruddin juga menyebut akan ada acara internasional dalam waktu dekat di Bali yang bisa mempertemukan pemimpin negara sahabat, juga Paus Fransiskus yang dimungkinkan bergabung secara virtual.

"Ini menjadi entry poin untuk membicarakan sebuah gagasan besar yang kita rencanakan untuk mengadakan sebuah acara internasional, dan Paus akan bergabung juga secara zooming di Bali dan kita berharap pemimpin negara-negara lain akan juga meramaikan deklarasi nanti di Bali," ucap Nasaruddin.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat akan disusun proposal acara dan berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa membuka acara tersebut.

"Kami menugaskan Pak Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Bimas Katolik untuk menyusun rangkaian acaranya,” tutur Menag.

Nasaruddin juga berharap, acara yang belum ada namanya ini juga akan melibatkan banyak pihak, seperti DPR, NGO, maupun pemimpin-pemimpin agama.

Menurut Nasaruddin, hal ini sangat penting, karena semua agama pada dasarnya mengajarkan bagaimana menjaga alam dan lingkungan.

"Bayangkan kalau semuanya ini terlibat dan menggalang hubungan secara internasional untuk menyelamatkan alam, maka itu kita berharap banyak bahwa kerusakan alam ini bisa dicegah ya," ujar dia.

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) buka-bukaan tentang nasib 453 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kemenko Marves sendiri dihilangkan dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih. Adapun 453 di antaranya merupakan pegawai eks kementerian yang dulunya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, para ASN ini dipindahkan ke kementerian lain disesuaikan dengan fungsinya. Salah satunya ada yang dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK).

Meski begitu, tidak serta-merta seluruh eks pegawai Kemenko Marves dialihkan ke Kemenko IPK yang kini menempati eks kantor Luhut tersebut. Rini mengatakan, sebagian pegawai juga dialihkan ke kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Disesuaikan dengan fungsinya tadi. Ada yang ikut juga ke (Kemenko) Pangan, kan di sana ada juga yang mengikuti pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain. Jadi kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, para ASN ini ditempati di sektor yang sama dengan pekerjaan mereka saat sebelum pindah.

"Kita sudah memetakan. Assisting itu sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak itu kita sudah punya semua. Tinggal nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi sendiri yang akan ditempatkan," terang Haryomo, dalam kesempatan yang sama.

Saat ini sebagian ASN terkait sudah mulai bekerja di kementerian baru. Informasi menyangkut pengalihan sumber daya aparatur ini juga telah disampaikan oleh Kementerian PAN-RB dan BKN kepada para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari kementerian terkait.

Transisi ini berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Karena itulah, saat ini masih ada beberapa kementerian yang belum mendapatkan kantor dan ada juga ASN yang belum benar-benar pindah ke kementerian baru.

"Kan SK-nya juga masih SK yang lama. Belum ada Perpres organisasi juga belum turun. Jadi memang ini Perpres organisasi kami harapkan sebenarnya bisa segera ditandatangan di Presiden (Prabowo) supaya nanti pergerakannya bisa lebih cepat," imbuh Rini.

Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan retreat dengan seluruh kabinet Merah Putih. Prabowo memang menggandeng semua lapisan untuk bisa membantunya mewujudkan berbagai program yang telah ditetapkan selama kampanye.

Tak cuma anak-anak muda, para senior juga masih digandeng Prabowo ke dalam kabinet. Tak terkecuali para senior Prabowo semasa masih aktif di TNI AD.

Sedikitnya, ada dua nama besar senior Prabowo di kabinet: Wiranto dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Wiranto kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Bidang Politik dan Keamanan. Sedangkan Luhut mengemban 2 jabatan sekaligus.

Pertama sebagai Dewan Ekonomi Nasional, kedua Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Prabowo dan kedua seniornya itu punya hubungan yang unik. Setiap masa punya ceritanya masing-masing.

Luhut misalnya. Dia merupakan komandan Prabowo saat masih bertugas di Kopassus yang saat itu masih bernama Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha).

Luhut, jebolan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) 1970, lebih senior dari Prabowo yang lulusan 1974. Tak heran Prabowo biasa memanggil Luhut dengan sebutan “Abang.”

Mayor Luhut dan Kapten Prabowo awalnya mengikuti latihan di Grenzschutzgruppe 9 (GSG-9), kesatuan antiteror di bawah Polisi Federal Jerman. Belajar di sana amat bergengsi.

Selain belajar di Jerman, Luhut dan Prabowo dikirim ke beberapa negara lain. Mereka pernah mengenyam ilmu di United Kingdom Special Forces, Special Boat Service di bawah Angkatan Laut Inggris, satuan antiteror Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) di bawah Kepolisian Prancis, dan Satuan Antiteror Marinir Belanda.

Berikutnya, berbekal sederet pengalaman dari pasukan elite itu, Luhut mengusulkan pembentukan satuan antiteror dalam tubuh Kopassandha. Gagasan inilah yang menjadi cikal bakal Detasemen Khusus 81 Penanggulangan Teror atau Sat-81/Gultor Kopassus.

Saat satuan itu dibentuk, Mayor Luhut didapuk menjadi komandan, dengan Prabowo sebagai wakilnya. Di sinilah persahabatan Prabowo dan Luhut diuji, layaknya tak ada hubungan yang selamanya manis.

Wiranto dan Prabowo juga tidak kalah "unik". Wiranto merupakan Menhankam/Pangab. Otomatis, dia merupakan komandan Prabowo di TNI saat itu.

Prabowo saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus lalu dipromosikan jadi Pangkostrad dengan pangkat jenderal bintang 3 atau Letjen.

Tapi, Prabowo hanya sekitar 3 bulan menjabat. Setelah itu dia diberhentikan dari dinas TNI.

Prabowo diberhentikan dengan hormat dari TNI karena kasus penculikan aktivis pada 1998. Dan yang mencabut langsung pangkat letjen dari punggung Prabowo tak lain, Wiranto.

Namun, layaknya sebuah hubungan, mereka bertiga sudah melalui pasang surut. Sampai akhirnya, Prabowo, Wiranto, dan Luhut, berada di barisan yang sama, saling mendukung, dan kini berada di pemerintahan di bawah komando Prabowo.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan turut hadir dalam acara pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

Ia hadir sebagai pembicara untuk membagikan berbagai pengalamannya di pemerintahan yang kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu mengaku merasa seperti kembali ke rumah keduanya.

Sebab ia yang merupakan mantan anggota TNI juga pernah mengenyam pendidikan di kawasan tersebut, termasuk saat bersama dengan Prabowo di kesatuan.

"Rasanya seperti kembali ke rumah kedua jika berada di Akademi Militer Magelang. Saya yakin perasaan yang sama juga menyelimuti Presiden @prabowo dan juga para eks perwira yang pernah menimba ilmu di Lembah Tidar," terang luhut dalam unggahan Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (26/10/2024).

Dalam kesempatan itu Luhut juga turut mengenang bagaimana dulu saat masih bertugas di TNI, ia merupakan salah satu senior Prabowo. Namun kini dirinya berada di bawah komando Prabowo sebagai orang nomor satu di Indonesia.

"Banyak suka duka dan pengalaman latihan kepemimpinan saya alami bersama Presiden @prabowo. Sebagai seorang senior, saya melihat beliau adalah seorang yang taktis dan tangkas," terang Luhut.

"Karena kemampuan tersebut juga barangkali kami sering diduetkan dalam setiap penugasan, bedanya dulu saya adalah senior, sekarang Pak Prabowo menjadi pimpinan saya. Mystery of life sekali lagi terjadi di perjalanan hidup ini," tambahnya.

Luhut mengaku dirinya memahami alasan Prabowo memilih Lembah Tidar sebagai tempat berlangsungnya pembekalan para anggota kabinet ini. Sebab menurutnya tempat ini memiliki nilai historis dan simbolis bagi para perwira TNI.

"Kami ditempa dengan semangat kebersamaan, dedikasi, dan kesetiaan mutlak kepada bangsa dan negara. Beliau ingin agar para menteri dan pembantunya di pemerintahan, punya karakter Tanggap, Tanggon, Trengginas, setia kepada tanah air dan bangsa, serta tak gentar terhadap tekanan apapun dan bagaimanapun yang kelak hadir di masa penugasan kami," jelas Luhut.

Hadir sebagai pembicara, Luhut mengaku banyak berbagai pengalamannya sebagai salah satu menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana ia sempat mendapat banyak tugas mulai dari mengurus masalah penanganan Covid-19 hingga beberapa tugas khusus lainnya.

"Hari ini saya mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih sekaligus mendapatkan kehormatan dari Presiden Prabowo untuk dapat berbagi pengalaman Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan domestik selama 10 tahun masa bakti saya di pemerintahan sebelumnya. Berbagai tantangan seperti pandemi, konflik geopolitik, dan krisis pangan, mengajarkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis data," jelas Luhut.

"Keberhasilan kita saat menangani pandemi, menunjukkan pula betapa pentingnya bekerja secara terintegrasi demi menemukan solusi yang efektif untuk setiap permasalahan. Melalui teknologi digital pula, kita bisa melakukan monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat, demi mendukung kolaborasi lintas sektor serta memastikan kebijakan yang kita ambil berdampak positif dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara," paparnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan turut menghadiri acara retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Dirinya hadir sebagai salah satu pembicara.

Dalam kesempatan itu, Luhut mengaku merasa seperti kembali ke rumah keduanya. Sebab ia yang merupakan mantan anggota TNI juga pernah mengenyam pendidikan di kawasan tersebut, termasuk saat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Rasanya seperti kembali ke rumah kedua jika berada di Akademi Militer Magelang. Saya yakin perasaan yang sama juga menyelimuti Presiden @prabowo dan juga para eks perwira yang pernah menimba ilmu di Lembah Tidar," terang luhut dalam unggahan Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (26/10/2024).

Dalam kesempatan itu Luhut juga turut mengenang bagaimana dulu saat masih bertugas di kesatuan TNI, ia merupakan salah satu senior Prabowo. Namun kini dirinya berada di bawah komando Prabowo sebagai orang nomor satu di RI.

"Banyak suka duka dan pengalaman latihan kepemimpinan saya alami bersama Presiden @prabowo. Sebagai seorang senior, saya melihat beliau adalah seorang yang taktis dan tangkas," terang Luhut.

"Karena kemampuan tersebut juga barangkali kami sering diduetkan dalam setiap penugasan, bedanya dulu saya adalah senior, sekarang Pak Prabowo menjadi pimpinan saya. Mystery of life sekali lagi terjadi di perjalanan hidup ini," tambahnya.

Luhut mengaku dirinya memahami alasan Prabowo memilih Lembah Tidar sebagai tempat berlangsungnya pembekalan para anggota kabinet ini. Sebab menurutnya tempat ini memiliki nilai historis dan simbolis bagi para perwira TNI.

"Kami ditempa dengan semangat kebersamaan, dedikasi, dan kesetiaan mutlak kepada bangsa dan negara. Beliau ingin agar para menteri dan pembantunya di pemerintahan, punya karakter Tanggap, Tanggon, Trengginas, setia kepada tanah air dan bangsa, serta tak gentar terhadap tekanan apapun dan bagaimanapun yang kelak hadir di masa penugasan kami," jelas Luhut.

Hadir sebagai pembicara, Luhut mengaku banyak berbagai pengalamannya sebagai salah satu menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana ia sempat mendapat banyak tugas mulai dari mengurus masalah penanganan Covid-19 hingga beberapa tugas khusus lainnya.

"Hari ini saya mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih sekaligus mendapatkan kehormatan dari Presiden Prabowo untuk dapat berbagi pengalaman Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan domestik selama 10 tahun masa bakti saya di pemerintahan sebelumnya. Berbagai tantangan seperti pandemi, konflik geopolitik, dan krisis pangan, mengajarkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis data," jelas Luhut.

"Keberhasilan kita saat menangani pandemi, menunjukkan pula betapa pentingnya bekerja secara terintegrasi demi menemukan solusi yang efektif untuk setiap permasalahan. Melalui teknologi digital pula, kita bisa melakukan monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat, demi mendukung kolaborasi lintas sektor serta memastikan kebijakan yang kita ambil berdampak positif dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara," paparnya.

[Gambas:Instagram]