JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana pengaturan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan memasuki tahap akhir.

Rencana ini akan dibahas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan depan. Saat ini pemerintah tengah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kriteria yang berhak mendapatkan BBM subsidi.

"Sekarang sosialisasi dan rapat terakhir dengan presiden kita harapkan minggu depan. Setelah itu nanti kita lihat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9/2024) malam.

Harga BBM Tidak Naik

Dia memastikan rencana ini tidak akan menaikkan harga BBM melainkan hanya membatasi pembelian BBM subsidi untuk kalangan yang berhak menerima subsidi.

Nantinya penyaluran BBM subsidi akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sehingga akan lebih tepat sasaran.

"Tidak ada kenaikan harga BBM. Saya ulangi, tidak ada kenaikan harga BBM. Tetapi tepat sasaran BBM yang perlu dapat subsidi Itu yang kita lakukan dengan AI. Karena itu juga bagian daripada government teknologi dimana kita akan membuat negeri ini lebih efisien dengan AI," tegasnya.

Pengendara Motor Tidak Terdampak

Dia juga menegaskan, kebijakan ini tidak akan berlaku bagi pengendara sepeda motor sehingga seluruh kendaraan roda dua di Indonesia masih dapat membeli BBM subsidi.

"Jadi 132 juta pengendara sepeda motor tidak akan terpengaruh sama sekali dengan rencana yang saya sebutkan tadi," kata Luhut.

Sebelumnya, Pembelian BBM subsidi dibatasi mulai 1 Oktober 2024 Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi direncanakan berlaku pada 1 Oktober 2024.

Hal itu diungkapkan Bahlil saat menjawab pertanyaan media mengenai waktu pasti penerapan pembatasan pembelian BBM subsidi.

"Ya memang ada rencana begitu (diterapkan 1 Oktober 2024). Karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi," ujar Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

"Nah waktu sosialisasi ini yang saat ini sedang dibahas," imbuh dia.

Menurut Bahlil, ketentuan pembatasan BBM subsidi akan diatur dalam bentuk peraturan menteri (Permen).

Bahlil bilang, kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi perlu segera dilakukan karena konsumsinya masih banyak yang tidak tepat sasaran. Ia mengakui banyak kendaraan mewah yang menggunakan BBM subsidi.

"Iya lah (orang kaya tak boleh konsumsi), kan BBM subsidi untuk yang berhak menerima. Yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat ekonomi menengah ke bawah," ucapnya.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara perihal pengetatan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya mulai diberlakukan mulai 1 Oktober 2024.

"Bukan pengetatan, (tapi) orang yang tidak berhak itu jadi tidak dapat. Itu aja," ujarnya ketika ditemui usai acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di JCC, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Diungkapkan Luhut, hal ini pun tengah disosialisasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin.

"Ya sedang disosialisasikan oleh Pak Rachmat," kata dia.

Luhut menuturkan, setelah sosialisasi itu dilakukan, maka akan kembali digelar rapat bersama Presiden Joko Widodo. Setelah itu, nantinya kebijakan ini akan diputuskan oleh Presiden.

"Ini lagi mulai, nanti kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden, baru nanti kita apa, diputuskan oleh Presiden," kata Luhut.

Namun, Luhut mengakui dirinya berharap bahwa kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Oktober 2024.

"(Tapi benar Oktober ini (diterapkan)?) Kita berharap itu," ujar Luhut.

Sebagai informasi, wacana pemerintah mengatur pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 awalnya diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kala itu Bahlil mengatakan, ke depan, masyarakat yang bisa membeli BBM subsidi hanya mereka yang memiliki QR Code Subsidi Tepat. Dia bahkan menekankan rencana itu akan diimplementasikan sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya terus melakukan kajian dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyaluran subsidi BBM tepat sasaran sebelum resmi diterapkan.

"Memang rencananya begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan keluar, permennya keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," ujar Bahlil usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024) lalu.

Meski demikian, Bahlil mengaku belum dapat memastikan soal skema pembatasan tersebut, termasuk mengenai kendaraan apa saja yang diperbolehkan untuk membeli BBM bersubsidi.

"Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail," katanya.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya akan berlaku pada 1 Oktober 2024 adalah diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, perlu ada satu kali pertemuan lagi dengan Presiden Jokowi sebelum ada keputusan pasti mengenai kebijakan tersebut.

"Nanti kita mau bertemu lagi dengan Pak Presiden, apa yang kita lakukan nanti diputuskan oleh Presiden, kata Luhut usai menghadiri Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024 ).

Saat dimintai konfirmasi apakah penerapan kebijakan tersebut benar-benar dilakukan pada 1 Oktober 2024, Luhut tak menjawab pasti. Ia hanya menegaskan, pemerintah berharap hal itu bisa terealisasi.

“Kami harap begitu,” katanya.

Luhut juga menyebut pemerintah tengah melakukan sosialisasi kebijakan tersebut. “Iya, sedang disosialisasikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan pembatasan pembelian BBM bukan berarti melakukan pengetatan. Kecuali jika BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

"Bukan pengetatan. Yang tidak punya hak tidak dapat. Itu saja," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi rencananya mulai berlaku pada 1 Oktober 2024.

Hal itu diungkapkannya saat menjawab pertanyaan media terkait waktu pasti penerapannya. pembatasan pembelian bahan bakar bersubsidi.

"Ya, memang ada rencana seperti itu (dilaksanakan pada 1 Oktober 2024). Karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, ada waktu sosialisasi," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. (27/8/2024).

Sementara itu, Presiden Jokowi mengungkapkan belum ada rapat pembahasan rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024.

Kepala Negara mengungkapkan, pemerintah masih dalam proses sosialisasi wacana tersebut.

Lihat juga kondisi di masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Belum ada keputusan dan belum ada pertemuan, kata Jokowi dalam keterangannya usai meresmikan infrastruktur di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

KOMPAS.com - Manajer Communication, Relations, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan banyak konsumen Pertalite yang telah mencoba mendaftar subsidi tepat namun belum mendapatkan QR Code.

Untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh QR Code untuk pembelian BBM Pertalite, Pertamina Patra Niaga memberikan beberapa tips penting.

"Kami membagikan tips ini agar pada saat penerapan nantinya, tidak ada yang ketinggalan dan tidak bisa bertransaksi seperti biasanya," ujar Ahad Rahedi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (3/9/2024) seperti dilansir dari Antara.

Untuk mendapatkan QR Code dengan cepat, konsumen perlu menyiapkan sejumlah dokumen, seperti foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan dari tampak keseluruhan, foto kendaraan dari depan dengan nomor polisi, serta foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

"Semua dokumen harus jelas terlihat dan terbaca saat difoto, termasuk kualitas dokumen yang harus diperhatikan agar tulisannya tidak rusak atau kabur," kata Ahad.

Dokumen-dokumen tersebut harus dilampirkan saat mendaftar kendaraan melalui situs web subsiditepat.mypertamina.id.

Pertamina Patra Niaga menggunakan teknologi AI dalam proses verifikasi dokumen. Jika dokumen tidak terbaca dengan sempurna, maka pendaftaran akan terhambat. "Hal ini yang akan memakan waktu," ujar Ahad.

Cara Mendapatkan QR Code untuk Beli BBM Pertalite

Berikut adalah cara mendapatkan QR Code untuk membeli BBM subsidi:

1. Buka situs subsiditepat.mypertamina.id.

2. Daftar akun baru dengan mengeklik "Daftar Sekarang".

3. Baca dan ceklis syarat serta ketentuan, lalu lanjutkan pendaftaran.

4. Isi formulir pendaftaran dengan melengkapi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, email, dan kata sandi.

5. Subsidi Tepat akan mengirimkan email aktivasi. Cek email tersebut dan klik "Aktivasi Alamat Email".

6. Login ke akun Subsidi Tepat menggunakan NIK dan kata sandi yang sudah didaftarkan.

7. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email setelah login berhasil.

8. Isi data diri dan domisili, lalu unggah foto KTP.

KOMPAS.com - Manajer Communication, Relations, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan banyak konsumen Pertalite yang telah mencoba mendaftar subsidi tepat namun belum mendapatkan QR Code.

Untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh QR Code untuk pembelian BBM Pertalite, Pertamina Patra Niaga memberikan beberapa tips penting.

"Kami membagikan tips ini agar pada saat penerapan nantinya, tidak ada yang ketinggalan dan tidak bisa bertransaksi seperti biasanya," ujar Ahad Rahedi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (3/9/2024) seperti dilansir dari Antara.

Untuk mendapatkan QR Code dengan cepat, konsumen perlu menyiapkan sejumlah dokumen, seperti foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan dari tampak keseluruhan, foto kendaraan dari depan dengan nomor polisi, serta foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

"Semua dokumen harus jelas terlihat dan terbaca saat difoto, termasuk kualitas dokumen yang harus diperhatikan agar tulisannya tidak rusak atau kabur," kata Ahad.

Dokumen-dokumen tersebut harus dilampirkan saat mendaftar kendaraan melalui situs web subsiditepat.mypertamina.id.

Pertamina Patra Niaga menggunakan teknologi AI dalam proses verifikasi dokumen. Jika dokumen tidak terbaca dengan sempurna, maka pendaftaran akan terhambat. "Hal ini yang akan memakan waktu," ujar Ahad.

Cara Mendapatkan QR Code untuk Beli BBM Pertalite

Berikut adalah cara mendapatkan QR Code untuk membeli BBM subsidi:

1. Buka situs subsiditepat.mypertamina.id.

2. Daftar akun baru dengan mengeklik "Daftar Sekarang".

3. Baca dan ceklis syarat serta ketentuan, lalu lanjutkan pendaftaran.

4. Isi formulir pendaftaran dengan melengkapi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, email, dan kata sandi.

5. Subsidi Tepat akan mengirimkan email aktivasi. Cek email tersebut dan klik "Aktivasi Alamat Email".

6. Login ke akun Subsidi Tepat menggunakan NIK dan kata sandi yang sudah didaftarkan.

7. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email setelah login berhasil.

8. Isi data diri dan domisili, lalu unggah foto KTP.

9. Klik "Daftarkan Kendaraan" dan pilih jenis kendaraan.

10. Masukkan data kendaraan dan pilih "Cek Data Unit".

11. Unggah foto kendaraan dan tambahkan pengguna jika kendaraan digunakan lebih dari satu orang.

12. Tunggu sampai 14 hari untuk mengetahui hasil verifikasi.

13. Cek kembali hasil verifikasi di laman Subsidi Tepat.

14. Unduh kode QR atau barcode untuk di-scan saat membeli BBM subsidi.

Jika masyarakat mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran, mereka dapat mendatangi SPBU terdekat atau booth subsidi tepat yang tersedia di area publik. Pertamina telah menyediakan layanan konsultasi di seluruh SPBU dan beberapa booth yang dibuka baik bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun secara mandiri.

Masyarakat juga dapat menggunakan layanan konsultasi melalui saluran Call Center Pertamina 135, video call aplikasi MyPertamina, Chatbot NADIA di aplikasi MyPertamina, atau WhatsApp ke 08111350135.

Sudah 4 Juta Kendaraan Terdaftar

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga mencatat bahwa hingga kini sudah ada lebih dari 4 juta mobil yang terverifikasi dan melakukan transaksi di SPBU menggunakan QR Code untuk pembelian Pertalite.

"Pendaftaran kendaraan dan transaksi menggunakan QR Code merupakan bagian dari program subsidi tepat. Upaya ini dilakukan Pertamina dalam rangka mewujudkan subsidi tepat dan mendukung kebijakan pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM subsidi ke depannya," ungkap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangan tertulis.

Pendaftaran QR Code untuk Pertalite dilakukan secara bertahap, khusus untuk kendaraan roda empat.

Saat ini, pendaftaran difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali), dan beberapa wilayah non-Jamali, seperti Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Timur.

KOMPAS.com - Manajer Communication, Relations, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan banyak konsumen Pertalite yang telah mencoba mendaftar subsidi tepat namun belum mendapatkan QR Code.

Untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh QR Code untuk pembelian BBM Pertalite, Pertamina Patra Niaga memberikan beberapa tips penting.

"Kami membagikan tips ini agar pada saat penerapan nantinya, tidak ada yang ketinggalan dan tidak bisa bertransaksi seperti biasanya," ujar Ahad Rahedi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (3/9/2024) seperti dilansir dari Antara.

Untuk mendapatkan QR Code dengan cepat, konsumen perlu menyiapkan sejumlah dokumen, seperti foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan dari tampak keseluruhan, foto kendaraan dari depan dengan nomor polisi, serta foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

"Semua dokumen harus jelas terlihat dan terbaca saat difoto, termasuk kualitas dokumen yang harus diperhatikan agar tulisannya tidak rusak atau kabur," kata Ahad.

Dokumen-dokumen tersebut harus dilampirkan saat mendaftar kendaraan melalui situs web subsiditepat.mypertamina.id.

Pertamina Patra Niaga menggunakan teknologi AI dalam proses verifikasi dokumen. Jika dokumen tidak terbaca dengan sempurna, maka pendaftaran akan terhambat. "Hal ini yang akan memakan waktu," ujar Ahad.

Cara Mendapatkan QR Code untuk Beli BBM Pertalite

Berikut adalah cara mendapatkan QR Code untuk membeli BBM subsidi:

1. Buka situs subsiditepat.mypertamina.id.

2. Daftar akun baru dengan mengeklik "Daftar Sekarang".

3. Baca dan ceklis syarat serta ketentuan, lalu lanjutkan pendaftaran.

4. Isi formulir pendaftaran dengan melengkapi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, email, dan kata sandi.

5. Subsidi Tepat akan mengirimkan email aktivasi. Cek email tersebut dan klik "Aktivasi Alamat Email".

6. Login ke akun Subsidi Tepat menggunakan NIK dan kata sandi yang sudah didaftarkan.

7. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email setelah login berhasil.

8. Isi data diri dan domisili, lalu unggah foto KTP.

9. Klik "Daftarkan Kendaraan" dan pilih jenis kendaraan.

10. Masukkan data kendaraan dan pilih "Cek Data Unit".

11. Unggah foto kendaraan dan tambahkan pengguna jika kendaraan digunakan lebih dari satu orang.

12. Tunggu sampai 14 hari untuk mengetahui hasil verifikasi.

13. Cek kembali hasil verifikasi di laman Subsidi Tepat.

14. Unduh kode QR atau barcode untuk di-scan saat membeli BBM subsidi.

Jika masyarakat mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran, mereka dapat mendatangi SPBU terdekat atau booth subsidi tepat yang tersedia di area publik. Pertamina telah menyediakan layanan konsultasi di seluruh SPBU dan beberapa booth yang dibuka baik bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun secara mandiri.

Masyarakat juga dapat menggunakan layanan konsultasi melalui saluran Call Center Pertamina 135, video call aplikasi MyPertamina, Chatbot NADIA di aplikasi MyPertamina, atau WhatsApp ke 08111350135.

Sudah 4 Juta Kendaraan Terdaftar

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga mencatat bahwa hingga kini sudah ada lebih dari 4 juta mobil yang terverifikasi dan melakukan transaksi di SPBU menggunakan QR Code untuk pembelian Pertalite.

"Pendaftaran kendaraan dan transaksi menggunakan QR Code merupakan bagian dari program subsidi tepat. Upaya ini dilakukan Pertamina dalam rangka mewujudkan subsidi tepat dan mendukung kebijakan pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM subsidi ke depannya," ungkap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangan tertulis.

Pendaftaran QR Code untuk Pertalite dilakukan secara bertahap, khusus untuk kendaraan roda empat.

Saat ini, pendaftaran difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali), dan beberapa wilayah non-Jamali, seperti Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Timur.

Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 mengemuka. Wacana ini muncul dari pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang bicara soal urgensi pembatasan subsidi energi.

Beberapa menteri lainnya sudah buka suara dan beda dengan Luhut soal wacana ini. Kini giliran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga tak satu suara dengan Luhut. Jokowi menegaskan sampai saat ini tidak ada rencana untuk membatasi pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.

"Ndak, ndak, ndak! Ndak ada," tegas Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya, sampai saat ini belum ada pemikiran untuk membatasi pembelian BBM subsidi secepat yang disampaikan Luhut. Jokowi juga bilang pemerintah harus mengadakan rapat koordinasi untuk wacana tersebut, namun memang belum dilakukan.

"Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," beber Jokowi.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana pembatasan BBM subsidi ini. Menurutnya belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum ada keputusan," beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga merespons rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Arifin mulanya mengatakan, tidak ada perubahan terkait harga BBM.

"Nggak ada yang berubah, nggak naik," kata Arifin ditemui di kantornya, Jakarta Pusat.

Saat ditanya mengenai pembatasan pembelian BBM pada 17 Agustus, Arifin mengatakan masih mempertajam data. Arifin menambahkan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait BBM subsidi tersebut. Dia juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok," tegas Arifin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ilham (27), pengemudi taksi online, mengaku sepakat dengan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Kendati demikian, Ilham menggarisbawahi, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat dalam menjalankan aturan ini.

“Setuju saja sih (soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi), asal pembatasannya jelas dan ketat di lapangan,” ujar Ilham di SPBU Pertamina, Jalan Margasatwa Raya, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Dia sudah merasa jengah dengan banyaknya mobil mewah yang berseliweran di jalan, tapi mengisi BBM subsidi seperti Pertalite.

“Tapi dengan catatan ya, kalau mau pembatasan (pembelian) BBM bersubsidi, kendaraan yang digunakan untuk operasional seperti taksi online, ojol, atau bidang usaha yang masih kecil, bisa lolos atau masuk kategori diperbolehkan,” lanjut dia.

Menurut Ilham, pendapatan pengemudi taksi online sehari-hari sangat bergantung dengan harga BBM yang dijual Pertamina.

“Kalau kita pakai bukan yang bersubsidi, pasti ada perbedaan harga yang lumayan bagi kita dan itu akan berpotensi menurunkan daya jual jasa kita kalau ada perbedaan harga BBM,” ujar Ilham.

Dengan begitu, sebagai pengemudi taksi online, dia merasa berhak membeli BBM bersubsidi.

“Karena penggunaannya untuk produksi, bukan pemakaian konsumtif. Artinya, ada kegiatan ekonomi di situ yang bisa membantu meningkatkan ekonomi,” tegas Ilham.

Berbeda dengan Ilham, pengemudi taksi online bernama Nazelia Amira (36) mengaku tidak sepakat dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi.

Menurut dia, kalau pun ingin ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi, pemerintah sebaiknya memberikan solusi atau alternatif lain.

“Kalau dibatasi, tapi enggak ada solusi, ya kasihan rakyat di kalangan bawah kan. Apalagi kebutuhan driver online, itu bakal menghambat kita juga sih buat mencari rezeki,” ujar Nazel.

Saat ditanya mengapa dia merasa pantas menerima BBM bersubsidi, Nazel menegaskan bahwa dia selalu taat pajak.

“Jadi, wajar dong kalau warga sudah bayar pajak dapat subsidi. Kalau warga sudah bayar pajak tapi enggak dapat subsidi, ngapain bayar pajak,” kata dia.

Di sisi lain, pengemudi mobil bernama Andhika Yoga (27) berpendapat, pemerintah seharusnya tidak usah repot-repot untuk menerapkan pembatasan pembelian BBM subsidi.

Toh, bagi Andhika, aturan tersebut tidak lantas membuat penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, jika pemerintah sampai saat ini belum bisa memilah antara masyarakat berekonomi mampu dan tidak mampu.

“Jadi, menurut saya, ya enggak usah dibatasi. Sudah, jalani yang sekarang ada saja. Kecuali, pemerintah bisa langsung memilah-milah, mana orang kaya mana orang miskin,” ujar Andhika.

“Buat apa ada pembatasan BBM bersubsidi kalau pemerintah belum bisa memilah orang kaya dan miskin. Mau memilah saja enggak bisa, ini mau membatasi. Yang ada sama saja bohong,” lanjut dia.

Andhika berujar, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa banyak orang kaya yang mempunyai mobil mewah, tapi bukan atas nama dia pribadi.

“Banyak kasus kayak gitu soalnya. Meskipun pengisian BBM sudah pakai sistem pelat nomor dicatat petugas, tetap saja banyak yang akal-akalan kayak gitu, buat pakai BBM bersubsidi,” tutur dia.

Oleh karena itu, Andhika merasa tetap berhak mendapatkan BBM bersubsidi sebelum pemerintah bisa memilah orang kaya dan tidak mampu secara ekonomi.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengendara mobil bernama Eki (24), menyarankan pemerintah agar menurunkan harga Pertamax di tengah wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Saran saya sih kalau memang Pertalite mau dibatasi atau nanti suatu saat Pertalite dihilangkan, Pertamax-nya juga harus bisa turun harga per liternya semaksimal mungkin lah," kata Eki (24) seorang pekerja kantoran, saat diwawancarai Kompas.com di SPBU Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (11/7/2024).

Pegawai swasta itu mengatakan, seharusnya perbandingan harga Pertalite dengan Pertamax tidak terlalu jauh. Misalnya, selisih harga antara dua jenis BBM tersebut hanya terpaut Rp 1.000 per liternya.

Pasalnya, saat ini harga Pertalite Rp 10.000 per liter, sementara Pertamax Rp 13.200 per liter.

Menurutnya, selisih harga sekitar Rp 3.200 itu menjadi salah satu pertimbangan dirinya masih menggunakan Pertalite.

"Tapi, saya juga masih awam lah faktor-faktor yang menyebabkan Pertamax itu perbandingan harganya dengan Pertalite lumayan juga, mungkin karna faktor ekonomi, minyak dunia, dan lainnya," ujar Eki.

Sementara itu, pengendara mobil lainnya bernama Rieke (47) yang berprofesi sebagai kurir berharap, agar pemerintah lebih bijak dalam mengatur masalah BBM ke depannya.

"Harapannya, pemerintah harus bijak untuk mengatur masalah BBM, kasihan rakyat menengah ke bawah dampaknya ke semua-muanya akan naik, seperti sembako dan lainnya," kata Rieke saat ditemui di Pom Bensin Pramuka, Jakarta Utara, Kamis.

Rieke juga meminta pemerintah lebih tegas jika nantinya pembelian BBM bersubsidi benar-benar dibatasi. Hal ini perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai Agustus 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini.

Pembatasan itu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

Pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu berlaku untuk mobil pribadi di atas 1.300 cc, dan motor di atas 250 cc.

Namun, syarat kendaraan yang akan dibatasi pembelian BBM bersubsidi masih akan dibahas ulang oleh kementerian terkait.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas jika akhirnya memutuskan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ia mengatakan, langkah itu perlu dilakukan agar tak menimbulkan gejolak psikologis pada masyarakat.

“Kriteria mereka yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi harus diperjelas,” ujar Eddy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Eddy mencontohkan, masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi misalnya sopir angkot, pelaku UMKM, sopir ambulans, hingga sopir ojek online.

Informasi atau kriteria masyarakat yang berhak atas BBM bersubsidi harus benar-benar jelas.

“Jelaskan bahwa mereka tetap berhak BBM bersubsidi sebagai bagian dari dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat strata ekonomi bawah,” ucap dia.

Selain itu, pemerintah juga harus memperjelas ketentuan sanksi yang bakal diterima masyarakat yang tak berhak, jika tetap menggunakan BBM bersubsidi.

Ia pun mendukung keinginan pemerintah itu. Eddy mengklaim pembatasan penggunaan BBM sebenarnya sudah sering dibahas di internal Komisi VII DPR RI.

“Tidak ada kata terlambat, meski pembatasan subsidi BBM ini sudah sepatutnya dilaksanakan di masa lalu, namun kita berpikir ke depan saja,” sebutnya.

“Bagaimana pemerintah dapat menata subsidi tepat sasaran dan penghematan ini bisa bermanfaat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan bansos bagi yang membutuhkan,” imbuh Edy.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pemerintah tengah mendorong penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Tujuannya, agar BBM bersubsidi tak digunakan oleh mereka yang kaya.

Hal itu disampaikan menyambung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, mulai 17 Agustus 2024 , pemerintah akan melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi per 17 Agustus 2024.

Ia menyebut, penyaluran BBM subsidi yang belum tepat sasaran menjadi salah satu pertimbangan kebijakan tersebut. Menurutnya, dengan pembatasan BBM subsidi, diharapkan dapat menghemat keuangan negara.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," tulis Luhut dalam unggahan di Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Luhut juga membeberkan terkait rencana pemerintah dalam mendorong penggunaan bioetanol sebagai bahan pengganti bensin.

Bioetanol adalah bahan bakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut.

Diketahui, BBM yang disubsidi pemerintah adalah Solar dan Pertalite. Sementara itu, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite adalah BBM nonsubsidi yang harganya mengikuti pergerakan pasar.

Penjelasan Pertamina

Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina akan mengikuti arahan dari Pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

Saat ini, pihaknya masih terus aktif dalam melakukan pendataan pengguna BBM subsidi agar dapat disalurkan tepat sasaran.

"Prinsipnya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah. Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2024).

Pertamina melakukan pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code. Selain itu, pendataan pengguna elpiji 3 kg juga dilakukan dengan pendaftaran menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ia menyampaikan, hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nomor polisi (kendaraan) lebih dari 4,6 juta pendaftar.

"Kemudian Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK)," kata Heppy.

"Selain itu koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan," imbuhnya.

Upaya Pertamina dalam penyaluran subsidi tepat sasaran

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa urusan penyaluran BBM subsidi merupakan wewenang pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, Pertamina sedang menyiapkan pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Luhut mengatakan, langkah ini dilakukan agar subisidi yang diberikan bisa tepat sasaran. Sehingga, orang yang tidak tepat subisidi dapat dikurangi jumlahnya.

Pasalnya, APBN 2024 diperkirakan akan mengalami defisit lebih besar dari target yang sudah ditetapkan. Untuk itu, perlu dilakukan efisiensi lebih ketat.

KOMPAS.com/FIRDA JANATI SPBU Pertamina di Jalan Ir. Juanda, Margahayu, Kota Bekasi, ditutup sementara, Selasa (26/3/2024). Penutupan ini dilakukan usai adanya dugaan kebocoran bensin jenis Pertalite dengan air.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut, dalam unggahan Instagram-nya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Menanggapi pernyataan tersebut, Manager Media dan Stakeholder Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, mengatakan, prinsipnya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

Paralel upaya2 subsidi tepat juga terus kami lakukan seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP.

Hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100% dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK.

Selain itu koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kita lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan.

"Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan, seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP," ujar Heppy, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

PERTAMINA PT Pertamina Patra Niaga menyatakan pendataan QR Code pengguna Pertalite sudah mencapai 100 persen di tiga provinsi yakni Aceh, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

"Hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK," katanya.

Heppy menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan.