Realisasi Subsidi KRL Berbasis NIK Tunggu Restu Pemerintahan Prabowo Halaman all
Kemenhub memastikan subsidi tarif KRL berbasis NIK dan AI tidak akan diterapkan pada 2024. Halaman all
(Kompas.com) 18/09/24 07:38 15169765
BADUNG, KOMPAS.com - Kelanjutan realisasi rencana subsidi kereta rel listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan artificial intelligence (AI), masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyusul kepastian subsidi tarif KRL berbasis NIK dan AI tidak akan diterapkan pada 2024.
"Intinya (tarif KRL Jabodetabek) masih menggunakan skema tarif yang ada. Belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat. Ya setidaknya sampai akhir tahun masih akan sama ya. Enggak tahu coba nanti kita lihat (kebijakan) pemerintahan baru seperti apa," ujar Adita saat dijumpai di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Badung, Bali, pada Selasa (17/9/2024).
Untuk diketahui, tarif KRL Jabodetabek saat ini adalah Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama. Kemudian tarif akan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer selanjutnya.
Adita pun mengungkapkan, secara umum rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek yang berbasis NIK dan AI masih dibahas pemerintah.
Antara lain dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya.
Kemudian jika nantinya subsidi memang akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat.
"Semuanya masih dalam pembahasan. Karena itu, kita tentu harus berbicara dengan Kementerian Keuangan kan ya, yang melakukan alokasi anggaran. Dan juga kalau nanti kalau nanti ada basis itu, kita harus bicara dengan yang mengelola data," kata Adita.
Sehingga Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya.
Adit menegaskan, pada intinya teknologi AI diadopsi untuk membantu pelayanan transportasi agar masyarakat lebih aman dan nyaman.
Diberitakan sebelumnya, rencana penerapan subsidi tiket KRL berbasis NIK terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.
Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.
Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.
Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.
"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9/2024).
Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.
Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.
"Jadi kalau rakyat umum (yang menerima subsidi) tidak akan ada merasakan kenaikan mengenai itu tadi. Dia akan target kepada orang yang tidak berhak, dia tidak dapat, dengan AI tadi," ungkapnya.
Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.
#kemenhub #krl #tarif-krl #subsidi-krl-berbasis-nik #tarif-krl-berbasis-nik