Bos BPJS Kesehatan: 277 Juta Warga Indonesia Sudah Terdaftar JKN Halaman all
Jumlah itu setara dengan 98,67 persen penduduk nasional. Halaman all
(Kompas.com) 26/09/24 11:40 15580359
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, hingga saat ini 277 juta warga Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN).
Jumlah itu setara dengan 98,67 persen penduduk nasional.
"Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN," ujar Ghufron dalam media briefing BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (25/9/2024)?
Ia menyebut, capaian ini terlaksana sejak 2014 hingga 2024. Sehingga Indonesia disebut sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia dalam satu dekade.
Ia membandingkan dengan situasi di Korea Selatan yang memerlukan waktu 12 tahun untuk mencapai UHC. Meski begitu, Ghufron menyebut ke depannya BPJS Kesehatan harus dijaga keberlangsungannya.
Hingga saat ini, BPJS Kesehatan sudah bermitra dengan 23.294 fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).
BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
Ghufron mengungkapkan, pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan BPJS Kesehatan per tahun. Lalu pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun.
Sementara itu, menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.
"Melalui penguatan cadangan dana JKN lewat pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan program JKN," katanya.
Program JKN tetap berlanjut
Sementara itu, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan program JKN akan berlanjut di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.
Sebab hal itu menjadi salah satu penjaga kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional.
"JKN ini merupakan bagian dari keberlanjutan. Jadi bukan hanya IKN (Ibu Kota Nusantara) yang harus dilanjutkan. Tapi JKN juga pasti, pasti dilanjutkan," kata Hasan.
Ia lantas menyinggung alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan sebesar Rp 46 triliun. Menurut Hasan, besaran anggaran ini masih sama dengan tahun lalu. Namun, ia menilai ke depannya masih ada peluang penyesuaian anggaran tersebut.
"Memang saya lihat anggarannya masih sama seperti tahun lalu, Rp 46 triliun yang dialokasikan untuk BPJS Kesehatan. Dan menurut saya terbuka lah, untuk nanti ada adjustment. Ada penyesuaian," jelas Hasan.
"Karena ini bagian dari komitmen pemerintahan kita yang keberlanjutan. Ini meneruskan jaminan kesehatan nasional masyarakat. Walaupun aspek kuratif ini nanti tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ini merupakan salah satu dari keseluruhan program pemerintah untuk membangun SDM (sumber daya manusia)," tambahnya.