JAKARTA, Investor.id – Komisi IX DPR RI mendukung obat berbahan alam yang telah tersertifkasi fitofarma masuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komisi IX akan memastikan penggunaan fitofarmaka sampai ke hilir.

“Dengan begini, kemandirian produk obat, suplemen, dan obat tradisional bisa optimal mulai dari hulu sampai ke hilir,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari dalam kunjungan kunjungan kerja ke PT Ferron Par Pharmaceuticals, bagian dari Dexa Group, di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Putih, hasil kunjungan ini akan menjadi bahan rapat kerja di DPR untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung ketahanan dan perkembangan industri farmasi di Indonesia.

Sementara itu, kunjungan kerja Komisi IX ke Ferron bertujuan untuk melihat langsung fasilitas produksi fitofarmaka serta proses manufaktur farmasi dan obat tradisional yang aman dan berkualitas.

Putih Sari mengapresiasi fasilitas produksi Ferron yang memenuhi standar cara pembuatan obat dan obat tradisional yang Baik (CPOB dan CPOTB) untuk memastikan keamanan, khasiat, mutu, keterjangkauan, dan kepatuhan terhadap ketentuan halal.

“Kami juga mendorong agar percepatan terhadap ketahanan industri obat, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengedepankan dan mengembangkan bahan baku obat dalam negeri, untuk bisa kita utamakan,” ujar dia.

Putih Sari menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung industri farmasi, terutama dalam pengembangan riset yang memanfaatkan kekayaan bahan baku alam Indonesia.

Lebih lanjut Putih Sari mendorong industri obat seperti Ferron untuk bisa terus mengembangkan research and development dalam pemanfaatan bahan baku dari alam untuk produk obat tradisional dan suplemen kesehatan

"Komisi IX DPR RI mendorong percepatan ketahanan industri obat, termasuk obat tradisional dan suplemen kesehatan bisa dilaksanakan secara baik. Hal ini sesuai dengan amanat UU Kesehatan dan instruksi Presiden Prabowo Subianto,,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, anggota komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyampaikan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang  bisa dikembangkan menjadi obat melalui riset.

“Pastinya ada dampaknya bagi petani-petani lokal yang ada di seluruh Indonesia. Tadi juga dikatakan ada banyak tanaman-tanaman sekitar 2.000 - 3.000 tanaman yang ada di Indonesia, yang bisa dikembangkan untuk riset dan juga pengembangan untuk obat tradisional,” kata dia.  

Dengan begini, dia mengatakan, di samping bisa berswasembada obat tradisional asli, juga Indonesia bisa melakukan bantuan pertumbuhan ekonomi bagi petani lokal.

Komisaris Ferron Par Pharmaceuticals Raymond Tjandrawinata menyampaikan paparan mengenai riset dan pengembangan obat modern asli Indonesia (OMAI), yang merupakan salah satu fokus Dexa Group.

"OMAI adalah bukti dari kekayaan alam Indonesia yang bertransformasi menjadi solusi kesehatan yang ilmiah dan terpercaya. Kami percaya bahwa dengan penelitian yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, OMAI dapat menjadi produk yang membawa manfaat luas, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga bagi dunia," kata Raymond.

Sementara itu, Direktur Ferron Par Pharmaceuticals Benny Sutisna Suwarno menyampaikan fasilitas produksi Ferron memiliki sertifikasi nasional seperti dari BPOM dan sertifikasi internasional.

“Sejak 2008, kami mendapat sertifikasi dari Inggris, yakni dari UK-MHRA. Sejak saat itu kami aktif mengekspor produk ke Inggris dan dipertahankan hingga saat ini, bahkan meluas hingga ke Polandia dan Belanda. Selain itu kami mendapat audit dari Portugal dan kami memburu sertifikasinya. Kita juga mendapat sertifikasi dari Australia, Jerman,” jelasnya.

Benny melanjutkan, untuk mendukung kemandirian farmasi, Ferron juga memproduksi obat kanker yang saat ini untuk memenuhi kebutuhan JKN.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. Pemerintah berencana membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pengganti Satgas BLBI.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menyampaikan, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait pembentukan komite tersebut. Dia juga belum bisa memastikan apakah komite tersebut akan diterapkan pada 2025 mendatang atau tidak.

“Kami masih menunggu prosesnya. Saya nggak bisa komen dulu soal itu,” tutur Rio sapaan akrabnya kepada awak media, Kamis (8/11).

Meki begitu, Rio menjelaskan, secara tugas antara satgas BLBI sebelumnya dengan pembentukan Komite Tagih Dana BLBI tidak akan jauh berbeda. Tugasnya adalah meneruskan tugas yang sudah ada ketentuannya saat ini, yakni untuk menuntaskan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti obligor BLBI.

Sebelumnya, Rio menjelaskan bahwa pembentukan komite tersebut masih berupa usulan dan akan dibicarakan bersama kementerian terkait.

"Itu merupakan usul karena Satgas kan sifatnya temporer. Tapi komite itu sendiri sedang kita lihat. Kita bersama-sama dengan kementerian terkait, itu masih dibicarakan bentuknya," ujar Rionald kepada awak media di Gedung Parlemen, Senin (9/9).

Sebagai informasi, dalam aturannya, Satgas BLBI berakhir Desember 2024.

“Kalau secara formal kan Satgas berakhir keputusan formal. Waktu itu diperpanjang sampai Desember 2024. Makanya kemudian kita mengusulkan dibentuk sesuatu seperti komite tetaplah. Karena bagaimanapun juga kan negara tetap mempunyai tagihan kepada orang-orang ini," kata Rio.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah.

Rencananya, pembangunan rumah tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan aset sitaan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya segera bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara untuk membicarakan rencana tersebut.

“Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara,” tutur Rio kepada awak media, Kamis (8/11).

Meski begitu, Rio masih enggan membeberkan aset sitaan debitur mana yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah tersebut. Yang jelas, pihaknya sudah mengantongi beberapa list daerah yang lahannya akan digunakan. Tentunya daerahnya akan bergantung dengan minat masyarakat untuk tinggal di daerah tersebut.

“Jadi nanti kita akan siapkan list-nya. Nanti tempatnya Pak Ara yang akan melihat mana list dari tanah itu yang diminati,” tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut terdapat enam perusahaan besar di Tanah Air yang siap mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada enam perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” katanya.

Ara menjelaskan, kehadiran enam perusahaan ini demi menekan besarnya biaya APBN untuk mewujudkan proyek besar tersebut. Namun, Ara tak menyebutkan secara rinci siapa saja enam perusahaan tersebut.

Hanya saja, beberapa waktu lalu Kementerian PKP telah melaksanakan peletakan batu pertama alias groundbreaking program 3 juta rumah di Tangerang, Banten.

Adapun groundbreaking perdana tersebut dilakukan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di mana, ini didirikan dengan menggandeng pengusaha swasta yaitu Agung Sedayu Group dan Bumi Samboro Sukses dengan luasan 2,5 Ha.

Bisnis.com, JAKARTA - Perjalanan satu dekade penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menghadirkan beragam inovasi berbasis digital yang mampu menghadirkan ragam kemudahan bagi peserta untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Upaya transformasi digital terhadap layanan Program JKN membuktikan bahwa BPJS Kesehatan senantiasa berkomitmen terus melangkah maju untuk beradaptasi dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN.

Berkat komitmen yang ditunjukkan, BPJS Kesehatan berhasil mendapatkan dua penghargaan yang diberikan pada kegiatan iCIO Awards 2024 pada Rabu (06/11).

Penghargaan tersebut diberikan atas inisiatif transformasi digital yang dilakukan dalam penyelenggaraan Program JKN.

Kedua penghargaan tersebut kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti sebagai The Most Inspiring CEO. Penghargaan kedua diberikan kepada Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan sebagai The Most Influental CIO.

"Penghargaan ini membuktikan keberhasilan yang dilakukan BPJS dalam beradaptasi untuk melakukan transformasi digital terhadap pelayanan yang diberikan kepada peserta. Adanya pemanfaatan teknologi ini dianggap mampu mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelas Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan.

Edwin menjelaskan, seiring dengan pertumbuhan jumlah kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan terus menghadirkan beragam inovasi sebagai upaya memberikan kemudahan layanan bagi peserta.

Ada layanan administrasi non tatap muka berbasis digital seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Adminsitrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, Voice Interactive JKN (VIKA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165.

"Kami juga telah menghadirkan superapps bernama Aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN ini seperti one stop service karena di dalamnya ada banyak sekali fitur yang bisa digunakan oleh peserta. Berbagai inovasi tersebut kami kembangkan berdasarkan customer journey, sehingga harapannya bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat di lapangan," kata Edwin.

Edwin mengatakan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi yang andal, akan berdampak langsung terhadap kualitas berbagai aplikasi yang diciptakan dalam menghadirkan beragam pelayanan, baik kepesertaan, kesehatan, sistem manajemen klaim, serta manajemen utilisasi yang berdampak terhadap mutu layanan sesuai kebutuhan peserta.

"Berbagai inovasi yang dihadirkan berdasarkan customer journey. Kami melihat bagaimana inovasi yang kami hadirkan dapat memenuhi kebutuhan peserta dan dapat diakses dengan mudah. Apalagi dengan komitmen BPJS Kesehatan melalui upaya transformasi mutu layanan, harapannya pengelolaan teknologi informasi ini bisa mendukung dalam menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat dan semua setara," jelas Edwin.

Selain itu, Edwin menambahkan seiring dengan perkembangan teknologi, BPJS Kesehatan secara kontinu bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi digital dan mengadopsi pola pikir digital (digital mindset).

Di sisi internal, BPJS Kesehatan juga telah menetapkan seluruh pegawainya memiliki kompetensi digital untuk memastikan bahwa seluruh pegawai BPJS Kesehatan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam menggunakan teknologi digital.

Edwin menjelaskan kompetensi digital bukan hanya meningkatkan kemampuan teknis pegawai namun juga mendukung budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Namun, hal ini tentu perlu didukung dengan komitmen bersama dari seluruh stakholder untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai urgensi mengadopsi digitalisasi layanan di era sekarang, sehingga sistem jaminan kesehatan bisa menjadi lebih efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dari pihak pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama menyukseskan Program JKN melalui penguatan implementasi transformasi digital, yang dilakukan sesuai dengan tupoksi dan wewenang masing-masing instansi," tutup Edwin.

BPJS Kesehatan menyampaikan klarifikasi terkait isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun pada penyelenggaraan Program JKN, baru-baru ini.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa baik BPJS Kesehatan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kegiatan Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan yang digelar Kamis, 19 September 2024, tidak pernah memberikan pernyataan bahwa BPJS Kesehatan mengalami kerugian sebesar Rp20 triliun akibat kecurangan.

Rizzky menyebut, mengutip sambutan Wakil Ketua KPK dalam kegiatan tersebut, serta mengutip berita dari laman KPK tentang anti fraud, konteks yang dimaksud adalah potensi kecurangan mencapai Rp20 triliun di bidang layanan kesehatan. Dengan kata lain, tidak seluruhnya merujuk pada Program JKN.

Rizzky menegaskan, BPJS Kesehatan berkomitmen menerapkan sistem pencegahan, pendeteksian, dan penanganan kecurangan (fraud) oleh Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (Tim PK-JKN) yang terdiri atas berbagai unsur, mulai Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPJS Kesehatan.

Pada saat bersamaan, BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit juga dipastikan bekerja keras menjalankan tugas dan fungsi, yakni memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada peserta Program JKN.

"Namun demikian masih diperlukan keterlibatan semua pihak untuk mengoptimalkan sistem anti fraud yang dibangun dalam rangka mengawal implementasi Program JKN maupun pembiayaan di bidang kesehatan. BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program JKN sesuai dengan amanah perundangan," ujar Rizzky, Senin (4/11).

Dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, BPJS Kesehatan ditekankan selalu mengutamakan good governance melalui pengawasan oleh banyak pihak dalam ekosistem JKN. Ekosistem itu termasuk Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga KPK.

Tiap tahun, BPJS Kesehatan juga menjalani audit oleh Kantor Akuntan Publik independen, di mana sebanyak 10 kali berturut-turut sejak lembaga ini beroperasi, BPJS Kesehatan mendapat predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).

"Kecurangan dalam Program JKN tentu tidak dapat dihindari, namun kami berkomitmen dalam mengendalikan kecurangan seminimalisir mungkin melalui sistem anti fraud yang terbangun dalam ekosistem JKN. Selain itu pemanfaatan teknologi juga diterapkan agar dapat mendeteksi lebih dini jika terjadi kecurangan pada layanan kesehatan yang dijamin Program JKN," kata Rizzky.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan turut memberikan apresiasi kepada rumah sakit yang telah menerapkan dan mengimplementasikan budaya anti fraud, dengan selalu memberikan layanan yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya.

BPJS Kesehatan bersama dengan KPK, BPKP, dan Kemenkes memastikan diri akan melakukan pencegahan dan penanganan fraud sesuai dengan kewenangan masing-masing. Adapun terkait langkah penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan fraud, kewenangannya jatuh pada aparat penegak hukum.

Namun, BPJS Kesehatan juga dapat memberikan sanksi yang mengacu kepada regulasi, di mana secara keperdataan dapat dilakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh BPJS Kesehatan, sebagaimana diatur dalam PKS antara BPJS Kesehatan dengan mitra fasilitas kesehatan.

Selain itu, pengenaan sanksi sesuai Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 dapat juga berupa pemberian sanksi administratif sesuai rekomendasi dari Tim PK JKN, mulai teguran lisan dan tertulis, perintah pengembalian kerugian akibat tindakan kecurangan (fraud) kepada pihak yang dirugikan, tambahan denda administratif, hingga pencabutan izin.

SEMARANG, KOMPAS.com - Mulai 1 November 2024, setiap penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) membutuhkan syarat Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan.

Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian (Perpol) Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol Negara RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

Kasi SIM Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kompol Ilham S. Sakti, mengatakan, uji coba kepesertaan BPJS jadi syarat pembuatan SIM sudah dilakukan serentak secara nasional mulai 1 November 2024.

“Ini kan sudah dimulai uji coba secara nasional, di mana wajib sebagai peserta aktif BPJS atau Jamkesmas,” ucap Ilham saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (2/11/20024).

Lantas, bagaimana jika belum terdaftar sebagai peserta?

KOMPAS.com/GILANG SATRIA SIM A dan SIM C

Ilham menyampaikan, untuk sementara pemohon SIM yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS tetap bisa melakukan pembuatan SIM, dan juga ada pendampingan pembuatan BPJS di setiap Satpas.

“Untuk saat ini karena kita memang baru awal pelaksanaannya sementara ini masih prosesnya tetap berjalan. Jadi, khusus Polda Jawa Tengah kita sudah komunikasi dengan BPJS Kanwil dan sudah diikuti oleh BPJS polres masing-masing untuk koordinasi dengan BPJS Kota dan Kabupaten di wilayah masing-masing, yang mana per tanggal 1 sampai 9 November itu ada pendampingan petugas BPJS di lokasi pelayanan,” ucap Ilham.

Sementara, setelah tanggal 9 November 2024 tetap akan ada kontrol terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Setelah 9 November itu nanti penyampain dari kanwil dari yang keseragaman BPJS, dari kota dan kabupaten itu nanti tetap ada kontrol seminggu bisa sampai tiga kali terkait pelaksanaanya. Tapi untuk 1 sampai 9 November akan ada pendampingan dari BPJS masing-masing wilayah untuk mengurus permohonan SIM, mau itu pembuatan SIM baru atau perpanjangan,” ucapnya.

Bagi pemohon yang hendak membuat SIM, perlu membawa sejumlah dokumen, seperti formulir pendaftaran SIM, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan fotokopi atau asli sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi.

Selain itu, ada dokumen lain yang perlu dibawa, seperti surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi, surat izin kerja asli dari Kementerian Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja asing, surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, dan melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif.

BPJS Kesehatan melanjutkan kolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan melakukan uji coba pemberlakuan persyaratan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aktif bagi pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) di seluruh Indonesia.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menjelaskan bahwa uji coba nasional ini dimulai pada 1 November mendatang, sebagai perluasan pelaksanaan uji coba yang telah dilaksanakan pada 1 Juli-30 September lalu di tujuh Polda dengan 105 Polres.

David menjelaskan bahwa dari evaluasi pelaksanaan uji coba terdahulu mendapatkan respons positif dari masyarakat dengan hasil yang baik.

"Masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan. Namun, perlu ditekankan bahwa ketentuan ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan, bukan untuk menjadi beban atau mempersulit," kata David.

Dalam masa uji coba di 7 Polda sebelumnya, masih terdapat pemohon SIM dengan kepesertaan JKN nonaktif atau belum terdaftar sebagai peserta JKN. Menurut David, selama masa uji coba nasional ini, apabila SIM sudah diterbitkan dengan kepesertaan JKN yang masih dalam proses pengaktifan atau pendaftaran ke Program JKN, maka SIM tetap dapat diberikan.

Sementara, jika pemohon belum terdaftar sebagai peserta JKN, peserta tetap dapat mengajukan permohonan SIM, yang secara bersamaan didorong untuk mendaftar kepesertaan JKN lewat layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, atau melalui Aplikasi Mobile JKN.

Kemudian, bagi pemohon dengan status kepesertaan tidak aktif karena tunggakan, dapat melunasi tunggakan iuran atau memanfaatkan Program Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) untuk melunasi tunggakan melalui skema cicilan.

Adapun status kepesertaan JKN dapat dicek secara online melalui beragam kanal BPJS Kesehatan, seperti PANDAWA, aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, atau datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Polri, serta kementerian/lembaga lain untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala guna meningkatkan layanan bagi masyarakat.

David mengatakan, ketentuan tersebut merupakan langkah nyata mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terkait jaminan kesehatan, khususnya di tengah mobilitas tinggi.

"Ke depan, kami berencana akan melakukan integrasi sistem aplikasi permohonan SIM milik Polri dengan aplikasi yang dimiliki BPJS Kesehatan. Harapannya dengan adanya integrasi sistem ini, bisa memudahkan petugas untuk mengetahui secara cepat status kepesertaan JKN pemohon SIM," katanya.

Selama uji coba implementasi secara nasional, BPJS Kesehatan juga melakukan pendampingan secara berkala di setiap Satuan Penyelenggara Administrasi SIM hingga Desember 2024 melalui Duta BPJS Kesehatan maupun layanan BPJS Keliling sesuai jadwal di masing-masing wilayah.

Diharapkan, pendampingan tersebut dapat mempermudah seluruh petugas dalam menerbitkan SIM dan mengurangi potensi kendala di lapangan.

Adapun persyaratan melampirkan kepesertaan JKN aktif berlaku untuk seluruh pemohon SIM, baik SIM A, SIM B, maupun SIM C, sesuai Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan itu menjadi upaya memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyambut anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024–2029.

Dengan susunan anggota baru ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan pihaknya berharap dapat terjalin sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat dalam mengawal implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rizzky menyampaikan bahwa peran DJSN sangat penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Program JKN, yang bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Harapannya, anggota DJSN dapat mendorong terciptanya sistem yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam layanan kesehatan,” kata Rizzky kepada Bisnis pada Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa anggota DJSN juga diharapkan mampu mendorong kolaborasi strategis antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat.

Dengan kerja sama ini, keberlanjutan program JKN dapat terjamin sebagai sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, demi menciptakan akses kesehatan yang adil dan merata.

Dengan kolaborasi erat antara BPJS Kesehatan dan DJSN yang baru, diharapkan sistem jaminan kesehatan nasional dapat terus berkembang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan Anggota DJSN periode 2024–2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Adapun daftar lengkap anggota DJSN periode 2024–2029 adalah sebagai berikut:

— Ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah:

Nunung Nuryartono

— Anggota mewakili unsur Pemerintah:

Sudarto

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Indah Anggoro Putri

Rubben Rico

— Anggota mewakili unsur tokoh dan/ahli:

Agus Taufiqurrohman

Muttaqien

Rudi Purwono

Mahesa Paranadipa Maykel

Syamsul Hidayat Pasaribu

Mickael Bobby Hoelman

— Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

Nikodemus Beriman Purba

Paulus Agung Pambudhi

— Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

Royanto Purba

Hermansyah

Peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan pindah faskes (fasilitas kesehatan) sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan peserta untuk memilih fasilitas kesehatan yang lebih sesuai dengan lokasi, layanan, maupun kebutuhan medis mereka.

Saat ini, pindah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bisa dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang. Untuk itu, ketahui syarat dan langkah-langkahnya di bawah ini.

Syarat Pindah Faskes BPJS Kesehatan 2024

Dari informasi yang didapat detikFinance melalui akun Facebook BPJS Kesehatan (25/10/2024), selain kepesertaan PBI APBD dan TNI/POLRI aktif, perubahan faskes I bisa melalui aplikasi Mobile JKN, dengan syarat telah terdaftar minimal 3 bulan di Faskes I lamanya.

Adapun syarat dokumen yang perlu dibawa jika melakukan pindah faskes di kantor BPJS secara langsung, perlu melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Cara Pindah Faskes BPJS Online

Untuk melakukan pindah faskes BPJS secara online, peserta perlu mengunduh aplikasi Mobile JKN di App Store maupun Play Store. Jika sudah, ikuti langkah di bawah ini.

Berikut adalah langkah-langkah pindah faskes BPJS lewat JKN Mobile:

• Buka aplikasi Mobile JKN
• Login
• Pilih menu "Perubahan Data Peserta"
• Pilih data faskes yang terdaftar untuk melanjutkan perubahan faskes.
• Setelah itu, ikuti instruksi selanjutnya yang muncul.

Cara Pindah Faskes BPJS Offline

perubahan Faskes I secara offline bisa melalui kantor cabang BPJS Kesehatan atau layanan BPJS Kesehatan di mal pelayanan publik.

Berikut adalah cara pindah faskes lewat Kantor Cabang BPJS Kesehatan:

• Kunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
• Memberitahu petugas jika kamu ingin melakukan pindah faskes BPJS Kesehatan.
• Melampirkan KTP dan KK.
• Tunggu hingga permohonan kamu untuk diproses petugas.

Ketentuan dan cara di atas juga berlaku, apabila peserta melakukannya melalui layanan BPJS Kesehatan di mal pelayanan publik.

Berapa Lama BPJS Bisa Digunakan Setelah Pindah Faskes?

Setelah permohonan diproses, peserta akan mendapatkan notifikasi mengenai perubahan faskes yang baru. Jika permohonan pindah faskes BPJS berhasil, maka faskes I terbaru akan berlaku di tanggal 1 pada bulan berikutnya.

Contoh, jika melakukan perubahan FKTP pada bulan berjalan (misal: November), maka FKTP terbaru akan aktif per tanggal 1 pada bulan berikutnya (Desember). Sebelum tanggal 1 tersebut, peserta masih bisa menggunakan FKTP lamanya untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Video: Komitmen Kemenkes Meratakan Kesehatan Indonesia

Video: Komitmen Kemenkes Meratakan Kesehatan Indonesia

Iuran BPJS Kesehatan wajib dibayarkan setiap bulannya oleh peserta. Dengan begitu, peserta akan memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan, meliputi pemeriksaan, rawat jalan, hingga rawat inap.

Apabila iuran telat atau nunggak dibayarkan, peserta berisiko terkena denda dengan nominal cukup fantastis. Jika denda juga enggan dibayarkan, ini yang akan terjadi selanjutnya pada peserta BPJS Kesehatan.

Bagaimana Jika Peserta Tidak Membayar Denda BPJS Kesehatan?

Denda BPJS Kesehatan yang tidak dibayar berisiko pada status peserta menjadi non aktif dan tak mendapat semua haknya dalam fasilitas kesehatan. Terutama untuk layanan rawat inap di fasilitas kesehatan lanjutan.

Pembayaran denda dilakukan dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, pada setiap layanan rawat inap tingkat lanjut yang diperoleh peserta. Seperti tercantum dalam ayat 5 pasal 42 Perpres 59/2024, denda bisa dilunasi seiring pembayaran tunggakan iuran.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan tertunggak paling banyak untuk waktu 24 bulan atau ketika status kepesertaan ingin segera kembali aktif. Setelah tunggakan iuran mulai dilunasi, status kepesertaan bisa kembali aktif bersamaan kembalinya semua hak dalam pelayanan kesehatan.

Dikutip dari laman Indonesia Baik yang dikelola Kementerian Kominfo, denda BPJS Kesehatan tidak dikenakan pada semua peserta yang menunggak iuran. Denda diterapkan pada peserta yang akan melakukan rawat inap, bukan rawat jalan. Namun layanan ini tidak dapat digunakan, karena status peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan adalah non aktif.

Besaran Denda BPJS Kesehatan yang Harus Dibayarkan

Berdasarkan Perpres 59/2024, denda yang diberlakukan pada peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan mencapai 2,5-5% dengan maksimal Rp 20-30 juta dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap, dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak.

"(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan b. besar denda paling tinggi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(6a) Untuk tahun 2020, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan b. besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)," bunyi pasal 6 dan 6a Pasal 42 Perpres tersebut.

Denda hanya berlaku untuk peserta yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP). Sedangkan untuk Pekerja Penerima Upah (PPU), denda BPJS Kesehatan dibayar pemberi kerja.

Cara Cek Denda BPJS Kesehatan

Peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan bisa cek apakah terkena denda atau tidak dengan cara berikut:

Melalui Aplikasi Mobile JKN

1. Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN di ponsel.
2. Buka aplikasi dan daftar akun dengan melengkapi data diri.
3. Login dengan akun yang telah dimiliki.
4. Pilih menu "Info Iuran" pada halaman utama.
5. Klik "Menu Lainnya" jika tidak menemukan menu tersebut di halaman utama.
6. Akan ditampilkan rincian iuran dan denda (jika ada) yang harus dibayarkan peserta.

Melalui Care Center 165

1. Buka menu Telepon di ponsel atau telepon.
2. Hubungi nomor 165.
3. Pilih layanan Layanan Voice Interactive JKN (VIKA).
4. Ikuti instruksi selanjutnya sesuai yang disampaikan.

Nah, itu tadi yang akan terjadi jika peserta tidak membayar denda BPJS Kesehatan. Jadi, pastikan membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu setiap bulannya agar tidak terkena denda.

Program 'Rehab' BPJS: Mudah dan Fleksibel

Program 'Rehab' BPJS: Mudah dan Fleksibel

Peserta BPJS Kesehatan yang telah membayar iuran berhak memperoleh layanan pemeriksaan, rawat jalan, hingga rawat inap. Peserta juga dapat mengakses Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga tingkat lanjut (FKTL).

Untuk menggunakan BPJS Kesehatan, detikers harus mematuhi aturan yang berlaku. Apalagi jika detikers harus berobat di luar FKTP terdaftar, yang menerapkan pembatasan kedatangan.

Berapa Kali BPJS Kesehatan Dapat Digunakan dalam Sebulan?

Penggunaan BPJS Kesehatan untuk berobat dalam waktu sebulan tidak dibatasi. Peserta dapat menggunakannya untuk berobat sesuai kebutuhan di fasilitas kesehatan (faskes) tempatnya terdaftar.

Namun, detikers yang berobat di FKTP luar wilayah terdaftar hanya bisa mengaksesnya maksimal tiga kali kunjungan dalam waktu sebulan. Hal ini sesuai Pasal 55 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat Peserta terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain untuk paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan di FKTP yang sama," tulis aturan tersebut.

Dilansir situs resmi BPJS Kesehatan, FKTP merupakan faskes pertama yang harus didatangi peserta jika ingin berobat. Faskes tingkat pertama ini terdiri dari puskesmas atau yang setara, praktik mandiri dokter gigi dan umum, klinik pratama atau yang setara termasuk FKTP milik TNI/Polri, rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara, dan fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan laboratorium.

Sedangkan FKTL adalah faskes yang menyediakan perawatan lanjutan dengan penanganan dokter spesialis dan subspesialis bagi peserta BPJS Kesehatan. Faskes tingkat lanjut ini meliputi klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus.

Cara Berobat di FKTP Menggunakan BPJS Kesehatan

Detikers yang hendak berobat memakai BPJS Kesehatan di FKTP dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Datang ke FKTP yang sesuai pada kartu BPJS Kesehatan.
2. Pasien akan diperiksa di faskes tingkat pertama. Bila memerlukan pengobatan lanjutan, pasien akan dirujuk ke FKTL.
3. Di faskes lanjutan, pasien harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan.
4. Pasien akan mendapatkan pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap di faskes lanjutan sesuai rujukan dokter.
5. Dokter FKTL dapat memberikan surat rujuk balik bila pengobatan sudah selesai, sehingga pelayanan kesehatan selanjutnya kembali ke faskes tingkat pertama.

Perlu diketahui, surat rujukan ke faskes lanjutan umumnya perlu diperpanjang di FKTP pada jangka waktu tertentu. Pastikan memperpanjangnya agar tetap dapat berobat menggunakan BPJS Kesehatan.

Cara Berobat di FKTP Luar Kota Menggunakan BPJS Kesehatan

Untuk berobat di FKTP luar kota, ikuti langkah yang dikutip dari laman Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura berikut:

1. Datang ke FKTP dengan membawa KTP dan Kartu BPJS Kesehatan atau kartu non fisik di aplikasi Mobile JKN.
2. Tunjukkan KTP atau kartu BPJS Kesehatan ke petugas untuk mendaftar.
3. Peserta selanjutkan akan diperiksa oleh dokter di FKTP.

Lantaran hanya dibatasi sebanyak tiga, detikers yang berada di luar dalam jangka waktu lama dapat memindahkan faskes BPJS Kesehatan ke lokasi sesuai tempat tinggal. Prosesnya dapat dilakukan secara online atau mengunjungi kantor BPJS Kesehatan setempat.

Cara Mengubah FKTP di BPJS Kesehatan Online

Detikers yang di luar kota bisa mengganti faskes BPJS Kesehatan secara online melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi dapat diunduh di Play Store atau App Store. Berikut langkah-langkah mengubah faskesnya:

1. Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN di ponsel.
2. Bila belum memiliki akun, daftar dengan mengisi data diri, meliputi nomor BPJS Kesehatan, NIK, nomor handphone, hingga email dan password.
3. Jika sudah punya, langsung login ke aplikasi menggunakan nomor BPJS Kesehatan.
4. Pilih menu "Perubahan Data Peserta" pada halaman utama.
5. Pada kategori FKTP, pilih provinsi, kota/kabupaten, serta faskes yang ingin dituju.
6. Ikuti instruksi selanjutnya dan lengkapi data baru.

Perlu diketahui, perubahan faskes dapat dilakukan minimal 3 bulan sekali.

Program 'Rehab' BPJS: Mudah dan Fleksibel

Program 'Rehab' BPJS: Mudah dan Fleksibel

TEMPO.CO, Jakarta - Status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan bisa berubah menjadi non-aktif ketika memiliki tunggakan iuran bulanan.

Akibatnya, peserta tidak dapat melakukan klaim manfaat di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Oleh karena itu, peserta diimbau untuk melakukan pemeriksaan status secara rutin demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tidak dapat menerima pelayanan kesehatan ketika musibah tiba-tiba datang. Lantas, bagaimana cara mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan?

Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif via Care Center 165

BPJS KesehatanCare Center 165 merupakan layanan informasi melalui sambungan telepon. Peserta akan mendapatkan layanan informasi melalui mesin penjawabvoice interactiveJKN (Vika) yang akan memberikan sejumlah menu bantuan.

Berikut langkah-langkah untuk mengakses layanan Care Center 165:

-Hubungi layanan pelanggan BPJS Kesehatan melalui telepon ke nomor 165.

-Tekan angka 1 untuk terhubung dengan Vika.

-Pilih layanan status kepesertaan.

-Ketikkan nomor peserta BPJS Kesehatan (noka) atau nomor induk kependudukan (NIK) dan tanggal lahir.

-Selanjutnya, Vika akan memberikan informasi seputar status keaktifan peserta program JKN-KIS.

Selain melalui telepon, layanan Care Center 165 juga dapat diakses melalui laman resmi BPJS Kesehatan. Berikut cara untuk mempraktikkannya:

-Kunjungi laman bpjs-kesehatan.go.id.

-Tekan ikon melayang dengan ikonheadsetdan tertulis angka 165.

-Masukkan NIK, nama, alamat surel (email), dan nomor ponsel aktif.

-Centang kolom persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.

-Tekan tombol Mulai Panggilan.

-Sampaikan keinginan untuk menerima informasi terkait status kepesertaan program JKN-KIS.

Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif via Pandawa

Peserta juga dapat memanfaatkan saluran komunikasi Pelayanan Administrasi MelaluiWhatsAppatau Pandawa untuk meminta informasi terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Berikut tata cara untuk melakukannya:

-Kirim pesan ke nomor 081-18-165-165 pada hari kerja (Senin-Jumat) pada pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

-Tunggu balasan, lalu pilih menu Informasi.

-Pada pilihan menu, tekan tombol Cek Status Kepesertaan, lalu klik Kirim.

-Masukkan NIK atau noka, lalu kirim.

-Selanjutnya, ketikkan tanggal lahir dengan format tahun-bulan-tanggal, misalnya 1993-08-21.

-Kemudian, sistem Pandawa akan menampilkan nama, jenis, dan status peserta program JKN-KIS BPJS Kesehatan.

Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif via Aplikasi Mobile JKN

Peserta juga dapat memeriksa keaktifan program JKN-KIS melalui aplikasi Mobile JKN. Berikut langkah-langkah untuk melakukannya:

-Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store untuk Android atau App Store untuk iPhone Apple.

-Tekan tombol Daftar.

-Lengkapi formulir pendaftaran akun meliputi NIK, nama, dan tanggal lahir.

-Masukkan kode captcha, lalu klik Verifikasi Data.

-Isi nomor ponsel aktif, lalu ketuk Kirim Kode Verifikasi.

-Centang kolom persetujuan syarat dan ketentuan, lalu tekan tombol Selanjutnya.

-Pada halaman verifikasi, masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel.

-Selanjutnya, tekan tombol Registrasi dan peserta akan diarahkan ke halaman beranda.

-Pilih menu Info Peserta.

-Kemudian, sistem akan menampilkan kepesertaan program JKN-KIS BPJS Kesehatan.