Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan keberhasilannya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Kunci dari kesuksesan ini terletak pada sinergi kuat antara pemerintah, lembaga kesehatan, serta masyarakat, yang saling berkolaborasi untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya jaminan kesehatan.

Salah satu upaya baru yang diperkenalkan adalah pelibatan komunitas lokal, yang menjadi motor penggerak dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi JKN secara langsung. Salah satunya adalah kemitraan antara BPJS Kesehatan dan Kader Surabaya Hebat (KSH), sebuah komunitas yang dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022.

KSH diakui sebagai kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam memberikan edukasi kesehatan dan layanan sosial di tengah masyarakat. Melalui pelatihan dan pembekalan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, anggota KSH kini memiliki pemahaman yang mendalam tentang JKN, serta keterampilan untuk menyampaikan informasi yang mudah dipahami masyarakat.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, mengatakan komunitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Sebagai kelompok yang memiliki ikatan sosial dan saling peduli, komunitas dapat menjadi penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi kesehatan dan memotivasi anggotanya untuk menjalani gaya hidup sehat.

"Kami melihat bahwa sosialisasi langsung kepada komunitas-komunitas adalah cara efektif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Program JKN. Saya yakin bahwa Komunitas Surabaya Hebat dan para Kader JKN sudah cukup paham terkait Program JKN. Meski begitu, kesempatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus sosialisasi untuk hal yang perlu dipahami dengan lebih baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11).

Ia melanjutkan, komunitas KSH dan Kader JKN bisa menjadi agen perubahan dalam meningkatkan pemahaman seluruh masyarakat terhadap jaminan kesehatan. Menurutnya, keberadaan komunitas ini bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau lembaga kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Khusus Program JKN, tambah David, sangat penting bagi para kader komunitas untuk memiliki pemahaman lebih terhadap Program JKN. Harapannya, setelah kegiatan ini, seluruh kader bisa melakukan transfer knowledge, sehingga warga binaannya di kelurahannya masing-masing bisa memahami arti penting dari penyelenggaraan Program JKN.

Ia pun menjelaskan bahwa dalam Program JKN, masyarakat harus memahami pentingnya program ini sebagai penjamin kesehatan. Ia menekankan pentingnya mengetahui alur pelayanan ke fasilitas kesehatan serta alur pendaftaran peserta, baik untuk peserta mandiri maupun peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

"Selanjutnya yang paling penting adalah harapannya melalui peran komunitas ini masyarakat bisa memahami hak dan kewajiban serta manfaat dari Program JKN," jelas David.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nanik Sukristina, menyampaikan Pemerintah Kota Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat untuk bisa memiliki akses layanan yang adil dan merata. Komitmen tersebut berbuah manis dengan tercapainya capaian Universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah kepesertaan 99,59 persen dengan tingkat keaktifan sebanyak 80,95 persen per November 2024.

Ia menyebut, selain pemerintah, peran dari kader juga sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Untuk itu, diperlukan peran serta banyak pihak untuk memberikan sosialisasi terkait pentingnya Program JKN.

"Kami mengapresiasi juga kepada Kader Surabaya Hebat atas dedikasi yang diberikan untuk menyukseskan program di bidang kesehatan, khususnya Program JKN. Harapannya, dengan adanya sosialisasi ini kepada komunitas ini bisa meningkatkan kepada para kader sehingga bisa transfer knowledge kepada warga Surabaya terutama yang belum terdaftar sebagai peserta JKN," jelas dia.

Turut juga dalam kegiatan tersebut, Brand Ambassador BPJS Kesehatan, Ade Rai. Ia mengingatkan kepada para kader selain mengajak seluruh masyarakat untuk hidup sehat, para kader juga wajib menerapkan pola hidup sehat untuk dirinya sendiri.

Menurutnya, kesehatan bisa didapat dengan merubah perilaku melalui rutin berolahraga dan menjaga pola makan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hidup yang sehat adalah dengan melakukan gerak dan menjaga waktu istirahat.

"Salah satu kunci untuk mendapatkan sehat bisa dilakukan dengan olahraga yang menggunakan tubuh sendiri. Selain itu, yang paling efektif adalah berpuasa. Banyak manfaat yang didapat dengan berpuasa. Harapannya, dengan pola hidup sehat yang diterapkan bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup yang lebih lama," tutup Ade Rai.

Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya akan meningkatkan jumlah peserta JKN, tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kesehatan sebagai investasi jangka panjang.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mengeluarkan Rp 750 miliar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pengobatan kelainan tiroid sepanjang tahun 2023. Pernyataan ini disampaikan Dante dalam acara Konferensi Pers Peluncuran White Paper Tiroid dan diskusi di Jakarta Selatan.

"Klaim JKN untuk layanan tiroid mencapai Rp 750 miliar di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kelainan tiroid perlu lebih diidentifikasi," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Dante menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan ultrasonografi (USG), sekitar 70 persen populasi Indonesia memiliki benjolan pada kelenjar tiroid. "Kira-kira 70 persen dari populasi ada benjolan di tiroidnya, jika di-skrining dengan USG," tambahnya.

Pada pemeriksaan cadaver, ditemukan pula sekitar 50 persen kasus dengan benjolan tiroid. Dari temuan tersebut, sekitar 5 persen menunjukkan gejala keganasan atau potensi menjadi kanker.

Namun, masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang kelainan tiroid dan dampaknya. Tidak jarang, gejala tiroid yang dirasakan disalahartikan sebagai penyakit lain, seperti gangguan jantung. Misalnya, pasien dengan gejala deg-degan yang sebenarnya disebabkan oleh hipertiroid kerap mengira mereka mengalami masalah jantung.

Selain itu, Dante juga menambahkan bahwa gejala hipotiroid yang meliputi obesitas, lemas, kurangnya aktivitas fisik, serta gangguan pertumbuhan pada anak sering kali tidak disadari sebagai masalah tiroid. "Literasi masyarakat tentang hipotiroid, hipertiroid, dan benjolan tiroid masih rendah," ujarnya.

Untuk menekan biaya pengobatan, pemerintah berencana meluncurkan program skrining tiroid gratis yang akan diberikan kepada balita setiap tahun saat ulang tahun mereka, mulai 2025. Skrining ini menjadi bagian dari program skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan deteksi dini kelainan tiroid.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai Jumat, 1 November 2024.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun mengatakan, uji coba nasional mulai 1 November 2024 ini sebagai kelanjutan dan perluasan pelaksanaan uji coba yang sebelumnya telah dilaksanakan mulai 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024 di tujuh Polda dengan 105 Polres.

“Dari hasil evaluasi pelaksanaan uji coba sebelumnya dapat terlaksana dengan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan," ucap Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, dikutip dari laman resmi BPJS Kesehatan, Minggu (3/11/2024).

Lantas, bagaimana jika iuran BPJS Kesehatan pemohon SIM nunggak?

Dikutip dari laman resmi BPJS Kesehatan dijelaskan, bagi pemohon dengan status kepesertaan tidak aktif karena tunggakan, dapat melunasi tunggakan iurannya atau bisa memanfaatkan Program Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) untuk melunasi tunggakan melalui skema cicilan.

"Untuk mengetahui status kepesertaan JKN, pemohon SIM dapat melakukan pengecekan secara online melalui kanal yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, seperti PANDAWA, Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, atau dapat datang ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat," ucap David.

Sebagai informasi, iuran BPJS Kesehatan dapat dibayar melalui aplikasi Mobile JKN, anjungan tunai mandiri (ATM), dompet digital, e-commerce, minimarket, atau autodebet bank.

Selama uji coba implementasi secara nasional tersebut, BPJS Kesehatan juga akan melakukan pendampingan secara berkala di setiap Satuan Penyelenggara Administrasi SIM hingga Desember 2024 melalui Duta BPJS Kesehatan, maupun layanan BPJS Keliling yang sudah dijadwalkan di masing-masing wilayah.

Kemudian, bagi pemohon yang ingin melakukan perpanjangan atau pembuatan SIM harus melampirkan sejumlah dokumen, seperti:

• Lampiran bukti kepesertaan JKN aktif
• Formulir pendaftaran SIM Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Fotokopi/asli sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi
• Surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi
• Surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani
• Surat izin kerja asli dari Kementerian Ketenagakerjaan (bagi tenaga kerja asing).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mulai 1 November BPJS Jadi Syarat Bikin SIM, Bagaimana kalau Iuran Nunggak?", Klik untuk baca: https://otomotif.kompas.com/read/2024/11/03/082100815/mulai-1-november-bpjs-jadi-syarat-bikin-sim-bagaimana-kalau-iuran-nunggak-.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai Jumat, 1 November 2024.

Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan, syarat tersebut merupakan bagian dari uji coba nasional di seluruh Indonesia.

"Benar (berlaku di seluruh Indonesia), uji coba secara nasional," ujarnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (31/10/2024).

Percobaan secara nasional ini menyusul uji coba pemberlakuan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat memperpanjang dan membuat SIM pada 1 Juli hingga 30 September lalu.

Sebelumnya uji coba diterapkan di tujuh daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

BPJS Kesehatan syarat bikin SIM mulai 1 November 2024

Merujuk Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2355/X/YAN.1.1./2024 yang diterima Kompas.com pada Kamis, BPJS Kesehatan sebagai syarat penerbitan SIM telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol).

Hal itu disebutkan di Pasal 9 ayat (1) huruf 5 Perpol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

"Salah satu persyaratan administrasi penerbitan SIM adalah mewajibkan pemohon SIM untuk melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif JKN sesuai dengan amanat Perpol 2 Tahun 2023," tulis surat telegram.

Uji coba BPJS Kesehatan sebagai syarat membuat dan memperpanjang SIM ini dilaksanakan pada seluruh unit pelayanan SIM mulai 1 November 2024.

Sementara, terkait kapan penerapan persyaratan BPJS Kesehatan secara resmi setelah uji coba, akan diinformasikan menyusul.

"Untuk teknis pelaksanaan dan waktu pemberlakuan persyaratan tersebut akan diberitahukan lebih lanjut," tulis surat telegram.

Bantu masyarakat terlindungi jaminan kesehatan Sebelumnya, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menyampaikan, Perpol Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk memastikan pemohon SIM sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan secara aktif.

Hal tersebut sejalan dengan semangat yang diusung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut David, dampak positif dari kehadiran JKN demikian dirasakan sepanjang satu dekade program ini berjalan.

Ada ratusan juta masyarakat yang telah merasakan manfaat JKN, bahkan banyak orang yang terselamatkan dari jurang kemiskinan akibat pengeluaran biaya kesehatan.

Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pun menargetkan 98 persen penduduk Indonesia terdaftar dalam JKN pada 2024.

David menjelaskan, persyaratan kepesertaan JKN aktif dalam pembuatan atau perpanjangan SIM bukan untuk mempersulit masyarakat. Sebaliknya, syarat ini membantu memastikan semua penduduk Indonesia terlindungi jaminan kesehatan tanpa terkecuali.

"Dengan adanya kebijakan Polri tentang penyertaan syarat JKN aktif dalam pengurusan SIM, diharapkan masyarakat bisa menyadari pentingnya menjadi peserta JKN," tuturnya, dilansir dari Kompas.com, Selasa (4/6/2024).

Ini Syarat buat dan perpanjang SIM terbaru

Dengan adanya uji coba kepesertaan BPJS Kesehatan secara nasional, berikut dokumen yang menjadi syarat membuat SIM baru:

• Formulir pendaftaran SIM
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Fotokopi/asli sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi
• Surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi
• Surat izin kerja asli dari Kementerian Ketenagakerjaan (bagi tenaga kerja asing)
• Surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti kepesertaan JKN aktif.

Sementara itu, berikut syarat perpanjangan SIM yang perlu disiapkan masyarakat selaku pemohon:

• SIM lama
• KTP Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani
• Hasil tes Psikologi
• Pasfoto dengan latar belakang berwarna biru
• Melampirkan bukti kepesertaan JKN dari BPJS Kesehatan yang masih aktif.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mulai 1 November 2024, BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bikin SIM di Seluruh Indonesia"

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap jaminan kesehatan untuk menteri yang sudah purnatugas bukan dari BPJS Kesehatan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan jaminan kesehatan purna menteri menyediakan manfaat tambahan di atas Jaminan Kesehatan Nasional.

“Untuk penyelenggaranya bukan BPJS Kesehatan, melainkan badan yang ditunjuk,” ungkap Isa kepada Kontan, Senin (21/10).

Isa mengatakan program pemeliharaan kesehatan bagi purna menteri ini dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan.

Kemudian layanan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau milik BUMN di dalam negeri. Manfaat program ini diberikan sebagai penghargaan berupa perlindungan kesehatan bagi para purna menteri.

“Karena sebelumnya telah mencurahkan pikiran dan tenaga dalam masa dinas,” ujarnya.

Adapaun, Mantan Menteri dan Sekretaris Kabinet Indonesia Maju Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin mendapat jaminan kesehatan setelah purnatugas.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara yang diteken Jokowi pada Selasa (15/10).

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Kesehatan mencatat pendapatan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tumbuh per kuartal III-2024. Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan pendapatan iuran JKN per kuartal III-2024 mencapai Rp 122,56 triliun.

"Angka itu meningkat 6,13%, jika dibanding pendapatan iuran JKN per kuartal III-2023," ujarnya kepada Kontan, Minggu (20/10).

Lebih lanjut, Rizzky menerangkan sesuai PP Nomor 87 Tahun 2013 Pasal 30, investasi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan ditempatkan pada deposito berjangka pada bank, termasuk deposito on call dan deposito berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 bulan.

"Selain itu, ada surat berharga yang diterbitkan oleh negara (Surat Utang Negara/SUN), serta surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/SRBI)," tuturnya.

Lebih lanjut, Rizzky menyampaikan instrumen investasi DJS Kesehatan berjangka waktu 1-3 bulan sebesar Rp 16,738 triliun. Instrumen investasi DJS berjangka waktu lebih dari 3-12 bulan ditempatkan pada SRBI sebesar Rp 5,373 triliun, kemudian pada instrumen SBSN seri PBS036 sebesar Rp 33,816 triliun.

Rizzky menambahkan diversifikasi investasi DJS pada instrumen SRBI dan SUN dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil investasi DJS.

Selain itu, dia bilang penempatan pada instrumen SRBI dan SUN memberikan implikasi terhadap penurunan risiko melampaui batas maksimal penempatan deposito pada suatu bank sebesar 15%, khususnya pada bank BUMN/kategori KBMI 4.

"Perubahan penempatan dana investasi tersebut mengakibatkan pendapatan hasil investasi sebesar Rp 4,13 triliun atau tumbuh 96,97% dari pendapatan investasi per September 2023," ungkap Rizzky.

JAKARTA - Diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Oktober 2024 menjadi sorotan. Pasalnya aturan asuransi kesehatan para mantan menteri itu dinilai hanya menjadi beban buat negara, lantaran pembiayannya diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Berikut ulasan beberapa pasal dalam Perpres Nomor 121 Tahun 2024 yang memanjakan mantan menteri:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3, menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Ketentuan serupa juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet.

Jaminan kesehatan yang juga diberikan kepada istri atau suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara dari para menteri yang purtnatugas ini dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Selanjutnya terkait dengan pembiayaan jaminan kesehatan mantan menteri diatur dalam Pasal 6 disebutkan bahwa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lalu, manfaat pemeliharaan kesehatan bakal dibayarkan pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan.

Aturan mengenai pembiayaan tersebut masuk dalam Pasal 6 yang berbunyi, ?(1) Premi jaminan pemerliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus.

Pasal 6 (2) berisikan, pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara?.

Dalam pasal 3 perpres tersebut juga diatur bahwa manfaat jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, perihal pelayanan kesehatan yang dimaksud berdasarkan usia atau masa jabatan diatur lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (3). Berikut bunyi Pasal 3 ayat (3), "Manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan/ atau masa bulan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan:

a. untuk menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, kepada menteri negara atau Sekretaris Kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 (dua) kali masa jabatan; atau

b. untuk menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, kepada menteri negara atau Sekretaris Kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup?.

Pada pasal 3 ayat 4 dalam Perpres juga mengatur, bahwa pemberian manfaat kesehatan dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam negeri.

Selain itu pada pasal 8 disebutkan juga dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, bagi janda/dudanya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Untuk kepesertaannya di atur dalam pasal 9, dimana ayat 1 menyebutkan peserta jaminan pemeliharaan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masingkementerian dan/atau Sekretariat Kabinet kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara.

Sementara itu pasal 11 menerangkan (1) ketentuan mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi menteri negara dan Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini berlaku bagi menteri negara dan Sekretaris Kabinet yang diangkat/ ditugaskan pada periode pemerintahan tahun 2O19 - 2024.

Seperti diketahui pemerintahan era Presiden Jokowi bakal berakhir pada 20 Oktober 2024 atau bersamaan dengan dilantiknya atau pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat membeberkan, setidaknya ada 6 alasan kenapa memberikan jaminan kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) harus dibatalkan.

Menurutnya, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024, tidak adil dan harus dibatalkan. Kebijakan ini terang Achamd, mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran, menambah beban pada APBN, melanggar prinsip keadilan sosial, serta berisiko terhadap transparansi dan akuntabilitas.

"Di saat masyarakat luas menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan elit politik. Kebijakan ini sebaiknya ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara lebih adil dan efisien," paparnya di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Berikut 6 alasan kenapa memberikan jaminan kesehatan bagi mantan menteri harus dibatalkan:

1. Ketidakadilan dalam Alokasi Anggaran

Salah satu argumen utama melawan kebijakan ini adalah ketidakadilan dalam alokasi anggaran. Para menteri adalah bagian dari kelompok elit yang selama masa jabatannya telah menerima berbagai tunjangan dan fasilitas negara, termasuk asuransi kesehatan yang baik.

Sementara itu, mayoritas masyarakat Indonesia, terutama golongan menengah ke bawah, seringkali kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak.

"Menetapkan kebijakan yang mengalokasikan sumber daya negara untuk mantan pejabat yang sudah berada dalam posisi ekonomi yang kuat, ketika banyak rakyat yang membutuhkan perhatian kesehatan dasar, adalah kebijakan yang tidak seimbang," paparnya.

Menurutnya, Pemerintah harus mengutamakan alokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak masyarakat yang lebih luas, seperti meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil, memperluas cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), atau mengurangi angka kematian ibu dan anak.

Mengalihkan sumber daya publik yang terbatas untuk mantan pejabat menciptakan jurang ketimpangan antara masyarakat dan elit yang justru seharusnya bertanggung jawab atas pelayanan publik yang lebih adil.

2. Beban Berlebihan pada APBN

Ia juga menyoroti, saat kondisi ekonomi yang rentan, di mana anggaran negara sudah terbebani oleh berbagai program sosial dan infrastruktur, menambahkan beban baru seperti jaminan kesehatan bagi mantan menteri sangat tidak bijaksana.

"APBN sudah menghadapi tantangan besar dalam mendanai berbagai program publik, termasuk subsidi energi, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk masyarakat luas," ungkapnua.

Meningkatkan belanja negara melalui program-program seperti ini hanya akan memperburuk defisit anggaran dan memperbesar beban utang publik. Dalam jangka panjang, pembengkakan utang yang berkelanjutan akibat pengeluaran yang tidak esensial ini dapat menempatkan ekonomi Indonesia dalam risiko lebih besar, dengan implikasi bahwa generasi mendatang yang akan menanggung beban utang tersebut.

3. Pengabaian Prinsip Keadilan Sosial

Dalam konteks kebijakan publik, keadilan sosial adalah prinsip fundamental yang seharusnya dijunjung tinggi. Kebijakan yang memberikan jaminan kesehatan gratis kepada mantan menteri dan keluarganya melanggar prinsip ini karena memberikan keuntungan yang tidak adil kepada kelompok yang sudah sangat diuntungkan selama masa jabatan mereka. Mantan menteri, dengan penghasilan dan tunjangan tinggi selama mereka bertugas, sangat mungkin memiliki kemampuan finansial untuk membiayai sendiri kebutuhan kesehatan mereka tanpa harus bergantung pada APBN.

Sebaliknya, jutaan masyarakat miskin di Indonesia harus berjuang mengakses layanan kesehatan yang memadai. Ketimpangan ini semakin nyata jika kita melihat bahwa banyak warga Indonesia yang belum tercover oleh BPJS atau layanan kesehatan serupa.

"Ketika masyarakat umum harus membayar biaya perawatan atau bahkan menunggak pembayaran BPJS, para mantan pejabat menerima layanan kesehatan gratis yang dibiayai oleh negara. Ini menciptakan kesan bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan segelintir elit, sementara mayoritas warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar," jelasnya.

4. Potensi Penyalahgunaan dan Transparansi

Kebijakan ini juga rawan terhadap potensi penyalahgunaan. Sistem jaminan kesehatan yang didanai oleh APBN untuk mantan menteri harus diatur dengan ketat agar tidak terjadi ekses penggunaan. Namun, berdasarkan sejarah kebijakan serupa, seringkali pengawasan atas penggunaan dana publik tidak berjalan dengan efektif.

Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, ada risiko bahwa mantan pejabat atau keluarga mereka dapat menyalahgunakan fasilitas kesehatan ini di luar kebutuhan medis yang wajar, yang tentunya akan meningkatkan beban APBN.

Transparansi menjadi kunci dalam mengelola dana publik, namun implementasi kebijakan ini berpotensi menambah lapisan kompleksitas dalam pengawasan anggaran kesehatan. Masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi mengenai bagaimana dana tersebut digunakan, siapa yang mendapatkan manfaatnya, dan bagaimana kebijakan ini dievaluasi secara berkala.

Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, kebijakan ini bisa menjadi beban yang terus menggerogoti keuangan negara tanpa memberikan manfaat yang signifikan.

5. Prioritas Anggaran yang Salah

Penerapan kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki prioritas anggaran yang salah arah. Di saat banyak program publik yang lebih penting membutuhkan pendanaan, seperti perbaikan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pemerintah justru memilih untuk menghabiskan anggaran pada kelompok kecil elit politik. Padahal, mantan menteri yang berada pada posisi finansial yang kuat seharusnya mampu mengelola kebutuhan kesehatan mereka secara pribadi.

Kebijakan ini menunjukkan kurangnya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara lebih luas. Pengalokasian anggaran negara harus didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan prioritas yang jelas. Dalam hal ini, jaminan kesehatan untuk mantan pejabat tinggi jelas bukanlah prioritas yang seharusnya mendapat perhatian di tengah kondisi sosial-ekonomi yang menantang.

6. Dampak Terhadap Kepercayaan Publik

Kebijakan ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di saat masyarakat luas dihadapkan pada tantangan ekonomi dan sulitnya mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, melihat mantan pejabat yang mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari negara bisa memicu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Rasa ketidakadilan ini dapat memicu frustrasi publik dan memperburuk hubungan antara rakyat dan pemerintah.

Kepercayaan publik adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Ketika kebijakan publik mencerminkan kesenjangan yang nyata antara elit dan masyarakat umum, pemerintah berisiko kehilangan legitimasi di mata rakyatnya.

"Untuk membangun kepercayaan yang lebih baik, pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya segelintir elit," tegasnya.

JAKARTA - Jaminan kesehatanmantan menteri dan keluarganya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN , menurut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menerangkan, harus ditentang. Alasannya karena kebijakan ini mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran negara.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengutarakan, selain ketidakadilan, aturan tersebut juga melanggar prinsip kesetaraan, beban APBN, serta keadilan sosial dalam penggunaan sumber daya publik.

"Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang memberikan jaminan kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya menggunakan APBN adalah kebijakan yang tidak adil, tidak tepat dan harus dibatalkan," ungkap Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran, menambah beban pada APBN, melanggar prinsip keadilan sosial, serta berisiko terhadap transparansi dan akuntabilitas.

"Di saat masyarakat luas menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan elit politik. Kebijakan ini sebaiknya ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara lebih adil dan efisien," paparnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi menteri negara yang telah berakhir masa tugasnya atau purna tugas.

Aturan tersebut diatur pada peraturan presiden (Perpres) nomor 121 tahun 2024 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas menteri negara. Aturan tersebut ditetapkan pada Selasa (15/10/2024).

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan," bunyi Pasal 1 ayat 1 aturan tersebut.

Pemeliharaan jaminan kesehatan juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet.

Jaminan pemeliharaan kesehatan juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara. Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

"Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi media berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 3 ayat 2 pada aturan tersebut.

Penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan dilakukan oleh penyelenggara program jaminan pemeliharaan kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat tertentu.

Premi jaminan pemeliharaan kesehatan dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bersumber dari APBN melalui bagian anggaran kementerian sekretariat negara.

Jaminan pemeliharaan kesehatan tidak diberikan kepada menteri negara yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lalu, menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyiapkan skema baru pelayanan asuransi kesehatan wajib Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan melalui sistem Kelas Rawat Inap Standard (KRIS).

Dengan KRIS, pemerintah menetapkan 12 kriteria standar yang harus dimiliki rumah sakit (RS) dalam melayani program JKN. Untuk mendukung hal itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kepada RS pemerintah. Sementara bagi RS swasta, pemerintah berharap ada kolaborasi dengan pihak asuransi swasta selain BPJS Kesehatan.

Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan mengatakan jika RS swasta kekurangan dana untuk memenuhi 12 kriteria tersebut. Diharapkan mereka bisa meningkatkan kerja sama dengan perusahaan asuransi swasta dan perusahaan swasta atau lainnya untuk meningkatkan angka kunjungan dalam mendapatkan pendapatan.

Tidak cuma itu, kolaborasi asuransi swasta juga diharapkan dapat mengisi gap manfaat yang diterima pasien lebih dari manfaat yang ditanggung JKN. Skema ini dikenal dengan Coordination of Benefit atau CoB. Nadia menjelaskan, standard manfaat medis dan non medis yang dijamin oleh BPJS pada dasarnya telah memastikan kebutuhan dasar kesehatan sesuai indikasi medis serta faktor keselamatan pasien rawat inap melalui KRIS dengan kriteria yang jelas.

"Sehingga ada peluang optimalisasi peran asuransi swasta untuk mengisi gap manfaat amenities yang diinginkan oleh peserta JKN yang mampu membayar premi lebih guna mendapatkan produk asuransi swasta yang menawarkan di luar dari standard manfaat yang dijamin JKN," kata Nadia kepada Bisnis, dikutip Kamis (10/10/2024).

Dengan inflasi medis yang diprediksi akan terjadi hingga akhir tahun ini, Kementerian Kesehatan mendorong optimalisasi peran asuransi swasta untuk mengendalikan pembiayaan kesehatan yang berasal dari kantong pribadi individu atau out of pocket.

Skema KRIS juga direspons positif oleh industri asuransi. Chief Operations and Health Officer Prudential Indonesia, Dian Budiani mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan layanan kesehatan baik itu pihak swasta maupun BPJS Kesehatan.

"Bagi kami di asuransi swasta, pemberlakuakn KRIS menjadi peluang untuk menanggungg selisih biaya yang timbul ketika masyarakat ingin mendapatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya," kata Dian.

Prudential Indonesia juga memandang CoB sebagai peluang untuk meningkatkan penetrasi asuransi ketika penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah. Dengan konsep COB, menurutnya ada peluang berbagi risiko antara asuransi swasta seperti Prudential Indonesia dengan BPJS Kesehatan.

Senada, Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko dan GCG Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Fauzi Arfan mengatakan, adanya skema KRIS dapat mendorong rumah sakit swasta untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas mereka sehingga menjadi peluang besar bagi asuransi swasta turut mengambil peran.

"Peningkatan kualitas rumah sakit melalui penerapan KRIS memberikan peluang bagi perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk-produk asuransi kesehatan yang lebih menarik, seperti manfaat tambahan untuk perawatan di rumah sakit yang telah memenuhi kriteria KRIS," kata Fauzi.

Sementara itu, Direktur Pengembagan Bisnis PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Diwe Novara mengatakan bahwa KRIS memberi peluang bagi para peserta JKN dan peserta Jasindo untuk melakukan koordinasi manfaat atau CoB terutama dalam hal adanya kenaikan kelas kamar. Hal ini menurutnya akan menjadi pendorong asuransi swasta melakukan penetrasi memberbanyak kemitraan dengan RS.

"Dengan adanya CoB ini dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat atas adanya besaran out of pocket terutama untuk masyarakat yang memiliki riwayat penyakit yang memerlukan biaya besar. Mereka tetap dapat menerima manfaat maupun layanan dari JKN maupun asuransi kesehatan tambahan dan hal ini menjadi peluang bagi industri asuransi," kata Diwe.

Dari prespektif pakar, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menilau KRIS bisa menjadi peluang industri asuransi memperluas cakupan peserta dengan menawarkan produk asuransi pelengkap bagi pasien yang menggunakan KRIS.

KRIS sendiri menetapkan standard minimum fasilitas rawat inap, tetapi menurut Wahyudin banyak pasien medium to high level yang menginginkan perawatan dengan fasilitas yang lebih baik, seperti kamar yang lebih nyaman, akses ke dokter spesialis, atau layanan tambahan yang lebih cepat.

"Asuransi swasta dapat masuk untuk menyediakan produk asuransi yang meliputi layanan-layanan yang tidak dicakup oleh KRIS, seperti operasi dengan teknologi mutakhir, perawatan jangka panjang, atau layanan spesialis tertentu," tandasnya.

Sebagai informasi. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengamanatkan implementasi KRIS dimulai 1 Juli 2025. Artinya, sebelum tenggat waktu tersebut pemerintah harus selesai menghitung dan menetapkan tarif dan manfaat program JKN, serta memastikan semua rumah sakit memenuhi 12 standard KRIS.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan buka suara soal cuitan pengamat penerbangan, Alvin Lie dalam akun media sosial X. Dalam kicauannya, Alvin mengatakan dirinya membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dua kali lebih mahal dari seharusnya.

Dalam tangkapan layar bukti pembayaran iurannya itu, Alvin memperlihatkan total nominal tagihannya mencapai Rp300.000, yang dibayarkan untuk iuran 1 bulan. Padahal, sesuai ketentuan iuran bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan sebesar Rp150.000 per orang per bulan.

"Barusan bayar iuran bulanan sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan. Ternyata iuran sudah naik 100% jadi Rp300.000 per peserta per bulan. Bulan lalu masih Rp150.000," tulis Alvin.

Mengklarifikasi hal itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah memastikan tidak ada kenaikan tarif iuran sejauh ini,

"Sampai dengan saat ini iuran tidak ada perubahan dan masih mengacu kepada Peraturan Presiden yang lama. Untuk kasus tersebut dapat dilaporkan melalui care center 165 untuk dicek kendala yang terjadi," kata Rizzky kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Sesuai Perpres Nomor 64 Tahun 2020, besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini adalah bagi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya Rp150.000, kelas II Rp100.000 dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp35.000.

Atas kasus Alvin tersebut, ketika dikonfirmasi apakah karena ada kesalahan sistem BPJS Kesehatan, Rizzky belum bisa memastikan. Dia menyarankan agar peserta JKN dapat menghubungi pihak BPJS Kesehatan.

"Harus dicek terlebih dahulu untuk kesimpulannya, apakah yang bersangkutan memiliki tunggakan atau pilihan jumlah bulan dalam pembayaran. Yang bersangkutan bisa mengecek lebih lanjut ke care center 165 atau Pandawa 08118165165," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, hingga saat ini 277 juta warga Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Jumlah itu setara dengan 98,67 persen penduduk nasional.

"Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN," ujar Ghufron dalam media briefing BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (25/9/2024)?

Ia menyebut, capaian ini terlaksana sejak 2014 hingga 2024. Sehingga Indonesia disebut sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia dalam satu dekade.

Ia membandingkan dengan situasi di Korea Selatan yang memerlukan waktu 12 tahun untuk mencapai UHC. Meski begitu, Ghufron menyebut ke depannya BPJS Kesehatan harus dijaga keberlangsungannya.

Hingga saat ini, BPJS Kesehatan sudah bermitra dengan 23.294 fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.

Ghufron mengungkapkan, pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan BPJS Kesehatan per tahun. Lalu pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun.

Sementara itu, menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.

"Melalui penguatan cadangan dana JKN lewat pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan program JKN," katanya.

Program JKN tetap berlanjut

Sementara itu, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan program JKN akan berlanjut di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Sebab hal itu menjadi salah satu penjaga kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional.

"JKN ini merupakan bagian dari keberlanjutan. Jadi bukan hanya IKN (Ibu Kota Nusantara) yang harus dilanjutkan. Tapi JKN juga pasti, pasti dilanjutkan," kata Hasan.

Ia lantas menyinggung alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan sebesar Rp 46 triliun. Menurut Hasan, besaran anggaran ini masih sama dengan tahun lalu. Namun, ia menilai ke depannya masih ada peluang penyesuaian anggaran tersebut.

"Memang saya lihat anggarannya masih sama seperti tahun lalu, Rp 46 triliun yang dialokasikan untuk BPJS Kesehatan. Dan menurut saya terbuka lah, untuk nanti ada adjustment. Ada penyesuaian," jelas Hasan.

"Karena ini bagian dari komitmen pemerintahan kita yang keberlanjutan. Ini meneruskan jaminan kesehatan nasional masyarakat. Walaupun aspek kuratif ini nanti tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ini merupakan salah satu dari keseluruhan program pemerintah untuk membangun SDM (sumber daya manusia)," tambahnya.