KPU Diminta Jelaskan Perbaikan Sirekap jika Akan Digunakan pada Pilkada 2024
KPU disebut harus jelaskan ke publik perbaikan yang sudah dilakukan pada Sirekap jika dipakai pada Pilkada 2024. Sebab, bermasalah pada Pilpres-Pileg Halaman all
(Kompas.com) 26/09/24 16:06 15589353
JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjelaskan kepada publik perihal perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ketika akan menggunakannya kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Peneliti Perludem, Haykal mengatakan, penjelasan tersebut penting diberikan karena sejumlah masalah terjadi pada penggunaan Sirekap saat penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Haykal menegaskan bahwa sejumlah permasalahan pada Sirekap seperti data atau jumlah perolehan suara yang terunggah berbeda dengan hasil pada foto formulir C Hasil yang diunggah, jangan terulang lagi pada Pilkada 2024.
“Jangan sampai kemudian seperti kemarin di pilpres dan pileg akan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi publik baru kemudian bisa menerima ataupun membuka hasil-hasil dari berbagai TPS (Tempat Pemungutan Suara) di dalam Sirekap tersebut,” ujar Haykal kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).
“Belum lagi, ada permasalahan pemindaian data yang bermasalah dan sebagainya.
Ini yang kemudian harus diantisipasi dan harus dijelaskan oleh KPU apa yang kemudian sudah diperbaiki dan bagaimana perubahan atau perbaikan yang akan dilakukan,” katanya melanjutkan.
Oleh karena itu, Haykal mengatakan, penting bagi KPU memastikan sudah melakukan perbaikan terhadap sistem dari Sirekap itu sendiri. Sebab, data yang akan diunggah tidak sedikit dalam waktu yang hampir bersamaan.
Tak hanya itu, Perludem juga menyoroti perihal keterbukaan. KPU dinilai harus transparan terkait pengelolaan Sirekap.
“Jadi memang banyak hal yang kemudian harus diperbaiki dari penggunaan sirekap. namun, yang paling utama bagi kami adalah keterbukaan ataupun kesiapan dari sistem informasinya,” ujarnya.
Menurut Haykal, KPU harus terbuka dan transparan jika dalam penggunaan sirekap nantinya bermasalah. Dia menyebut, jangan lagi ada aksi menutup Sirekap seperti pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ketika ditemukan masalah.
“Bagi kami, hal utama yang harus dipastikan ketika KPU memutuskan untuk menggunakan sirekap di dalam pilkada adalah komitmen untuk terbuka dan transparan kepada publik,” katanya menegaskan kembali.
“Jangan ada tindakan untuk tiba-tiba seperti menutup Sirekap sehingga tidak bisa diakses publik seperti yang dilakukan pada pemilu kemarin. Sebab, harus diakui bahwa hal itu bukannya menciptakan apresiasi dan menciptakan keterbukaan bagi publik namun malah menyebabkan kecurigaan dan menciptakan kegaduhan di publik,” ujar Haykal lagi.
Lebih lanjut, Haykal mengatakan, penting bagi KPU melakukan antisipasi dini terkait permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dengan penggunaan Sirekap pada Pilkada 2024.
Diberitakan sebelumnya, komisioner KPU Idham Holik memastikan bahwa Sirekap akan digunakan pada pilkada, meski sempat bermasalah pada Pilpres dan Pileg 2024 lalu.
Hal tersebut disampaikan Idham dalam rapat bersama Komisi II DPR, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu, 25 September 2024.
“Sirekap akan digunakan kembali. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan, kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi," ujar Idham.
Idham menjelaskan bahwa data yang ditampilkan pada Sirekap Pilkada 2024 adalah Formulir C1. Nantinya, data yang ditampilkan juga bakal dalam bentuk gambar atau PDF.
"Data yang akan ditampilkan untuk informasi publik adalah formulir C Hasil, tidak ada tabulasi tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat kecamatan yang akan kami tampilkan adalah formulir B Hasil Kwk dan seterusnya. Jadi, data yang akan kami tampilkan dalam bentuk image atau PDF adalah hasil rekapitulasi," katanya.
Lebih lanjut, Idham mengeklaim bahwa KPU sudah memperbaiki bandwith supaya traffic Sirekap menjadi lebih baik.
Dia menyebut, kemampuan pembacaan Sirekap akan jadi lebih baik sehingga tingkat akurasinya terjaga.
"Waktu kami simulasi di Depok dan Maros, akurasinya mencapai 99 persen. Kami yakini ke depan akan lebih baik," ujar Idham.
#pilkada #kpu #pilkada-2024 #sirekap #sirekap-bermasalah #sirekap-akan-dipakai-lagi-di-pilkada-2024