Bertugas di Komisi III, Anggota DPR Ini Janji Perjuangkan Keadilan Hukum untuk Warga NTT
Anggota Komisi III DPR Stevano Rizki berjanji memperjuangkan keadilan hukum untuk warga dapilnya di NTT. Halaman all
(Kompas.com) 23/10/24 21:14 16895929
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-PDPR RI Stevano Rizki Adranacus menegaskan, bakal memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait keadilan penegakan hukum, terkhusus di daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Timur (NTT)
Hal itu disampaikan Stevano setelah resmi ditempatkan sebagai anggota Komisi III yang membidangi persoalan hukum.
“Sebagai perwakilan masyarakat NTT dan sekaligus anak muda saya siap menyerahkan diri saya untuk memperjuangkan aspirasi warga NTT,” ujar Stevano dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).
Menurut Stevano, masyarakat di wilayah NTT saat ini masih mempunyai persepsi negatif terkait dengan proses penegakan hukum. Untuk, dia bakal berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar citra penegakan hukum semakin membaik.
“Tidak bisa dipungkiri persepsi masyarakat NTT soal hukum saat ini cenderung negatif. Tajam kebawah tumpul keatas. Sudah menjadi tugas saya untuk memastikan persepsi ini perlahan harus berubah,” ungkap Stevano.
Stevano pun berencana untuk berkunjung ke daerah pemilihannya di NTT, guna mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat sehingga bisa dibahas dalam rapat kerja di Komisi III.
“Saya juga akan melakukan koordinasi dan silaturahmi ke aparat penegak hukum di NTT dalam rangka melakukan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR RI,” pungkasnya.
Untuk diketahui, DPR RI menetapkan susunan pimpinan Komisi III untuk masa jabatan 2024-2029, Selasa (22/10/2024). Anggota Fraksi Gerindra Habiburokhman ditunjuk sebagai ketua komisi.
Penetapan itu dibacakan langsung Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat pengambilan keputusan di Komisi III.
Sementara untuk 4 posisi wakil ketua Komisi III DPR RI pada periode kali ini menjadi jatah Fraksi PDI-P, Golkar, Nasdem dan PKB.
Adapun PDI-P menunjuk Dede Indra Permana Soediro sebagai wakil ketua komisi III, sedangkan Golkar menempatkan sosok Sari Yuliati.
Kemudian Nasdem menunjuk Ahmad Sahroni untuk menduduki posisi wakil ketua komisi, dan PKB mengusung Rano Alfath.
Komisi III sendiri akan bertanggung jawab menangi isu-isu terkait penegakan hukum dan akan bermitra dengan 8 kementerian/lembaga, yakni:
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)