Populer: Ada Badan Pengelola Dana Ekspor Kakao-Kelapa; Uji Coba ART di IKN - kumparan.com
Ada Badan Pengelola Dana pungutan ekspor kakao hingga kelapa dan percepatan uji coba ART di IKN menjadi berita populer di kumparanBisnis.
(Kumparan.com) 24/10/24 06:16 16912749
Pemerintah kini mempunyai Badan Pengelola untuk menghimpun dan mengelola dana pungutan ekspor kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Kabar tersebut menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis sepanjang Rabu (23/10).
Kabar lainnya yang juga tidak kalah menarik perhatian publik adalah soal mantan Presiden Jokowi yang ingin agar mempercepat uji cobaAutonomous Rail Transit (ART) atau kereta tanpa rel di IKN.
Berikut ini rangkuman selengkapnya:
Mantan Presiden Jokowi membentuk Badan Pengelola Dana untuk menghimpun dan mengelola dana pungutan ekspor kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.
Perpres itu ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2024 atau saat masih menjabat sebagai presiden, sebelum digantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
"Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana," tulis pasal 1 Perpres tersebut, dikutip Rabu (23/10).
Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa penghimpunan dana ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.
Mantan Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024, yang mengarahkan percepatan uji coba trem otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Instruksi itu dikeluarkan Jokowi pada 18 Oktober 2024 atau saat masih menjabat sebagai presiden.
Jokowi menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mendukung percepatan uji coba trem otonom atau kereta tanpa rel sebagai bagian dari pengembangan transportasi perkeretaapian di IKN. Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Keuangan termasuk di antara institusi yang diberikan tanggung jawab spesifik untuk memastikan kesuksesan proyek ini.
“Dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan uji coba dan unjuk kerja (proof of concept) Trem Otonom untuk mendukung pengembangan transportasi perkeretaapian di Ibu Kota Nusantara dengan ini menginstruksikan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing,” tulis Inpres itu, dikutip Rabu (23/10).