Jakarta (ANTARA) - Komoditas kakao sangat dihargai di seluruh dunia karena manfaat kesehatannya, terutama karena kandungan antioksidan, seperti procyanidin dan flavonoid.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kakao secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan memperbaiki sirkulasi darah.

Industri kakao untuk kuliner juga mengalami perkembangan pesat di seluruh dunia. Di berbagai negara, cokelat tidak hanya hadir sebagai produk makanan manis, tetapi juga diolah menjadi sajian gourmet yang kompleks dan eksklusif. Cokelat artisan, misalnya, merupakan produk premium yang menggunakan biji kakao terpilih dan melalui proses pengolahan yang lebih cermat untuk menghasilkan cita rasa unik.

Sementara itu, tren cokelat sehat atau functional chocolate yang diperkaya dengan nutrisi tambahan juga berkembang pesat.

Namun, industri di balik komoditas yang begitu berharga ini menghadapi beragam tantangan, mulai dari tekanan lingkungan, penurunan tingkat produksi, hingga tantangan pengendalian mutu serta tuntutan pasar terhadap keberlanjutan.

Produksi kakao Indonesia kini mengalami stagnan, bahkan mengalami penurunan, meskipun peran coklat untuk perekonomian nasional masih sangat besar.

Pada Tahun 2021, luas lahan kakao di Indonesia tercatat 1,5 juta hektare, mengalami penurunan dari 1,7 juta hektare pada Tahun 2017. Produksi kakao Indonesia pada Tahun 2022 mencapai 667,3 ribu ton, dari jumlah tersebut, lebih setengahnya untuk komoditas ekspor, yaitu 385.981 ton, dengan nilai mencapai 1,26 miliar dolar AS atau sekitar Rp20 triliun.

Meskipun Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar di dunia, negara kita masih mengimpor biji kakao mentah dalam jumlah signifikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pada Tahun 2021, Indonesia mengimpor sekitar 133 ribu ton biji kakao, dengan nilai mencapai 340,2 juta dolar AS atau setara dengan Rp4,8 triliun. Hal tersebut dikarenakan produksi biji kakao dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan industri pengolahan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Untuk mengurangi ketergantungan pada impor, diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan kualitas biji kakao dalam negeri melalui peremajaan tanaman, pelatihan petani, serta penerapan teknologi pertanian yang lebih baik.

Isu sektoral

Petani kakao di Indonesia menghadapi beberapa tantangan di lapangan terkait usaha mereka. Harga jual yang rendah dan fluktuatif, terutama bagi petani kecil, membuat pendapatan mereka tidak stabil dan kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan petani kesulitan dalam menjaga kualitas biji kakao karena keterbatasan pengetahuan tentang praktik budi daya kakao yang baik, termasuk proses fermentasi yang optimal. Kualitas biji kakao yang rendah menyebabkan harga jual yang lebih murah di pasar internasional.

Sementara itu, serangan hama, seperti penggerek buah kakao (PBK) dan penyakit vascular streak dieback (VSD), saat ini, sering kali menyerang tanaman kakao di lapangan.

Tantangan lain adalah biaya produksi yang tinggi. Harga pupuk dan bahan baku lainnya yang terus meningkat menjadi beban bagi petani. Petani kesulitan menjangkau pasar yang lebih menguntungkan atau menjual langsung kepada produsen cokelat, yang berdampak pada rendahnya keuntungan yang mereka peroleh.

Perubahan iklim menyebabkan pola cuaca yang tidak menentu, yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman kakao.

Agribisnis kakao harus beradaptasi dengan tantangan-tantangan ini di tengah meningkatnya permintaan pasar akan produk yang berkualitas dan berkelanjutan.
Di Indonesia, penurunan produktivitas yang disebabkan oleh degradasi lahan, usia tanaman yang sudah tua, hingga keterbatasan sumber daya di kalangan petani kecil ikut memperburuk situasi. Selain itu, isu kualitas juga menjadi perhatian utama.

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSI Perkebunan), Kementerian Pertanian, telah aktif dalam merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk benih kakao.

Upaya perumusan RSNI benih kakao ini bertujuan untuk meningkatkan mutu benih kakao di Indonesia, memberikan acuan bagi produsen, melindungi konsumen, dan mendukung peningkatan produktivitas tanaman kakao nasional.

Selain itu langkah awal yang penting dalam memajukan industri kakao di Indonesia adalah memberikan perhatian khusus pada produksi kakao dalam negeri. Pengusaha perkebunan kakao perlu berfokus pada peningkatan mutu biji kakao yang mereka hasilkan.

Pemerintah juga telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Biji Kakao, yaitu SNI 2323-2008-Amd1-2010 tentang Biji Kakao sebagai acuan mutu biji kakao Indonesia. Standar mutu ini adalah panduan penting untuk pengawasan dan pengendalian mutu.

Salah satu prasyarat menjaga mutu biji kakao tersebut adalah fermentasi. Mutu biji kakao yang baik akan meningkatkan harga jual biji kakao Indonesia, kesejahteraan petani, dan kepercayaan industri pengolahan kakao dalam negeri.

Hilirisasi

Hilirisasi kakao merupakan strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan industri kakao di Indonesia. Dengan tidak hanya bergantung pada produksi biji kakao mentah, hilirisasi melalui diversifikasi memungkinkan terciptanya produk-produk turunan kakao yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi serta dapat menarik pasar yang lebih luas.

Langkah-langkah diversifikasi dapat mencakup pengembangan berbagai produk olahan kakao seperti cokelat, bubuk kakao, mentega kakao, serta produk inovatif lainnya seperti minuman berbasis kakao, makanan ringan, dan kosmetik berbahan dasar kakao.

Dengan menciptakan rantai nilai yang lebih panjang, diversifikasi agribisnis kakao memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat daya saing produk kakao Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, diversifikasi ini juga membantu mengurangi risiko fluktuasi harga biji kakao di pasar global. Ketika permintaan biji kakao mentah mengalami penurunan atau harga global tidak stabil, pelaku agribisnis dapat tetap menjaga pendapatan melalui penjualan produk turunan yang memiliki pasar yang lebih stabil dan beragam.

Untuk mendukung diversifikasi agribisnis kakao, pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan dukungan berupa pelatihan, teknologi, serta fasilitas yang memadai bagi petani dan pengusaha.

Selain itu, penguatan infrastruktur dan akses ke pasar internasional juga menjadi faktor penting agar produk olahan kakao Indonesia dapat bersaing dan diterima di pasar global.

Produk olahan kakao berkualitas tinggi memiliki potensi besar untuk diekspor dan memenuhi kebutuhan pasar premium di dunia dan memenangkan hati pasar global yang menghargai produk-produk alami dan bermutu.

*) Kuntoro Boga Andri, adalah Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan di Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kakao dan kopi menjadi komoditas utama untuk mencapai swasembada pangan.

“Kita sekarang tambah lagi, cokelat (kakao) karena itu unggulan kita, kopi," ujar Zulhas usai menyampaikan hasil Rapat Koordinasi bersama Kementerian Keuangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Zulhas menuturkan, awalnya pemerintah mengunggulkan beras, jagung, dan tebu untuk mencapai swasembada pangan. Namun, setelah ditinjau, Indonesia memiliki potensi yang besar pada ekspor kakao. Oleh karena itu, bahan pangan ini ini masuk dalam komoditas utama swasembada pangan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menyebut, saat ini pemerintah tengah fokus untuk mengembangkan beras dan jagung sebagai komoditS utama swasembada pangan. Setelah berhasil, akan dilanjutkan dengan jagung.

Hal tersebut akan dilaksanakan satu per satu, agar target swasembada pangan dalam waktu 4 tahun bisa terwujud.

“Kemudian, cabai dan bawang itu juga tengah kami kembangkan,” kata dia.

Zulhas sempat menyebut kedelai juga termasuk dalam komoditas pangan untuk swasembada pangan. Meskipun, impor kedelai masih mencapai 80 persen.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan, untuk mencapai swasembada pangan diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lain.

“Kita akan koordinasi mengenai output, langkah-langkahnya. Semua harus terintegrasi, terarah, sehingga target swasembada yang ingin kita capai dapat terealisasikan,” ujar Zulhas.

Di kesempatan yang sama, ia juga membeberkan total anggaran yang akan dialokasikan untuk ketahanan pangan tahun 2025 sebesar Rp 139,4 Triliun. Angka ini, kata Zulhas, merupakan hasil rapat koordinasi antara Kemenko Pangan dengan Kementerian Keuangan.

“Ternyata anggarannya cukup besar ya di ketahanan pangan itu. Tahun 2025 ada Rp139,4 Triliun totalnya, tapi tersebar," ujar Zulhas.

Zulhas menyebut, anggaran ini akan disebar melalui kementerian dan lembaga lain yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Gizi Nasional, dan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera menetapkan tarif pungutan ekspor atau PE untuk komoditas kakao dan kelapa.

Hal ini sejalan dengan diperluasnnya tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)—yang akan berganti menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)—untuk mengelola dana dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Deputi II (Pangan dan Agribisnis) Kemenko Perekonomian Dida Gardera menuturkan penetapan tarif tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) teknis.

"Baru mau dibahas segera di Rakor Teknis," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dida menjelaskan, pada dasarnya kebijakan yang telah dibahas sejak Jokowi memimpin, merupakan perluasan tugas dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

Bila saat ini BPDPKS berfokus pada sawit dan sisi hulu saja, BPDP ditujukan untuk mengelola dana dari sawit, kokoa, dan kelapa hingga produk turunannya.

Adapun, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diteken pada 18 Oktober 2024, Kementerian Keuangan akan menetapkan BPDP.

Penetapan organisasi BPDP dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Artinya, paling lambat penetapan BPD pada Januari 2025. Hingga saatnya tiba, BPDPKS akan tetap menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menjelaskan saat ini untuk ekspor biji kakao dikenakan bea keluar. Sedangkan untuk produk kelapa dan turunannya belum dikenakan pungutan baik dalam bentuk BK maupun PE.

Rencananya, ke depan bea keluar untuk biji kakao akan dialihkan atau dikonversi ke pungutan ekspor. Eddy tidak menjelaskan secara detail alasan dibaliknya muncul rencana tersebut.

Untuk diketahui, tarif BK biji kakao berkisar dari 0% hingga 15% tergantung pada Harga Referensi (HR) yang berlaku. Per Oktober 2024, HR biji kakao senilai US$7.581,49/MT dan tarif BK 15%.

Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa untuk kelapa dan turunnya saat ini belum dikenakan BK maupun PE. Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan kajian terkait kemungkinan-kemungkinan pengenaan pungutan atas komoditas ekspor tersebut.

"Saat ini sedang di kaji terkait dengan possibility pengenaan pungutan ekspor terhadap kakao dan kelapa serta produk turunannya," jelasnya.

Bea Keluar menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Sampai dengan Agustus 2024, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan BK mencapai Rp10,9 triliun atau tumbuh 59,3% (year on year/YoY). Utamanya ditopang oleh BK tembaga. Sementara BK dari kelapa sawit turun sejalan dengan penurunan rata-rata harga dan volume ekspor.

Pemerintah kini mempunyai Badan Pengelola untuk menghimpun dan mengelola dana pungutan ekspor kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Kabar tersebut menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis sepanjang Rabu (23/10).

Kabar lainnya yang juga tidak kalah menarik perhatian publik adalah soal mantan Presiden Jokowi yang ingin agar mempercepat uji cobaAutonomous Rail Transit (ART) atau kereta tanpa rel di IKN.

Berikut ini rangkuman selengkapnya:

Mantan Presiden Jokowi membentuk Badan Pengelola Dana untuk menghimpun dan mengelola dana pungutan ekspor kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Perpres itu ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2024 atau saat masih menjabat sebagai presiden, sebelum digantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

"Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana," tulis pasal 1 Perpres tersebut, dikutip Rabu (23/10).

Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa penghimpunan dana ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

Mantan Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024, yang mengarahkan percepatan uji coba trem otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Instruksi itu dikeluarkan Jokowi pada 18 Oktober 2024 atau saat masih menjabat sebagai presiden.

Jokowi menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mendukung percepatan uji coba trem otonom atau kereta tanpa rel sebagai bagian dari pengembangan transportasi perkeretaapian di IKN. Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Keuangan termasuk di antara institusi yang diberikan tanggung jawab spesifik untuk memastikan kesuksesan proyek ini.

“Dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan uji coba dan unjuk kerja (proof of concept) Trem Otonom untuk mendukung pengembangan transportasi perkeretaapian di Ibu Kota Nusantara dengan ini menginstruksikan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing,” tulis Inpres itu, dikutip Rabu (23/10).

Polewali Mandar: Forum Petani Kakao (FPK) di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mengeluhkan dana premi bonus petani yang belum juga dibayarkan Samsul Mahmud atau Aji Assul hingga saat ini. FPK bahkan menyebut dana premi tersebut belum dibayarkan selama dua tahun terakhir.

"Daeng, petani Coklat sudah berapa tahun tidak pernah lagi terima premi (bonus) yang dikelola perusahaan Aji Assul. Padahal dua (2) tahun yang lalu, selalu ada,” ucap Koordinator FPK, Andi Iqbal, dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2024.
Padahal menurut Iqbal, sesuai kesepakatan kerja sama petani dengan perusahaan Aji Assul, seharusnya bonus tersebut dibayarkan setiap tahun.

Karena itu jika bonus tidak dibayarkan berarti ada pelanggaran kerja sama yang dilakukan Aji Assul. Pihaknya pun tengah memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengingatkan kewajiban Aji Assul.
“Dalam rumusan kesepakatan kerja sama yang dibuat antara Petani dengan Perusahaan (Aji Assul), perusahaan berkewajiban untuk membayarkan bonus sebesar Rp700/ kilo untuk petani tersertifikasi dan Rp 100/ kilo untuk pedagang yang bermitra. Jika itu tidak terpenuhi, berarti ada yang kesepakatan kerja sama yang dilanggar,” jelasnya.

Iqbal mengaku terpaksa menyampaikan persoalan ini di ruang publik karena melihat jumlah kekayaan Aji Assul yang belakangan beredar senilai Rp50,438 miliar. Menurutnya dengan jumlah kekayaan tersebut, Aji Assul seharusnya lebih mengutamakan pembayaran bonus petani terlebih dahulu.

“Kami (Forum Petani Kakao) sebenarnya malu menyampaikan hal ini. Tapi ini soal nasib teman-teman kami yang belum mendapatkan haknya. Semoga bisa segera dibayarkan Aji Assul,” keluhnya.

Seperti diketahui perusahaan Aji Assul, PT. Bumi Surya Selaras selama ini menjalankan skema kebijakan pemberian bonus kepada para petani Kakao untuk menarik minat jual petani. Akan tetapi, sayangnya, belakangan banyak kelompok petani yang mengeluhkan perubahan komitmen Aji Assul terhadap skema pemberian bonus ini.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerhati industri kakao Sindra Wijaya buka suara ihwal pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan untuk komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Sindra menyampaikan, pengumpulan dana dari kakao sangat sulit untuk dilakukan lantaran hampir 100% perkebunannya dimiliki oleh petani kecil. Kondisi ini berbeda dengan sawit yang lebih mudah pengumpulan dananya karena sebagian besar perkebunan dimiliki oleh korporasi.

“Akan sangat sulit untuk pengumpulan dananya,” kata Sindra, yang sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), kepada Bisnis.com, Rabu (23/10/2024).

Di sisi lain, Sindra mengungkapkan bahwa jumlah perkebunan dan petani kakao di Tanah Air kian merosot. Dia merujuk data International Cocoa Organization yang mencatat produksi biji kakao Indonesia pada 2021-2022 mencapai 180.000 ton.

Produksi pada 2022-2023 juga diperkirakan tidak mengalami perubahan atau masih sebesar 180.000 ton. Sementara itu, produksi kakao di 2023-2024 diperkirakan merosot sebesar 20.000 ton, menjadi 160.000 ton.

Sejalan dengan hal itu, penggilingan biji kakao Indonesia diperkirakan terus mengalami penurunan. Pada 2021/2022, penggilingan biji kakao Indonesia mencapai 460.000 ton, dan diperkirakan turun 10.000 ton atau 450.000 ton pada 2022/2023. Jumlah tersebut juga diproyeksi kembali menurun pada 2023/2024 menjadi 430.000 ton.

Sindra menilai bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian kepada petani kakao. Dia menuturkan, sejak 10 tahun lalu, industri kakao telah mengusulkan agar program Gerakan Nasional (Gernas) Kakao dihidupkan kembali untuk membantu petani meningkatkan produksinya.

Menurutnya, gerakan ini akan sangat bermanfaat bagi petani lantaran pendapatan yang diterima petani meningkat. Mengingat sejak awal 2024 harga kakao dunia melambung tinggi.

“Hal ini tentunya juga akan meningkatkan motivasi dan semangat para petani untuk memelihara kebun kakaonya,” pungkasnya.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan, resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Beleid yang diteken oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober ini mengatur bahwa perkebunan dan komoditas perkebunan yang akan diatur oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Badan Pengelola Dana Perkebunan dibentuk untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Adapun dana yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) buka suara mengenai pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Saat dikonfirmasi apakah BPDPKS akan berganti nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan dan tugasnya diperluas dari kelapa sawit bertambah menjadi kakao dan kelapa, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya membenarkan hal tersebut.

“Seperti itu,” kata Achmad kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Sesuai dengan Perpres No.134/2024, Achmad menyebut bahwa tugas dan fungsi BPDPKS dalam Perpres No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134) sudah tidak berlaku lagi.

Namun demikian, BPDPKS tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Badan Pengelola Dana Perkebunan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Adapun penetapan organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Pemerintah melalui Perpres No.132/2024 resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Badan Pengelola Dana Perkebunan nantinya tidak hanya mengatur komoditas kelapa sawit, tapi juga kakao dan kelapa.

Badan Pengelola Dana Perkebunan ini dibentuk untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Melalui pasal 11 ayat 1, dijelaskan bahwa dana yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

“Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan,” bunyi dokumen tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Mantan Presiden Jokowi membentuk Badan Pengelola Dana untuk menghimpun dan mengelola dana pungutan ekspor kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Perpres itu ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2024 atau saat masih menjabat sebagai presiden, sebelum digantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

"Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana," tulis pasal 1 Perpres tersebut, dikutip Rabu (23/10).

Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa penghimpunan dana ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

Sementara itu, dana yang bersumber dari pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi pungutan ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya serta iuran.

Pungutan atas ekspor komoditas tersebut wajib dibayar oleh pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya. Selain itu, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, serta eksportir atas komoditas perkebunan dan/atau turunannya.

Adapun kekurangan pembayaran pungutan atas ekspor komoditas oleh pelaku usaha/eksportir dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan sebesar tarif yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk Badan Pengelola Dana di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Jakarta -

Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Pembentukan ini resmi tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Kebijakan ini diteken Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024. Artinya dua hari sebelum Jokowi lengser.

"Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana," tulis aturan tersebut pada pasal 1 nomor 7, dikutip Rabu (23/10/2024).

Dana yang dihimpun oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan ini berasal dari, pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat; dan dana lain yang sah.

Pada pasal 2 nomor 3 disebutkan badan ini akan mengelola atau mengatur sejumlah komoditas mulai dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

"(3) Perkebunan dan komoditas Perkebunan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini meliputi: a. kelapa sawit; b. kakao; dan c. kelapa," terang pasal tersebut.

Dana yang dihimpun juga akan dipergunakan untuk perkebunan dalam negeri. Dalam pasal 11 sejumlah penggunaan dana perkebunan telah diatur, mulai dari untuk pengembangan, penelitian, peremajaan, hingga untuk pemenuhan pembuatan bahan bakar nabati dan hilirisasi.

"(1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan, a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan; b. penelitian dan pengembangan Perkebunan; c. promosi Perkebunan; d. peremajaan Perkebunan; dan e. sarana dan prasarana Perkebunan. (2) Penggunaan Dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan," terang aturan tersebut.

Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Badan Pengelolaan Dana Perkebunan itu kini menjadi bentuk baru dari BPDPKS.

Dikutip dari laman resmi BPDPKS, badan itu bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan komite pengarah dengan memperhatikan program pemerintah.

Komite pengarah dimaksud terdiri dari delapan kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(ada/ara)

Jakarta -

Peningkatan harga kakao melonjak dua kali lipat sejak awal tahun ini, dan masih berada pada puncak harga tertingginya. Kenaikan harga kakao menyebabkan krisis bahan baku bagi para produsen permen dan cokelat yang tengah dikejar momen Halloween, waktu produksi cokelat terbesar dalam setahun. Bukan tidak mungkin, konsumen akan cenderung kesulitan menemukan permen dan cokelat pada momen Halloween tahun ini.

Sector Manger Well's Fargo Fargo's Agri-Food Institute David Branch menyatakan bahwa kakao tidak seperti komoditas lain. Tumbuhan ini memerlukan spesifikasi khusus untuk bisa tumbuh. Di tiga tahun terakhir, serangkaian cuaca buruk melanda Afrika Barat yang merupakan salah satu area dengan produksi 70% suplai kokoa secara global.

Peningkatan temperatur yang disebabkan badai El Nino menyebabkan stres pada tanaman kakao. Tidak cuma itu, tanaman kakao juga terinfeksi jamur yang juga mengurangi hasil panen International Cocoa Organization per Agustus 2024 sebesar 14,2%.

Salah satu produsen cokelat terbesar, Hersheys menyatakan, keuntungan yang didapat sebesar US$ 287,8 miliar terkontraksi sebesar 48,7% dibandingkan tahun lalu. Presiden Perusahaan Hersheys Michele Buck bilang bahwa harga kakao diprediksi masih akan mengarah ke harga yang lebih tinggi.

"Sejauh ini cuaca mulai membaik untuk produksi kakao tahun ini, dan akan membantu menambah suplai. Kami berharap harga kakao akan turun seiring dengan hal ini," ujar Branch, dikutip dari CNN, Minggu (21/10).

Seiring dengan sekelumit permasalahan produksi kakao yang diperkirakan terjadi hingga September 2025, produsen permen dan coklat berupaya mencari solusi dengan mengurangi gramasi produk namun dengan harga yang sama. Cara lainnya adalah dengan mengurangi penggunaan cokelat pada makanan seperti wafer atau kacang.

Produsen permen Mars menyatakan bahwa cokelat masih mendominasi preferensi konsumen. Maka, Mars memperluas produksinya dengan permen buah atau permen lunak edisi khusus Halloween untuk menyiasati kelangkaan kakao.

Dengan hal ini, National Confectioner's Association (NCA) 2024 State of Treating Report menyatakan adanya peningkatan penjualan dan produksi permen non-kakao sebesar 12,1%, sedangkan pertumbuhan penjualan coklat hanya 5,8% per 2023. Namun, penjualan cokelat masih menyokong lebih dari setengah penjualan, dengan nominal sebesar 25,9 triliun per 2023.

(eds/eds)

Jakarta: Program Kerjasama Pendekatan Lanskap untuk Wanatani Kakao dan Kopi Berkelanjutan dan Tahan Perubahan Iklim (Lascarcoco) berusaha mempromosikan praktik wanatani kakao dan kopi yang berkelanjutan di Indonesia.

Baca juga: Menkop UKM: Hilirisasi Produk Kakao Jadi Sumber Ekonomi Baru

Melalui bantuan teknis ini 8.634 orang telah menerima manfaat tambahan dan mata pencaharian, yang menghasilkan peningkatan pengelolaan lahan wanatani sebesar 1.245 hektar (1.170 hektar kakao dan 75 hektar kopi).

“Amerika Serikat mendukung upaya Indonesia untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dengan konservasi sumber daya alam yang mendukung pertumbuhan tersebut,” ujar Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen dikutip Minggu, 19 Oktober 2024.

Dia menuturkan USAID bangga dapat bekerja sama dengan ofi dan Hershey’s untuk membantu para petani kopi dan kakao mencapai standar internasional dengan menerapkan pengelolaan kebun yang lebih berkelanjutan.
"Sehingga kebun mereka menjadi lebih produktif dan meningkatkan mata pencaharian mereka.” tegas dia.

Program ini juga telah meningkatkan kapasitas 1.800 petani kakao dan 745 petani kopi dalam sistem agroforestri cerdas-iklim dan pengelolaan tata guna lahan.

Program ini juga telah memberdayakan petani kakao di Kabupaten Karo, Simalungun, dan Luwu Utara dalam merehabilitasi 78,8 hektar (ha) kebun pertanian dengan menanam kembali sebagian bibit kakao berkualitas tinggi untuk meningkatkan produktivitas.

Mendorong partisipasi perempuan

Inisiatif ini juga telah meningkatkan partisipasi petani perempuan dalam proses pembibitan dan penanaman. Keterlibatan mereka dalam operasi pembibitan juga membantu mendiversifikasi sumber pendapatan mereka. Secara global, Indonesia terus menjadi pemain utama dalam penghasil kakao dan kopi.

Program ini mendorong mitra terus mendukung komunitas petani lokal untuk beradaptasi dan menghadapi tantangan iklim, seperti fluktuasi cuaca dan serangan hama yang dapat mempengaruhi hasil panen serta produksi secara keseluruhan.

Kemitraan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan petani melalui praktik pertanian yang lebih berkelanjutan, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai mata pencaharian yang lebih terjamin.

Kemajuan atas pencapaian pada tahun pertama menjadi fondasi dan penanda utama untuk dampak lebih besar pelayanan di masa depan. Melalui inovasi pertanian yang ramah lingkungan, kita dapat memulihkan ekosistem, meningkatkan pendapatan petani, dan berkontribusi pada upaya global dalam mengurangi emisi karbon.

Dengan membangun kesadaran dan keterlibatan yang lebih kuat, berbagai kegiatan di lapangan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan utama dan Pemerintah Indonesia dilakukan seperti penanaman 1.800 pohon, termasuk kopi, jengkol, durian, nangka, alpukat, cempedak, mahoni, dan lainnya, ditanam di berbagai lahan pertanian di Kabupaten Luwu Utara.

Kemitraan ini merupakan bagian dari Cocoa Compass, yang mengelaborasi ambisi ofi khususnya pada produk kakao dan mendukung strategi keberlanjutan perusahaan yakni Choices for Change.

Kemajuan global dan inovasi

Laporan pencapaian Cocoa Compass dari ofi memaparkan kemajuan global dan inovasi teknologi utama yang menjadi bagian integral dalam mencapai target-target di bawah program Choices for Change, mulai dari pemantauan pohon secara detail yang didukung oleh AI hingga alat pengukuran karbon.

Teknologi ini meningkatkan proses penelusuran dan transparansi rantai pasokan kakao, memungkinkan perusahaan makanan dan minuman menggapai dampak keberlanjutan yang lebih besar serta melengkapi solusi spesifik yang dikembangkan oleh ofi untuk beradaptasi dengan Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR).

“Kemitraan ini merupakan wujud nyata bagaimana pendekatan lanskap dan alat mitigasi perubahan iklim dapat mendukung petani untuk beradaptasi dan memperkuat ketahanan mereka dalam menghadapi perubahan iklim, sekaligus menciptakan ekosistem yang lebih sehat,” ujar Head of Cocoa Sustainability, Indonesia, ofi Imam Suharto.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar pelaksanaan hilirisasi diperluas ke komoditas pangan. Hal ini diperlukan agar Indonesia dapat meningkatkan angka produk domestik bruto (PDB) dan merealisasikan potensi menjadi negara superpower ekonomi.

Orang nomor satu RI itu membeberkan sejumlah komoditas pangan yang memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan pengolahannya, yakni mulai dari kopi, kakao, lada, hingga nilam. Ia tidak ingin komoditas-komoditas tersebut diekspor dalam bentuk "mentah".

"Kopi jangan diekspor mentahan, raw material, kakao jangan diekspor raw material, lada jangan diekspor raw material, nilam jangan diekspor raw material," tutur dia, dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Komoditas-komoditas tersebut memiliki potensi hilirisasi besar, seiring dengan luasnya total perkebunan masing-masing komoditas. Jokowi bilang, total kebun kopi di Indonesia mencapai 1,2 juta hektare, kakao 1,4 juta hektare, lada 172.000 hektare, dan nilam sebesar 12.000 hektare.

Menurutnya, luas kebun komoditas itu masih berpotensi bertambah ke depannya. Perluasan dan peremajaan dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan hilirisasi menjadi bentuk produk makanan dan minuman jadi hingga kosmetik.

"Nilai tambah akan terjadi, dan memang harus dipaksakan," katanya.

"Jangan dibiarkan alami, tapi dipaksa, berhenti ya harus berhenti, dengan segala risikonya," sambungnya.

Selain itu, komoditas lain yang juga memiliki potensi hilirisasi sangat besar ialah rumput laut. Sebab, Indonesia memiliki pantai pesisir dengan panjang total lebih dari 80.000 kilometer.

Jokowi menyebutkan, rumput laut dapat diolah menjadi pupuk organik, kosmetik, produk maknaan, hingga bioavtur. Hilirisasi ini dinilai akan berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat pesisir serta perekonomian secara nasional.

"Negara kita Indonesia, harus berani menempuh jalan kita sendiri, ktia harus berani menempuh jalan kita sendiri, jangan mengikuti tren dunia yang kadang-kadang menggeret kita masuk ke kompetisi yang kita sulit," ucap Jokowi.