BOGOR, iNews.id – Kisah sukses Beni Irawan, mantan chef restoran di Kuta, Bali menjadi juragan es kelapa patut dijadikan inspirasi bagi semua orang. 

Berkat keuletan dan kerja kerasnya tak kenal lelah, Beni kini sudah memiliki enam cabang es kelapa yang diberi nama Nusantara Kelapa. Omzetnya pun sudah mencapai seratusan juta rupiah per bulan setelah menjadi nasabah Bank BRI. 

Namun, usaha yang dirintis Beni tak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak tantangan yang dihadapinya sebelum menemukan jalan kesuksesannya.

Beni menuturkan, sebelum terjun ke usaha es kelapa dirinya sempat bekerja di salah satu hotel dan restoran di wilayah Kuta, Bali sebagai demi chef. Dia bertanggungjawab dengan standar rasa dan pengadaan bahan makanan. 

“Saya dapat sedikit ilmu soal makanan dan minuman saat bekerja di restoran. Itu coba saya aplikasikan setelah keluar dari pekerjaan,” kata Beni ditemui iNews.id di kedai Es Nusantara Kelapa, Jalan Citaringgul, Babakan Madang, belum lama ini yang ditulis Jumat (8/11/2024).

Setelah menikah pada 2012 lalu, Beni memutuskan keluar dari pekerjaannya dan kembali ke Kabupaten Bogor untuk menemani sang istri yang bekerja di salah satu rumah sakit kawasan Sentul.

Beni mengaku saat itu jobless alias tidak ada pekerjaan yang dilakoninya. Dia kemudian mencoba membuka usaha warung makan sesuai keahliannya di wilayah Bekasi. Namun, usaha tersebut tidak bertahan lama.

“Saya buka warung makan tapi tidak dapat respons positif dari konsumen. Akhirnya warung makan itu tutup,” tutur suami dari Kurniasih itu.

Bermodalkan uang tabungan Rp30 juta, Beni kemudian berjualan es kelapa di lapak berukuran 2x3 meter di wilayah Babakan Madang pada April 2015. 

Berawal dari warung kecil es kelapa, Beni mulai menemukan jalan kesuksesannya. Tak butuh waktu lama hanya empat bulan, dia mampu menyewa kios. 

“Saat itu, saya beri nama kios es kelapa hejo (hijau). Tapi ternyata sudah ada yang memakai. Akhirnya, saya ganti jadi Nusantara Kelapa,” ucapnya.

Dua tahun berjalan tepatnya pada 2017, es Nusantara Kelapa mulai mendapat respons positif dari konsumen. Varian rasa es kelapanya pun bertambah dari semula hanya tiga menjadi 28 rasa.

“Ya, awalnya cuman tiga rasa es kelapa original, kuwut, dan kelapa susu. Sekarang sudah ada 28 rasa yang saya racik sendiri,” tuturnya.

Selain menjual es kelapa, Beni juga memasok buah kelapa ke pedagang-pedagang lainnya. Beni belanja langsung kelapa dari petani di wilayah Sukabumi.

“Pernah tertipu juga pas jualan buah kelapa. Akhirnya saya datangi langsung petani kelapa. Di situ saya mulai ada jalan,” ucapnya.

Beni menuturkan, pelanggan buah kelapa tidak hanya dari penjual es tapi sudah merambah ke restoran, hotel hingga pejabat. Salah satu pelanggan setianya yakni, Prabowo Subianto yang kini menjadi Presiden ke-8 RI.

“Dulu, saya sering dapat orderan dari Pak Prabowo. Saya antar langsung ke Hambalang tiap ada acara di sana,” ujarnya.

Usaha es kelapa yang terus berkembang membuat Beni berpikir membuka cabang di tempat lain. Namun, dia terbentur permodalan. Beni kemudian mengajukan bantuan usaha melalui KUR BRI.

Beni mengaku awalnya mendapat pinjaman sebesar Rp25 juta pada 2020 dengan tenor satu tahun. Badai Covid-19 yang menghantam hampir seluruh dunia ternyata tidak berdampak signifikan pada usaha es kelapa.

Justru masa-masa pandemi membuat usaha es kelapa Beni semakin laris. Sebab, banyak warga yang mencari kelapa muda sebagai minuman yang dipercaya mampu membuat imun tubuh kuat.

“Waktu Covid-19, malah konsumen semakin banyak. Mereka apda nyari kelapa hijau sebagai obat,” ucapnya.

Beni kemudian meminjam KUR BRI untuk kali kedua dengan nilai Rp50 juta pada 2022. Setahun berikutnya mendapat pinjaman dengan nilai lebih besar yakni Rp100 juta.

“Pinjaman modal dari BRI ini saya pakai buat buka cabang dan beli alat-alat usaha,” katanya.

Kini, Beni sudah memiliki enam cabang es Nusantara Kelapa yang tersebar di Babakan Madang, Cibinong, dan Bekasi. Total ada 20 karyawan yang dipekerjakan di enam cabang es kelapa tersebut.

Dari usaha es kelapa Nusantara, Beni mampu meraup omzet ratusan juta rupiah per bulan. Omzet itu meningkat hampir dua kali lipat pada Bulan Ramadhan. Beni pun kini memiliki dua mobil dan rumah di Garut. 

“Rata-rata Rp100 juta per bulan. Kalau di Bulan Ramadhan, bisa sampai Rp150 jutaan,” katanya.

Beni mengaku tidak ada tips khusus dalam berbisnis. Dia hanya menekankan kepada semua karyawannya untuk bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab.

“Kita contoh sifat Nabi saja, jujur, sidik, tablig, dan amanah. Kalau ada komplain pelanggan, kita layani dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Salah satu pelanggan, Raja mengaku sudah lama menjadi pelanggan setia es Nusantara Kelapa. Selain rasanya yang enak, harga yang ditawarkan juga ramah di kantong konsumen.

"Sudah lama saya jadi pelanggan es kelapa di sini. Sejak kios ini berdiri. Selain rasanya enak, harganya juga tidak nggetok," ucapnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mengakselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. BRI berhasil menyalurkan KUR senilai Rp59,96 triliun kepada 1,2 juta debitur pada sepanjang Januari hingga April 2024. Pencapaian tersebut setara 36 persen dari target penyaluran KUR yang di-breakdown oleh pemerintah kepada BRI di 2024 yakni sebesar Rp165 triliun.

Direktur Bisnis Mikro Supari mengungkapkan, mayoritas KUR BRI disalurkan kepada sektor produksi, dengan proporsi mencapai 55,95 persen.

"Secara umum, strategi bisnis mikro BRI di tahun 2024 akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi," kata Supari.

BRI akan terus menjalankan strategi yang telah dilaksanakan selama ini guna mendorong penyaluran KUR. Strategi tersebut melalui konsep revitalisasi tenaga pemasar mikro yang merupakan financial advisor dengan konsep penguasaan ekosistem suatu wilayah. Ini akan menjadi tulang punggung pelaksanaan program-program pemberdayaan yang digagas BRI, seperti Desa BRILiaN, Klasterkuhidupku, Figur Inspiratif Lokal (FIL), dan LinkUMKM (platform pemberdayaan online). 

"Melalui berbagai program pemberdayaan tersebut, BRI berupaya memberikan one stop solution kepada pelaku usaha mikro, tidak hanya bidang keuangan, tetapi juga non-keuangan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM," tuturnya. 

Supari mengatakan, BRI bersama pemerintah memiliki komitmen untuk mendorong para nasabah KUR naik kelas. Atas dasar tersebut, lanjutnya, pemerintah memberlakukan aturan masa maksimal penerimaan KUR hingga penyesuaian bunga KUR.

"Dilakukan penyesuaian sehingga orang jangan nyaman KUR terus, tapi naik kelas. Siklusnya tidak boleh terus-terusan dan bunganya juga semakin naik mendekati komersial. Setelah itu didorong untuk percepatan graduasi," ujar Supari.

BRI optimistis dapat memenuhi penyaluran KUR, untuk tahun ini senilai Rp165 triliun pada September 2024. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya percepatan graduasi atau upaya untuk membuat nasabah eksisting naik kelas. Di sisi lain, penyaluran KUR juga didorong dengan perluasan jangkauan penerima baru.

“Untuk tahun ini, kami akan salurkan KUR kepada lebih dari 3,7 juta nasabah dari pipeline sebanyak 7 juta. Kami juga sudah siapkan nasabah-nasabah lama kami kurang lebih 2 juta kita akan naikkelaskan,” ucap Supari.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA - Pemerintah mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit untuk mendukung implementasi program mendatori B50. Peningkatan pencampuran biodiesel untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertanian lokal.

"Dengan mengadopsi B35 pada 2023, Indonesia telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan menghemat lebih dari USD7,9 miliar untuk impor bahan bakar fosil," ujar Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono dalam acara IPOC 2025, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Dia mengungkapkan strategi dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit di antaranya mendorong program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan menggunakan varietas unggul. Selanjutnya, mendukung perusahaan perkebunan untuk meningkatkan hasil panen dengan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) dan varietas kelapa sawit yang lebih produktif.

Penerapan sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan kebijakan perubahan penggunaan lahan yang lebih ketat juga dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Selain itu, perlunya mendorong inisiatif peningkatan hasil, penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kualitas kelapa sawit petani.

Saat ini, minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang sekitar 25% dari produksi minyak nabati dunia atau 59% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Produksi Crude Palm Oil (CPO)/minyak sawit Indonesia pada tahun 2023 sebesar 47,08 juta ton, di mana 10,2 juta ton digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri untuk pangan, 2,3 juta ton untuk industri oleokimia, 10,6 juta ton untuk biodiesel dan 23,98 juta ton untuk ekspor. "Industri kelapa sawit ini ibaratnya adalah angsa bertelur emas yang sangat penting bagi Indonesia," kata dia.

Industri kelapa sawit, imbuhnya, tidak hanya menjadi sumber utama pendapatan nasional, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 16 juta orang yang bekerja di industri kelapa sawit (on farm dan off farm), termasuk petani skala kecil di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, industri kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian. "Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa industri ini dapat beroperasi secara berkelanjutan, efisien, dan kompetitif," jelasnya.

Kinerja Industri Sawit

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan, hingga Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34,7 juta ton dengan ekspor termasuk biodiesel dan oleokimia mencapai lebih dari 20,1 juta ton. Ekspor tersebut menyumbang sekitar USD17.349 juta terhadap devisa negara atau mencapai 10 persen.

Sementara, konsumsi domestik tercatat sebanyak 15,6 juta ton. Namun, kinerja tersebut lebih rendah jika dibandingkan tahun lalu. Pada periode yang sama tahun lalu, produksi sawit mencapai 36,2 juta ton dengan ekspor mencapai 21,9 juta ton senilai lebih USD20.597 juta.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono optimistis sepanjang tahun 2024, industri kelapa sawit memiliki kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya. Harga telah menunjukkan tren kenaikan dan puncaknya diproyeksikan akan terjadi pada tahun depan. "Optimisme ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk program biodiesel B40 yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi domestik dan mempengaruhi dinamika produksi dan ekspor," jelasnya.

ASTA Cita (8 Misi) yang kedua dan kelima dalam program kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, berupa pemantapan swasembada pangan dan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri-negeri, wajib didukung.

Program ini juga keberlanjutan dari program pemerintahan era Joko Widodo, seperti disampaikan dalam acara BNI Investor Daily Summit, Oktober 2024.

Jokowi meminta agar komoditas-komoditas perkebunan tidak terus diekspor dalam bentuk mentahan.

“Yang berkaitan dengan pertanian, kelautan, pangan semuanya harus didorong agar nilai tambah itu terjadi. Kopi itu jangan diekspor mentahan raw material, kakao juga jangan diekspor raw material, lada jangan diekspor raw material, nilam jangan diekspor raw material,” tegasnya.

Pada sektor perkebunan, pendekatan hilirisasi dapat mendorong pengolahan hasil perkebunan dalam negeri, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor produk olahan dan peningkatan daya saing di pasar global.

Indonesia diharapkan bergerak dari ketergantungan pada ekspor komoditas mentah menuju struktur ekonomi yang lebih maju dan bernilai tambah tinggi.

Selanjutnya, ekonomi akan lebih beragam dan tangguh, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, industri pengolah bahan mentah, serta ekspor.

Kontribusi Perkebunan

Sektor perkebunan memainkan peran sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga yang bergerak di sektor perkebunan mencapai 10,8 juta rumah tangga.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar pekebun adalah petani kecil yang mengelola lahan-lahan terbatas, khususnya dalam produksi komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao.

Sektor ini juga masih menjadi salah satu sumber utama devisa nasional, memberikan pendapatan substansial melalui ekspor ke berbagai negara.

Berdasarkan data BPS, Nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2022 mencapai Rp 640,56 triliun dan perkebunan masih menjadi penyumbang terbesar ekspor dengan kontribusi sebesar Rp 622,37 triliun (97,16 persen).

Di dalamnya, kelapa sawit berkontribusi terbesar dengan nilai ekspor sebesar Rp 468,64 triliun (75,30 persen), yang didominasi dari turunan sawit, yaitu Crude Palm Oil (CPO) sebesar 58 persen.

Sementara saat ini Indonesia mampu menghasilkan setidaknya 179 macam produk hilir kelapa sawit seperti makanan, kosmetik, pakaian, hingga biofuel.

Hal ini menunjukkan peluang ekspor dan pendapatan ekonomi dari kelapa sawit masih bisa meningkat, terlebih industri sawit juga membuka peluang usaha bagi 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta pekerja.

Selain sawit, produk kelapa juga dihargai tinggi di pasar dunia. Kopra memiliki nilai ekspor mencapai 309,4 juta dollar AS dengan pangsa pasar sebesar 25,5 persen.

Sementara kopra mentah nilai ekspornya mencapai 236,3 juta dollar AS dengan pangsa pasar 22,92 persen.

Untuk kelapa parutan kering dengan nilai ekspor 178,8 juta dollar AS dan pangsa pasar 24,28 persen.

Gula kelapa memiliki nilai ekspor 79,1 juta dollar AS dengan pangsa pasar sebesar 3,99 persen. Sementara kelapa segar dalam batok memiliki nilai ekspor sebesar 58,7 juta dollar AS dengan pangsa pasar sebesar 29,8 persen.

Ada pula hasil karet Indonesia, di mana kebun karet Indonesia terluas kedua di dunia, mencapai 3,55 juta ha pada 2023 (BPS). Luasan tersebut memberikan kontribusi produksi sebesar 3,19 juta ton dan produktivitas 1,05 ton/ha.

Ekspor karet turut meningkatkan pendapatan nasional, dengan pasar utama termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan China.

Pada 2023, volume ekspor karet dan produk karet tercatat sebesar 0,21 juta ton dengan nilai 0,43 miliar dollar AS atau setara Rp 6,76 triliun.

Di dalam negeri, perkebunan karet Indonesia yang didominasi perkebunan rakyat (85 persen) berkontribusi menciptakan lapangan kerja bagi 2,5 juta keluarga tani.

Komoditas perkebunan penyegar seperti kopi, kakao, dan teh memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Bahan penyegar dari Indonesia memiliki kualitas tinggi dan digandrungi oleh konsumen global.

Indonesia dikenal dengan produksi kopi Arabika dan Robusta berkualitas tinggi, dengan varian Gayo, Java Preanger, Toraja, dan Mandailing yang dihargai tinggi di pasar global.

Kopi Indonesia memiliki permintaan yang kuat dari pasar Eropa, AS, dan Asia. Berdasarkan data BPS tahun 2023, total volume ekspor kopi mencapai 276.335 ton dengan nilai ekonomi 916,6 juta dollar AS.

Perkebunan kopi di Indonesia didominasi perkebunan rakyat dengan luasan wilayah sekitar 1,24 juta hektare.

Kakao pun mendongkrak perekonomian nasional, mengingat Indonesia adalah eksportir kakao terbesar di dunia.

Kakao Indonesia diekspor dalam bentuk biji mentah maupun produk olahan dengan tujuan utama ke AS, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya.

Menurut BPS, nilai ekspornya pada tahun 2023 mencapai 1,2 miliar dollar AS dengan volume 340.190 ton dan luas lahan 1,41 juta hektare.

Indonesia memiliki 100.500 ha perkebunan teh pada tahun 2022 (BPS, 2023). Komoditas the masih memainkan peran penting dalam ranah ekspor perkebunan.

Pada 2022, Indonesia mampu mengekspor teh ke 62 negara, dengan tujuan utama ke pasar Malaysia (13,12 persen), Rusia (12,63 persen), dan Australia (10,32 persen).

Peluang dan tantangan

Meskipun perkebunan menjadi salah satu andalan pendapatan nasional, sektor ini menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

Mari kita ambil contoh kendala yang dihadapi industri kelapa. Kelapa dengan berbagai produk mentah hingga turunannya yang bernilai tinggi ternyata belum bisa terproduksi secara maksimal.

Hal ini terjadi karena berbagai kendala, seperti faktor teknologi, pemodalan, dan tata kelola.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), industri kelapa ditargetkan bernilai Rp 74,23 triliun, tapi realisasinya hanya mampu hingga Rp 20,38 triliun.

Perkebunan di Indonesia masih didominasi oleh perkebunan rakyat yang pengelolaan dan budidayanya konvensional.

Terdapat berbagi macam permasalahan seperti produktivitas menurun, serangan hama penyakit, perlunya peremajaan tanaman yang semakin tua, dan kekurangan benih unggul terstandar.

Perlu kemitraan strategis yang melibatkan pemerintah dan swasta untuk mengatasi masalah ini. Kolaborasi juga penting untuk pertukaran informasi dan teknologi, serta mendorong terciptanya produk perkebunan berkelanjutan sesuai standar internasional.

Ke depannya, adopsi praktik perkebunan berkelanjutan, yang dibuktikan dengan sertifikasi oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan standar keberlanjutan lainnya, menawarkan jalan bagi Indonesia untuk mempertahankan akses ke pasar yang peduli lingkungan.

Dukungan kuat dari semua pihak utamanya pemerintah untuk hilirisasi perkebunan dan diversivikasi produknya, bersama dengan kebijakan yang mendorong penelitian dan pengembangan serta investasi di industri hilir, juga menjadi suatu keharusan.

ASTA Cita (8 Misi) yang kedua dan kelima dalam program kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, berupa pemantapan swasembada pangan dan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri-negeri, wajib didukung.

Program ini juga keberlanjutan dari program pemerintahan era Joko Widodo, seperti disampaikan dalam acara BNI Investor Daily Summit, Oktober 2024.

Jokowi meminta agar komoditas-komoditas perkebunan tidak terus diekspor dalam bentuk mentahan.

“Yang berkaitan dengan pertanian, kelautan, pangan semuanya harus didorong agar nilai tambah itu terjadi. Kopi itu jangan diekspor mentahan raw material, kakao juga jangan diekspor raw material, lada jangan diekspor raw material, nilam jangan diekspor raw material,” tegasnya.

Pada sektor perkebunan, pendekatan hilirisasi dapat mendorong pengolahan hasil perkebunan dalam negeri, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor produk olahan dan peningkatan daya saing di pasar global.

Indonesia diharapkan bergerak dari ketergantungan pada ekspor komoditas mentah menuju struktur ekonomi yang lebih maju dan bernilai tambah tinggi.

Selanjutnya, ekonomi akan lebih beragam dan tangguh, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, industri pengolah bahan mentah, serta ekspor.

Kontribusi Perkebunan

Sektor perkebunan memainkan peran sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga yang bergerak di sektor perkebunan mencapai 10,8 juta rumah tangga.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar pekebun adalah petani kecil yang mengelola lahan-lahan terbatas, khususnya dalam produksi komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao.

Sektor ini juga masih menjadi salah satu sumber utama devisa nasional, memberikan pendapatan substansial melalui ekspor ke berbagai negara.

Berdasarkan data BPS, Nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2022 mencapai Rp 640,56 triliun dan perkebunan masih menjadi penyumbang terbesar ekspor dengan kontribusi sebesar Rp 622,37 triliun (97,16 persen).

Di dalamnya, kelapa sawit berkontribusi terbesar dengan nilai ekspor sebesar Rp 468,64 triliun (75,30 persen), yang didominasi dari turunan sawit, yaitu Crude Palm Oil (CPO) sebesar 58 persen.

Sementara saat ini Indonesia mampu menghasilkan setidaknya 179 macam produk hilir kelapa sawit seperti makanan, kosmetik, pakaian, hingga biofuel.

Hal ini menunjukkan peluang ekspor dan pendapatan ekonomi dari kelapa sawit masih bisa meningkat, terlebih industri sawit juga membuka peluang usaha bagi 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta pekerja.

Selain sawit, produk kelapa juga dihargai tinggi di pasar dunia. Kopra memiliki nilai ekspor mencapai 309,4 juta dollar AS dengan pangsa pasar sebesar 25,5 persen.

Sementara kopra mentah nilai ekspornya mencapai 236,3 juta dollar AS dengan pangsa pasar 22,92 persen.

Untuk kelapa parutan kering dengan nilai ekspor 178,8 juta dollar AS dan pangsa pasar 24,28 persen.

Gula kelapa memiliki nilai ekspor 79,1 juta dollar AS dengan pangsa pasar sebesar 3,99 persen. Sementara kelapa segar dalam batok memiliki nilai ekspor sebesar 58,7 juta dollar AS dengan pangsa pasar sebesar 29,8 persen.

Ada pula hasil karet Indonesia, di mana kebun karet Indonesia terluas kedua di dunia, mencapai 3,55 juta ha pada 2023 (BPS). Luasan tersebut memberikan kontribusi produksi sebesar 3,19 juta ton dan produktivitas 1,05 ton/ha.

Ekspor karet turut meningkatkan pendapatan nasional, dengan pasar utama termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan China.

Pada 2023, volume ekspor karet dan produk karet tercatat sebesar 0,21 juta ton dengan nilai 0,43 miliar dollar AS atau setara Rp 6,76 triliun.

Di dalam negeri, perkebunan karet Indonesia yang didominasi perkebunan rakyat (85 persen) berkontribusi menciptakan lapangan kerja bagi 2,5 juta keluarga tani.

Komoditas perkebunan penyegar seperti kopi, kakao, dan teh memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Bahan penyegar dari Indonesia memiliki kualitas tinggi dan digandrungi oleh konsumen global.

Indonesia dikenal dengan produksi kopi Arabika dan Robusta berkualitas tinggi, dengan varian Gayo, Java Preanger, Toraja, dan Mandailing yang dihargai tinggi di pasar global.

Kopi Indonesia memiliki permintaan yang kuat dari pasar Eropa, AS, dan Asia. Berdasarkan data BPS tahun 2023, total volume ekspor kopi mencapai 276.335 ton dengan nilai ekonomi 916,6 juta dollar AS.

Perkebunan kopi di Indonesia didominasi perkebunan rakyat dengan luasan wilayah sekitar 1,24 juta hektare.

Kakao pun mendongkrak perekonomian nasional, mengingat Indonesia adalah eksportir kakao terbesar di dunia.

Kakao Indonesia diekspor dalam bentuk biji mentah maupun produk olahan dengan tujuan utama ke AS, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya.

Menurut BPS, nilai ekspornya pada tahun 2023 mencapai 1,2 miliar dollar AS dengan volume 340.190 ton dan luas lahan 1,41 juta hektare.

Indonesia memiliki 100.500 ha perkebunan teh pada tahun 2022 (BPS, 2023). Komoditas the masih memainkan peran penting dalam ranah ekspor perkebunan.

Pada 2022, Indonesia mampu mengekspor teh ke 62 negara, dengan tujuan utama ke pasar Malaysia (13,12 persen), Rusia (12,63 persen), dan Australia (10,32 persen).

Peluang dan tantangan

Meskipun perkebunan menjadi salah satu andalan pendapatan nasional, sektor ini menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

Mari kita ambil contoh kendala yang dihadapi industri kelapa. Kelapa dengan berbagai produk mentah hingga turunannya yang bernilai tinggi ternyata belum bisa terproduksi secara maksimal.

Hal ini terjadi karena berbagai kendala, seperti faktor teknologi, pemodalan, dan tata kelola.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), industri kelapa ditargetkan bernilai Rp 74,23 triliun, tapi realisasinya hanya mampu hingga Rp 20,38 triliun.

Perkebunan di Indonesia masih didominasi oleh perkebunan rakyat yang pengelolaan dan budidayanya konvensional.

Terdapat berbagi macam permasalahan seperti produktivitas menurun, serangan hama penyakit, perlunya peremajaan tanaman yang semakin tua, dan kekurangan benih unggul terstandar.

Perlu kemitraan strategis yang melibatkan pemerintah dan swasta untuk mengatasi masalah ini. Kolaborasi juga penting untuk pertukaran informasi dan teknologi, serta mendorong terciptanya produk perkebunan berkelanjutan sesuai standar internasional.

Ke depannya, adopsi praktik perkebunan berkelanjutan, yang dibuktikan dengan sertifikasi oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan standar keberlanjutan lainnya, menawarkan jalan bagi Indonesia untuk mempertahankan akses ke pasar yang peduli lingkungan.

Dukungan kuat dari semua pihak utamanya pemerintah untuk hilirisasi perkebunan dan diversivikasi produknya, bersama dengan kebijakan yang mendorong penelitian dan pengembangan serta investasi di industri hilir, juga menjadi suatu keharusan.

Jakarta -

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan stok tersebut aman sampai akhir tahun.

Untuk stok beras di Jakarta saja mencapai 140 ribu ton. Zulhas juga meyakini pasokan beras akan meningkat seiring dengan program cetak sawah yang digenjot pemerintah.

"Jadi stok beras kita sangat aman dan cukup, oleh karena itu publik, pedagang, masyarakat tidak usah khawatir ya, beras cukup. Apalagi nanti tahun depan dengan program sawah baru, intensifikasi, dan lain-lain sudah juga berjalan dengan baik," kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Pemerintah menugaskan Bulog agar stok pada akhir tahun mencapai 2 juta ton. Zulhas menyebut masih ada beras impor yang akan masuk 850 ribu ton lagi dari kuota 3,6 juta ton tahun ini.

"Ya memang sekarang sekurang-kurangnya 2 juta (ton) (stok Bulog), yang belum itu 850 ribu ton. Ya tentu akan dikejar, kalau bisa tahun ini selesai 850 ribu ton itu bisa masuk semua. Berarti stok kita akan jauh lebih banyak, lebih siap, lebih kuat," terangnya.

Di lokasi yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono juga memastikan stok Bulog saat ini 1,6 juta ton cukup untuk sampai akhir tahun. Namun, masih akan proses masuk beras impor 850 ribu ton.

"Hari ini 1,6 juta ton. (Stok) Sangat lebih dari cukup. Masih proses (beras impor masuk) kan biasa, akan ada di pelabuhan di 33 wilayah (beras impor yang masuk)," jelasnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan tidak ada penambahan impor baru untuk beras tahun ini. Dia menjelaskan kuota impor yang tengah diselesaikan pemerintah 3,6 juta ton.

Dari jumlah itu, tersisa 1 juta ton yang masih akan masuk. Zulhas mengatakan, Bulog baru menyelesaikan 150 ribu ton dari sisa 1 juta ton, artinya tersisa 850 ribu ton.

"Tentu akan dikejar tahun ini selesai. Kalau sudah masuk semua stok kita akan lebih banyak. Jadi lebih siap, saya kira di bawah Pak Dirut ini stok yang terbaik," kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk memiliki stok pada akhir tahun sebesar 2 juta ton. Untuk itu, dia mendorong agar sisa impor 850 ribu ton harus masuk tahun ini.

"(Sisa impor) 1 juta (ton), 150 ribu (ton) sudah masuk, tinggal 850 ribu (ton). Kemarin biar cepat mau G to G dengan India. Tetapi nggak bisa, India maunya B to B. Itu dari 3,6 juta ton, kurang 1 juta, yang 150 ribu sudah masuk, tinggal 850 ribu," terangnya.

Untuk stok CBP saat ini di Perum Bulog sebanyak 1,6 juta ton. Zulhas mengatakan, pemerintah menargetkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus mencapai 2 juta ton.

"Sekurang-kurangnya stok kita akhir tahun 2 juta. Di sini (Gudang Banten-Jakarta) 140 ribu ton sedangkan Bulog punya 1.508 gudang, dengan kapasitas 4 juta. Jadi stok beras aman dan cukup. Masyarakat tidak usah khawatir, beras cukup. Apa lagi program sawah baru intensifikasi," pungkasnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengecek stok beras di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kunjungan ini dilakukan untuk mengecek stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Berdasarkan pantauan detikcom, Senin (4/11/2024), Zulhas hadir di lokasi sekitar pukul 11.12 WIB. Pengecekan stok beras ini, Zulhas didampingi oleh Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq.

Kemudian Zulhas langsung mengecek stok beras di gudang pertama. Lalu, dilanjutkan untuk mengecek teknologi rice to rice milik Perum Bulog.

Hasil pengecekan itu, Zulhas mengatakan stok beras dalam negeri aman. Untuk pasokan di Perum Bulog saat ini 1,6 juta ton. Zulhas mengatakan, pemerintah menargetkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) harus mencapai 2 juta ton.

"Sekurang-kurangnya stok kita akhir tahun 2 juta (ton). Di sini (stok Jakarta-Banten) 140 ribu ton sedangkan Bulog punya 1.508 gudang, dengan kapasitas 4 juta. Jadi stok beras aman dan cukup. Masyarakat tidak usah khawatir, beras cukup. Apa lagi program sawah baru intensifikasi," kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Zulhas mengatakan sisa impor dari kuota tahun ini sebesar 850 ribu ton. Adapun kuota impor tahun ini mencapai 3,6 juta ton.

"(Sisa impor) 1 juta , 150 ribu sudah masuk. Tinggal 850 ribu, kemarin biar cepat mau G to G dengan India. Tetapi nggak bisa, India maunya B to B. Itu dari 3,6 juta ton, kurang 1 juta, yang 150 ribh sudah masuk, tinggal 850 ribu," terangnya.

Zulhas menegaskan tidak ada penambahan impor beras baru. Jadi soal impor 1 juta ton merupakan sisa dari kuota impor tahun ini.

"Nggak ada (impor lagi). Jadi ini bukan impor beras baru. Ini sudah diputuskan, realisasinya dari 3,6 juta ton yang belum selesai," tegasnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Di tengah tantangan penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang ditunda hingga Desember 2025, Indonesia dinilai perlu memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor sawit untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Uni Eropa. Salah satu caranya dengan mencari pasar-pasar di negara lain yang potensial.

Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Suhardi menilai pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa.

"Berbeda dengan pasar Uni Eropa, India masih tergolong pasar tradisional yang belum mengadopsi platform keberlanjutan secara ketat. Hal ini membuat pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa," kata Edi dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Edi menegaskan posisi strategis India sebagai pasar utama sawit Indonesia. Ekspor sawit ke India mencapai 5,97 juta ton dengan nilai US$ 5 miliar pada 2023, meningkat signifikan dari 3,2 juta tonpada 2021.

Meski demikian, proyeksi 2024 menunjukkan penurunan ekspor sawit menjadi 5 juta ton akibat kebijakan tarif India yang meningkat tajam dari 5,5% menjadi 27,5% untuk crude oil dan 13,75% menjadi 35,75% untuk refinedoil. Tantangan lain muncul dari program pengembangan sawit domestik India yang ditargetkan meningkat dari 400.000 ton menjadi 4 juta ton dalam 7-8 tahun mendatang.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti juga menggarisbawahi urgensi diversifikasi pasar sawit Indonesia. Di samping peningkatan konsumsi dalam negeri melalui program B40, Indonesia dinilai perlu memperkuat penetrasi ke pasar-pasar potensial, salah satunya India.

Tantangan Ekspor Sawit ke India

Meski begitu, ekspansi ke pasar India disebut menghadapi dua tantangan utama. Pertama, sejak September 2024 India menerapkan kenaikan tarif impor untuk produk olahan sawit yang mencakup RBD palmolein dan crude palm oil.

Kedua, India telah meluncurkan program 'National Mission on Edible Oils - Oil Palm (NMEO-OP)' pada Agustus 2021 dengan nilai investasi ₹11.040 crores. Program ini bertujuan meningkatkan produksi sawit domestik melalui perluasan area tanam dari 3,54 lakh hektare (2019-2020) menjadi 16,7 lakh hektare (2029-2030).

Melalui program itu, India menargetkan pengurangan ketergantungan impor dari 58% menjadi 38% pada 2025-2026, meskipun permintaan diproyeksikan naik menjadi 29 juta ton.

Strategi Ekspor Sawit ke India

Menghadapi dinamika pasar India yang kompleks, ada empat strategi kunci yang dinilai perlu diimplementasikan secara komprehensif. Pertama, Indonesia disebut perlu menyesuaikan strategi perdagangannya menghadapi kebijakan proteksionis India.

"Dengan kenaikan tarif yang signifikan mencapai 27,5% untuk crude oil dan 35,75% untuk refinedoil, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk mencari keseimbangan baru. Strategi ini harus mampu mengakomodasi kepentingan India dalam melindungi petani lokalnya, sambil tetap mempertahankan nilai strategis perdagangan bilateral," ucap Esther.

Kedua, revitalisasi dan inovasi industri domestik dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia. Modernisasi teknologi pengolahan dan penguatan program R&D disebut perlu diprioritaskan untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga kompetitif.

"Strategi cost-leadership yang tepat akan membantu industri sawit nasional menghadapi persaingan global sekaligus memperbaiki persepsi produk sawit Indonesia di pasar internasional," ucapnya.

Ketiga, pemahaman mendalam tentang pasar India dinilai perlu ditingkatkan melalui penelitian komprehensif dan dokumentasi strategis. Kurangnya analisis komparatif antara kedua negara selama ini disebut telah menghambat pengembangan kebijakan perdagangan yang efektif.

"Penelitian tentang pola konsumsi dan preferensi pasar India akan membantu mengidentifikasi peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan mendukung proses negosiasi perdagangan," imbuhnya.

Keempat, pemerintah dinilai perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi berbagai hambatan non-tarif. Dukungan dalam proses registrasi produk dan penanganan isu-isu terkait standar teknis dan sanitasi disebut akan membantu akses yang lebih luas bagi produk sawit Indonesia di pasar India.

(aid/ara)

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pengelolaan kelapa sawit tidak digabungkan dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) namun tetap dibawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan pihaknya
mengapresiasi kebijakan peningkatan produksi kakao dan kelapa dengan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Perpres 132/2024.

"Kami meminta kelapa sawit tidak digabungkan dalam lembaga baru ini, Karena itulah BPDP-KS sebaiknya tetap berdiri untuk mendanai program sawit termasuk petani secara mandiri untuk kepentingan nasional sebagai komoditi Indonesia," katanya melalui keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia konsep menggabungkan sawit ke tanaman perkebunan lainnya sangat tergesa-gesa dua hari menjelang pergantian Presiden, tanpa kajian mendalam, tanpa melibatkan stakeholder sawit dalam perencanaannya, apalagi dengan blending dana sawit menjadi dana bersama tanaman perkebunan lainnya.

Sebaiknya, lanjutnya, lembaga baru ini menaungi khusus kakao dan kelapa saja.

"Untuk itu, kami petani sawit bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Perpres 132/2024, lalu memberlakukan kembali Perpres yang menaungi BPDP-KS,” katanya.

Menurut Gulat, terbitnya Perpres 132/2024 yang menghilangkan peranan BPDP-KS telah menimbulkan keresahan bagi petani sawit yang sedang mengajukan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) khususnya.

Selanjutnya, dikatakan Gulat, dana yang dikumpulkan BPDP-KS bersumber dari pungutan ekspor (levy) sawit dimana petani ikut berkontribusi dalam dana gotong royong tersebut, bukan dari pajak atau APBN.

Dari perhitungan Apkasindo, tarif pungutan ekspor CPO sebesar 62 dolar AS/ton pada September 2024, telah membebani kami petani sawit sebesar Rp192/kg dengan asumsi rendemen TBS 20 persen dan per Oktober ini naik lagi, sementara harga TBS petani sawit Rp208/kg TBS.

“Kami petani sawit tidak bermaksud egois atau menginklusifkan sawit, tapi faktanya kami masih terseok-seok butuh perhatian afirmatif melalui dana sawit kami sendiri," ujarnya.

Dikatakannya dana sawit tujuannya untuk menjaga harga TBS melalui serapan CPO Domestik untuk program biodiesel, peningkatan produktivitas melalui PSR, sarpras, SDM petani dan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat sejalan dengan program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa peralihan BPDP-KS menjadi BPDP dan selanjutnya, tambahnya, akan berdampak kepada program petani seperti PSR, SDM petani, beasiswa anak petani, dan sarpras lantaran terjadi ketidaksinkronan antar lembaga/kementerian di dalam Perpres 132/2024 dan dana sawit yang semakin menipis akibat menurunnya kuantitas ekspor CPO dan turunannya akibat meningkatnya serapan domestik (karena BPDP-KS itu beroperasi dari ekspor CPO dan turunannya)

Gulat menambahkan Apkasindo dalam proses pembahasan uji publik Perpres 132/2024 telah dengan tegas menolak sawit berada di bawah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), apalagi dengan menggabungkan dana sawit kepada kakao dan kelapa dengan berbagai argumen.

BPDP-KS, lanjutnya, seharusnya tidak dikorbankan atas masih rendahnya serapan dana sawit oleh petani sawit, karena kendala berada di K/L lain yang cukup banyak mencampuri urusan sawit dengan aturannya masing-masing.

"Jadi seperti ini yang harusnya dibenahi, bukan malah membubarkan BPDP-KS menjadi BPDP," ujarnya.

Gulat mengatakan petani sawit ingin meningkatkan peran strategis BPDP-KS menjadi Badan Sawit Indonesia langsung di bawah Presiden sebagai simpul koordinasinya sehingga tidak lagi terjadi simpang siur terkait regulasi K/L kepada sawit.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Program biodiesel yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu solusi strategis dalam mencapai ketahanan energi. Sekaligus menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Agar visi ini benar-benar terwujud, keterlibatan petani sawit swadaya perlu diprioritaskan. Sebagai pemain penting dalam rantai pasok kelapa sawit, para petani ini memegang peran yang tak bisa diabaikan.

Pemerintah harus segera mengatur pola kemitraan yang menguntungkan semua pihak, baik perusahaan maupun petani. Jika pola kemitraan ini dirancang dengan baik, program biodiesel dapat berjalan optimal. Mengapa penting melibatkan petani swadaya?


Terdapat beberapa alasan utama. Misalnya perkebunan sawit swadaya menguasai sekitar 40% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. ?Ini adalah angka yang signifikan, yang menunjukkan bahwa ketahanan rantai pasok tidak mungkin tercapai tanpa peran serta mereka,? kata Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) Sabarudin dalam Diskusi Keberlanjutan Biodiesel, dengan tema Mewujudkan Kemitraan Petani Dan Industry Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit Untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Jika petani swadaya tidak dilibatkan, pemerintah kehilangan potensi besar dalam pemanfaatan lahan. Memasukkan petani swadaya dalam rantai pasok biodiesel adalah langkah konkret dalam membantu perekonomian rakyat kecil.

Mayoritas petani sawit swadaya adalah petani kecil yang menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan. Melalui program biodiesel, harapannya mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

Sayangnya program biodiesel yang diluncurkan pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi petani kelapa sawit. Meskipun tujuan awal program ini adalah untuk kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan perusahaan pemilik biodiesel, hingga saat ini kemitraan tersebut belum terealisasi secara merata.

"Kami melakukan riset kecil di Riau, yang merupakan daerah dengan industri biodiesel di lima kabupaten, namun kenyataannya petani di sana belum menikmati hasil dari kemitraan tersebut. Petani masih menjual sawit mereka melalui tengkulak, bukan langsung ke perusahaan biodiesel," ujarnya.

Sabarudin mengatakan, SPKS terus mendorong agar pengembangan biodiesel memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan produktivitas. Saat ini, produktivitas petani sawit masih rendah, hanya sekitar 12 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hectare per tahun. Jauh di bawah produktivitas perusahaan yang mencapai 25 ton TBS per hectare per tahun.

Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani menegaskan, komitmennya untuk mengawasi dan memastikan kebijakan biodiesel, khususnya campuran biodiesel 50% (B50), berjalan sesuai dengan kepentingan petani. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama yang berdampak langsung pada petani sawit.

"Saya adalah penyidik di KPPU dan bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, terutama dengan petani kecil. Saya melihat bagaimana buah sawit yang sudah matang harus segera dibeli, jika tidak akan membusuk. Kedepannya, pengusaha besar akan menjadi mitra pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, dan kami di Perisai serta SPKS akan mengawasi setiap kebijakan agar adil bagi petani," katanya.

Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo mengutarakan pentingnya pengembangan biodiesel yang berkelanjutan. Termasuk rencana menuju implementasi B100 di masa depan.

Program biodiesel 100 persen (B100) yang berbahan baku minyak sawit mentah (CPO) masih dalam tahap penelitian. Karakteristik bahan bakar ini diharapkan lebih baik dibandingkan alternatif yang ada saat ini.

"Kita sedang mempersiapkan B100, namun masih dalam tahap penelitian untuk memastikan kestabilan dan efisiensinya. Karakter biodiesel dari sawit bisa lebih unggul, namun ada beberapa tantangan teknis yang perlu diatasi sebelum bisa mencapai komersialisasi penuh," ujarnya.

Edi menjelaskan pengembangan biodiesel tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM, tetapi juga kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk perusahaan sawit dan petani.

Pemerintah bersama pihak-pihak terkait sedang menyusun kebijakan keuangan dan insentif untuk mendukung komersialisasi biodiesel. Khususnya terkait kemitraan antara petani plasma, petani swadaya, dan perusahaan produsen biodiesel.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera menetapkan tarif pungutan ekspor atau PE untuk komoditas kakao dan kelapa.

Hal ini sejalan dengan diperluasnnya tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)—yang akan berganti menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)—untuk mengelola dana dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Deputi II (Pangan dan Agribisnis) Kemenko Perekonomian Dida Gardera menuturkan penetapan tarif tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) teknis.

"Baru mau dibahas segera di Rakor Teknis," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dida menjelaskan, pada dasarnya kebijakan yang telah dibahas sejak Jokowi memimpin, merupakan perluasan tugas dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

Bila saat ini BPDPKS berfokus pada sawit dan sisi hulu saja, BPDP ditujukan untuk mengelola dana dari sawit, kokoa, dan kelapa hingga produk turunannya.

Adapun, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diteken pada 18 Oktober 2024, Kementerian Keuangan akan menetapkan BPDP.

Penetapan organisasi BPDP dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Artinya, paling lambat penetapan BPD pada Januari 2025. Hingga saatnya tiba, BPDPKS akan tetap menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menjelaskan saat ini untuk ekspor biji kakao dikenakan bea keluar. Sedangkan untuk produk kelapa dan turunannya belum dikenakan pungutan baik dalam bentuk BK maupun PE.

Rencananya, ke depan bea keluar untuk biji kakao akan dialihkan atau dikonversi ke pungutan ekspor. Eddy tidak menjelaskan secara detail alasan dibaliknya muncul rencana tersebut.

Untuk diketahui, tarif BK biji kakao berkisar dari 0% hingga 15% tergantung pada Harga Referensi (HR) yang berlaku. Per Oktober 2024, HR biji kakao senilai US$7.581,49/MT dan tarif BK 15%.

Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa untuk kelapa dan turunnya saat ini belum dikenakan BK maupun PE. Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan kajian terkait kemungkinan-kemungkinan pengenaan pungutan atas komoditas ekspor tersebut.

"Saat ini sedang di kaji terkait dengan possibility pengenaan pungutan ekspor terhadap kakao dan kelapa serta produk turunannya," jelasnya.

Bea Keluar menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Sampai dengan Agustus 2024, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan BK mencapai Rp10,9 triliun atau tumbuh 59,3% (year on year/YoY). Utamanya ditopang oleh BK tembaga. Sementara BK dari kelapa sawit turun sejalan dengan penurunan rata-rata harga dan volume ekspor.

Pemerintah kini mempunyai Badan Pengelola untuk menghimpun dan mengelola dana pungutan ekspor kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Kabar tersebut menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis sepanjang Rabu (23/10).

Kabar lainnya yang juga tidak kalah menarik perhatian publik adalah soal mantan Presiden Jokowi yang ingin agar mempercepat uji cobaAutonomous Rail Transit (ART) atau kereta tanpa rel di IKN.

Berikut ini rangkuman selengkapnya:

Mantan Presiden Jokowi membentuk Badan Pengelola Dana untuk menghimpun dan mengelola dana pungutan ekspor kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Perpres itu ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2024 atau saat masih menjabat sebagai presiden, sebelum digantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

"Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana," tulis pasal 1 Perpres tersebut, dikutip Rabu (23/10).

Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa penghimpunan dana ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

Mantan Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024, yang mengarahkan percepatan uji coba trem otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Instruksi itu dikeluarkan Jokowi pada 18 Oktober 2024 atau saat masih menjabat sebagai presiden.

Jokowi menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mendukung percepatan uji coba trem otonom atau kereta tanpa rel sebagai bagian dari pengembangan transportasi perkeretaapian di IKN. Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Keuangan termasuk di antara institusi yang diberikan tanggung jawab spesifik untuk memastikan kesuksesan proyek ini.

“Dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan uji coba dan unjuk kerja (proof of concept) Trem Otonom untuk mendukung pengembangan transportasi perkeretaapian di Ibu Kota Nusantara dengan ini menginstruksikan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing,” tulis Inpres itu, dikutip Rabu (23/10).