Jumlah Kementerian Bertambah, Sri Mulyani Rombak Anggaran
Dengan bertambahnya jumlah K/L di kabinet pemerintahan Prabowo, Sri Mulyani mengatakan perlunya penyesuaian DIPA untuk pelaksanaan anggaran. Halaman all
(Kompas.com) 24/10/24 12:06 16924689
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 - 2025, serta penataan Barang Milik Negara (BMN) K/L.
Perombakan itu dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah K/L di Kabinet Merah Putih 2024 - 2029 pemerintahan Prabowo Subianto.
Dengan bertambahnya jumlah K/L di kabinet pemerintahan Prabowo, Sri Mulyani mengatakan perlunya penyesuaian DIPA untuk pelaksanaan anggaran, serta penataan kembali status BMN.
"Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih," kata dia, dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).
"Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan," sambungnya.
Penyesuaian itu dilakukan Sri Mulyani dengan menggelar rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, serta 84 perwakilan K/L.
Bendahara negara juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.
"Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama Pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L," tutur Sri Mulyani.
Adapun terkait pemanfaatan BMN, Sri Mulyani memastikan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.
Ia bilang, jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle.