Rencana 100 Hari Kerja Nusron, Sertifikasi Tanah Ulayat hingga Terbitkan HGU Perusahaan Kelapa Sawit
Salah satu di antara program kerjanya adalah ingin menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat. Halaman all
(Kompas.com) 05/11/24 14:34 17507530
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan membeberkan rencana 100 hari kerja sebagai pimpinan Kementerian ATR/BPN.
Salah satu di antaranya adalah menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat.
Selain itu, keduanya juga akan menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perusahaan kelapa sawit yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
Ada pun daftar program 100 hari kerja Nusron dan Ossy, sebagai berikut:
- Menata ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan HGU yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan keadaan pemerataan, dengan tetap menjaga kesinambungan perekonomian,
- Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai IUP kelapa sawit,
- Menyelesaikan pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian hari,
- Inovasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat,
- Menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024,
- Pemenuhan target 104 Kantor Pertanahan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap pada tahun 2024,
- Koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS),
- Penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, dan
- Pelaksanaan Program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi pertanahan, dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim dengan melibatkan 3 K/L yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Neged dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
#kementerian-atr-bpn #masyarakat-adat #tanah-ulayat #iup #perusahaan-kelapa-sawit