Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat menjadi bahasan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.

Dalam paparannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa,” ujar Maruarar di Menara 1 BTN, Jakarta (8/11/2024) malam

Bahkan, tahun depan, dirinya memastikan banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Oleh karena itu, dirinya meminta para pengembang untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,”

Nanti, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Presiden dan harus dilaksanakan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tutur Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Secara khusus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut

Merespon pernyataan tersebut, Nixon mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki potensi 1,3 juta hektar tanah telantar yang bisa dimanfaatkan untuk program dan proyek strategis pemerintah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, tanah telantar tersebut berasal dari eks-Hak Guna Bangunan (HGB) dan eks-Hak Guna Usaha (HGU).

"Kami punya tanah potensi terlantar selama 5 tahun ke depan ini 1,3 juta hektar," ujar Nusron saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Apakah cocok jika dijadikan perumahan? Selengkapnya baca di sini Ada 1,3 Juta Hektar Tanah Telantar Eks HGU, Bisa buat 3 Juta Rumah

Jalan Tol Betung (Sp Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 4 Tempino-Interchange (IC) Ness mendapatkan protes warga akibat debu yang berasal dari kendaraan proyek tersebut.

Junior Project Director Tol Tempino-IC Ness Ahmadi menjelaskan, keluhan ini berasal dari warga Sungai Duren yang wilayahnya dilalui kendaraan material.

Namun, untuk hal tersebut telah dilakukan koordinasi dengan PT Hutama Karya Infrastruktur atau HKI selaku kontraktor untuk mengakomodasi penyiraman secara berkala.

Selanjutnya baca di sini Pembangunan Tol Betajam Diprotes Warga Sekitar Gara-gara Ini

Deflasi adalah suatu kondisi yang diartikan sebagai kondisi penurunan harga barang dan jasa, yang dipicu penurunan permintaan, ataupun peningkatan pasokan barang dan jasa.

Secara historis, setidaknya deflasi di Indonesia pernah terjadi pada beberapa tahun ke belakang, yaitu pada tahun 1999, 2008, 2020, dan tahun 2024.

Dalam perspektif penawaran, peningkatan pasokan dapat menyebabkan kondisi deflasi, atau yang dikenal dengan istilah kelebihan produksi.

Adapun, kondisi deflasi saat ini terjadi karena sistem pasokan yang sedang diintervensi oleh Pemerintah, sehingga pasokan menjadi berlebih, khususnya pasokan volatile foods. Alhasil, tidak terlalu berdampak terhadap performa sektor properti.

Selanjutnya baca di sini Dinamika Kinerja Properti di Tengah Deflasi

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan kesiapan lahan untuk realisasi program pembangunan tiga juta rumah di perkotaan dan pedesaan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkapkan saat ini ada seluas 157 hektar lahan terlantar yang bisa ditindaklanjuti untuk merealisasikan program Presiden Prabowo Subianto itu. Dari jumlah itu, seluas 1,3 juta hektar bekas tanah Hak Guna Usaha (HGU) akan disiapkan dalam waktu dekat.

"Nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja,” ucap Menteri Nusron dalam keterangan Rabu (6/11).

Nusron juga mengaku akan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menertibkan penataan ruang yang ada di perumahan dan kawasan pemukiman.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap perumahan dan pemukiman harus menyediakan 40% fasilitias umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), seperti masjid, taman bermain, tempat olahraga, dan sebagainya.

“Kami akan mengusulkan dibentuk Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang terutama di kawasan pemukiman dan perumahan," jelasnya.

Walau begitu, pihaknya menegaskan rencana pembentukan satgas tata ruang ini baru sekedar usulan dan akan di laporkan kepada Kepala Negara dalam waktu dekat.

"Bagaimana sistem pola kerjanya, menunggu kami lapor kepada Bapak Presiden," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi melakukan groundbreaking proyek perdana program 3 juta rumah yang digelar di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam laporannya, groundbreaking pembangunan rumah susun gratis yang masuk dalam program 3 juta rumah tersebut tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menggandeng para pelaku usaha swasta yakni Agung Sedayu Group dan PT Bumi Samboro Sukses.

“Jadi tanahnya ini sebagian punya saya, sebagian punya perusahaan. Sebagai menteri harus memberi contoh gotong royong," kata Ara saat melakukan groundbreaking di Tangerang, Jumat (1/11).

Peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dilaksanakan di atas lahan seluas 2,5 ha.

Ara menjelaskan, rumah gratis yang dibangun sebanyak 250 unit dengan tipe 60/36 tersebut akan diperuntukkan untuk MBR yang belum mempunyai rumah dari berbagai kategori seperti untuk guru.

Selain itu, rumah tersebut juga bakal diperuntukkan bagi anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan membeberkan rencana 100 hari kerja sebagai pimpinan Kementerian ATR/BPN.

Salah satu di antaranya adalah menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Selain itu, keduanya juga akan menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perusahaan kelapa sawit yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Ada pun daftar program 100 hari kerja Nusron dan Ossy, sebagai berikut:

1. Menata ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan HGU yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan keadaan pemerataan, dengan tetap menjaga kesinambungan perekonomian,
2. Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai IUP kelapa sawit,
3. Menyelesaikan pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian hari,
4. Inovasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat,
5. Menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024,
6. Pemenuhan target 104 Kantor Pertanahan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap pada tahun 2024,
7. Koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS),
8. Penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, dan
9. Pelaksanaan Program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi pertanahan, dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim dengan melibatkan 3 K/L yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Neged dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut mitigasi dan penataan sistem menjadi yang utama dalam pemberantasan mafia tanah. Namun, dia menyebut praktik mafia tanah akan selalu ada.

Hal itu disampaikan oleh Nusron ketika dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Kendati sudah ada satgas khusus dari pemerintah untuk menangani mafia tanah, lanjutnya, tindak kejahatan itu akan selalu ada. Begitu pula, lanjutnya, seperti praktik korupsi. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan mafia tanah maupun korupsi akan terus ada.

"Selama kamu masih bisa menghirup udara itu selama itu pula masih ada mafia tanah, masih ada. Tinggal bagaimana kita mitigasi dan penataan sistem. Kayak tindak pidana korupsi ya kan selama masih ada matahari bersinar kemudian kamu menghirup udara pasti ada tindak pidana korupsi, tinggal bagaimana level korupsinya, kronis gitu kan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Meski kejahatan mafia tanah selalu ada, Nusron menyebut kementeriannya bakal fokus membangun sistem yang lebih bagus untuk mengurangi praktik tersebut secara signifikan.

Pada kesempatan terpisah, politikus Partai Golkar itu bahkan menyinggung upaya untuk memiskinkan mafia tanah. Nusron menyebut pihaknya akan melaksanakan rakor khusus dengan Kejaksaan Agung, Kapolri, dan PPATK.

“Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tindak pidana korupsi,” ujarnya dalam raker dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan siap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai mobil dinas.

Nusron mengaku akan memesan 11 mobil dinas jenis Maung untuk dirinya, wakilnya, serta jajaran Kementerian ATR/BPN.

"Ya kementerian ATR ya nanti mungkin sampai level eselon 1. Eselon 1 kita itu ada sembilan, tambah menteri sama wamen mungkin 11," kata Nusron di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menurut dia, mobil Maung untuk pembantu Prabowo yang akan dipesan tidak menggunakan antipeluru seperti milik presiden.

"Tinggal nanti, kan nanti kan gak mungkin kita beli yang antipeluru seperti yang dipakai presiden kan," ucapnya.

Nusron mengaku sangat senang jika memang para menteri, wakil menteri, dan pejabat pembantu presiden harus memakai mobil Maung karena produk buatan dalam negeri.

"Sepanjang itu produksi dalam negeri dan membawa nilai tambah dalam negeri, kita pasti senang. Ya kan? Dan saya sudah komunikasi dengan Dirut Pindad, memang kita akan pesan juga," ujar dia.

Akan tetapi, politikus Partai Golkar ini mengaku belum tahu kapan mobil Maung itu akan mulai digunakan sebagai mobil dinas.

Seperti diketahui, para anggota Kabinet Merah Putih bakal mendapatkan mobil dinas baru, yakni Maung buatan PT Pindad.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, mobil Maung dipilih sebagai mobil dinas para menteri sebagai bentuk kebanggaan terhadap produk dalam negeri.

"(Alasannya) Pak Prabowo kan menggunakan itu sebagai mobil kepresidenan. Dan beliau bangga dengan produksi Pindad," kata Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu.

Sebelumnya, para menteri memakai mobil dinas bermacam-macam, salah satunya mobil produksi Jepang, Toyota Crown 2.5 HV G-Executive.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Siap Pakai Maung, Nusron Akan Pesan 11 Unit untuk Kementerian ATR/BPN", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/15573911/siap-pakai-maung-nusron-akan-pesan-11-unit-untuk-kementerian-atr-bpn.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan akan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidak terpakai untuk menyediakan lahan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku sudah melakukan inventarisasi tata ruang untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang potensial untuk pembangunan perumahan.

"Semua aset-aset pemerintah yang idle, yang belum dimanfaatkan mungkin nanti kita manfaatkan untuk pembangunan rumah, tapi kalau di perkotaan lebih cenderung untuk high-rise building, apartemen," ujarnya saat ditemui dalam acara Focus Group Discussion Pengembangan Reforma Agraria Badan Bank Tanah di Ballroom Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis 24 Oktober 2024.

Untuk rencana pembangunan hunian di perkotaan, Suyus mengatakan akan mulai untuk wilayah Jakarta terlebih dahulu. Saat ini, Suyus berujar telah berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk mendata wilayah-wilayah yang dapat membangun perumahan.

"Kami sedang melakukan evaluasi terhadap semua, sudah koordinasi awal dengan Satgas Perumahan terkait 1 juta rumah yang ada di perkotaan. Kami sedang inventarisasi semua tata ruang," imbuhnya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga berpesan kepada Bank Tanah agar proaktif dalam memperoleh lahan, tidak hanya mengandalkan pelepasan atau lahan yang tidak digunakan, tetapi juga dapat memanfaatkan tanah dari sektor kehutanan dan transmigrasi.

"Dari Satgas Perumahan udah nagih-nagih karena mereka berpikir tanahnya masih banyak sekali. Padahal tanah kami masih cukup minim untuk kelas pembangunan," ujarnya.

Suyus membeberkan bahwa banyak tanah dari transmigrasi yang hak pengelolaannya (HPL) tidak diberikan kepada masyarakat, tetapi dikerjakan oleh pihak ketiga. Karena itu, Kementerian ATR/BPN berencana untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Bank Tanah.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan merealisasikan program 3 juta rumah yang dijanjikan saat kampanye. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah akan membangun 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

Program tersebut bertujuan menjamin pembangunan hunian dan rumah murah terjangkau berkualitas dengan sanitasi yang baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Terutama bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini diharapkan mampu mengurangi angka backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan pada 2010 tercatat 13,5 juta unit. Sedangkan 13 tahun kemudian, atau pada 2023, angkanya hanya turun tipis di level 12,7 juta unit alias hanya susut 6 persen atau sekitar 800 ribu unit.

Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam tulisan ini

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) periode 2024-2029, Nusron Wahid berkomitmen untuk memberantas mafia tanah hingga praktik monopoli yang kerap dilakukan oleh pengusaha.

Menurut Nusron, praktik mafia tanah melibatkan berbagai sektor baik yang bersumber dari dalam atau internal pemerintah, pihak eksternal seperti pemborong tanah, hingga pihak tengah seperti oknum kepala desa, oknum notaris, oknum pengacara, dan oknum makelar tanah.

"Dari ketiga itu, nanti kita capture mana yang bobotnya paling besar. Tetapi menurut hemat saya, pemberantasan mafia tanah itu, selain dari luar, kata kunci paling utamanya ada dari dalam. Mau mafia banyaknya kayak apa, kalau di dalam tidak melayani, tidak akan terjadi itu," jelas Nusron pada Senin (21/10/2024).

Tak hanya itu, dia juga berkomitmen akan melanjutkan program 120 juta bidang tanah bersertifikat dengan target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sampai akhir 2024.

Adapun, Nusron memiliki tiga program strategis usai resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Menurutnya, hal itu sesuai dengan amanat dari Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

Program strategis pertama yakni penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk hak guna usaha (HGU), dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.

"Jadi pada satu sisi harus adil. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah. Ada satu pengusaha atau grup swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektare, dan itu tanah negara. Tapi pada sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah. Sehingga pasti ada unsur pemerataan di situ," jelasnya.

Kendati demikian, lanjutnya, dalam rangka penataan ulang itu tidak boleh mengganggu iklim investasi ataupun mengganggu keberlanjutan ekonomi dan pembangunan.

"Program nomor dua yang harus kami lakukan adalah pemanfaatan lahan-lahan pemerintah atau punya negara yang liar supaya lebih brrmanfaat, lebih produktif. Apakah itu segera digunakan untuk pembangunan perumahan, pembangunan kawasan wilayah, pertanian dan sebagainya. Kalau tidak produktif nanti mubazir," kata Nusron.

Terakhir, program strategis ketiga yaitu penyelesaian sengketa-sengketa tanah menurutnya harus segera dilakukan, dengan mengedepan prinsip keadilan, termasuk memberantas mafia tanah.

"Penyelesaian sengketa-sengketa tanah harus segera dilakukan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, supaya ada kepastian hukum. Jadi, kangan sampai tidak ada kepastian hukum dan berlarut-larut," pungkas Nusron.

Pemberantasan Mafia Tanah Era AHY

Berdasarkan catatan Bisnis, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN mengklaim pihaknya telah menyelamatkan potensi kerugian negara dari mafia tanah Rp5,7 triliun hingga Juli 2024.

AHY menegaskan, potensi kerugian yang berhasil diselamatkan itu dilakukan melalui sekitar 80 target operasi (TO) yang telah dilakukan sejak awal tahun.

“Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp5,7 triliun,” kata AHY dalam agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Pada kesempatan itu, AHY menegaskan bahwa penyelesaian kasus-kasus mafia tanah itu sangatlah rumit. Pasalnya, modus-modus yang digunakan oleh para mafia tanah kian bervariasi.

Sejak dilantik pada Februari 2024, AHY mengaku dirinya telah terjun langsung melakukan ekspos pengungkapan tindak pidana pertanahan di 4 Provinsi. Pertama di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi dan juga Jawa Tengah.

Sementara itu, pada 2023, Kementerian ATR/BPN telah melakukan 62 dari 86 target operasi. Hasilnya, pemerintah berhasil menetapkan 169 tersangka, serta menyelamatkan potensi kerugian Rp13 triliun dan lebih dari 8.000 hektare tanah.

Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Golkar, Nusron Wahid mengungkapkan tiga pesan dari Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya, bahkan sebelum resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.

"Ini pesannya Pak Presiden kepada kami sebelum diangkat jadi Menteri. Ada tiga [program] yang harus kami laksanakan dalam rangka mengamankan tanah ini," ujar Nusron usai sertijab di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024).

Nusron mengatakan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memberantas mafia tanah hingga praktik monopoli tanah yang kerap dilakukan oleh pengusaha.

Program strategis pertama yaitu penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk hak guna usaha (HGU), dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.

"Jadi pada satu sisi harus adil. Jangan sampai kayak yang sudah-sudah. Ada satu pengusaha atau grup swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektare, dan itu tanah negara. Tetapi pada sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah. Sehingga pasti kami lakukan unsur pemerataan di situ," jelasnya.

Kendati demikian, lanjutnya, dalam rangka penataan ulang itu tidak boleh mengganggu iklim investasi ataupun mengganggu keberlanjutan ekonomi dan pembangunan.

"Program nomor dua yang harus kami lakukan adalah pemanfaatan lahan-lahan pemerintah atau punya negara yang liar supaya lebih bermanfaat, lebih produktif. Apakah itu segera digunakan untuk pembangunan perumahan, pembangunan kawasan wilayah, pertanian dan sebagainya. Kalau tidak produktif nanti mubazir," kata Nusron.

Terakhir, program strategis ketiga yaitu penyelesaian sengketa-sengketa tanah menurutnya harus segera dilakukan, dengan mengedepan prinsip keadilan, termasuk memberantas mafia tanah.

"Penyelesaian sengketa-sengketa tanah harus segera dilakukan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, supaya ada kepastian hukum. Jadi, jangan sampai tidak ada kepastian hukum dan berlarut-larut," pungkas Nusron.

Adapun, acara serah terima jabatan (sertijab) antara Nusron dan AHY dilakukan di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024) malam.

Perlu diketahui, AHY kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan. Nantinya, AHY bakal mengkoordinir lima Kementerian teknis. Di antaranya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kemudian, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga masuk di bawah kendali AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Nusron Wahid resmi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) periode 2024-2029, usai melakukan serah terima jabatan (sertijab) dengan Menteri ATR/BPN periode sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Acara serah terima jabatan itu dilakukan di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024) malam.

Pada acara tersebut, Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN yang sebelumnya dijabat oleh Raja Juli Antoni juga melakukan sertijab dengan Ossy Dermawan yang kini menjadi Wamen ATR/BPN baru.

Usai sertijab, Nusron berkomitmen untuk melanjutkan program-program AHY sebelumnya, termasuk memberantas mafia tanah, hingga program 120 juta bidang tanah bersertifikat dengan target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Saya diberikan amanah untuk mengurus tanah. Pak AHY, jangan khawatir, semua titipannya akan kami lanjutkan," ujar Nusron saat Seremoni Sertijab di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, AHY menyebutkan bahwa realisasi program PTSL sudah hampir memenuhi target, sehingga dia optimistis target PTSL 120 juta bidang tanah itu tercapai pada akhir 2024.

"Target kami mengejar 120 juta PTSL, per hari ini sudah 118 juta bidang tanah. Insya Allah akhir tahun ini sudah tercapai 120 juta bidang tanah," jelas AHY.

Perlu diketahui, AHY kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan. Nantinya, AHY bakal mengkoordinir lima Kementerian teknis. Di antaranya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kemudian, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga masuk di bawah kendali AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Kewilayahan.

Profil Nusron Wahid

Nusron Wahid merupakan politisi Partai Golkar yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri ATR/BPN periode 2024-2029.

Pria kelahiran 12 Oktober 1973 itu mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Thalibin, Kudus; MTs dan MA Qudsiyya, Kudus; SMA NU Al-Ma'ruf; S1 Ilmu Budaya UI dan S2 Ekonomi Institut Pertanian Bogor.

Pada tahun 1990-an, Nusron memulai kariernya sebagai peneliti, pengajar hingga wartawan Bisnis Indonesia. Pada awal 2000-an, dia pernah bekerja sebagai Staf Ahli baik di Kementerian BUMN hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Karier politiknya di parlemen dimulai pada periode 2004–2009. Kemudian, dia lanjut memenangkan kursi di Senayan pada 2009–2014 serta 2019–2024.

Pada 2014, dia diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI. Jabatan itu dipegangnya selama 2014–2019.

Adapun, riwayat keorganisasiannya tidak hanya di Golkar. Sebagai kader NU, dia pernah menjabat Ketua Umum GP Ansor pada 2011–2016.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali mengungkap kasus tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Mapolda Jawa Barat, Jumat (18/10/2024), AHY membeberkan kasus ini yang telah mengakibatkan kerugian, baik bagi masyarakat maupun bagi negara dengan total senilai Rp 3,65 triliun.

Menurutnya, ketika kasus terungkap, masyarakat berhasil diselamatkan dari ketidakadilan dan mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menentu.

“Kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat yang jumlahnya lebih dari Rp 3,6 triliun karena ini lokasi (tanah) sangat strategis yang kalau dikembangkan punya nilai yang tinggi,” ujar Menteri AHY.

Ia memaparkan, kasus di Dago Elos, Kota Bandung, dilakukan dengan modus operandi pemalsuan surat dan/atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik.

Lokasi objek bidang tanah yang menjadi persoalan ini merupakan bagian wilayah metropolitan dan salah satu wilayah strategis, sehingga total kerugian yang berhasil diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp 3.603.335.000.000.

Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan.

Lokasi objek bidang tanah akan dibangun sejumlah 264 unit rumah, maka total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp 51.391.343.500.

Pemberantasan mafia tanah terus dilaksanakan di berbagai daerah oleh Kementerian ATR/BPN melalui Satgas Anti-Mafia Tanah yang berkolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda), serta peran aktif masyarakat.

“Bagi kami, satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan, satu rupiah pun harus dicegah dari perbuatan kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara, jadi ini juga menjadi concern kami,” tegas politis partai Demokrat tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Barat, Akhmad Wiyagus menuturkan komitmen Polda Jawa Barat untuk menindak dengan tegas setiap pelanggaran hukum di bidang pertanahan tanpa pandang bulu.

“Demi menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, kami butuh dukungan dari semua pihak agar penanganan kasus-kasus ini berjalan lancar. Saya juga ingin mengajak segenap masyarakat mendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membongkar tindak pidana pertanahan di Kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan kasus ini telah mengakibatkan kerugian masyarakat dan negara senilai Rp 3,65 triliun.

“Yang pertama, kita menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan. Yang kedua, mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menentu. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial,” kata AHY dalam konferensi pers yang berlangsung di Mapolda Jawa Barat, pada Jumat, 18 Oktober 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

AHY mengatakan lokasi tanah yang menjadi target mafia ini sangat strategis. Dia mengatakan tanah ini bisa bernilai tinggi kalau dikembangkan.

Tak hanya itu, AHY menyebut kasus di Dago Elos, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan modus operandi pemalsuan surat dan/atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik. Lokasi objek bidang tanah yang menjadi persoalan ini merupakan bagian wilayah metropolitan dan salah satu wilayah strategis, sehingga total kerugian yang diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp 3,6 triliun.

Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan. Lokasi objek bidang tanah akan dibangun sejumlah 264 unit rumah, sehingga total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp 51,3 miliar

Pemberantasan mafia tanah telah dilaksanakan di berbagai daerah oleh Kementerian ATR/BPN melalui Satgas Anti-Mafia Tanah yang berkolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda), serta peran aktif masyarakat.

Selanjutnya: “Bagi kami, satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan...."

• 1
• 2
• Selanjutnya