Mendagri Bakal Hapus Retribusi PBG Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Mendagri berencana hapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu dekat. Halaman all
(Kompas.com) 10/11/24 12:30 17973888
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu dekat.
“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,” jelasnya dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).
Selain itu, dikatakan saat ini Kemendagri sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.
Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan para pengembang di daerah.
Dikatakan, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Kementerian PKP.
“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tukas Menteri Tito.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyambut baik rencana pemerintah untuk memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan dengan menerapkan bebas pajak pertambahan nilai (PPN).
Selain itu, rencana pemerintah membebaskan BPHTB dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah juga didukung.
”Pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan memicu permintaan rumah karena harga jual rumah menjadi lebih murah,” tegas Nixon.