JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu dekat.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,” jelasnya dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Selain itu, dikatakan saat ini Kemendagri sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan para pengembang di daerah.

Dikatakan, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Kementerian PKP.

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tukas Menteri Tito.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyambut baik rencana pemerintah untuk memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan dengan menerapkan bebas pajak pertambahan nilai (PPN).

Selain itu, rencana pemerintah membebaskan BPHTB dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah juga didukung.

”Pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan memicu permintaan rumah karena harga jual rumah menjadi lebih murah,” tegas Nixon.

Pemerintah berencana untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu dekat ini. Tak hanya itu, nantinya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga akan dibebaskan untuk mengurangi harga jual rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruara Sirait menuturkan pihaknya sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan. Selain itu, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh pemerintah daerah dan para pengembang di daerah.

Penghapusan retribusi PBG dan juga pembebasan BPHTB untuk MBR, kata Tito, merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program perumahan khusus MBR.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Menara 1 BTN, Jakarta, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Di sisi lain, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Nixon mengatakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

"Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni," papar Nixon.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem 'by name, by address', serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Video Mendagri Tito Kena Siram di Hari Ulang Tahun

Video Mendagri Tito Kena Siram di Hari Ulang Tahun

Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung (terkait SE tersebut kepada pemda).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa program tiga rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto harus dikerjakan juga oleh pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota.

“Sekarang ini momentumnya agak bagus, kenapa? Karena, dari 500-an lebih kepala daerah, lebih dari separuh itu adalah penjabat kepala daerah sampai dengan nanti pilkada (pemilihan kepala daerah) pelantikan Februari tahun depan (kalau tidak ada sengketa pemilihan umum). Nah, penjabat ini kan penugasan, ini lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi sama mereka,” ujarnya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11).

Pertama, dia meminta pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk mengidentifikasi tanah atau aset idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tak terlalu jauh dari perkotaan atau pusat pedesaan untuk diberikan dan disumbangkan untuk mendukung program tiga juta rumah.

Kedua, pemda diminta untuk membangun gerakan kesetiakawanan sosial atau gotong royong, khususnya bagi mereka yang mampu dapat membantu kelompok yang membutuhkan. Misalnya ialah menyumbangkan tanah sebagaimana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memberikan lahan seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, bagi masyarakat kecil secara gratis.

“Dengan konsep kegotongroyongan, kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara ini memberikan snowballeffect (efek bola salju) yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain,” ujar dia.

Selanjutnya ialah memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari pemda. Mulai dari penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemda kabupaten/kota, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari, Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), penyederhanaan persyaratan, hingga kepastian waktu penerbitan izin.

“Pasal 44 Ayat 6 Huruf A dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 membolehkan atau menghapuskan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini tugas saya yang akan menegaskan kepada seluruh daerah. Oleh karena itulah, mungkin kita lakukan zoommeeting, kita undang seluruh kepala daerah, kemudian juga Kementerian ATR-BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), dan kemudian Dinas Pemda, daerah-daerah, provinsi, kabupaten/ota, Dinas Pendapatan (karena menyangkut retribusi itu urusannya Dinas Pendapatan), bersama dengan rekan-rekan dari Bank Tabungan Negara (BTN), dan juga realestate untuk meyakinkan (pemda),” ujar Tito.

Begitu pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menyebutkan izin persetujuan PBG dapat diberikan keringanan atau penghapusan retribusi PBG dengan memperhatikan kondisi fiskal pemda yang bersangkutan.

Dirinya disebut akan mengeluarkan surat edaran mengenai penghapusan BPHTB untuk program perumahan MBR dan penghapusan retribusi PBG kepada MBR dalam waktu dekat.

“Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung (terkait SE tersebut kepada pemda),” kata Mendagri.

​​​​​Selain pemda, program tiga juta rumah per tahun juga akan disokong dari berbagai cara. Dua di antaranya yaitu pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan untuk perumahan rakyat dan lainnya, serta lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa data kondisi ekonomi masyarakat menjadi masalah besar dalam penyaluran bantuan perumahan.

Hal ini disampaikannya saat ditemui usai rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Sekarang data itu kalau semua kementerian bikin data sendiri, sosial, pendidikan, kan susah karena tidak efisien," ujarnya.

Sementara saat ini, data terbaru terkait kondisi masyarakat Indonesia tengah diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita doakan data itu bisa segera jadi, sehingga semua kementerian dan lembaga bisa pakai data itu, sehingga ada satu data yang dipakai termasuk oleh swasta," lanjutnya.

Data ini dibutuhkan agar penyaluran bantuan oleh pemerintah, baik subsidi pembiayaan rumah hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM) bisa tepat sasaran.

Sebelumnya, muncul wacana pengalihan subsidi energi berupa BBM dan LPG yang tidak tepat sasaran untuk program 3 juta rumah.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto yang juga merupakan anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (28/10/2024).

"Kalau enggak salah nanti akan ada perubahan alokasi subsidi dari subsidi bahan bakar, subsidi LPG, subsidi bensin, subsidi gas, saat ini kan dihitung kurang tepat sasaran, ini mau ditransformasikan kepada rakyat langsung untuk membayar angsuran pada saatnya," kata Joko.

Subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk sektor energi mencapai sekitar Rp 256 triliun per tahun.

Sementara, masyarakat yang menerima subsidi tersebut tidak sedikit yang memiliki mobil, sehingga bisa dikatakan kurang tepat sasaran.

"Kalau satu mobil mencapai Rp 600.000-Rp 800.000, tapi itu yang mendapatkan orang mampu karena memiliki mobil. Itu yang akan ditransformasikan," tegas Joko.

IDXChannel- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat kurang mampu bisa diturunkan.

"Saya targetkan rumah untuk rakyat bisa diturunkan. Saya siap mendengar masukan dari mitra perumahan, ayo gotong royong bangun rumah rakyat " ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Diskusi Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Ara mengatakan pihaknya bakal melakukan negosiasi potongan harga untuk belanja material konstruksi. Hal ini menurutnya bisa dilakukan apabila pengadaan konstruksi yang dilakukan pemerintah dalam skala besar.

"Mana pabrik semen disini? kalau kita beli semen, biayanya Rp3 triliun sama Rp10 triliun, diskonnya beda tidak? kalau diskon besar, harga rumah bisa turun tidak?" kata Ara.

"Setuju tidak kalau saya deal langsung dengan pabrik, agar harga turun, agar kita bisa efisien, supaya harga buat rakyat turun. Apa pernah sebelumnya dilakukan begitu?," katanya.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar juga mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam program perumahan. Misalnya dari pengusaha, pengembang, perbankan, serta pihak swasta bisa membangun rumah lewat dana CSR nya sehingga efisiensi APBN bisa dilaksanakan dengan baik.

"Tolong bantu kami ajak khususnya semua mitra kerja untuk bergotong royong membangun rumah untuk rakyat. Sesuai dengan bidangnya masing-masing dan saya juga berharap dunia usaha sektor properti bisa terus berkembang. Kalau harga rumah turun kan rakyat juga senang dan Indonesia lebih sejahtera," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, investor.id – Tiga perusahaan BUMN besar meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk meningkatkan kapasitas bongkar batu bara area Kertapati, Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel). 

Ketiga BUMN itu adalah PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, dan PT Semen Baturaja Tbk (SMBR). MoU ditandatangani oleh Direktur Pengembangan Usaha PTBA Rafli Yandra, Direktur Pengembangan Usaha & Kelembagaan PTA Rudi As Aturridha, dan Direktur Operasi SMBR Muhammad Syafitri di Signature Lounge SIG, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bongkar batu bara di area Kertapati, Palembang, Sumsel. Selain itu, kerja sama ini juga untuk memaksimalkan potensi masing-masing perusahaan, dengan prinsip saling menguntungkan dan sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Direktur Pengembangan Usaha PTBA Rafli Yandra menyampaikan, sinergi ini merupakan bagian dari upaya PTBA dalam meningkatkan kapasitas angkutan batu bara.

"Kerja sama ini adalah langkah strategis bagi kami untuk memperkuat pilar logistik dan infrastruktur. Melalui peningkatan kapasitas logistik, kami dapat berkontribusi lebih besar dalam menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri," kata Rafli dalam keterangan resminya, Rabu (23/10/2024).

Dengan cadangan batu bara sebesar 2,98 miliar ton dan sumber daya 5,81 miliar ton, PTBA merupakan salah satu pengelola kekayaan batu bara terbesar di Indonesia. Dengan demikian, peningkatan kapasitas logistik merupakan langkah penting untuk mempercepat monetisasi cadangan batu bara dan menjaga ketahanan energi nasional.

Direktur Utama SMBR Suherman Yahya menambahkan, kerja sama ini merupakan langkah strategis sinergi antar BUMN. "Semen Baturaja mendukung kolaborasi ini untuk memperkuat keberlanjutan pasokan bahan baku energi. Sinergi ini juga berkontribusi pada efisiensi operasional dan berdampak positif bagi perekonomian daerah serta pembangunan infrastruktur nasional," ujarnya.

Tuntas 2027

Sementara, KAI berkolaborasi dengan PTBA dan SMBR untuk meningkatkan kapasitas angkut batu bara di Kertapati yang ditargetkan tuntas pada 2027. Ini dilakukan, mengingat pentingnya pengembangan area bongkar muat batu bara dan semen di wilayah Divre III Palembang untuk mendukung kebutuhan energi dan infrastruktur nasional.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, KAI mencatat kinerja positif pada angkutan barang selama periode Januari hingga September 2024, di mana KAI mengangkut 50.987.328 ton barang atau meningkat 8% dibanding periode yang sama Januari hingga September 2023 sebanyak 47.174.683 ton barang.

Angkutan batu bara mendominasi dengan total 40.828.696 ton atau 80% dari keseluruhan angkutan barang KAI. Angkutan barang dengan kereta api memiliki berbagai keunggulan seperti ketepatan waktu, keamanan, kapasitas besar, bebas pungutan liar, dan dikelola oleh SDM yang profesional.

Kelebihan lainnya adalah angkutan barang dengan kereta api mampu mengangkut dengan kapasitas yang sangat besar. Satu gerbong bisa mengangkut 50 ton atau seukuran 2 truk kontainer. Bahkan, satu rangkaian KA angkutan batu bara di Sumatra Selatan dapat menarik 61 gerbong atau 3.000 ton sekaligus. Jika diangkut truk butuh kurang lebih 120 truk.

"Angkutan barang dengan kereta api tentunya lebih mendukung efisiensi biaya logistik, mengurangi kemacetan dan polusi yang mendukung keberlanjutan lingkungan," tutup Didiek.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menandatangani perjanjian kerja sama (memorandum of understanding/MoU) bersama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR) terkait rencana peningkatan kapasitas bongkar batu bara di area Kertapati.

KAI berkolaborasi dengan PTBA dan SMBR untuk meningkatkan kapasitas angkut batu bara di Kertapati dengan target penyelesaian pada tahun 2027. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya pengembangan area bongkar muat batu bara dan semen di wilayah Divre III Palembang untuk mendukung kebutuhan energi dan infrastruktur nasional.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bongkar batu bara di area Kertapati, Palembang. Selain itu, kerja sama ini juga untuk memaksimalkan potensi masing-masing perusahaan, dengan prinsip saling menguntungkan dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Direktur Pengembangan Usaha Bukit Asam, Rafli Yandra, mengatakan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari upaya PTBA dalam meningkatkan kapasitas angkutan batu bara.

"Kerja sama ini adalah langkah strategis bagi kami untuk memperkuat pilar logistik dan infrastruktur. Melalui peningkatan kapasitas logistik, kami dapat berkontribusi lebih besar dalam menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri," kata Rafli Yandra dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (23/10/2024).

Rafli mengklaim dengan cadangan batu bara sebesar 2,98 miliar ton dan sumber daya 5,81 miliar ton, PTBA merupakan salah satu pengelola kekayaan batu bara terbesar di Indonesia. Peningkatan kapasitas logistik merupakan langkah penting dalam rangka mempercepat monetisasi cadangan batu bara dan menjaga ketahanan energi nasional.

Senada, Direktur Utama SMBR, Suherman Yahya, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis sinergi antar BUMN. Semen Baturaja sangat mendukung kolaborasi ini guna memperkuat keberlanjutan pasokan bahan baku energi.

“Sinergi ini juga berkontribusi pada efisiensi operasional dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah serta pembangunan infrastruktur nasional," kata Suherman.

Adapun Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, mengatakan bahwa KAI mencatat kinerja positif pada angkutan barang selama periode Januari hingga September 2024, di mana KAI mengangkut 50.987.328 ton barang atau meningkat 8% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 47.174.683 ton barang. Angkutan batu bara mendominasi dengan total 40.828.696 ton atau 80% dari keseluruhan angkutan barang KAI.

Didiek juga mengklaim angkutan barang dengan kereta api memiliki berbagai keunggulan seperti ketepatan waktu, keamanan, kapasitas besar, bebas pungutan liar, dan dikelola oleh SDM yang profesional. Kelebihan lainnya yaitu angkutan barang dengan kereta api mampu mengangkut dengan kapasitas yang sangat besar.

Satu gerbong dapat mengangkut 50 ton atau seukuran 2 truk kontainer. Bahkan, satu rangkaian KA angkutan batu bara di Sumatera bagian selatan dapat menarik 61 gerbong atau 3.000 ton sekaligus. Jika diangkut truk, butuh kurang lebih 120 truk.

“Angkutan barang dengan kereta api tentunya lebih mendukung efisiensi biaya logistik, mengurangi kemacetan dan polusi yang mendukung keberlanjutan lingkungan,” imbuh Didiek.

JAKARTA, KOMPAS.com -Maruarar Sirait resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Pria yang akrab disapa Ara ini bukan wajah baru di kancah politik Indonesia. Ia pernah berlayar dengan perahu PDI-P dan membawanya menjadi Anggota DPR RI selama tiga periode, yakni pada 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Namun pada Januari tahun 2024, ia hengkang dari PDI-P dan a memutuskan untuk bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Kini ia adalah kader dari Partai Gerindra besutan Prabowo.

Meskipun punya karier cemerlang di bidang politik, namun belakangnya sebagai sosok yang bukan profesional di bidang perumahan dinilai cukup mengkhawatirkan.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai penunjukan Ara sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, belum diketahui apa yang menjadi landasannya.

“Kalau saya lihat penunjukan kabinet yang baru ini, kita tidak pernah tahu sponsornya siapa. Termasuk dengan penunjukan Menteri Perumahan ini, kita tidak tahu dasarnya apa sampai ia ditunjuk oleh Presiden,” ungkap Agus kepada Kompas.com, Selasa (22/10/2024).

Terlebih lagi, Ara diketahui memiliki hubungan dekat dengan para konglomerat dan naga papan atas di Indonesia.

“Ketika sudah dekat dengan para developer besar itu, kemungkinan besar ada interest yang menguntungkan mereka juga, termasuk proyek-proyek perumahan besar nantinya,” jelas Agus.

Padahal menurut Agus, Kementerian Perumahan dan Penataan Kawasan hadir untuk menjawab kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia yang masih jauh dari ideal.

“Jangan sampai nanti kepentingan masyarakat yang dikorbankan karena ada kedekatan dengan developer besar,” tambahnya.

Sebelum ini, Ara beberapa tertangkap kamera sedang bersama dengan para konglomerat kelas yang bergerak di bidang properti Tanah Air.

Momen-momen itu ada kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Misalnya pada 11 Agustus 2023, Ara tampak mendampingi konsorsium investor dalam negeri yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group (ASG).

Kala itu, Aguan mengunjungi IKN bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat itu masih dijabat Bahlil Lahadalia.

Selanjutnya pada 21 September 2023, ia turut menghadiri proses peletakan baru pertama (groundbreaking) pembangunan Hotel Nusantara di IKN yang dilakukan oleh Jokowi.

Hotel Nusantara merupakan proyek properti besutan investor yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Konsorsium ini terdiri dari ASG, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alfa Group (Alfamart), Barito Pacific, dan Adaro Group.

Lalu, pada 6 Desember 2023, Ara juga mengunggah foto di akun Instagram nya sedang makan malam bersama dengan Aguan, Prajogo Pangestu (pemilik Barito Pacific), Franky Wijaya (pemilik Sinarmas Group), dan Boy Thohir (pemilik Adaro Group).

Di dalam unggahannya Ara menyebut sedang makan malam dan berdiskusi tentang IKN dengan para pengusaha senior itu.

Yang terbaru, ia juga tampak mengikuti prosesi Upacara 17 Agustus 2024 di Istana Negara, IKN, bersama Franky Widjaja, Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, hingga Theodore Permadi Rachmat.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bakal membangun 30 juta unit rumah murah apabila kembali terpilih sebagai orang nomor satu di Indonesia pada periode kedua tahun 2029 – 2034.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menyebut, bila sang kakak kembali terpilih maka program 3 juta rumah bakal dilanjutkan.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah,” kata Hashim dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (14/10/2024).

Secara lebih rinci, Hashim menyebut target tersebut bakal diwujudkan lewat implementasi program 3 juta rumah yang akan dibangun per tahunnya. Dengan demikian, pada 5 tahun pemerintahan Prabowo setidaknya akan terdapat 15 juta unit rumah di seluruh Indonesia.

Nantinya, program 3 juta rumah itu terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Hashim menuturkan, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

Sementara 1 juta unit apartemen di perkotaan terbuka untuk swasta termasuk pengembang anggota REI di seluruh daerah.

“Pengembang swasta anggota REI silahkan masuk, ini terbuka. Nantinya bisa diberdayakan aset-aset milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dibangun apartemen, seperti lahan di pasar-pasar milik PD Pasar Jaya di DKI Jakarta,” jelasnya.

Fokus pemerintahan Prabowo pada sektor properti itu dilakukan bukan tanpa alasan. Salah satunya dilakukan dalam rangka menggenjot laju pertumbuhan ekonomi dapat tembus 8%.

Pasalnya, sektor properti dan perumahan memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain, sehingga dapat mengangkat dunia usaha dan perekonomian nasional.

“Hal itu luar biasa, sehingga dapat membantu target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun,” pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Bank Tanah dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) meneken nota kesepahaman (MoU) dalam mengatasi persoalan ketersediaan rumah (backlog) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lewat MoU ini Badan Bank Tanah bakal menyediakan lahan dengan harga yang kompetitif. Sementara PT SMF akan menyediakan pendanaan untuk pembangunan rumah dan bisa menyalurkan dana CSR-nya untuk subjek-subjek reforma agraria di hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengatakan, MoU ini diharapkan dapat mengatasi backlog perumahan serta menciptakan multiplier effect yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“MoU ini sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, salah satunya untuk kepentingan umum,” ujarnya melalui keterangan resmi Sabtu, (12/10).

Parman mengungkapkan, pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk pembangunan perumahan MBR akan terus diperluas di seluruh Indonesia sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF, Helianto menuturkan, kerja sama ini demi menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan di Tanah Air.

“Penandatanganan ini buat kami sangat penting. Karena saat ini backlog perumahan untuk kepemilikkan kurang lebih 10 juta rumah dan backlog kelayakan itu kurang lebih 26 juta,” kata Helianto.

Dia bilang, dukungan Badan Bank Tanah merupakan peluang dalam mengakselerasi penyediaan rumah MBR. Selain itu, dengan kolaborasi ini, pihaknya bisa menyediakan rumah MBR dengan spesifikasi yang lebih bagus dan layak.

“Kita bisa buat dengan harga yang sama seperti FLPP, itu rumahnya lebih bagus dan lebih layak. Kita akan buat hal yang sama di seluruh Indonesia terkait pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk MBR,” tuturnya.

Untuk diketahui, HPL Badan Bank Tanah untuk pembangunan rumah bagi MBR mencapai 4,3 hektare yang berada di Kabupaten Kendal dan Brebes, Jawa Tengah. Ini telah dimanfaatkan lewat kolaborasi dengan Kementerian PUPR, Perumnas, Bank BTN, dan PT SMF.

IDXChannel – Badan Bank Tanah bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berkolaborasi dalam mengatasi persoalan angka backlog ketersediaan rumah di Indonesia. Kolaborasi kedua belah pihak tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Badan Bank Tanah dalam hal ini bakal menyediakan lahan dengan harga yang kompetitif. Sementara SMF akan menyediakan pendanaan untuk pembangunan rumah tersebut.

Selain itu, SMF juga dapat menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk subjek-subjek reforma agraria di Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyambut baik kerja sama ini. Dia berharap kolaborasi dengan SMF dalam pembangunan pemukiman dapat mengatasi backlog perumahan serta menciptakan multiplier effect yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“MoU ini sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, salah satunya untuk kepentingan umum,” kata Parman dalam keterangan persnya, Jakarta, dikutip pada Minggu (13/10/2024).

Parman menyampaikan, pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk pembangunan perumahan MBR akan terus diperluas di seluruh Indonesia yang menjadi HPL Badan Bank Tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF Heliantopo menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman ini. Kolaborasi ini juga menegaskan komitmen kedua Lembaga dalam mengatasi backlog perumahan di Tanah Air.

“Penandatanganan ini buat kami sangat penting. Karena saat ini backlog perumahan untuk kepemilikkan kurang lebih 10 juta rumah dan backlog kelayakan itu kurang lebih 26 juta,” kata dia.

Angka backlog hunian di Indonesia masih sangat tinggi. Merujuk data Kementerian PUPR, saat ini masih dibutuhkan 12,7 juta unit rumah demi mewujudkan Indonesia zero backlog.

Menurut Heliantopo, dukungan dari Badan Bank Tanah merupakan peluang yang sangat baik dalam mengakselerasi penyediaan rumah MBR. Selain itu, dengan kolaborasi ini, PT SMF dapat menyediakan rumah MBR dengan spesifikasi yang lebih bagus dan layak.

“Ini memperlihatkan kolaborasi yang dilakukan dengan dukungan Badan Bank Tanah dengan perbankan serta developer, kita bisa buat dengan harga yang sama seperti FLPP, itu rumahnya lebih bagus dan lebih layak. Kita akan buat hal yang sama di seluruh Indonesia terkait pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk MBR,” ujar dia.

Ke depan, SMF berencana untuk menyediakan rumah bagi ASN yang bekerja di IKN dan sekitarnya.

Saat ini dua Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Kabupaten Kendal dan Brebes, Jawa Tengah, seluas total 4,3 Hektare (Ha) telah dimanfaatkan untuk pembangunan rumah MBR melalui kolaborasi dengan Kementerian PUPR, Perumnas, Bank BTN, dan SMF.

(Dhera Arizona)

Jakarta, Investor.id- Pengembang rumah subsidi berharap pencairan kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terealisasi pekan ini.

"Semoga bisa cair minggu ini karena kita Apersi sudah menunggu-nunggu kuota tambahan FLPP ini," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam siaran pers dikutip Rabu (9/10/2024).

Dia menambahkan, dengan cairnya tambahan dana kuota FLPP ini akan memberikan manfaat besar dan mendorong perekonomian karena sektor properti memberikan dampak ikutan yang besar.

Isyarat pencairan tambahan kuota FLPP termuat di dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 3 Oktober 2024.

Berdasarkan KMK tersebut, alokasi anggaran investasi pemerintah untuk FLPP dinaikkan menjadi Rp17,02 triliun dari sebelumnya Rp13,72 triliun.

Dengan tambahan anggaran ini, target kuota program FLPP bertambah sebanyak 34.000 unit rumah, sehingga total kuota untuk tahun 2024 meningkat dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit rumah.

"Apersi mengucapakan terimakasih kepada pemerintah yang telah melakukan penambahan kuota FLPP ini,” kata Junaidi.

Dia menegaskan, tambahan kuota ini membantu konsumen atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah.

“Selain itu, juga membantu pelaku industri perumahan yang tergabung dalam Apersi," tutur Junaidi.

Dia menerangkan, total unit ready stock rumah subsidi yang dikembangkan anggota Apersi saat ini mencapai 25 ribu unit.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News