JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu dekat.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,” jelasnya dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Selain itu, dikatakan saat ini Kemendagri sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan para pengembang di daerah.

Dikatakan, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Kementerian PKP.

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tukas Menteri Tito.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyambut baik rencana pemerintah untuk memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan dengan menerapkan bebas pajak pertambahan nilai (PPN).

Selain itu, rencana pemerintah membebaskan BPHTB dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah juga didukung.

”Pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan memicu permintaan rumah karena harga jual rumah menjadi lebih murah,” tegas Nixon.

Jakarta -

Jakarta punya pimpinan baru. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Teguh menggantikan Heru Budi Hartono yang menjabat sebagai Pj Gubernur sebelumnya.

Teguh merupakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sebagai pejabat negara, Teguh diwajibkan untuk menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Lantas berapa besar kekayaan Teguh? Dikutip dari LHKPN yang disetor Teguh untuk tahun 2023, dilihat Jumat (18/10/2024), total kekayaan Teguh mencapai Rp 9,23 miliar, tepatnya Rp 9.233.559.204.

Harta Teguh paling besar adalah tanah dan bangunan dengan total Rp 7.850.000.000. Totalnya ada 8 aset tanah dan bangunan milik Teguh, 5 di Bogor, 2 di Jakarta Pusat, dan 1 di Depok. Hampir semuanya hasil sendiri, hanya ada satu aset di Jakarta Pusat berupa aset hibah tanpa akta.

Kemudian Teguh memiliki simpanan kas senilai Rp 913.559.204. Selain itu ada harta bergerak yang dimiliki Teguh sebesar Rp 250.000.000.

Terakhir, Teguh juga punya koleksi mobil 4 unit dengan total nilai Rp 220.000.000. Paling mahal mobil yang dimilikinya adalah Honda Civic tahun 2012 senilai Rp 70.000.000.

(hal/ara)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo mengungkapkan, Learning Management System (LMS) Pamong Desa hadir untuk memperkuat program peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan desa di 75.265 desa secara digital.

"LMS Pamong Desa ini merupakan upaya inovasi dari Ditjen Bina Pemdes untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa secara digital. Dengan LMS Pamong Desa, para aparatur desa bisa belajar dari mana saja sepanjang terhubung dengan internet. Ini adalah platform digital interaktif yang memungkinkan mereka mengakses materi pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan literasi digital mereka," ujar Dirjen Bina Pemdes, pada Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Implementasi dan Keberlanjutan Learning Management System (LMS) Pamong Desa, Selasa, (15/10).

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri menyatakan bahwa pembelajaran klasikal atau tatap muka selama ini belum mampu menjangkau seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 75.265 desa.

Dengan metode konvensional, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melatih pamong desa sangat besar. LMS Pamong Desa hadir sebagai solusi yang menjangkau semua desa tanpa terkendala oleh jarak dan waktu.

“Dengan 75.265 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, pembelajaran klasikal atau tatap muka dianggap tidak efektif untuk menjangkau seluruh pamong desa. Proses pembelajaran konvensional memerlukan waktu dan biaya besar, sehingga menghambat upaya peningkatan kapasitas aparatur secara merata,” ungkap La Ode.

Peluncuran LMS ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi aparatur desa, tetapi juga memperkuat pemahaman mereka tentang literasi digital dan kecakapan teknologi yang penting dalam era digitalisasi saat ini.

Dengan LMS, aparatur desa dapat mengikuti pelatihan secara mandiri, kapan saja, tanpa harus meninggalkan tugas-tugas harian mereka di desa.

La Ode menambahkan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri telah melakukan sosialisasi tentang LMS ini secara bertahap, termasuk dari aspek regulasi dan memberikan pelatihan bagi para pelatih yang akan membantu melatih pamong desa saat menggunakan LMS. Saat ini, LMS Pamong Desa ditargetkan menjangkau 40.000 desa dengan 80.000 peserta.

"Kami terus berupaya memperluas jangkauan LMS ini. Selain memberikan pelatihan, platform ini juga memungkinkan pamong desa untuk berinteraksi interaktif melalui berbagai fitur sehingga mereka dapat terus memberikan masukan terkini," ujar La Ode.

LMS Pamong Desa dilengkapi dengan lebih dari 3.800 konten pelatihan yang dirancang sesuai kebutuhan perangkat desa.

Selain itu, platform ini juga dilengkapi dengan fitur pemantauan, yang memungkinkan proses pembelajaran dipantau mulai dari tahap pra, saat berlangsung, hingga pasca pelatihan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan dengan baik dan membantu meningkatkan kompetensi pamong desa secara berkelanjutan.

“Kita bisa memantau dari sebelum hingga sesudah pelatihan. Ini adalah kelebihan dari LMS ini, karena kita bisa memastikan apakah para pamong desa terbantu oleh program ini. Kami berharap dengan adanya LMS, peningkatan kompetensi pamong desa bisa lebih masif dan merata,” tegasnya.

Dirjen Bina Pemdes juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung program ini agar dapat berjalan dengan optimal.

Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, serta akses internet yang lebih merata, LMS ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi keterbatasan pembelajaran klasikal, serta mempersiapkan aparatur desa dalam menghadapi tantangan digitalisasi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang kompetitif atau berdaya saing.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan bahwa bagi BPD perlu berupaya meningkatkan GRC, yakni governance (tata kelola), risk management (manajemen risiko), dan compliance (kepatuhan), untuk memperbaiki profil risiko.

“Kemudian juga melakukan perbaikan kualitas SDM (sumber daya manusia), diversifikasi produk dan layanan, dan juga akselerasi digital,” kata Maurits dalam acara Peluncuran Peta Jalan Penguatan BPD Tahun 2024-2027 di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa BPD juga perlu mengoptimalisasikan peran asosiasi dalam mendorong upaya transformasi pada berbagai workstream.

Sementara itu, bagi pemerintah daerah (pemda), dia mengatakan bahwa perlu menambah penyertaan modal maupun mengalokasikan setoran modal yang cukup untuk BPD.

“Kemudian kepercayaan untuk mengelola seluruh dana pemda, dan proyek strategis pemerintah, terutama program-program yang tentunya ke depannya banyak yang harus dilanjutkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa investasi dari dana abadi pemda yang disimpan di BPD juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan daya saing.

“Pemerintah daerah tentunya menyimpan dana abadi di perbankan, di BPD, sehingga tentunya juga ada kontribusi nanti ketika pemanfaatan dana abadi ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah, terutama bukan untuk dana abadinya, tetapi hasil penempatan ataupun investasinya di BPD, sehingga bisa bermanfaat,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pemda perlu membuat ruang sinergi dengan instansi, lembaga, badan usaha milik daerah (BUMD). Selanjutnya, melakukan pemilihan calon pengurus BPD yang berintegritas, profesional, dan kompeten.

Untuk pemangku kepentingan lainnya, dia mengatakan bahwa kolaborasi dapat dilakukan dalam optimalisasi pembiayaan ekonomi maupun berkelanjutan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan saat ini ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang sangat baik.

Hal ini dapat dilihat dari inflasi yang terjaga secara year on year pada September sebesar 1,84 persen. Dirinya juga menegaskan secara umum daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan.

"Inflasi sebesar 1,84 adalah inflasi yang bagus terendah, dan saya sampaikan daya beli masyarakat tidak menurun tapi meningkat," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan daya beli masyarakat dapat dilihat dari core inflation (inflasi inti) seperti sektor rekreasi, restoran, jasa, pendidikan, hingga perawatan pribadi.

Di bulan September, sambung dia, perawatan pribadi dan jasa pribadi mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,38 persen. Hal ini menandakan bahwa daya beli masyarakat masih tinggi.

Sementara kenaikan inflasi untuk sektor pendidikan mencapai 0,29 persen dan restoran 0,13 persen.

"Artinya apa? Masyarakat belanja untuk pendidikan anak-anaknya mungkin dan ada uang," ujarnya.

Di lain sisi, makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi atau penurunan harga. Kondisi ini merupakan sinyal yang baik lantaran mencerminkan harga pangan turun, suplai, dan distribusi bahan pangan berjalan lancar.

Namun, dirinya menegaskan, sebagai negara produsen Indonesia harus mampu menjaga stabilitas harga yang menguntungkan antara produsen dan konsumen.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi tahunan (Year-on-Year) pada bulan September 2024 yang terkendali di level 1,84 persen. Angka ini menjadi capaian inflasi terendah sejak awal Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dilakukan pada dua tahun yang lalu.

Tingkat inflasi 1,84 persen dinilainya juga masih masuk target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, atau berada pada rentang 1,5-3,5 persen. Menurut Tito, rendahnya realisasi inflasi Indonesia ini berkat kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), hingga kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Saya juga sudah menyampaikan pers rilis dari BPS tentang inflasi di bulan September kepada Bapak Presiden dan juga presiden terpilih. Beliau-beliau menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, karena dengan angka inflasi 1,84 persen year-on-year," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Hal tersebut ia sampaikan pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Tito mengungkapkan terdapat dua komponen utama inflasi yang mesti dipantau, yakni inflasi inti (core inflation) dan inflasi bergejolak (volatile inflation). Inflasi inti tidak begitu dipengaruhi oleh dinamika dan cenderung stabil dari waktu ke waktu, seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Sementara inflasi bergejolak dipengaruhi oleh berbagai dinamika seperti suplai, permintaan, dan distribusi. Ini misalnya terjadi pada sektor pangan dan energi.

"Nah kita melihat komponen naik apa saja? Perawatan pribadi dan jasa lainnya (naik) 0,38 persen, itu termasuk inflasi inti core inflation. Kalau terjadi kenaikan, berarti daya beli masyarakat naik, karena demand-nya naik," jelasnya.

Dia juga menjelaskan terkait pendapat para ekonom yang menyatakan adanya deflasi selama lima bulan berturut-turut karena menurunnya daya beli masyarakat atau menurunnya permintaan. Menurutnya deflasi hanya terjadi pada sektor-sektor tertentu saja, seperti rekreasi, restoran, hingga perawatan pribadi. Secara umum, kata dia, daya beli masyarakat masih kuat. Hal ini dibuktikan dengan inflasi inti masih terjadi kenaikan dan permintaan masyarakat yang masih tetap tinggi.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita adalah negara bukan hanya negara konsumen seperti Singapore, tapi juga negara produsen. Kalau terjadi deflasi terlalu dalam yang senang adalah rakyat, pembeli konsumen, tapi bagi masyarakat di kelas produsen petani cabai misalnya itu ya mereka bisa rugi, kekurangan bahkan tidak bisa menutupi biaya cost operasional," ujarnya.

Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah dan kementerian/lembaga terkait yang ikut bekerja sama dalam memastikan inflasi tetap terjaga. Tito juga mengapresiasi peran Pemda dalam upaya pengendalian inflasi.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah provinsi, kabupaten/kota yang telah bekerja bersama menjaga inflasi daerah masing-masing," pungkasnya.

(prf/ega)

Saya juga sudah menyampaikan pers rilis dari BPS tentang inflasi di bulan September kepada Bapak Presiden dan juga presiden terpilih

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi tahunan (year-on-year) pada bulan September 2024 mencapai 1,84 persen.

Angka ini merupakan capaian inflasi terendah sejak awal rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi dilakukan pada dua tahun yang lalu. Kemendagri menggarisbawahi, prestasi ini merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), serta kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Saya juga sudah menyampaikan pers rilis dari BPS tentang inflasi di bulan September kepada Bapak Presiden dan juga presiden terpilih. Beliau-beliau menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, karena dengan angka inflasi 1,84 persen year-on-year," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menekankan pentingnya pemantauan dua komponen utama inflasi yang terdiri dari inflasi inti (core inflation) dan inflasi bergejolak (volatile inflation).

Inflasi inti tidak begitu dipengaruhi oleh dinamika dan cenderung stabil dari waktu ke waktu, seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi.

Sementara inflasi bergejolak dipengaruhi oleh berbagai dinamika seperti suplai, permintaan, dan distribusi. Ini misalnya terjadi pada sektor pangan dan energi.

"Nah kita melihat komponen naik apa saja? Perawatan pribadi dan jasa lainnya (naik) 0,38 persen, itu termasuk inflasi inti core inflation. Kalau terjadi kenaikan, berarti daya beli masyarakat naik, karena demand-nya naik,” ungkapnya.

Tito menjelaskan pula terkait pendapat para ekonom yang menyatakan adanya deflasi selama lima bulan berturut-turut karena menurunnya daya beli masyarakat atau menurunnya permintaan.

Padahal, deflasi hanya terjadi pada sektor-sektor tertentu saja, seperti rekreasi, restoran, hingga perawatan pribadi.

Namun, secara umum, daya beli masyarakat masih kuat, yang dibuktikan dengan inflasi inti masih terjadi kenaikan dan permintaan masyarakat masih tetap tinggi.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita adalah negara bukan hanya negara konsumen seperti Singapura, tapi juga negara produsen. Kalau terjadi deflasi terlalu dalam yang senang adalah rakyat, pembeli konsumen, tapi bagi masyarakat di kelas produsen petani cabai, misalnya, itu ya mereka bisa rugi, kekurangan bahkan tidak bisa menutupi biaya cost operasional," ujar Tito.

Kemendagri menyampaikan terima kasih kepada para kepala daerah dan K/L terkait atas kerja keras dalam menjaga inflasi tetap terkendali.

Dirinya juga mengapresiasi peran Pemda yang tak berhenti melakukan upaya pengendalian inflasi. Angka inflasi 1,84 persen juga masih berada dalam target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, atau berada pada rentang 1,5-3,5 persen.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah provinsi, kabupaten/kota yang telah bekerja bersama menjaga inflasi daerah masing-masing," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Skema pemberian ganjaran dan hukuman (punhisment and reward) untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi ternyata melahirkan persoalan baru. Pasalnya, kini disinyalir ada pemda yang berusaha untuk memanipulasi angka inflasi agar terkendali, demi mendapatkan reward dari pemerintah pusat.

Asal tahu saja, selama ini, pemda yang berhasil mengendalikan angka inflasi akan mendapatkan reward berupa insentif dari Pusat lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, pemberian reward kepada Pemda bukan sesuatu yang perlu dilakukan karena tak efektif.

Sebab, kata dia, malah akan melahirkan permainan oleh oknum-oknum kepala daerah di rapor kinerja angka inflasi.

Maklum saja, angka inflasi sebagai salah satu indikator ekonomi laporan kinerja alias rapor kepala daerah. Di satu sisi, menjaga angka inflasi tetap bagus seharusnya bukan sesuatu yang istimewa bagi sebuah Pemda.

Trubus menawarkan solusi, tak perlu lagi ada syarat indikator inflasi yang menjadi indikator kinerja sebuah daerah.

Pasalnya, dengan modus manipulasi, menurut Trubus, angka inflasi yang ditampilkan adalah semu.

"Bukan realitas sebenarnya," tegasnya.

Angka yang direkayasa akhirnya tak menunjukkan situasi ekonomi yang realistis atau sungguh-sungguh terjadi di daerah.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Hal ini dilakukan pemerintah dengan memilih Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai lokasi pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2024.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan ada beberapa alasan terpilihnya Provinsi Kalbar dalam Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024. Alasan yang pertama adalah Kalbar memiliki beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah selesai dibangun dan tinggal diresmikan.

“Saya sudah melapor kepada Presiden (Jokowi),” kata Mendagri Tito dalam keterangan rilisnya dikutip Sabtu (31/8/2024).

Alasan yang kedua, lanjut Mendagri Tito, adalah di perbatasan darat Kalbar khususnya dengan Malaysia perlu diperkuat dengan membangun daerah perbatasan negara masyarakatnya selain lebih sejahtera, juga merasakan pemerataan keadilan pembangunan. Kalau masyarakat perbatasan sudah sejahtera dan tercukupi otomatis akan memperkuat rasa nasionalisme.

“Dan ini akan menjadi buffer zone atau memperkuat zona pertahanan kita dari berbagai gangguan eksternal. Itu konsep utama kita, kita membangun kawasan perbatasan tidak hanya untuk pemerataan pembangunan tapi juga kontribusi untuk mempercepat laju pembangunan Indonesia, tidak hanya diperkotaan urban tapi di desa dan perbatasan sekaligus memperkuat sistem pertahanan melalui peningkatan rakyat di perbatasan,” ungkapnya.

Sementara itu (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson berharap acara Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024 ini menjadi momentum yang baik untuk terus melakukan langkah kongkret dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara secara komprehensif dan terpadu serta terintegrasi.

“Saya juga berharap melalui pencanangan pada pagi ini, kita dapat menumbuhkan kesamaan pandangan, gerak dan harapan dari seluruh pihak yang terkait dalam membangun kawasan perbatasan negara,” terangnya.

Sebagai informasi, Provinsi Kalbar memiliki 14 kecamatan lokasi prioritas (Lokrpri) percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara yang berada di 5 kabupaten. Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Bengkayang.

Selanjutnya, wilayah Kalbar juga memiliki 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu: PKSN Paloh Aruk dan PKSN Jagoi Babang dan memiliki 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu:  PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, dan PLBN Jagoi Babang.

Dalam Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024, turut mendampingi Mendagri Tito adalah Sekretaris Utama BNPP, Zudan Arif Fakrulloh selaku Penjabat (Pj) Sulawesi Selatan; Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Makhruzi Rahman; Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon.

Selanjutnya  Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong; Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Le; Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rudy Syamsir, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BANDUNG, iNews.id - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri mendorong aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa terus berinovasi dan mengoptimalkan potensi lokal. 

Hal itu diungkapkan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo saat membuka kegiatan pelatihan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa (P3PD) Tahun 2024 yang dilaksanakan serentak se-Indonesia, Kamis (22/8/2024). 

"Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang akan mendorong setiap desa untuk berinovasi dan mengoptimalkan potensi lokal,” kata La Ode dalam keterangan tertulisnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dewasari, Kabupaten Ciamis, Arni Munawaroh menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan pelatihan P3PD. 

"Saya sangat mengapresiasi P3PD yang telah memfasilitasi pelatihan ini. Kami mendapatkan banyak sekali ilmu yang bisa diterapkan di desa kami. Selain itu, pelatihan ini juga memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan desa lain, yang tentunya sangat bermanfaat," ungkapnya.

Peserta lain, Azan Nur Baihaqi dari anggota BPD Desa Cijeungjing, Ciamis mengaku banyak ilmu yang didapat dari pelatihan tersebut dan siap diterapkan di desanya.

"Saya ucapkan terima kasih, dengan adanya kegiatan ini, kami dapat menambah wawasan, ilmu, dan teman baru. Silaturahmi antar peserta semakin erat, dan kami siap menerapkan apa yang telah kami pelajari di tempat kami bekerja," ujarnya.

Tingkat partisipasi peserta dalam pelatihan di Jawa Barat terpantau sangat tinggi, dengan kehadiran mencapai di atas 99% dan diperkirakan akan mencapai 100% hingga akhir kegiatan.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan kelembagaan desa di Jawa Barat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

Pelatihan di Jawa Barat dihadiri 312 desa di 9 kabupaten, yaitu Bekasi, Bogor, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Indramayu, dan Kuningan.

Sebanyak 1.248 peserta hadir dalam pelatihan yang berlangsung dari tanggal 21- 24 Agustus 2024. Pelatihan P3PD dibagi menjadi 39 kelas yang tersebar di tiga lokasi utama: Bogor, Cirebon, dan Bandung.

Sebanyak 78 orang pelatih dan 59 penceramah turut serta dalam pelatihan ini, dengan 33 orang penceramah memberikan materi tentang kepemimpinan dan 26 orang lainnya membahas pencegahan korupsi.

Editor: Kastolani Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menyebut Indonesia ketinggalan dibanding negara tetangga Singapura dalam hal ketahanan pangan. Hal ini disampaikannya dalam agenda Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa yang disiarkan langsung melalui YouTube Bank Indonesia (BI) pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Meskipun Singapura tak memiliki lahan pertanian seluas Indonesia, namun kata Restuardy ketahanan pangannya lebih unggul. "Singapura tidak punya lahan yang cukup sama seperti kita, (Singapura) negara pengimpor, tetapi memiliki ketahanan pangan yang berada di atas kita," tuturnya.

Restuardy mengungkapkan, sebanyak 7 hingga 16 persen masyarakat Indonesia masih rentan terhadap kelaparan. Kondisi ini, kata dia sejalan dengan menurunnya produktivitas padi dalam negeri.

Bila merujuk pada jumlah penduduk yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat Indonesia mencapai 281.603.800 jiwa per Juni 2024. Artinya, diperkirakan sebanyak 19,71 juta hingga 45,05 juta jiwa masyarakat RI yang rentan terhadap risiko kelaparan.

Dia juga membandingkan kondisi Indonesia dengan Thailand, yang merupakan negara pengekspor pangan. Namun, menurut Restuardy ketahanan pangan Indonesia mengungguli Thailand. "Kita masih lebih sedikit baik dari Thailand untuk ketahanan pangan".

Restuardy menuturkan, status sebagai eksportir maupun importir bukanlah menjadi ukuran ketahanan pangan. Namun, poin yang jauh lebih penting adalah bagaimana ketangguhan dan kehandalan perdagangan pangan. Hal ini, kata dia didukung dengan teknologi, logistik yang baik, serta tata kelola yang baik.

"Misalnya kita punyamilling riceyang bisa meningkatkan efisiensi, mempercepat kualitas produksi gabah menjadi premium misalnya. Ini juga menjadi bagian-bagian yang bisa kita lakukan. Ini juga bisa menentukan langkah-langkah untuk ketahanan pangan kita ke depan," kata Restuardy.

Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), segera membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Pembentukan badan ini untuk meningkatkan ekosistem inovasi di wilayah Kotabaru.

"Kami pada prinsipnya mengapresiasi dan menyambut baik rencana pembentukan Perda (Peraturan Daerah) tentang BRIDA sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah," ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menerima kunjungan kerja (Kunker) Pemkab Kotabaru di Ruang Command Center dan Coworking Space BSKDN pada Kamis, 25 Juli 2024.

Dia mengatakan pembentukan BRIDA di Kabupaten Kotabaru merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi. Menurut dia, BRIDA dapat menjadi motor penggerak utama dalam mengintegrasikan riset dan inovasi di berbagai sektor, sehingga dapat memberikan solusi konkret terhadap tantangan pembangunan yang dihadapi daerah.
"Saat ini kita perlu memiliki pusat-pusat (lembaga penelitian) untuk bisa merumuskan evidence bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan efisien," terang dia.

Selain pembentukan BRIDA, Yusharto mengimbau Pemkab Kotabaru dapat meningkatkan ekosistem inovasi melalui replikasi inovasi atau memperbaiki inovasi yang sudah ada, dengan catatan replikasi tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Pemkab Kotabaru. Untuk mempermudah proses replikasi, Yusharto menyarankan Pemkab Kotabaru mengakses aplikasi Tuxedovasion yang memuat informasi hingga 14 ribu inovasi.

"Dalam pelaporan inovasi melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) kami tidak menilai inovasi per inovasi tetapi ekosistem inovasi. Untuk meningkatkan jumlah inovasi Bapak/Ibu bisa renewing atau memperbaiki inovasi yang sudah ada," ujar dia.

Baca Juga: Pemda Didorong Buat SOP Pengendalian Inflasi

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyoroti pentingnya kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam menciptakan ekosistem inovasi yang kuat.

"Kami siap membantu Bapak/Ibu untuk meningkatkan inovasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD di wilayah Kotabaru," ujar dia.

(AZF)