Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepedulian masyarakat terhadap penampilan, menjadi sentimen positif bagi bisnis fesyen. Salah satunya, wewangian alias parfum.

Terlebih, produk wewangin diklaim bisa membuat bugar jiwa dan raga si pemakainya. Inilah yang membuat I Made Agus Pramana mulai terjun di bisnis wewangian di 2021 dengan label Yamuna Home. Kebetulan, pria asal Bali ini sebelumnya menekuni profesi sebagai kepala bakeri. Jadi, dia sudah terbiasa berkecimpung dengan adonan dan formula dalam membuat kue dan roti.

Pengalaman inilah yang membuat Made Agus mulai menekuni usaha wewangian. Awalnya, produk yang ia buat adalah pengharum ruangan. Pelan tapi pasti, usahanya mulai mendapat perhatian konsumen. Dia pun mulai memperbanyak varian produk, seperti lilin aroma terapi dan minyak esensial.

Tak disangka, produk tersebut banyak peminatnya di pulau dewata.

"Semua aroma saya racik sendiri, dan pasti ada trial and error-nya," ungkap Made Agus kepada KONTAN belum lama ini.

Hingga akhirnya, Made Agus pun merangsek ke produk parfum. Apalagi, saat ini, usaha parfum lokal tengah masyarakat gemari lantaran wangi yang khas.

Makanya, produk parfum racikannya pun mengutamakan wangi khas lokal. Seperti rosemary, wangi cendana, dan kayu gaharu. Untuk mendapatkan wangi natural super premium dan khas lokal yang kental, ia menggandeng beberapa penyuling dari Jawa dan Bali.

Made Agus bilang, saat ini, minat wewangian natural yang medok sangat orang minati, sejalan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental. Menurutnya, banyak konsumen yang membeli produknya untuk mendapatkan rasa rileks, tenang, sekaligus menghilangkan stres.

"Bisnis ini jadi luar biasa sejak masyarakat fokus di kesehatan mental dan ingin kembali ke yang natural," kata Made Agus.

Tak heran, dalam sebulan, Made Agus sanggup meraup omzet hingga puluhan juta rupiah. Hasil ini dia capai lantaran menjaga eksklusivitas dari produk wewangian dan parfum buatannya.

Soalnya, untuk bisa mendapatkan produk wewangian dari Yamuna Home, hanya tersedia di satu outlet saja yang berada di Kuta, Bali. Adapun harga produk wewangian Yamuna Home mulai Rp 250.000 sampai Rp 500.000 per item.

Uniknya, kemasan produk di Yamuna Home, klaim Agus, terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Misalnya, dari kertas, kayu, dan sejenisnya.

Untuk saat ini, Agus belum berminat merambah kanal penjualan dengan membuka toko daring. Alasannya, dia ingin fokus menjaga eksklusivitas dan kualitas produk wewangian yang dirinya hasilkan alih-alih memperbanyak kuantitas.

"Ekspansi tentu ada, tapi bukan ke toko online," ujarnya.

Rupanya, Agus berencana mengembangkan bisnisnya dengan membangun sebuah butik. Lantas, dia punya rencana ekspansi membuka resor dan vila di Bali.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejarawan Islam A Ginanjar Sya’ban, mengatakan, Jannatul Ma'la merupakan tempat pemakaman bersejarah karena menjadi pemakaman bagi umat muslim sejak masa kenabian. "Istri nabi Muhammad, Siti Khadijah dan sejumlah sahabat nabi dimakamkan di sana," kata Ginanjar kepada Republika, beberapa waktu lalu.

Sedangkan ulama asal Nusantara, kata Ginanjar, kebanyakan yang dimakamkan di Ma'la adalah para ulama yang menjadi guru besar di Makkah pada abad ke-19 Masehi. "Sejak pra kemerdekaan Indonesia, sejumlah ulama besar Nusantara banyak dimakamkan di sana," ujar Ginajar.

BACA JUGA: Banyak Lakukan Ini, Wajah Kita akan Dikenal Rasulullah di Hari Kiamat

Adapun sejumlah ulama nusantara yang dimakamkan di Ma'la, kata Ginanjar, di antaranya:

Syaikh Ahmad Khatib Sambas (wafat tahun 1875)

Syaikh Nawawi Banten (1897)

Syaikh Junaid Betawi (akhir abad 19 M)

Syaikh Abdul Haq Banten (1903)

Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau (1916)

Syaikh Abdul Hamid Kudus (1916)

Syaikh Mahfuzh Tremas (1920)

Syaikh Mukhtar Bogor (1930)

Syaikh Umar Sumbawa (1930-an)

Syaikh Abdul Qadir Mandailing (1956)

"Hingga generasi ulama besar asal Nusantara yang menjadi guru besar di Makkah yakni Syaikh Yasin Padang yang (wafat tahun 1990) merupakan guru dari KH Maimoen Zubair," ungkap ahli Filologi Islam itu.

Al Ma'la terbentang di dataran tinggi bukit Jabal As-Sayyidah, perkampungan Al-Hujun yang letaknya tidak jauh dari Masjidil Haram. Kira-kira jaraknya hanya sekitar 1,1 km dari utara Masjidil Haram.

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia. Atas temuan itu, KADI merekomendasikan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).

Kepala KADI, Danang Prasta Danial, menjelaskan penyelidikan ini merupakan permohonan dari pelaku industri, yakni Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Dimulai pada 15 Maret 2023, KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas pada 2 Juli 2024. Dengan kata lain, penyelidikan itu memakan waktu lebih dari satu tahun.

Untuk membuktikan adanya dumping, KADI memeriksa data-data, baik dari produsen maupun industri dalam negeri. KADI juga mencocokkan data dengan data mentah impor yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. “Memang ditemukan adanya bukti damping di situ, setelah melakukan penyelidikan panjang,” ujar Danang, ditemui di kantornya di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Dalam laporan yang dilihatTempo, rekomendasi itu kini berstatus “masih dalam proses penetapan pengenaan”. Rekomendasi itu mencakup sebelas kode HS, yakni 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92.

Ada 31 produsen dan 17 traders dari Negeri Tirai Bambu yang disasar KADI dalam penyelidikan itu. Setiap perusahaan itu memiliki margin dumping yang bervariasi. Penyelidikan juga menyasar 11 importir dalam negeri. Dari perusahaan-perusahaan asing itu, ada tiga perusahaan yang tidak mengisi jawaban kuesioner secara lengkap.

"Dengan demikian, sesuai dengan Article 6.8 dan Annex II Anti-dumping Agreement (ADA), untuk perusahaan tersebut, KADI menggunakan data terbaik yang dimiliki dalam penyelidikan (best information available)," bunyi dokumen itu.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, sebelumnya mengatakan, Zulhas telah menyampaikan hasil penyelidikan beserta usulan besaran tarif dan jangka waktunya kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia tak merinci besaran tarif dan jangka waktu yang dimuat usulan itu.

“Udah ada (surat) ke Pak Menteri (Agus Gumiwang. Tinggal dibalas nanti setuju atau enggak,” kata Reni, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia. Atas temuan itu, KADI merekomendasikan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).

Kepala KADI, Danang Prasta Danial, menjelaskan penyelidikan ini merupakan permohonan dari pelaku industri, yakni Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Dimulai pada 15 Maret 2023, KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas pada 2 Juli 2024. Dengan kata lain, penyelidikan itu memakan waktu lebih dari satu tahun.

Untuk membuktikan adanya dumping, KADI memeriksa data-data, baik dari produsen maupun industri dalam negeri. KADI juga mencocokkan data dengan data mentah impor yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. “Memang ditemukan adanya bukti damping di situ, setelah melakukan penyelidikan panjang,” ujar Danang, ditemui di kantornya di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Dalam laporan yang dilihatTempo, rekomendasi itu kini berstatus “masih dalam proses penetapan pengenaan”. Rekomendasi itu mencakup sebelas kode HS, yakni 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92.

Ada 31 produsen dan 17 traders dari Negeri Tirai Bambu yang disasar KADI dalam penyelidikan itu. Setiap perusahaan itu memiliki margin dumping yang bervariasi. Penyelidikan juga menyasar 11 importir dalam negeri. Dari perusahaan-perusahaan asing itu, ada tiga perusahaan yang tidak mengisi jawaban kuesioner secara lengkap.

"Dengan demikian, sesuai dengan Article 6.8 dan Annex II Anti-dumping Agreement (ADA), untuk perusahaan tersebut, KADI menggunakan data terbaik yang dimiliki dalam penyelidikan (best information available)," bunyi dokumen itu.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, sebelumnya mengatakan, Zulhas telah menyampaikan hasil penyelidikan beserta usulan besaran tarif dan jangka waktunya kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia tak merinci besaran tarif dan jangka waktu yang dimuat usulan itu.

“Udah ada (surat) ke Pak Menteri (Agus Gumiwang. Tinggal dibalas nanti setuju atau enggak,” kata Reni, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

JAKARTA - Aliansi BRICS memulai agenda dedolarisasi pada 2022 setelah AS memberikan sanksi kepada Rusia akibat konflik dengan Ukraina. Rusia dan China memulai agenda dedolarisasi dengan menunjukkan kepada negara-negara berkembang bahwa ekonomi mereka terancam oleh AS.

Mereka meyakinkan negara-negara lain bahwa AS dapat menjatuhkan sanksi terhadap ekonomi mereka kapan saja. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bahwa ekonomi mereka tidak aman dan kebutuhan untuk melindungi mata uang mereka dari dolar AS.

BRICS maju dalam agenda dedolarisasi dengan menempatkan mata uang lokal di atas dolar AS untuk perdagangan global. Laporan dari watcher guru, sejumlah negara ingin memperkuat ekonomi asli mereka dan meningkatkan mata uang lokal mereka di pasar internasional.

Menurut mereka, blok BRICS adalah satu-satunya secercah harapan yang dapat membuat mereka mencapai hasil dari dedolarisasi. Berikut ini adalah tiga cara BRICS melakukan proses dedolarisasi;

1. Penyelesaian Pembayaran dalam Mata Uang Lokal

Para anggota BRICS sedang mengerjakan kembali kesepakatan perdagangan bilateral dan menyelesaikan transaksi lintas batas dalam mata uang lokal. Mereka menunjukkan kepada negara-negara lain bagaimana dedolarisasi perlu dilakukan.

2. Meyakinkan Negara Lain untuk Meninggalkan Dolar AS

Rusia dan China sedang melakukan tur dunia untuk meyakinkan negara-negara berkembang lainnya agar mulai melakukan perdagangan dengan mata uang lokal. Mereka mengedukasi negara-negara berkembang tentang perlunya memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan mata uang mereka di panggung global.

3. Mengintegrasikan Sistem Pembayaran Baru Tanpa Dolar AS

Negara-negara anggota BRICS juga mengintegrasikan mekanisme pembayaran baru untuk kelancaran transaksi mata uang lokal. Sistem pembayaran baru ini tidak akan menyertakan dolar AS untuk transaksi sehingga mendorong agenda dedolarisasi.

Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 12 Juli 2024. Dia mengirimkan surat ke penyidik menjelaskan bahwa ketidakhadirannya dikarenakan adanya jadwal yang bentrok.

“Ada kegiatan dinas yang bertabrakan yang sudah terjadwal sebelumnya yang tidak bisa ditinggalkan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2024.

Trenggono dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa serta kerja sama di PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).
KPK membutuhkan keterangan dia sebagai pengurus dan pemegang saham di PT Teknologi Riset Global Investama.
“Kapasitasnya sebagai pemegang saham, atau pengurus PT Teknologi Riset Global Investama ya,” ucap Tessa.

Tessa belum bisa memerinci informasi yang mau diulik penyidik kepada Trenggono dalam kasus ini. Sebab, menteri KP itu belum memenuhi panggilan.

KPK bakal memanggil ulang Trenggono. Jadwal pemeriksaannya saat ini belum bisa dipaparkan kepada publik.

“Belum, nanti nunggu konfirmasi dari penyidik,” ujar Tessa.

KPK belum memberikan informasi mendetail soal perkara ini. Namun, kasusnya disebut sudah ada pada tahapan penyidikan.

KPK baru mau membeberkan kronologi kasus saat penahanan dilakukan. Identitas tersangka nanti akan dipaparkan dalam konferensi pers.

(END)

JAKARTA, investor.id – Harga kontrak Crude Palm Oil (CPO) di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) jatuh pada Jumat (12/7/2024). Hal itu karena tertekan dua sentimen, yaitu produksi meningkat dan pelemahan harga minyak kedelai. 

Berdasarkan data BMD pada penutupan Jumat (12/7/2024), kontrak berjangka CPO untuk Juli 2024 turun 35 Ringgit Malaysia menjadi 3.970 Ringgit Malaysia per ton. Untuk kontrak berjangka CPO Agustus 2024 terkoreksi 35 Ringgit Malaysia menjadi 3.948 Ringgit Malaysia per ton. 

Sementara itu, kontrak berjangka CPO September 2024 melemah 20 Ringgit Malaysia menjadi 3.915 Ringgit Malaysia per ton. Kontrak berjangka CPO Oktober 2024 berkurang 14 Ringgit Malaysia menjadi 3.892 Ringgit Malaysia per ton.

Sedangkan kontrak berjangka CPO November 2024 melemah 14 Ringgit Malaysia menjadi 3.884 Ringgit Malaysia per ton. Kontrak berjangka CPO Desember 2024 jatuh 14 Ringgit Malaysia menjadi 3.891 Ringgit Malaysia per ton.

Dikutip dari Bernama, trader minyak sawit David Ng harga CPO membalikkan kenaikan sebelumnya. Hal itu karena kekhawatiran atas peningkatan produksi dan harga minyak kedelai yang lebih rendah menyeret sentimen di pasar, kata pedagang minyak sawit David Ng.

"Saat ini, harga didukung dengan baik di atas 3.900 Ringgit Malaysia per ton dengan resistensi di 4.030 Ringgit Malaysia per ton," kata Ng.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini, dikabarkan bahwa Honda akan menutup salah satu pabriknya di Thailand pada akhir 2025. Kabarnya, Honda di Indonesia juga akan mengikuti langkah tersebut.

Dikabarkan bahwa penjualan mobil Honda di Thailand terus mengalami penurunan. Sehingga, salah satu pabriknya tidak lagi memproduksi mobil dan hanya akan membuat komponen untuk mobil.

Pada salah satu grup Whatsapp, beredar kabar kalau Honda juga akan menutup salah satu pabriknya di Indonesia. Disebutkan juga dari foto-foto yang beredar bahwa alasan penutupannya sama seperti di Thailand, yakni menurunnya angka penjualan.

Yusak Billy, Direktur Penjualan dan Pemasaran dan Purna Jual PT Honda Prospect Motor (HPM), mmemastikan, kalau isu penutupan pabrik Honda di Indonesia tidak benar.

"Isu ini mungkin terkait dengan pemberitaan dari Honda Thailand yang sedang memperkuat struktur perusahaan, salah satunya dengan mengembangkan fungsi produksi dari Pabrik Ayutthaya yang sebelumnya memproduksi mobil sekarang dialihkan menjadi produksi suku cadang Honda," ujar Billy kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

"Saat ini Honda Thailand juga masih tetap melakukan produksi mobil di Pabrik Prachinburi. Restrukturisasi produksi di Thailand tersebut tidak berdampak terhadap aktivitas pabrik Honda di Indonesia yang masih beroperasi seperti biasa," kata Billy.

Pabrik Honda mulai dibangun di Karawang pada 2002 dan kemudian diresmikan pada 2003. Kemudian, pabrik kedua di Karawang dibangun dan diresmikan pada 2014. Pada 2017, Honda sudah mencapai 1 juta produksi di Karawang. Kemudian, pada 2019, Honda sudah berhasil melakukan ekspor hingga ke Filipina dan Vietnam dengan Brio.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan energi dan bahan kimia, PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) mengantongi laba bersih pada semester I 2024 sebesar US$ 20,59 juta. Jika dikonversikan dalam mata uang rupiah dengan kurs Rp 16.140 per dollar AS, keuntungan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Boy Tohir ini mencapai Rp 332,28 miliar.

Capaian tersebut naik 418,63% jika dibandingkan dengan pada periode yang sama tahun tahun lalu. Kala itu, perseroan hanya mengantongi laba bersih sebesar US$ 3,97 juta.

Namun lonjakan bottom line ini tak sejalan dengan performa top line.ESSA meraup pendapatan senilai US$ 151,61 juta pada semester I-2024 atau 9,85% dibandingkan capaian US$ 168,18 juta pada semester I-2023.

Pendapatan ESSA hingga Juni 2024 didominasi oleh penjualan amonia ke pihak berelasi senilai US$ 128,95 juta. Kemudian pendapatan dari pihak ketiga untuk penjualan LPG sebesar US$ 20,88 juta dan jasa pengolahan senilai US$ 1,77 juta.

Meski pendapatan merosot, tapi ESSA berhasil menekan beban pokok pendapatan sebanyak 27,50% (YoY) menjadi US$ 99,46 juta. Hasil ini membuat laba kotor ESSA melejit 68,30% (YoY) menjadi US$ 52,14 juta pada semester I-2024.

Pada periode yang sama beban keuangan ESSA menyusut 48,70% (YoY) menjadi US$ 5,94 juta. Sementara dari sisi EBITDA, terjadi kenaikan sekitar 48% (YoY) menjadi US$ 61,6 juta hingga Juni 2024.

Baca Juga:Laba Bersih ESSA Industries (ESSA) Melonjak 418,63% pada Semester I-2024

Corporate Secretary Essa Industries Indonesia, Shinta D. U. Siringoringo mengungkapkan kenaikan EBITDA dan laba ESSA dipengaruhi oleh peningkatan volume produksi serta efisiensi biaya. Volume produksi amoniak pada semester I-2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan semester I-2023.

"Setelah berhasil menyelesaikan penghentian aktivitas operasional sementara terencana dalam rangka pemeliharaan fasilitas yang berlangsung selama hampir dua minggu, pabrik amoniak beroperasi dengan produktivitas dan efisiensi di tingkat yang lebih optimal," kata Shinta dalam keterbukaan informasi, Jum'at (12/7).

Shinta menambahkan, kilang LPG mencatatkan pencapaian lima tahun operasional tanpa trip pada kuartal II-2024. Di sisi lain, harga amoniak menunjukkan tren kenaikan sepanjang kuartal II-2024. ESSA memperkirakan level harga amoniak pada semester II-2024 akan tetap stabil atau lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada semester I-2024.

"Bersamaan dengan itu, harga LPG tetap berada di atas level terendah musiman karena pemangkasan produksi minyak secara sukarela oleh OPEC+," imbuhnya.

Rekomendasi Saham

Equity Research Analyst Samuel Sekuritas Indonesia, Farras Farhan menilai kinerja ESSA melebihi ekspektasi pasar. Pendorongnya adalah peningkatan volume dan penurunan biaya, sehingga EBITDA margin mencapai sekitar 34%.

"Untuk outlook semester II-2024 harga ammonia dan LPG diharapkan ada tren positif," ungkap Farras kepada Kontan.co.id, Jum'at (12/7).

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer memandang ESSA memiliki peluang untuk menumbuhkan kinerja pada semester II-2024 ini.

"Kami kira bisa terjadi, dimana terdapat kenaikan harga amoniak di awal semester II-2024 dan diperkirakan bisa stabil pada sepanjang periode ini," ujar Khaer.

Sedangkan secara teknikal, Khaer mengingatkan saham ESSA sedang mencoba untuk menembus resistance di kisaran level Rp 840 - Rp 860. Khaer menyarankan hold terlebih dulu saham ESSA untuk target harga Rp 920, dengan mencermati support di area Rp 775 - Rp 760.

Equity Analyst Kanaka Hita Solvera, William Wibowo turut melihat ESSA punya prospek kinerja yang apik pada paruh kedua tahun ini. Sehingga sahamnya layak koleksi dengan memperhatikan area support di Rp 675 dan resistance pada level Rp 960 per saham.

Adapun, ESSA menutup perdagangan pekan ini dengan kenaikan 1,20% ke harga Rp 840 per saham. Secara year to date, harga saham emiten yang juga dimiliki oleh Garibaldi "Boy" Thohir ini mengakumulasi penguatan sebanyak 58,49%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan kembali melakukan upaya hukum terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dikuatkan putusan tingkat banding dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT, mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi administratif dan Perintah Tertulis yang dikeluarkan OJK.

"OJK telah menyatakan kasasi atas PTUN tersebut dan sedang menyusun memori kasasi yang akan diajukan pada batas waktu yang telah ditentukan ketentuan perundangan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers dikutip Rabu, (10/7).

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management.

Meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, Michael telah melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Langkah OJK untuk mencabut izin Kresna Life dinilai sudah tepat. Sayangnya langkah OJK ini justru digugat oleh bos Kresna Group Michael Steven yang tidak terima atas sanksi denda dan surat peringatan tertulis yang dikeluarkan OJK.

Pengamat Sektor Keuangan yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Budi Frensidy mengatakan keputusan OJK untuk mencabut izin usaha Kresna Life demi melindungi dan mencegah agar kerugian nasabah tidak bertambah.

Budi menjelaskan, nasabah juga semakin dirugikan dengan batalnya pencabutan izin Kresna Life. Adapun kondisi keuangan Kresna Life sudah sangat memburuk, ditandai dengan solvabilitas yang tidak mencapai 100 persen dan RBC yang jauh di bawah 120 persen.

Namun saat itu, pemilik Kresna Life justru mengajukan penerbitan subordinated loan (SOL) yang tidak disetujui oleh pemegang polis, sehingga pemegang saham tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi ketentuan menyehatkan perusahaan.

"Karena ini merugikan masyarakat, bukan hanya merugikan pemerintah. Pemerintah kan dalam hal ini OJK melaksanakan tugasnya ya pengawasan dan perlindungan kepada para nasabah," jelas Budi saat dihubungi kumparan.

Pengamat Hukum Denny Indrayana menilai, kasus gugatan bos Kresna Group terhadap putusan OJK terbilang aneh. Sebab meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka dan buronan Bareskrim Polri, Michael Steven masih bisa menggugat dan memenangkan bandingnya dari OJK.

"Kalau dia mau melakukan langkah-langkah hukum dia mesti menghadapi dong. Sepertinya dia enggak berani hadapi hukum pidana, dia gugat perdata padahal yang dirugikan banyak kepentingan. Nah OJK sudah melindungi kepentingan masyarakat malah dikalahkan oleh buron," kata Denny.

Menurut dia, dalam UU Pencucian Uang sudah ada soal pembatasan hak hukum bagi buronan dan Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan. Bahkan dalam konsep-konsep di negara maju dan negara umumnya, seseorang yang mau mengambil langkah hukum mereka harus taat hukum.

"Ini dia (Michael Steven) gugat ke PTUN, dianya malah lari (buron). Kalau dalam konteks atau istilahnya ini fugitive disentitlement, artinya dia dihilangkan hak-hak hukumnya karena dia buron," jelasnya.

Denny juga menilai dalih Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner di Kresna Group adalah modus yang disengaja untuk menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir di PT Kresna Asset Management.

"Memang beneficial owner kan mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap," kata dia.

Untuk menyeret ultimate beneficial owner, ada Peraturan Presiden (Perpres) atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab, meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar. Namun menurut Denny, hal tersebut tidak dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

"Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK," tegas Denny.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan kembali melakukan upaya hukum terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dikuatkan putusan tingkat banding dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT, mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi administratif dan Perintah Tertulis yang dikeluarkan OJK.

"OJK telah menyatakan kasasi atas PTUN tersebut dan sedang menyusun memori kasasi yang akan diajukan pada batas waktu yang telah ditentukan ketentuan perundangan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers dikutip Rabu, (10/7).

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management.

Meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, Michael telah melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Langkah OJK untuk mencabut izin Kresna Life dinilai sudah tepat. Sayangnya langkah OJK ini justru digugat oleh bos Kresna Group Michael Steven yang tidak terima atas sanksi denda dan surat peringatan tertulis yang dikeluarkan OJK.

Pengamat Sektor Keuangan yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Budi Frensidy mengatakan keputusan OJK untuk mencabut izin usaha Kresna Life demi melindungi dan mencegah agar kerugian nasabah tidak bertambah.

Budi menjelaskan, nasabah juga semakin dirugikan dengan batalnya pencabutan izin Kresna Life. Adapun kondisi keuangan Kresna Life sudah sangat memburuk, ditandai dengan solvabilitas yang tidak mencapai 100 persen dan RBC yang jauh di bawah 120 persen.

Namun saat itu, pemilik Kresna Life justru mengajukan penerbitan subordinated loan (SOL) yang tidak disetujui oleh pemegang polis, sehingga pemegang saham tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi ketentuan menyehatkan perusahaan.

"Karena ini merugikan masyarakat, bukan hanya merugikan pemerintah. Pemerintah kan dalam hal ini OJK melaksanakan tugasnya ya pengawasan dan perlindungan kepada para nasabah," jelas Budi saat dihubungi kumparan.

Pengamat Hukum Denny Indrayana menilai, kasus gugatan bos Kresna Group terhadap putusan OJK terbilang aneh. Sebab meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka dan buronan Bareskrim Polri, Michael Steven masih bisa menggugat dan memenangkan bandingnya dari OJK.

"Kalau dia mau melakukan langkah-langkah hukum dia mesti menghadapi dong. Sepertinya dia enggak berani hadapi hukum pidana, dia gugat perdata padahal yang dirugikan banyak kepentingan. Nah OJK sudah melindungi kepentingan masyarakat malah dikalahkan oleh buron," kata Denny.

Menurut dia, dalam UU Pencucian Uang sudah ada soal pembatasan hak hukum bagi buronan dan Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan. Bahkan dalam konsep-konsep di negara maju dan negara umumnya, seseorang yang mau mengambil langkah hukum mereka harus taat hukum.

"Ini dia (Michael Steven) gugat ke PTUN, dianya malah lari (buron). Kalau dalam konteks atau istilahnya ini fugitive disentitlement, artinya dia dihilangkan hak-hak hukumnya karena dia buron," jelasnya.

Denny juga menilai dalih Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner di Kresna Group adalah modus yang disengaja untuk menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir di PT Kresna Asset Management.

"Memang beneficial owner kan mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap," kata dia.

Untuk menyeret ultimate beneficial owner, ada Peraturan Presiden (Perpres) atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab, meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar. Namun menurut Denny, hal tersebut tidak dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

"Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK," tegas Denny.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) merespon analisis INDEF soal rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) keramik impor asal Cina. Dalam pernyataan resmi, ekonom INDEF menilai rencana tersebut akan merugikan konsumen dan menyalahi aturan World Trade Organization (WTO).

Ketua Asaki Edy Suyanto memandang rencana pemerintah mengenakan BMAD sebesar 100,12 persen hingga 199 persen untuk keramik impor sudah tepat. Edy Suyanto mengklaim besaran BMAD tersebut telah melalui kajian yang mendalam dan tidak melanggar ketentuan WTO.

"Angka tersebut tentunya bukan turun dari langit, namun telah melalui penyelidikan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) selama lebih dari 1,5 tahun lamanya," kata Edy saat dihubungi, Jumat, 12 Juli 2024.

Edy mengatakan, Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) berhasil menemukan adanya praktik dumping atas keramik impor Cina. Menurut Edy, dumping keramik Cina tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan India.

"Negara-negara tersebut berhasil membuktikan adanya dumping produk keramik impor Cina. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang membuktikan produsen Cina melakukan praktik dumping," kata Edy.

Ia menjelaskan, kapasitas pabrik eksisting di Indonesia tahun 2024 sebesar 623,9 Juta m2, terdiri dari kelompok b1 (porcelain tile) kapasitas 207,9 juta m2 dan kelompok bII/bIII (bodi merah) 416 juta m2. Dari jumlah tersebut, serapan keramik porselen dalam negeri hanya 139,4 juta meter persegi.

Edy menilai penerapan BMAD keramik impor dari Cina bisa menciptakan persaingan harga yang sehat. Sebab, kata dia, utilitas produksi keramik porcelain dalam negeri, memprihatinkan. Ia mengatakan serapan keramik lokal untuk jenis porcelain hanya 67 persen dari kapasitas produksi.

"Dengan kondisi supply lebih tinggi dibanding demand maka pemberlakuan BMAD akan menciptakan persaingan pasar yang baik, sehat dan kompetitif di antara produsen dalam negeri," katanya.