JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tujuan dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah pembersihan sedimentasi.

Hal itu disampaikan Trenggono saat ditanya anggota Komisi IV DPR RI soal kebijakan ekspor pasir laut yang mendapat sorotan publik.

Sebagaimana diketahui, ekspor pasir laut diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2023.

"Tujuan PP 26 adalah pengambilan sedimentasi, pembersihan sedimentasi untuk rehabilitasi wilayah-wilayah yang seperti itu. Termasuk wilayah-wilayah yang akan digunakan untuk reklamasi," ujar Trenggono dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dilansir siaran YouTube TV Parlemen pada Rabu (6/11/2024).

Trenggono kemudian menjelaskan bahwa penyusunan PP Nomor 26 sudah melibatkan para ahli. Salah satunya untuk memastikan definisi sedimentasi laut.

Selain itu juga untuk merumuskan seperti apa teknis pengelolaan sedimentasi.

"Di dalam PP 26 jelas sekali aturan-aturan. Sebelum itu diambil, ada tim kajian yang melibatkan ada perguruan tinggi, ada ahli yang menyatakan bahwa ini adalah sedimentasi," ungkap Trenggono.

"Sedimentasi itu isinya lumpur, pasir, dan material lainnya. Material yang berharga jika ada dan jumlahnya besar tidak boleh, harus dipisahkan. Itu di dalam PP," lanjut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

Lebih lanjut, Trenggono juga menegaskan bahwa dari sisi ekologi, pengelolaan sedimentasi laut memang diperlukan.

Pasalnya, banyak sedimentasi yang menutupi terumbu karang, zona penangkapan ikan (fishing ground) hingga padang lamun di laut.

Di sisi lain, pengelolaan sedimentasi bisa dimanfaatkan untuk penerimaan negara.

"Dari sisi ekologi, saya berani bertanggung jawab di situ. Karena saya berani berdiskusi dengan ahli-ahli lingkungan. Ayo kita bicara. Dia nutupin terumbu karang. Dia nutupin wilayah fishing ground. Padang lamun juga ditutupin dan lain sebagainya. Bagaimana kalau enggak saya ambil? Saya ambil digunakan untuk penerimaan," jelas Trenggono.

"Sama lah misalnya reklamasi di sebelah. Eh kamu ambil pasirnya dari mana? Dari sini lah. Ya enggak? Karena itu karena anugerah dari Tuhan juga, karena digunakan untuk itu ya kamu bagi juga untuk negara. Jadi penerimaan negara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah resmi membuka keran ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun aktivitas tersebut dianggap ilegal.

Kemendag menyatakan, ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.

"Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim dalam keterangannya pada September 2024.

Aturan ekspor pasir laut ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ini merupakan tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tujuan dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah pembersihan sedimentasi.

Hal itu disampaikan Trenggono saat ditanya anggota Komisi IV DPR RI soal kebijakan ekspor pasir laut yang mendapat sorotan publik.

Sebagaimana diketahui, ekspor pasir laut diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2023.

"Tujuan PP 26 adalah pengambilan sedimentasi, pembersihan sedimentasi untuk rehabilitasi wilayah-wilayah yang seperti itu. Termasuk wilayah-wilayah yang akan digunakan untuk reklamasi," ujar Trenggono dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dilansir siaran YouTube TV Parlemen pada Rabu (6/11/2024).

Trenggono kemudian menjelaskan bahwa penyusunan PP Nomor 26 sudah melibatkan para ahli. Salah satunya untuk memastikan definisi sedimentasi laut.

Selain itu juga untuk merumuskan seperti apa teknis pengelolaan sedimentasi.

"Di dalam PP 26 jelas sekali aturan-aturan. Sebelum itu diambil, ada tim kajian yang melibatkan ada perguruan tinggi, ada ahli yang menyatakan bahwa ini adalah sedimentasi," ungkap Trenggono.

"Sedimentasi itu isinya lumpur, pasir, dan material lainnya. Material yang berharga jika ada dan jumlahnya besar tidak boleh, harus dipisahkan. Itu di dalam PP," lanjut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

Lebih lanjut, Trenggono juga menegaskan bahwa dari sisi ekologi, pengelolaan sedimentasi laut memang diperlukan.

Pasalnya, banyak sedimentasi yang menutupi terumbu karang, zona penangkapan ikan (fishing ground) hingga padang lamun di laut.

Di sisi lain, pengelolaan sedimentasi bisa dimanfaatkan untuk penerimaan negara.

"Dari sisi ekologi, saya berani bertanggung jawab di situ. Karena saya berani berdiskusi dengan ahli-ahli lingkungan. Ayo kita bicara. Dia nutupin terumbu karang. Dia nutupin wilayah fishing ground. Padang lamun juga ditutupin dan lain sebagainya. Bagaimana kalau enggak saya ambil? Saya ambil digunakan untuk penerimaan," jelas Trenggono.

"Sama lah misalnya reklamasi di sebelah. Eh kamu ambil pasirnya dari mana? Dari sini lah. Ya enggak? Karena itu karena anugerah dari Tuhan juga, karena digunakan untuk itu ya kamu bagi juga untuk negara. Jadi penerimaan negara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah resmi membuka keran ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun aktivitas tersebut dianggap ilegal.

Kemendag menyatakan, ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.

"Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim dalam keterangannya pada September 2024.

Aturan ekspor pasir laut ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ini merupakan tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tujuan dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah pembersihan sedimentasi.

Hal itu disampaikan Trenggono saat ditanya anggota Komisi IV DPR RI soal kebijakan ekspor pasir laut yang mendapat sorotan publik.

Sebagaimana diketahui, ekspor pasir laut diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2023.

"Tujuan PP 26 adalah pengambilan sedimentasi, pembersihan sedimentasi untuk rehabilitasi wilayah-wilayah yang seperti itu. Termasuk wilayah-wilayah yang akan digunakan untuk reklamasi," ujar Trenggono dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dilansir siaran YouTube TV Parlemen pada Rabu (6/11/2024).

Trenggono kemudian menjelaskan bahwa penyusunan PP Nomor 26 sudah melibatkan para ahli. Salah satunya untuk memastikan definisi sedimentasi laut.

Selain itu juga untuk merumuskan seperti apa teknis pengelolaan sedimentasi.

"Di dalam PP 26 jelas sekali aturan-aturan. Sebelum itu diambil, ada tim kajian yang melibatkan ada perguruan tinggi, ada ahli yang menyatakan bahwa ini adalah sedimentasi," ungkap Trenggono.

"Sedimentasi itu isinya lumpur, pasir, dan material lainnya. Material yang berharga jika ada dan jumlahnya besar tidak boleh, harus dipisahkan. Itu di dalam PP," lanjut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

Lebih lanjut, Trenggono juga menegaskan bahwa dari sisi ekologi, pengelolaan sedimentasi laut memang diperlukan.

Pasalnya, banyak sedimentasi yang menutupi terumbu karang, zona penangkapan ikan (fishing ground) hingga padang lamun di laut.

Di sisi lain, pengelolaan sedimentasi bisa dimanfaatkan untuk penerimaan negara.

"Dari sisi ekologi, saya berani bertanggung jawab di situ. Karena saya berani berdiskusi dengan ahli-ahli lingkungan. Ayo kita bicara. Dia nutupin terumbu karang. Dia nutupin wilayah fishing ground. Padang lamun juga ditutupin dan lain sebagainya. Bagaimana kalau enggak saya ambil? Saya ambil digunakan untuk penerimaan," jelas Trenggono.

"Sama lah misalnya reklamasi di sebelah. Eh kamu ambil pasirnya dari mana? Dari sini lah. Ya enggak? Karena itu karena anugerah dari Tuhan juga, karena digunakan untuk itu ya kamu bagi juga untuk negara. Jadi penerimaan negara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah resmi membuka keran ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun aktivitas tersebut dianggap ilegal.

Kemendag menyatakan, ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.

"Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim dalam keterangannya pada September 2024.

Aturan ekspor pasir laut ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ini merupakan tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan regulasi terkait penghapusan piutang macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, pinjaman nelayan di Badan Layanan Umum (BLU) mencapai sekitar Rp600 miliar. Nominal tersebut belum termasuk utang nelayan di lembaga keuangan lainnya.

“Kalau kita di BLU aja itu kira-kira sekitar Rp600 miliaran,” ungkap Trenggono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Trenggono menyebut bahwa pihaknya tengah mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang. Dengan begitu, pihaknya bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” kata Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Aturan turunan ini nantinya memuat jumlah nelayan yang berhutang, serta syarat dan mekanisme penghapusan utang. Kendati begitu, KKP hingga saat ini masih melakukan penghitungan jumlah nelayan yang berhutang.

Dia berjanji, perhitungan dan mekanisme penghapusan utang dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. “Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail,” ujarnya.

Trenggono mengharapkan, adanya penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Sementara itu, kebijakan penghapusan utang mendapat sambutan positif dari kalangan nelayan. Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional Kajidin mengakui, banyak nelayan berhutang ke perbankan demi memenuhi operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” tuturnya.

Sakti Wahyu Trenggono membeberkan rencana kerjanya usai dipercaya lagi menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu yang akan dikerjakan adalah menghidupkan kembali 78 ribu hektare tambak udang yang menganggur di wilayah Pantai Utara (Pantura).

Menurutnya, tambak tersebut sudah menganggur selama 35 tahun. Tambak tersebut akan direvitalisasi dengan model yang sudah dilakukan di Karawang sebelumnya.

"Tadi saya sampaikan bagaimana revitalisasi atau rehabilitasi yang sudah 35 tahun nganggur itu, tambak, bekas tambak udang di Pantura ada 78 ribu jelek bener. Itu kalau kita ubah, saya sudah buatkan modelnya di Karawang 80 hektar dan hasilnya bagus," kata Sakti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Jika program tersebut berhasil, harapannya akan ada penyerapan tenaga kerja hingga ratusan ribu. Selain itu masyarakat di Pantura juga bisa kembali melakukan budidaya udang windu.

"Ini value-nya sudah skala industri. Jadi kalau itu kita kembangkan, 78 ribu itu yang diubah, bayangkan angkatan kerja berapa ratus ribu. Lalu kemudian masyarakat yang tadinya sudah hopeless dengan lahannya yang sudah tidak bisa dibuat budidaya udang windu sekarang punya harapan," sebutnya.

Adapun Sakti akan berduet dengan Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan yang sudah dilantik kemarin. Proses penyambutan keduanya dilakukan di Kantor KKP hari ini.

"Itu intervensi negara yang harus dilakukan ini saya kira yang salah satunya mengeksplorasi ini yang saya akan bekerja sama berdua nih, kalau dulu mandornya satu, saya sendirian sekarang mandornya ada dua jadi lebih enak," tambah Sakti.

Simak juga Video 'Jokowi Resmikan Tambak Udang 60 Hektare Senilai Rp 175 Miliar':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id–Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan tancap gas mengimplementasikan Program Ekonomi Biru (PEP) di periode kedua kepemimpinannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu bagian dari PEP yang dimasifkan KKP di bawah komando Menteri Trenggono adalah revitalisasi 78.550 hektare (ha) tambak tidur (idle) di Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Tambak idle 78.550 ha tersebut akan diubah menjadi produktif di 2025-2029 dengan dengan komoditas utama berupa tilapia dan sejenisnya. Hal itu demi menyokong visi-misi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PEP menjadi bagian visi-misi Asta Cita yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo hingga lima tahun ke depan guna memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan memacu kemandirian bangsa.

Sektor KP dinilai potensial menopang kemandirian/ketahanan pangan dan menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Lima kebijakan PEP yang digas implementasinya meliputi perluasan kawasan konservasi laut, lalu penangkapan ikan terukur (PIT), kemudian pembangunan budi daya berkelanjutan di pesisir, laut, dan darat. Selanjutnya, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut lewat gerakan partisipasi nelayan Bulan Cinta Laut (BCL).

Kebijakan pembangunan budi daya berkelanjutan di pesisir, laut, dan darat menitikberatkan pada lima komoditas unggulan ekspor, yakni udang, rumput laut, tilapia, lobster, dan kepiting. Pada pengembangan tilapia dan sejenisnya, di antaranya ditempuh dengan revitalisasi tambak tidur 78.550 ha di Pantura Jawa.

“Perkiraan saya dari 78 ribu ha itu bisa selesai 13 ribu ha di akhir 2026, hasil kurang lebih 1,5 juta ton ikan tilapia, saya belum kebayang 13 ribu ha itu akan men-generate berapa tenaga kerja, kalau pembudi daya ditargetkan total sekitar 40 ribuan, tapi tenaga kerja tentu lebih dari itu,” ungkap Menteri Trenggono dalam konferensi pers usai pelantikannya sebagai Menteri KP di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dalam Rencana Lokasi Revitalisasi Tambak di Pantura Jawa periode 2025-2029, rencana aksi revitalisasi tambak tidur itu terbagi atas 13 ribu ha pada 2025, 15 ribu ha di 2026, 20 ribu ha di 2027, 15 ribu ha pada 2028, dan 15.550 ha di 2029. Revitalisasi akan dilakukan di empat provinsi dan 29 kabupaten/kota dengan target 40.138 pembudi daya.

Di Jawa Barat, target luas lahan 33.740 ha (Bekasi, Karawang, Indramayu, Subang, Cirebon), produksi 101.285 ha, dan 12.685 pembudi daya. Di Banten, target luas lahan 2.480 ha (Serang, Kota Serang, Tangerang), produksi 385 ton, dan 2.155 pembudi daya.

Di Jawa Tengah, target luas lahan 14.490 ha (Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Pati, Rembang), produksi 20.790 ton, dan 12.564 pembudi daya. Di Jawa Timur, target luas lahan 27.840 ha (Tuban, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Kota Pasuruan, Probolinggo, Kota Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi), produksi 82.200 ton, dan 12.734 pembudi daya.

Juara Perikanan

Trenggono kembali dipercaya mengurusi sektor KP pada Kabinet Merah Putih yang disahkan Presiden Prabowo di Istana Negara pada Senin (21/10/2024) pagi. “Alhamdulillah, saya mendapat kepercayaan lagi, mudah-mudahan ini tidat sulit. Kalau kita umpamakan mau balapan, kita ini udah start engine, sekarang tinggal melaju untuk mencapai yang dicita-citakan," ujar Trenggono.

Dia mengumpamakan, kapal harus melaju cepat karena banyak masyarakat Indonesia yang ada di dalamya yang harus diperjuangkan hidupnya. “Indonesia harus bisa jadi juara di sektor perikanan sebagai kontribusi kita bagi ketahanan pangan. Alhamdulillah, perikanan sudah surplus, tapi harus diakui kita belum hebat,” jelas dia.

Sebagian PEP sudah diimplementasikan di periode pertama kepemimpinan Trenggono, di antaranya lewat pembangunan modeling PIT, modeling budi daya udang, rumput laut, dan lobster, penataan hasil sedimentasi, BCL, serta penyusunan Ocean Big Data sebagai instrumen digital yang berfungsi mengawasi-mengukur dampak dan manfaat semua kegiatan di ruang laut.

Di periode kedua, Trenggono memastikan program kerja yang sudah jalan itu diperkuat program lain, seperti pembangunan tambak udang modern 2.000 ha di Waingapu, pengembangan budi daya tuna di Papua, hilirisasi rumput laut, peningkatan kualitas mutu hasil perikanan, serta yang terkait pemeliharaan kawasan konservasi laut.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Sakti Wahyu Trenggono kembali menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10/2024). Sebelumnya, dia menjabat sebagai Menteri KKP di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Usai dilantik, dia mengungkapkan program yang akan menjadi fokus kementeriannya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Trenggono memaparkan, dirinya sebenarnya tidak memiliki program quick wins khusus selama 100 hari pertamanya kembali menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasalnya, dirinya melanjutkan pos yang sebelumnya sudah dia emban pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, pada kabinet Jokowi, Trenggono menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sejak 23 Desember 2020, menggantikan Edhy Prabowo yang terjerat kasus korupsi.

Menurutnya, program fokus selama 100 hari umumnya merupakan strategi dari menteri-menteri baru dalam Kabinet Merah Putih.

"Kalau dulu pertama dilantik [sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan], saya perlu waktu untuk belanja isu dan lainnya. Sekarang, ibaratnya mau balapan, sudah start engine dan tinggal melaju mencapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan Pak Presiden," kata Trenggono dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta pada Senin (21/10/2024).

Trenggono melanjutkan, dirinya akan melanjutkan program yang sudah dijalankan pada masa pemerintahan sebelumnya, yakni pengembangan ekonomi biru atau blue economy.

Dia menuturkan, ekonomi biru ini juga sejalan dengan program jangka panjang Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Dia memaparkan, pengembangan ekonomi biru akan dilakukan melalui lima program. Pertama, melindungi laut dan sumber daya yang ada di dalamnya. Upaya tersebut salah satunya akan dilakukan dengan memperluas kawasan konservasi laut.

Kedua, penangkapan ikan secara terukur yang berbasis kuota; ketiga, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan.

Keempat, pihaknya juga akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Terakhir, dia juga akan meningkatkan upaya pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

"Upaya itu dilakukan untuk menjaga pelestarian wilayah laut," kata Trenggono.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sakti Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), pada saat mengumumkan susunan kabinetnya, yakni Kabinet Merah Putih, pada Minggu (20/10) malam.

Jabatan ini bukan hal yang baru bagi Trenggono, pasalnya dia sudah pernah dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019–2024.

Sakti Wahyu Trenggono lahir di Semarang pada 3 November 1962. Dia merupakan sarjana (S1) Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dan S1 School of Information System Universitas Bina Nusantara (Binus University).

Pendidikannya dilanjutkan ke jenjang S2 dalam program Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Setelah lulus dari ITB, Trenggono memulai karirnya di PT Astra Honda Motor dan bekerja di perusahaan itu selama 11 tahun.

Dia kemudian memiliki perusahaan PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) dan PT Tower Bersama Infrastruktur, dua perusahaan yang bergerak di sektor menara telekomunikasi.

Kedua perusahaan tersebut tumbuh menjadi penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia.

Lalu dia mendirikan PT Teknologi Riset Global (TRG) Investama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, teknologi, properti, media, dan e-commerce.

Selanjutnya, karir politik Sakti Wahyu Trenggono dimulai saat dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dia tercatat sebagai salah satu tokoh dalam tim kampanye pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, pada Pilpres 2019.

Selain itu, Sakti Wahyu Trenggono juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI saat itu Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah menetapkan jajaran menterinya yang dinamakan Kabinet Merah Putih, pada Minggu (20/10/2024) malam.

Sebanyak 53 menteri dan kepala badan setingkat menteri, serta 56 nama wakil menteri di Kabinet Merah Putih.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono muncul sebagai salah satu sosok yang berpotensi masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sakti Wahyu Trenggono merupakan salah satu menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang turut merapat ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

"Iya saya diminta membantu beliau [Prabowo] di kabinet yang akan datang. Jadi intinya saya siap membantu beliau untuk memajukan bangsa dan negara," kata Trenggono usai bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Melansir laman Kementerian KKP, Sakti Wahyu Trenggono dilantik menjadi Menteri KKP oleh Presiden Jokowi pada 23 Desember 2020 di Istana Negara berdasarkan berdasarkan Keppres Nomor 133/P Tahun 2020.

Mengemban tugas untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengusung tiga prioritas. Pertama, meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap dari Rp600 miliar menuju Rp12 triliun.

Kedua, meningkatkan kesejahteraan nelayan, termasuk melalui asuransi dana pensiun atau jaminan hari tua. Sementara itu, program ketiga adalah mengembangkan perikanan budidaya dalam negeri sebagai sumber ekonomi.

“Hal yang menjadi fokus yakni membangun shrimp estate dan kampung-kampung perikanan berbasis komoditas unggulan, seperti Kampung Nila, Kampung Lele, Kampung Rumput Laut, dan lainnya,” tulis keterangan di laman Kementerian KKP.

Di samping itu, Sakti Wahyu Trenggono juga memiliki komitmen untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan yang setiap kebijakannya diambil berdasarkan kajian ilmiah, serta melibatkan ahli dan para pemangku kepentingan.

Sebelum berkecimpung di pemerintahan, Sakti Wahyu mulanya lebih dikenal sebagai pengusaha. Memulai bisnis di bidang telekomunikasi, dia kemudian beralih fokus ke bisnis penyewaan menara base transceiver (BTS).

Bisnis tersebut semakin meluas sehingga pria kelahiran Semarang 3 November 1962 ini mendapatkan julukan ‘Raja Menara’ atau sebutan lainnya yakni ‘Lelaki Seribu Tower’.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023, Trenggono memiliki harta Rp2,66 triliun. Jumlah ini terdiri atas tanah dan bangunan Rp91,02 miliar, alat transportasi dan mesin Rp1,81 miliar, dan surat berharga Rp2,22 triliun.

Dia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp22,95 miliar, serta kas dan setara kas Rp156,10 miliar. Trenggono tidak memiliki utang hingga periode pelaporan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Trenggono mendapatkan julukan Raja BTS atas kiprahnya sebagai pengusaha menara pemancar atau BTS. Dia mengawali karirnya di PT Astra International Tbk. setelah lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Setelah mundur dari Astra, Wahyu pun memilih untuk mendirikan perusahaannya sendiri di bidang telekomunikasi. Pria kelahiran 1962 itu mendirikan PT Solusindo Kreasi Pratama-Indonesian Tower.

Perusahaannya itu merupakan penyedia infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Wahyu juga tercatat sebagai pendiri PT Teknologi Riset Global Investama, perusahan yang saat ini didalami perannya oleh KPK di kasus Telkom.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri di kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru sore ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo.

Usai bertemu Prabowo, Sakti tak membeberkan posisi apa yang akan ia jabat di pemerintahan Prabowo. Dia mengatakan, Prabowo yang akan mengumumkan sendiri.

"Itu nanti beliau ya saya belum dikasih tahu di mana dan sebagainya biar beliau mengumumkan dan menentukan," katanya di kediaman Prabowo, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia mengatakan, dalam pertemuan itu, ia dan Prabowo bicara mengenai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar lebih baik.

"Bahas soal bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa bagus dan kemudian ekonomi kita bisa menjadi lebih baik," katanya.

Saat ditanya apakah pertemuan itu membahas perikanan, Sakti mengatakan hal itu belum dibahas.

"Belum, belum," kata Sakti.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar forum perencanaan tata ruang laut tingkat internasional, Marine Spatial (MSP) Forum ke-6 di Bali. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan sejumlah tantangan mengelola tata ruang laut di Indonesia.

Pria yang karib disapa Trenggono ini mengatakan mengelola ruang laut menemui banyak tantangan. Dia menilai 30% dari perairan Indonesia dapat dijadikan ruang konservasi laut. Menuju ke sana, Trenggono menilai punya tantangan yang berat.

"Setiap hari saya mengalami selama 4 tahun ini belajar tentang bagaimana mengelola kelautan. Dulu berpikirnya perikanan tapi saya sekarang berpikir perikanan itu akibatnya saja yang terpenting adalah laut dijaga dengan baik. 30% laut Indonesia itu bisa dijadikan sebagai ruang konservasi. Tantangannya berat sekali," kata Trenggono dalam acara MSP, di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan masih banyak nelayan menggunakan alat-alat tangkap tradisional yang dapat merusak ekologi laut. Selain itu, masih banyak pihak yang memanfaatkan ekologi Indonesia untuk kepentingan reklamasi dan pariwisata. Trenggono menyebut mereka tidak pernah peduli akibat aktivitas tersebut dapat merusak lingkungan.

"Reklamasi untuk semua kepentingan ekonomi, misalnya properti, pariwisata semuanya itu ujungnya ekonomi. Mereka nggak pernah peduli dengan lingkungan ini akan menjadi rusak. Penghasilan sumber-sumber daya alam yang di laut dalam, misalnya Migas dan lain sebagainya ini harus kita protect kemudian berdampak pada tempat berbahaya untuk kepentingan ekologi," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya selama ini telah melakukan sosialisasi hingga memetakan zonasi perairan Indonesia. Dia bilang memang hal tersebut membutuhkan waktu. Dia pun membandingkan ke negara Norwegia yang membutuhkan waktu selama 10 tahun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Waktu saya belajar di Norway, saya ingin tahu bagaimana mereka mengelola soal kelautan mereka juga mengatakan butuh waktu 10 tahun lebih kemudian bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Masyarakatnya sedikit cuma 4 juta 5 juta, kita kan hampir 300 juta," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti baru saja menikahkan anak keduanya, Nadine Kaiser, dengan sang pujaan hati, Geoffrey Alain Gerald, pada Minggu (25/8/2024).

Akad nikah Nadine dan Geoffrey digelar di Al-Istiqomah Grand Mosque, Pangandaran dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting,

Beberapa tokoh yang hadir dalam acara tersebut antara lain Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Politikus PDIP Ganjar Pranowo, Plt. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, hingga Chairman Arta Graha Tommy Winata.

Selain itu, Duta Besar Maroko untuk Indonesia Oudia Benabdillah, ⁠Dubes UEA untuk Indonesia Abdullah Salem, ⁠Dubes Bahrain untuk Indonesia Ahmad Abdulla Alhajeri, juga menghadiri pernikahan tersebut.

Acara pernikahan diawali dengan proses akad yang berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Proses berlangsung lancar dan Khidmat. Geoffrey yang mualaf pada Februari 2024, mengucapkan ijab kabul dengan luwes.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dan Letjen Purn Sudrajat menjadi saksi nikah keduanya. KH Mustofa Bisri (Gus Mus) membacakan nasihat pernikahan.

Perbesar

Pernikahan Nadine dan Geoffrey dilangsungkan dalam adat Jawa. Keduanya telah menjalani prosesi siraman dan Midodareni sehari sebelum akad atau pada Sabtu (24/8/2024).

Nadine Kaiser lahir pada 24 Juli 1994. Nadine pernah mengenyam pendidikan di Embry-Riddle Aeronautical University dan juga The British International School pada tahun 2013-2016.

Gadis yang saat ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia dikabarkan fasih berbicara dalam 3 bahasa yaitu Jerman, Inggris, dan bahasa Indonesia