KOMPAS.com -PT Pertamina telah merilis harga BBM Pertamina terbaru, termasuk harga BBM Pertamina Dex yang berlaku selama bulan November 2024.

Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel dengan Cetane number tertinggi 53 dengan sulfur 50 PPM, yang menjaga mesin dan meningkatkan power mesin secara maksimal, juga menjaga lingkungan dengan standar EURO 4.

Penyesuaian harga BBM Pertamina dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020.

Untuk diketahui, harga BBM Pertamina bisa berubah-ubah mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kebijakan pemerintah.

Lantas, berapa harga Pertamina Dex terbaru yang dijual di SPBU seluruh Indonesia selama bulan November 2024?

Daftar harga BBM Pertamina Dex pada November 2024

Dilansir dari laman resmi Pertamina, daftar harga BBM Pertamina Dex terbaru yang dijual di SPBU seluruh Indonesia berlaku selama bulan November 2024 per liternya sebagai berikut:

• Provinsi Aceh, harga Pertamina Dex Rp 13.440 per liter
• Provinsi Sumatera Utara, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter
• Provinsi Sumatera Barat, harga Pertamina Dex Rp 14.020 per liter
• Provinsi Riau, harga Pertamina Dex Rp 14.020 per liter
• Provinsi Kepulauan Riau, harga Pertamina Dex Rp 14.020 per liter
• Free Trade Zone (FTZ) Batam, harga Pertamina Dex Rp 12.750 per liter
• Provinsi Jambi, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter
• Provinsi Bengkulu, harga Pertamina Dex Rp 14.020 per liter
• Provinsi Sumatera Selatan, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter
• Provinsi Bangka Belitung, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter.

• Provinsi Lampung, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter
• Provinsi DKI Jakarta, harga Pertamina Dex Rp 13.440 per liter
• Provinsi Banten, harga Pertamina Dex Rp 13.440 per liter
• Provinsi Jawa Barat, harga Pertamina Dex Rp 13.440 per liter
• Provinsi Jawa Tengah, harga Pertamina Dex Rp 13.440 per liter
• Provinsi DI Yogyakarta, harga Pertamina Dex Rp 13.440 per liter
• Provinsi Jawa Timur, harga Pertamina Dex Rp 13.440 per liter
• Provinsi Bali, harga Pertamina Dex Rp 13.440 per liter
• Provinsi Nusa Tenggara Barat, harga Pertamina Dex Rp 13.440 per liter
• Provinsi Nusa Tenggara Timur, harga Pertamina Dex Rp 13.440 per liter.

• Provinsi Kalimantan Barat, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter
• Provinsi Kalimantan Tengah, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter
• Provinsi Kalimantan Selatan, harga Pertamina Dex Rp 14.020 per liter
• Provinsi Kalimantan Timur, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter
• Provinsi Kalimantan Utara, harga Pertamina Dex Rp 14.020 per liter
• Provinsi Sulawesi Utara, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter
• Provinsi Gorontalo, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter
• Provinsi Sulawesi Tengah, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter
• Provinsi Sulawesi Tenggara, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter
• Provinsi Sulawesi Selatan, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter.

• Provinsi Sulawesi Barat, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter
• Provinsi Papua Barat, harga Pertamina Dex Rp 13.730 per liter
• Provinsi Papua Barat Daya, harga Pertamina Dex Rp 13.450 per liter.

Itulah daftar harga BBM Pertamina hari ini hingga akhir November 2024, untuk harga Pertamina Dex yang dijual di SPBU seluruh Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Agence Francaise de Development (AFD) resmi menandatangani Letter of Intent (LoI) dan Implementing Agreement (IA) untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dan AFD Country Director, Yann Martress, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/11).

Dadan Kusdiana menyatakan bahwa kemitraan ini menjadi tonggak penting bagi kolaborasi Indonesia-Perancis dalam menghadapi perubahan iklim dan mendorong transisi energi berkelanjutan.

“Sebagai negara yang rentan terhadap perubahan iklim, Indonesia menyadari urgensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, diversifikasi energi, dan mempercepat transisi energi,” ujarnya.

Dadan menambahkan bahwa kerja sama dengan AFD diharapkan dapat memberi akses pada teknologi mutakhir, sumber pembiayaan, serta peningkatan keahlian teknis dalam transisi energi.

AFD Country Director Yann Martress menekankan bahwa program ini bertujuan mengarusutamakan transisi energi di berbagai kebijakan, memastikan prioritas Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE). “Penandatanganan perjanjian ini menegaskan komitmen kami mendukung ambisi Indonesia menuju sektor energi yang lebih hijau dan tangguh, serta mengatasi tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi,” ungkap Martress.

Dukungan penuh juga datang dari Uni Eropa. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, Denis Chaibi, menyatakan kegembiraannya atas hibah yang diberikan melalui AFD kepada Kementerian ESDM, guna memajukan transisi energi hijau di Indonesia yang memiliki potensi besar di sektor nikel dan panas bumi. “Indonesia adalah pemain kunci dalam transisi hijau global, dan kami senang dapat bermitra dalam upaya ini,” ujarnya.

Kerja sama ini meliputi berbagai aspek, mulai dari reformasi transisi energi melalui Program Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET), studi dan pelatihan untuk mineral kritis, penerapan kerangka Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) di Kementerian ESDM, hingga kerja sama lainnya yang disepakati kedua pihak.

Deputi Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Laurent Legodec, menambahkan bahwa kolaborasi ini akan memberikan manfaat yang luas, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan keamanan energi. “Kerja sama transisi energi ini tidak hanya mendorong kemajuan teknologi tetapi juga kesejahteraan ekonomi dan keadilan energi,” ungkap Laurent.

Partai Buruh telah mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (31/10) di Jakarta, MK mengeluarkan keputusan untuk mencabut dan merevisi 21 pasal dalam UU tersebut.

Keputusan ini terkait dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Gugatan Partai Buruh agar UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dicabut diterima oleh seluruh hakim MK.

MK mengabulkan uji konstitusionalitas terhadap 21 norma dalam UU Cipta Kerja sesuai permohonan Partai Buruh. Selain itu, ada satu pasal yang permohonannya tidak diterima, dan permohonan lainnya ditolak karena tidak berlandasan hukum.

Berikut adalah daftar pasal dalam UU Cipta Kerja yang telah diubah berdasarkan putusan MK:

1. Frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 42 ayat 1 dan Pasal 81 angka 4 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali dimaknai sebagai “Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yaitu Menteri Tenaga Kerja.”
2. Pasal 42 ayat 4 UU 6/2023 mengenai tenaga kerja asing bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali dimaknai memperhatikan pengutamaan tenaga kerja Indonesia.
3. Pasal 56 ayat 3 UU 6/2023 tentang jangka waktu perjanjian kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali dimaknai bahwa jangka waktu tidak lebih dari lima tahun.
4. Pasal 57 ayat 1 UU 6/2023 mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dalam Bahasa Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
5. Pasal 64 ayat 2 UU 6/2023 tentang pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
6. Pasal 79 ayat 2 huruf b UU 6/2023 tentang istirahat mingguan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai “atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu”.
7. Kata “dapat” dalam Pasal 79 ayat 5 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
8. Pasal 88 ayat 1 UU 6/2023 mengenai hak pekerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
9. Pasal 88 ayat 2 UU 6/2023 mengenai kebijakan pengupahan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
10. Frasa “struktur dan skala upah” dalam Pasal 88 ayat 3 huruf b UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
11. Pasal 88C UU 6/2023 tentang upah minimum sektoral bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
12. Frasa “indeks tertentu” dalam Pasal 88D ayat 2 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
13. Frasa “dalam keadaan tertentu” dalam Pasal 88 F UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
14. Pasal 90A UU 6/2023 tentang upah di atas upah minimum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
15. Pasal 92 ayat 1 UU 6/2023 mengenai struktur dan skala upah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
16. Pasal 95 ayat 3 UU 6/2023 mengenai hak pekerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
17. Pasal 98 ayat 1 UU 6/2023 tentang dewan pengupahan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
18. Frasa “perundingan bipartit” dalam Pasal 151 ayat 3 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
19. Frasa "pemutusan hubungan kerja" dalam Pasal 151 ayat (4) UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
20. Frasa 'sampai dengan selesainya proses' dalam Pasal 157A ayat (3) UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
21. Frasa "diberikan dengan ketentuan sebagai berikut" dalam Pasal 156 ayat 2 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai 'paling sedikit.'

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai "Presiden Kebijakan Luar Negeri."

Hal itu disampaikan Rosan di hadapan puluhan duta besar negara-negara sahabat dalam acara Gala Dinner yang digelar Kadin Indonesia bersama dengan para duta besar negara sahabat di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Mula-mula, Rosan menjelaskan posisi Indonesia yang aktif dalam berbagai kerja sama ekonomi internasional, baik yang diinisiasi oleh China, Amerika Serikat, maupun Uni Eropa.

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan pada kegiatan rapat kerja dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Ruang Makan Husein Taruna Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024). Dalam pembekalan tersebut Prabowo menyampaikan agar para Kabinet Merah Putih dan Utusan Presiden dapat melihat semangat, disiplin seorang prajurit yang siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, sehingga para menteri siap untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga aktif melakukan kerja sama ekonomi dengan Afrika dan Asia Tenggara.

"Jadi pasti kita akan menjadi negara yang lebih terbuka, terutama dengan Presiden Prabowo, (yang) jika saya bisa bilang, dia adalah "Presiden Kebijakan Luar Negeri"," ujar Rosan.

"Dia sangat aktif bertemu banyak kepala negara di dunia. Karena Indonesia ingin lebih banyak hadir di dunia," tegasnya.

Di sisi lain, kata Rosan, Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara.

Menurutnya, 40 persen ekonomi Asia Tenggara ada di Indonesia. Begitu pula dengan populasi dan daratan Asia Tenggara yang 40 persennya ada di Indonesia.

"Kita adalah negara terbesar di ASEAN. 40 persen ekonomi ASEAN adalah Indonesia. Hampir 40 persen populasi di ASEAN adalah Indonesia. Dan juga daratan, sekitar 40 persen daratan ASEAN adalah Indonesia," ungkap Rosan.

"Jadi Indonesia, pasti kita ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi. Saat ini kami berada di negara berpenghasilan menengah dan memiliki semua angka yang sangat penting ini hari ini memberi kami kepercayaan diri untuk bekerja dengan anda semua," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai "Presiden Kebijakan Luar Negeri."

Hal itu disampaikan Rosan di hadapan puluhan duta besar negara-negara sahabat dalam acara Gala Dinner yang digelar Kadin Indonesia bersama dengan para duta besar negara sahabat di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Mula-mula, Rosan menjelaskan posisi Indonesia yang aktif dalam berbagai kerja sama ekonomi internasional, baik yang diinisiasi oleh China, Amerika Serikat, maupun Uni Eropa.

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan pada kegiatan rapat kerja dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Ruang Makan Husein Taruna Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024). Dalam pembekalan tersebut Prabowo menyampaikan agar para Kabinet Merah Putih dan Utusan Presiden dapat melihat semangat, disiplin seorang prajurit yang siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, sehingga para menteri siap untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga aktif melakukan kerja sama ekonomi dengan Afrika dan Asia Tenggara.

"Jadi pasti kita akan menjadi negara yang lebih terbuka, terutama dengan Presiden Prabowo, (yang) jika saya bisa bilang, dia adalah "Presiden Kebijakan Luar Negeri"," ujar Rosan.

"Dia sangat aktif bertemu banyak kepala negara di dunia. Karena Indonesia ingin lebih banyak hadir di dunia," tegasnya.

Di sisi lain, kata Rosan, Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara.

Menurutnya, 40 persen ekonomi Asia Tenggara ada di Indonesia. Begitu pula dengan populasi dan daratan Asia Tenggara yang 40 persennya ada di Indonesia.

"Kita adalah negara terbesar di ASEAN. 40 persen ekonomi ASEAN adalah Indonesia. Hampir 40 persen populasi di ASEAN adalah Indonesia. Dan juga daratan, sekitar 40 persen daratan ASEAN adalah Indonesia," ungkap Rosan.

"Jadi Indonesia, pasti kita ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi. Saat ini kami berada di negara berpenghasilan menengah dan memiliki semua angka yang sangat penting ini hari ini memberi kami kepercayaan diri untuk bekerja dengan anda semua," lanjutnya.

YOUTIBE/KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI Tangkapan layar dari video yang menampilkan Menteri Investasi Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Untuk 2025, target investasi asing dan lokal Indonesia sebesar 120 miliar dollar AS. Investasi itu utamanya untuk bidang energi terbarukan yang berorientasi pada ekspor.

Rosan menambahkan, potensi energi baru dan terbarukan dan energi bersih saat ini sekitar 3.700 gigawatt yang sebagian besar berasal dari panel surya, energi surya, energi hidro, biomassa dan panas bumi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai "Presiden Kebijakan Luar Negeri."

Hal itu disampaikan Rosan di hadapan puluhan duta besar negara-negara sahabat dalam acara Gala Dinner yang digelar Kadin Indonesia bersama dengan para duta besar negara sahabat di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Mula-mula, Rosan menjelaskan posisi Indonesia yang aktif dalam berbagai kerja sama ekonomi internasional, baik yang diinisiasi oleh China, Amerika Serikat, maupun Uni Eropa.

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan pada kegiatan rapat kerja dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Ruang Makan Husein Taruna Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024). Dalam pembekalan tersebut Prabowo menyampaikan agar para Kabinet Merah Putih dan Utusan Presiden dapat melihat semangat, disiplin seorang prajurit yang siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, sehingga para menteri siap untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga aktif melakukan kerja sama ekonomi dengan Afrika dan Asia Tenggara.

"Jadi pasti kita akan menjadi negara yang lebih terbuka, terutama dengan Presiden Prabowo, (yang) jika saya bisa bilang, dia adalah "Presiden Kebijakan Luar Negeri"," ujar Rosan.

"Dia sangat aktif bertemu banyak kepala negara di dunia. Karena Indonesia ingin lebih banyak hadir di dunia," tegasnya.

Di sisi lain, kata Rosan, Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara.

Menurutnya, 40 persen ekonomi Asia Tenggara ada di Indonesia. Begitu pula dengan populasi dan daratan Asia Tenggara yang 40 persennya ada di Indonesia.

"Kita adalah negara terbesar di ASEAN. 40 persen ekonomi ASEAN adalah Indonesia. Hampir 40 persen populasi di ASEAN adalah Indonesia. Dan juga daratan, sekitar 40 persen daratan ASEAN adalah Indonesia," ungkap Rosan.

"Jadi Indonesia, pasti kita ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi. Saat ini kami berada di negara berpenghasilan menengah dan memiliki semua angka yang sangat penting ini hari ini memberi kami kepercayaan diri untuk bekerja dengan anda semua," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto perlu dibarengi dengan masuknya guyuran investasi asing ke Tanah Air.

Ketua Umum Kadin Indonesia 2024–2029 Anindya Novyan Bakrie memandang bahwa ambisi Presiden Prabowo mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun secara bertahap perlu adanya keseriusan dalam hal penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment (FDI).

“Untuk mencapai target ini, kita perlu mendapatkan investasi asing langsung [FDI] yang serius dan berpikiran maju, terutama di sektor-sektor yang dapat mengatasi tantangan terbesar di dunia saat ini dan di masa depan,” kata Anindya di acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

Di sisi lain, Anin menyatakan Kadin akan memfokuskan pada dua hal penting, yaitu transisi energi dan ketahanan pangan.

Adapun untuk mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun, Anin menyebut keberadaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Sebab, sektor ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia dan UMKM juga mempekerjakan 97% tenaga kerja.

“Kadin mendukung usaha-usaha ini dengan membantu mereka tumbuh melalui ekspansi internasional dan oleh karena itu ekspor adalah pendorong utama pembangunan ekonomi kita,” ujarnya.

Di samping itu, Anin juga menekankan pentingnya hubungan diplomasi Indonesia dengan negara sahabat. Menurutnya, hubungan diplomasi ini penting untuk Indonesia, salah satunya diharapkan bisa mendatangkan guyuran investasi asing ke Indonesia.

Selain itu, agenda ini dinilai bisa membantu membuka pasar perdagangan untuk mencari mitra. Serta, pentingnya mengedepankan industrialisasi yang berbasis ekspor di tengah industri yang mengalami transformasi.

“Jadi, semua itu dimulai dengan hubungan baik dengan negara-negara tersebut dan ini dimulai dengan acara-acara seperti ini,” tuturnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada para pekerja, khususnya sektor padat karya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan bahwa insentif tersebut tengah dibahas bersama pemerintah. Hanya saja ia tidak menjelaskan secara detail mengenai pembahasan tersebut.

"Kalau itu sedang dibahas ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan," ujar Anwar kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10).

Saat ditanya, Anwar juga belum bisa memastikan apakah insentif PPh 21 DTP akan diberikan kepada sektor padat karya ataupun sektor tertentu saja. Namun yang pasti, pihaknya akan melakukan pertimbangan dari berbagai aspek.

"Sebagai opsi kebijakan, apapun kita dengarkan. Tinggal pilihan kebijakan yang terbaik. Itu saya rasa harus kita pertimbangkan dari berbagai aspek," katanya.

Anwar mengaku, sebenarnya masukan untuk pemberian insentif pajak bagi karyawan sudah sering didengar. Namun, pemerintah perlu melakukan berbagai pertimbangan sebelum menentukan kebijakan tersebut.

"Kalau saya beberapa kali sudah mendengar (permintaan insentif PPh 21 DTP), tapi tentunya akan kami pertimbangkan," imbuh Anwar.

Ditemui terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu enggan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh media terkait pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP.

"Nanti ya," jawab singkat Febrio.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indo (Apindo) mengaku telah bertemu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar insentif pajak penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kembali diberikan oleh pemerintah.

Sebagai pengingat, pemerintah pernah memberikan insentif PPh 21 DTP pada awal pandemi Covid-19.

Namun, insentif tersebut tidak diperpanjang seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto mengatakan bahwa pengajuan insentif PPh 21 DTP tersebut sudah diajukan oleh Kemenkeu dua minggu yang lalu.

Tidak hanya itu, pihaknya juga telah menyampaikan pengajuan insentif tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari ini, Kamis (30/10). Ia bilang, Airlangga telah menerima masukan tersebut.

"Waktu itu Apindo bertemu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dua minggu yang lalu kita bertemu. Tadi kita hanya menyampaikan saja, pak Airlangga juga noted," ujar Anne kepada awak media di Jakarta, Rabu (30/10).

Anne beranggapan, insentif tersebut bisa menjaga daya beli masyarakat sehingga karyawan atau pekerja bisa membeli produk atau barang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

"Daripada melalui bansos, kan (insentif) ini lebih efektif. Karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 tidak dipungut pemerintah. Tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk bisa membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya," kata Anne.

Jakarta (ANTARA) - Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki oleh setiap pengendara yang telah dinyatakan memenuhi syarat.

Setiap pengendara, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, diwajibkan memiliki SIM.

Saat ini, proses pembuatan SIM mengalami sejumlah perubahan. Salah satu perubahan terbesar dalam proses pembuatan SIM adalah kewajiban memiliki BPJS Kesehatan sebagai syarat.

Langkah baru ini bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki BPJS untuk perlindungan kesehatan yang memadai dengan berpartisipasi dalam program JKN.

Ketentuan ini telah diatur berdasarkan pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023. Dinyatakan bahwa salah satu persyaratan administratif untuk penerbitan SIM adalah menyertakan bukti keanggotaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang masih aktif.

Dengan BPJS Kesehatan, pengendara yang terlibat dalam kecelakaan atau membutuhkan layanan medis mendesak bisa mendapatkan penanganan lebih baik tanpa harus khawatir dengan biaya yang besar.

Aturan ini berlaku untuk semua jenis SIM, baik SIM A, SIM B, maupun SIM C. Meski terkesan seperti penambahan syarat, kebijakan ini bertujuan baik, yaitu untuk meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Sebelumnya, uji coba ini telah dilakukan di tujuh wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Bali, yang melibatkan 105 Polres pada periode 1 Juli hingga 30 September 2024.

Kemudian Kebijakan ini di tindak lanjuti mulai berlaku di seluruh unit layanan SIM di Indonesia mulai 1 November 2024. Bagi Anda yang ingin membuat SIM, simak persyaratan terbaru berikut ini, yang mencakup beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan.

Syarat pembuatan SIM terbaru

1. Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik

2. Menyertakan fotokopi dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3. Melampirkan fotokopi sertifikat pelatihan dan pendidikan mengemudi dengan memperlihatkan dokumen asli

4. Melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi berkendara oleh sekolah mengemudi terakreditasi

5. Menyertakan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang menangani ketenagakerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia

6. Menyediakan surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani

7. Melakukan perekaman biometrik berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah atau retina mata

8. Melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)

9. Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak

JAKARTA, investor.id  – PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) melalui anak usahanya, PT Armada Maritim Persada (AMP), mendirikan perusahaan baru bernama PT Usaha Berlayar Lancar (UBL) yang bergerak di sektor logistik pada 31 Oktober 2024.

Sekretaris Perusahaan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk Robertus Maylando Siahaya menjelaskan, pendirian UBL ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan agar perseroan dapat mengintegrasikan kegiatan logistik pengangkutan barang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab, kegiatan logistik angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri tidak dapat digabungkan dengan perizinan usaha lainnya. Oleh sebab itu, pembentukan UBL ini akan fokus bergerak di bidang angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang.

“Pendirian UBL akan menunjang kegiatan usaha utama perseroan dan memperluas jaringan usaha serta bagian dari rencana pengembangan usaha jangka panjang perseroan untuk menjadi perusahaan pertambangan yang terintegrasi dan efisien,” tulis Robertus dalam pengumuman resminya, Jumat (1/11/2024).

Sementara secara struktur kepemilikan saham, dia merinci, sesuai akta pendirian UBL, AMP yang 99,99% sahamnya dikuasai oleh Petrindo akan memegang sebanyak 4.000 saham atau mencerminkan 40% dengan nilai nominal sebesar Rp 4 miliar.

Sebelumnya, entitas anak Petrindo yang lain yakni PT Petrosea Tbk (PTRO) juga telah membentuk anak usaha baru bernama PT Petrosea Infrastruktur Nusantara (PIN) pada 8 Oktober 2024.

Sekretaris Perusahaan Petrosea Anto Broto menerangkan, pendirian PIN sebagai subholding perseroan bertujuan untuk menunjang aktivitas holding dan konsultasi manajemen di bidang infrastruktur.

"Pendirian PT PIN sebagai anak perusahaan akan berdampak positif bagi Petrosea. PT PIN akan menunjang kegiatan usaha dan memperluas jaringan usaha sebagai bagian dari rencana strategis pengembangan usaha perseroan," papar Anto.

Diketahui, Petrindo sebagai portofolio pertambangan milik konglomerat Prajogo Pangestu tengah agresif mengintegrasikan dan mengonsolidasikan entitas-entitas usahanya ke dalam ekosistem grup untuk menunjang kualitas layanan dan pendapatan grup.

Chief Financial Officer PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, Kartika Hendrawan, menyampaikan Petrindo Group telah mengonsolidasikan secara penuh seluruh entitasnya yang berada di dalam grup.

“Dengan integrasi Petrosea di dalam ekosistem Petrindo, maka Petrindo akan fokus menjadi pemain tambang. Sedangkan, Petrosea sebagai kontraktor tambang,” ucap  Hendrawan dalam paparan publik, Rabu (23/10/2024). 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Malaysia, khususnya Kuala Lumpur dan sekitarnya, memiliki sentra belanja di kawasan Asia Tenggara.

Salah satu sentra belanja yang cukup ternama, yakni Mitsui Outlet Park yang berada tak jauh dari Kuala Lumpur International Airport (KLIA).

Perjalanan dari KLIA menuju Mitsui Outlet hanya berjarak sekitar 4,3 kilometer dan bisa ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit.

Sejatinya, Mitsui Outlet Park bukan sebuah mall yang megah. Namun, konsepnya sebagai factory outlet dapat memanjakan wisatawan, khususnya luar negeri.

Betapa tidak? Mitsui Outlet menjajakan berbagai merk ternama dunia, sebut saja Nike, Adidas, Lacoste, Pierre Cardin, dan Fred Perry.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Di samping itu, produk-produk yang ada di Mitsui Outlet memanjakan para pengunjung dengan beragam diskon. Selain ada produk pakaian, di Mitsui Outlet juga terdapat toko oleh-oleh.

Salah satu pengunjung yang berasal dari Bogor, Indonesia, bernama Chaerul Saleh mengaku sudah empat kali berkunjung ke Mitsui Outlet.

Menurut Chaerul Saleh, Mitsui Outlet merupakan sentra belanja yang nyaman untuk dikunjungi.

“Saya sudah empat kali ke sini,” kata Chaerul Saleh saat berkunjung ke Mitsui Outlet sebelum menyaksikan MotoGP Malaysia 2024 bersama TX Travel, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com/Ahmad Zilky Rombongan penonton MotoGP Malaysia 2024 asal Indonesia berpose di depan Mitsui Outlet, Sepang, pada Jumat (2/11/2024).

“Lumayan nyaman, hanya baru pertama kali ini, biasanya setelah menonton (MotoGP), sebelum ke hotel, mampir ke sini (Mitsui Outlet),” lanjut dia.

Lebih lanjut, Chaerul Saleh mengaku dirinya sudah menghabiskan uang 400 ringgit (sekitar Rp 1,4 juta) untuk membeli oleh-oleh cokelat guna dibagikan kepada keluarga.

“Tadi belanja sudah habis 400 ringgit, ini (cokelatnya) buat saudara, adik, dan kakak,” ungkap dia.

IDXChannel - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa yang membentang dari Cilegon-Gresik mulai memasuki pembahasan oleh dua menteri.

Dua menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.

AHY mengatakan, pembangunan tanggul laut ini untuk mengatasi fenomena penurunan muka tanah yang ada di sebagian wilayah pesisir Jawa bagian utara, terlebih Jakarta dan Semarang.

"Semangatnya Pantai Utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir, serta abrasi mengintai setiap saat," kata AHY dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11/2024).

Sementara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menuturkan, rencananya tanggul laut raksasa akan dibangun dari Cilegon-Gresik dengan total panjang 958 Km.

"Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody.

Wakil Menteri Kementerian PU, Diana Kusumastuti menambahkan, untuk sanitasi saat ini tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1.

"Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240 ribu meter kubik per hari. Progres sekitar 20 persen dan masa pelaksanaan sampai 2027," kata Diana.

Menurutnya, pengendalian banjir dilakukan dari hulu ke hilir. Di hulu, Kementerian PU membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Keduanya merupakan bendungan kering yang dibangun sebagai pengendali banjir.

Di bagian tengah dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sodetan Sungai Ciliwung selesai 2023.

Pada hilir, dilakukan pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong selesai pada 2023. Kemudian pembangunan tanggul pantai dan muara sungai tahap A, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air serta penataan kawasan (2014-2024).

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung, maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B atau giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112 ribu meter persegi dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun.

(Fiki Ariyanti)