JAKARTA, investor.id – Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai kota pesisir tidak lepas dari ancaman tenggelam (sinking Jakarta). Penelitian banyak menyebutkan, Jakarta menjadi kota dengan penurunan muka tanah (land subsidence) paling cepat di dunia dengan penyusutan 2-15 cm per tahun. Angka itu bahkan lebih tinggi dari klaim pemerintah yang mengestimasi penurunan muka tanah di Jakarta berkisar 10 cm setiap tahun.

Keluar dari perdebatan terkait berapa persisnya penurunan muka tanah di Jakarta setiap tahunnya, satu hal yang pasti bahwa Jakarta dalam ancaman tenggelam jika aksi penyelamatan dari hulu hingga hilir akibat land subsidence tak kunjung disiapkan solusi dan tindakan cepat.

Bukan hanya demi menjaga keselamatan warga DKJ khususnya di bagian utara, barat laut, dan timur laut Jakarta, tetapi Pulau Jawa secara keseluruhan yang juga menghadapi ancaman serupa.

Berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak akibat penurunan muka tanah di Jakarta yang demikian cepat di antaranya Cengkareng, Penjaringan, Pantai Mutiara, Pantai Indah Kapuk (PIK), Ancol, Cilincing, dan Cakung.

Investor Daily merangkum setidaknya ada lima aksi besar yang sudah dan dicanangkan pemerintah dalam upaya menyelamatkan Pantai utara Jakarta dan pulau Jawa dari ekses penurunan muka tanah yang tergolong cepat ini.

Pertama, menyediakan suplai air baku melalui SPAM Jatiluhur I & II yang akan memasok air bersih total 6.054 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang dan SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik untuk menekan pengambilan air tanah secara masif.

Kedua, membangun tanggul pantai setinggi 4,8 meter dari permukaan air laut yang diperkirakan mampu bertahan sampai 2033, sambil terus mengintegrasikannya dengan sistem pembuangan limbah Jakarta (Jakartasewerage system).

Di samping untuk meminimalkan penurunan muka tanah, sewerage system juga berorientasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir Jakarta dengan harapan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Saat ini, Jakarta Sewerage System Zona 1 berkapasitas 240.000 m3/hari dalam tahap pembangunan dengan progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027.

Ketiga, pemerintah juga membangun sistem polder kolam retensi setinggi 110 meter untuk menangkap air ketika curah hujan tinggi. Dalam operasinya, ketika kolam ini sudah melampaui batas maksimal, maka air di kolam retensi selanjutnya tersebut dipompa agar tidak banjir.

Keempat pemerintah telah membangun bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi untuk mengendalikan banjir dari hulu sampai hilir. Tak ketinggalan, menormalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sodetan Sungai Ciliwung termasuk membangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong yang semuanya tuntas pada 2023.

Kelima dan ini menjadi aksi paling beyond adalah pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencanangkan untuk membangun tanggul raksasa atau giant sea wall bilamana land subsidence di Jakarta terus berlangsung.

"Nah, beyond atau lebih dari 2033, kita harus berpikir. Itulah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan tanah sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujar AHY dalam tinjauannya di Kalibaru, Jakarta Utara, Senin (4/11//2024).

Dirinya memastikan, pada saat yang tepat, hasil kajian mengenai proyek giant sea wall ini akan disampaikan secara utuh kepada publik. Yang jelas, tujuan utamanya sekali lagi adalah menyelamatkan masyarakat dari bahaya banjir baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. 

Kerugian Rp 600 Triliun

Karena itu, dirinya meminta dukungan semua pihak agar pemerintah dapat melanjutkan program-program penyelamatan Pantai utara Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang selama ini terdampak oleh banjir rob.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo memproyeksikan panjang tanggul dari Cilegon sampai Gresik mencapai 958 km. “Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Menteri Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Tujuannya, untuk mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I dan II serta SPAM Regional Karian Serpong, dua proyek besar garapan BUMN Karya, sebagai solusi untuk mengatasi banjir dan mencegah penurunan permukaan tanah di Jakarta.

BUMN Karya penggarap proyek SPAM Jatiluhur dengan total nilai investasi mencapai Rp 17,5 triliun adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT PP Tbk (PTPP). Di proyek air SPAM Jatiluhur I senilai Rp 1,7 triliun, WIKA melalui PT Wika Tirta Jatiluhur mengerjakan proyek tersebut dengan menggandeng PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON), dan BUMD Jawa Barat, PT Tirta Gemah Ripah (Tirta Jabar), lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sementara, SPAM Jatiluhur II atau SPAM Regional Djuanda senilai Rp 15,8 triliun dikerjakan PTPP bersama anggota konsorsium yang lain yaitu Maynilad, Metropac, Varsha dan Ranhill. Sedangkan, proyek SPAM Regional Karian Serpong senilai Rp 2,4 triliun dikerjakan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menggandeng Korea Water Resources Corporation (K-Water), dan LG International.

Menko AHY menyampaikan, proyek-proyek tersebut berperan untuk mencegah defisit air akibat eskploitasi air tanah selama puluhan tahun di Jakarta yang menyebabkan permukaan muka tanah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menurun.

“Kita berupaya agar ada suplai air termasuk air baku yang  bisa mendukung kebutuhan warga. Itulah mengapa, kami memastikan agar SPAM Jatiluhur bisa memberikan suplai kurang lebih 3.200 liter per detik,” ucap AHY saat melakukan kunjungan ke Plaza Kalibaru Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Selain SPAM Jatiluhur, AHY menyebut, SPAM Karian Serpong di Provinsi Banten juga akan dipastikan segera berproduksi ataupun operasional, sehingga kehadirannya diharapkan bisa menambah pasokan air bersih. Dengan begitu, masyarakat akan bisa lebih mengurangi pengambilan air dari dalam tanah.

Hal lain, lanjut AHY, dalam upaya melindungi masyarakat, pemerintah juga mendirikan tanggul raksasa atau giant sea wall setinggi 4,8 meter dari permukaan air. “Jadi, paling tidak masyarakat tidak terdampak jika ada banjir atau air pasang. Tapi, juga tidak cukup dengan tanggul, kita membuat yang sudah jadi itu adalah sistem folder kolam retensi yang berguna pada saat curah hujan tinggi. Maka itu bisa masuk ke kolam retensi tersebut,” ujar dia.

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki sewerage system atau sistem pembuangan limbah. Harapannya, masyarakat tidak lagi terganggu dengan sampah dan limbah. “Jadi, sanitasi harus diperbaiki setiap saat. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seperti yang diharapkan dan menjadi visi besar dari Pak Presiden Prabowo Subianto dan kami akan berupaya yang terbaik untuk masyarakat,” papar AHY.

Ke depan, Ketua Umum Partai Demokrat itu mangaddress, bukan hanya persoalan air dan penurunan permukaan tanah di sisi utara Jakarta,  tapi perlu juga dipikirkan upaya dalam menjaga pantai utara di Pulau Jawa yang terancam dan menghadapi tantangan serupa. 

"Kita berpikir, lebih jauh lagi agar ke depan pembangunan infrastruktur benar-benar bisa menyelamatkan warga. Selebihnya, kita berharap juga terjadi peningkatan ekonomi,” tandas AHY.

Tinjauan AHY ke lokasi Plaza Kalibaru, Jakarta Utara tersebut didampingi oleh rombongan Kementerian PU baik dari Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti serta pejabat Kementerian PU terkait lainnya. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di wilayah pesisir Jakarta pada Senin (4/11/2024).

Kunjungan AHY bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ke proyek NCIDC di wilayah Kali Baru tersebut merupakan lanjutan dari arahan yang sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seperti yang diharapkan dan menjadi visi besar dari Pak Presiden Prabowo Subianto," jelasnya saat ditemui di wilayah Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Untuk diketahui, NCICD merupakan cikal bakal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang baru-baru ini kembali sempat digaungkan urgensi pembangunannya di seluruh pesisir Pantai Utara Jawa dari Banten hingga Gresik.

Adapun, eksekusi proyek NCICDdigarap oleh Kementerian PU bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI Jakarta) dengan total panjang 33,54 kilometer (km).

Perinciannya, Kementerian PU menggarap proyek NCICD sepanjang 11,08 km dan sisanya sepanjang 22,46 km digarap oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Menko AHY mengatakan, pembangunan infrastruktur khususnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan giant sea wall (tanggul laut) memang menjadi hal yang disorot oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini [1/11/2024] kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa,” jelasnya.

Di samping itu, AHY menegaskan bahwa gagasan pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Gresik dilakukan guna mengamankan daratan pesisir utara Jawa, di mana di sekitarnya banyak terdapat titik-titik perekonomian RI.

Pasalnya, apabila daratan pesisir Utara Jawa tenggelam, hal itu dikhawatirkan bakal berdampak pada ketidakpastian roda ekonomi RI ke depan.

“Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat,” pungkas AHY.

IDXChannel - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa yang membentang dari Cilegon-Gresik mulai memasuki pembahasan oleh dua menteri.

Dua menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.

AHY mengatakan, pembangunan tanggul laut ini untuk mengatasi fenomena penurunan muka tanah yang ada di sebagian wilayah pesisir Jawa bagian utara, terlebih Jakarta dan Semarang.

"Semangatnya Pantai Utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir, serta abrasi mengintai setiap saat," kata AHY dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11/2024).

Sementara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menuturkan, rencananya tanggul laut raksasa akan dibangun dari Cilegon-Gresik dengan total panjang 958 Km.

"Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody.

Wakil Menteri Kementerian PU, Diana Kusumastuti menambahkan, untuk sanitasi saat ini tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1.

"Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240 ribu meter kubik per hari. Progres sekitar 20 persen dan masa pelaksanaan sampai 2027," kata Diana.

Menurutnya, pengendalian banjir dilakukan dari hulu ke hilir. Di hulu, Kementerian PU membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Keduanya merupakan bendungan kering yang dibangun sebagai pengendali banjir.

Di bagian tengah dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sodetan Sungai Ciliwung selesai 2023.

Pada hilir, dilakukan pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong selesai pada 2023. Kemudian pembangunan tanggul pantai dan muara sungai tahap A, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air serta penataan kawasan (2014-2024).

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung, maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B atau giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112 ribu meter persegi dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana memulai kembali proyek Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa dari Jakarta sampai Gresik, Jawa Timur.

Proyek tersebut telah mangkrak 10 tahun lamanya sejak dicetus pertama kali oleh Bappenas pada 1994.

"Karena masalah yang dihadapi Jakarta bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Dengan mengancam tanah-tanah yang subur, kita perkirakan bisa 40 persen sawah, lahan bisa tenggelam. Kalau kita tidak segera melindungi, maka Pak Prabowo ingin membangun Tanggul Laut dari Jakarta sampai Gresik di Jawa Timur," ujar Ketua Satgas Perumahan Tim Transisi Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah dialog di Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, proyek tersebut harus dilanjutkan meski akan memakan waktu hingga 20 tahun. Pasalnya, rata-rata permukaan air laut di Pulau Jawa sudah naik.

"Dan program ini tidak bisa dalam 5 tahun, mungkin tidak bisa dalam 10 tahun, mungkin harus baru bisa 20 tahun. Tapi harus segera dimulai karena permukaan laut sudah naik," imbuhnya.

Program ini nantinya menjadi proyek gabungan dari pemerintah dan swasta, serta dunia usaha. Kesempatan itu juga dibuka untuk pengembang asing.

"Dan di sini mungkin kawan-kawan REI (asosiasi pengusaha real estate) juga ikut serta pasti Pak Prabowo sudah bilang pengembang-pengembang dari Hong Kong silahkan, dari Korea, dari Singapura, dari Dubai, dari Abu Dhabi, dari mana kalau mau bawa dana, bahkan dari Rusia pun welcome di Indonesia," kata Hashim.

(DESI ANGRIANI)