KOMPAS.com -PSBS Biak berhasil mengambil tiga poin saat menghadapi Bali United dalam pertandingan pekan ke-10 Liga 1 2024-2025 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (3/11/2024) pukul 15.30 WIB.

Tim Badai Pasifik, julukan PSBS Biak menang lewat gol tendangan bebas milik Lugo (42’), dilanjut oleh gol Alexsandro (74’)

PSBS Biak berhasil mengamankan kemenangan kelima mereka musim ini dengan skor 2-0 atas Bali United.

Hasil ini mengembalikan sang juara Liga 2 ke jalur positif setelah kalah melawan Borneo FC (0-3) pada pekan ke-9.

Badai Pasifik naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara dengan perolehan 15 poin.

Sementara, Serdadu Tridatu mengalami kekalahan pertama mereka setelah 4 kemenangan beruntun dan kini berada di peringkat ke-4.

Jalannya Pertandingan

Pemain PSBS Biak memberikan ancaman pertama ke gawang ketika Fabiano berhasil menembak dari kotak penalti sisi kiri Adilson pada menit ke-15, namun tendangan tersebut melambung melewati gawang.

Situasi yang sama berbalik terjadi kepada pasukan Serdadu Tridatu. Tembakan sisi kanan kotak penalti dari Irfan Jaya masih melambung melewati gawang pada menit ke-20.

Serangan balasan pasukan Serdadu Tridatu belum bisa membuahkan hasil pada menit ke-37.

Gelandang PSBS BIak, Williams Lugo, berhasil mengamankan gol pertama lewat tendangan bebas pada menit ke-42 yang membuat PSBS unggul sementara dengan skor 1-0.

Lugo kemudian berhasil memasuki kotak penalti Serdadu Tridatu dan melakukan tembakan pada menit ke-56, namun tembakan pemain asal Venezuela tersebut masih bisa dihalau oleh kiper Adilson Maringa.

Pemain pengganti Pablo Abel Arganaraz berhasil menemukan ruang tembak setelah mendapat umpan di dalam kotak penalti pada menit ke-69.

Namun, tendangan Abel masih terlalu pelan sehingga mudah ditepis oleh Adilson.

Alexsandro Perreira berhasil mengamankan gol kedua bagi Badai Pasifik lewat tembakan keras di luar kotak penalti memanfaatkan umpan Abel pada menit ke-74.

Itu menjadi gol kelima Alexsandro musim ini, pemain yang merupakan Top Skor dan Pemain Terbaik Liga 2 2023-2024.

Abel lalu berhasil melakukan sundulan setelah mendapat umpan dari sepak pojok pada menit ke-89, namun sundulannya masih terlalu pelan.

Susunan Pemain PSBS Biak vs Bali United

PSBS Biak: 31-Junior Pigai, 2-Velazquez, 15-Fabiano Beltrame, 24-F Uropmabin, 32-M tahir. 8-Jonata Felipe Machado, 11-Lugo, 18-Taki M, 39-Kelly Sroyer, 86-A Oropa, 10-Alexsandro

Bali United: 1-Adilson Maringa, 33-Andhika, 6-Brandon Wilson, 4-E Dolah, 24-Ricky Fajrin, 18-Kadek Agung, 55-Made Tito, 8-Maruoka, 41-Irfan Jaya, 99-Everton, 10-Privat Mbarga

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang periode libur Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025, Komisi V DPR RI bersama Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol. (Purn) Suntana dan PJ Gubernur Banten, Al Muktabar melakukan peninjauan kesiapan fasilitas dan pelayanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten pada akhir pekan lalu.

“Kunjungan ini sekaligus memantau pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi khususnya di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni. Menilik proyeksi terkait kenaikan jumlah kendaraan pada puncak produksi sebesar 3 persen dengan v/c ratio di area pelabuhan Merak sebesar 0.39, arus penyeberangan masih dapat dikatakan lancar,” kata Plt Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Djunia Satriawan

Menurut Djunia, meskipun arus penyeberangan diprediksi tetap lancar, ASDP akan tetap memastikan seluruh kesiapan pelabuhan Merak dengan matang untuk menghadapi lonjakan kendaraan dan penumpang.

Boyman Harun, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN selaku pimpinan dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, turut memperjelas peran serta pemerintah dalam memperlancar arus mobilisasi masyarakat, khususnya di lintasan Merak-Bakauheni yang menjadi jalur terpadat tiap momen liburan tiba.

“Hari ini kami hadir bersama-sama untuk mendengar dan mencari solusi bersama, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada khususnya di Merak-Bakauheni ini. Oleh karena itu saya katakan pertemuan ini penting untuk kita semua dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.

Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn) Suntana mengapresiasi penuh kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke wilayah Merak. Mantan kepala Baintelkam Polri tersebut berharap dengan adanya diskusi bersama mitra perhubungan ini akan dapat mengidentifikasi persoalan penyeberangan Merak-Bakauheni sesuai evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran 2024 seperti pembelian tiket, tempat transit, dan antrean kendaraan.

“Kami sangat berterimakasih atas kunjungan spesifik ini. Tanpa dukungan dari Komisi V, maka negosiasi, mitigasi, dan proses pencegahan tidak dapat dilakukan. Kami memiliki kekurangan yang besar dalam rangka menyukseskan kegiatan pelayanan publik. Mudah-mudahan dari kunjungan ini akan terbaca persoalan yang ada di wilayah Merak,” ujarnya.

Suntana mengungkapkan bahwa sebetulnya seluruh stakeholder telah mempersiapkan hajat Nataru maupun angkutan lebaran dengan matang. Namun, kendala antrean kendaraan menjadi catatan dalam pelaksanaan angkutan lebaran tahun ini disebabkan oleh cukup banyaknya penumpang yang datang ke pelabuhan tanpa memiliki tiket.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang periode libur Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025, Komisi V DPR RI bersama Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol. (Purn) Suntana dan PJ Gubernur Banten, Al Muktabar melakukan peninjauan kesiapan fasilitas dan pelayanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten pada akhir pekan lalu.

“Kunjungan ini sekaligus memantau pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi khususnya di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni. Menilik proyeksi terkait kenaikan jumlah kendaraan pada puncak produksi sebesar 3 persen dengan v/c ratio di area pelabuhan Merak sebesar 0.39, arus penyeberangan masih dapat dikatakan lancar,” kata Plt Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Djunia Satriawan

Menurut Djunia, meskipun arus penyeberangan diprediksi tetap lancar, ASDP akan tetap memastikan seluruh kesiapan pelabuhan Merak dengan matang untuk menghadapi lonjakan kendaraan dan penumpang.

Boyman Harun, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN selaku pimpinan dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, turut memperjelas peran serta pemerintah dalam memperlancar arus mobilisasi masyarakat, khususnya di lintasan Merak-Bakauheni yang menjadi jalur terpadat tiap momen liburan tiba.

“Hari ini kami hadir bersama-sama untuk mendengar dan mencari solusi bersama, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada khususnya di Merak-Bakauheni ini. Oleh karena itu saya katakan pertemuan ini penting untuk kita semua dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.

Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn) Suntana mengapresiasi penuh kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke wilayah Merak. Mantan kepala Baintelkam Polri tersebut berharap dengan adanya diskusi bersama mitra perhubungan ini akan dapat mengidentifikasi persoalan penyeberangan Merak-Bakauheni sesuai evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran 2024 seperti pembelian tiket, tempat transit, dan antrean kendaraan.

“Kami sangat berterimakasih atas kunjungan spesifik ini. Tanpa dukungan dari Komisi V, maka negosiasi, mitigasi, dan proses pencegahan tidak dapat dilakukan. Kami memiliki kekurangan yang besar dalam rangka menyukseskan kegiatan pelayanan publik. Mudah-mudahan dari kunjungan ini akan terbaca persoalan yang ada di wilayah Merak,” ujarnya.

Suntana mengungkapkan bahwa sebetulnya seluruh stakeholder telah mempersiapkan hajat Nataru maupun angkutan lebaran dengan matang. Namun, kendala antrean kendaraan menjadi catatan dalam pelaksanaan angkutan lebaran tahun ini disebabkan oleh cukup banyaknya penumpang yang datang ke pelabuhan tanpa memiliki tiket.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Utama PT Intiland Development (DILD), Hendro S Gondokusumo melepas kepemilikan saham di DILD.

Melansir keterbukaan informasi BEI Jumat (1/11), sebagai pengendali, Hendro melepas 260.000.432 saham DILD dengan harga pelaksanaan Rp 200 per saham.

Ada pun transaksi tersebut dilakukan pada Kamis 29 Oktober 2024.

Pasca transaksi tersebut, kepemilikan saham Hendro di DILD menjadi 50.000 lembar saham dari sebelumnya 260.050.432 lembar saham.

"Tujuan transaksi ialah penjualan saham untuk divestasi investasi. Status kepemilikan saham, langsung," tulis Hendro dalam keterangan resminya di BEI, Jumat (1/11).

Pada penutupan perdagangan Jumat (1/11), saham DILD melemah 2,16% atau parkir di level Rp 181 per saham. Secara year to date, saham DILD tercatat turun 8,59%.

Melansir laporan keuangannya Kamis (31/10), laba DILD melesat 185,7% YoY menjadi Rp 285,13 miliar per September 2024 dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp 99,8 miliar. Dengan begitu, laba per saham dasar menjadi Rp 27,51 dari sebelumnya Rp 9,63.

Sementara, pendapatan usaha tercatat Rp 1,98 triliun, ambles 40,89% dari periode sama tahun lalu R p3,35 triliun. Beban pokok penjualan sebesar Rp 1,35 triliun, turun dari posisi sama tahun sebelumnya Rp 1,93 triliun. Alhasil laba kotor perusahaan mencapai Rp 620 miliar, turun 56% dari posisi Rp 1,41 triliun.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk satuan tugas optimalisasi sumur idle atau sumur-sumur nganggur yang tidak dikelolakan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya turut terlibat dalam optimalisasi sumur idle mengingat data sebaran berada di ranah SKK Migas.

"Ini adalah upaya percepatan," kata Dwi kepada Kontan, Minggu (3/11).

Dwi melanjutkan, umumnya sumur-sumur yang belum dikelolakan ini tersebar di wilayah Pertamina EP dan sejumlah wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi di daerah Sumatera.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, jika Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak berminat mengelola sumur-sumur tersebut maka dapat dikembalikan ke pemerintah.

"Pemetaannya sudah, Sekarang Satgas sudah terbentuk. Sudah mulai kerja. Satgas pemetaan terhadap sumur-sumur idle dan optimalisasi lifting," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (1/11).

Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM kini tengah mempertimbangkan skema yang dapat diadopsi untuk mengoptimalisasi sumur-sumur idle tersebut.

Menurutnya, saat ini jumlah sumur idle yang telah dipetakan mencapai 4.500 sampai 5.000 sumur. Dengan potensi maksimum produksi mencapai 15 barel per hari.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penyaluran subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik selama banyak yang tidak tepat sasaran. Potensi kehilangan akibat tidak tepat sasaran itu diklaim mencapai 20-30% yang jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp100 triliun.

Angka kebocoran tersebut terbilang besar mengingat nilai kompensasi dan subsidi energi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp435 triliun. Bahlil mengatakan, perkiraan itu berdasarkan laporan yang diterimanya baik dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) maupun dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

"Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus untuk kita mencari formulasinya," ungkap Bahlil ketika ditemui dalam Konferensi Pers Program Quick Win yang digelar di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil tak menampik bahwa salah satu formulasi yang dibahas adalah penyaluran subsidi dengan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Opsi lainnya, kata dia, adalah skema campuran antara penyaluran subsidi BBM dengan BLT, atau pun seperti yang biasa selama ini sudah berjalan.

"Jadi kita lagi tunggu saja, dua minggu dikasih waktu oleh Presiden. Jadi dua minggu ini akan kami selesaikan. Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," tandasnya.

Bahlil menambahkan, subsidi itu harusnya diterima oleh orang miskin, dan masyarakat yang ekonominya belum bagus. "Kita tidak mau kan subsidi itu malah kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus," cetusnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur nomor urut satu di Jakarta Ridwan Kamil (RK) menegaskan bahwa pertemuannya dengan Raffi Ahmad yang merupakan Utusan Khusus Presiden tidak memiliki muatan politis. Sebelumnya, RK sudah terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan

Ridwan Kamil dan Raffi Ahmad bertemu di Restoran Telaga Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (3/11/2024). RK, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa dia dan Raffi memiliki hubungan yang sangat dekat.

Bahkan, RK sempat menjadi saksi pernikahan Raffi Ahmad dengan sang istri Nagita Slavina. Pertemuan tersebut, menurut RK, lebih bersifat personal sebagai seorang kakak kepada adiknya.

“Karena hubungan [kita] sedekat itu, belum sempat ngucapin, terus mau liat Lily [anak perempuan yang diadopsi Raffi Ahmad] yang dulu diobrolin tapi belum liat secara langsung,” ujarnya kepada awak media di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).

Dia juga menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga untuk memberikan ucapan selamat kepada Raffi atas jabatan barunya yang diberi Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, RK menyampaikan beberapa gagasan ekonomi generasi muda, khususnya Gen Z, yang dapat menjadi inspirasi bagi program Raffi ke depannya.

“Sambil ngucapin, keingetan [Raffi] punya tugas baru kan, jadi tadi disitu saya ceritain ya gagasan-gagasan ekonomi Gen Z, lima tahun kira-kira apa,” ujarnya.

Dia menyadari bahwa posisi sebagai utusan khusus adalah tanggung jawab besar. Menurutnya, sebagai seorang kakak, RK merasa bertanggung jawab untuk memberikan gagasan dasar kepada Raffi agar dapat menjalankan jabatannya dengan baik.

RK pun berharap agar dalam lima tahun ke depan, kerja keras Raffi akan menunjukkan hasil yang konkret dan positif.

“Kalau kerjanya gak kelihatan, maka sebagai kakaknya sedih juga, makanya dikasih gagasan yang dasar-dasar, nanti biar teknisnya di lapangan Raffi yang menerjemahkan [ke lapangan],” ucapnya.

Ridwan juga berpesan agar Raffi Ahmad bisa mendorong generasi muda sebagai mesin negara, bukan beban negara.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Raffi sendiri mengaku pertemuannya dengan Ridwan Kamil murni sebagai kakak adik. Dia menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenal Ridwan Kamil lebih dari 10 tahun dan cukup memahami karakternya.

Selain itu, Raffi merasa bahwa di usianya yang mendekati 40 tahun ini, dia ingin belajar dari sosok yang sudah berpengalaman memimpin, terutama karena dia diberi tugas oleh Prabowo Subianto untuk membina generasi muda.

“Jadi saya mencari sosok-sosok yang pernah membina generasi muda yang tentunya yang dekat sama saya, ya salah satunya ya Pak Emil,” tandasnya.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Bank DKI melaporkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan di sektor UMKM sebesar 15,54% secara tahunan (year on year/YoY), yaitu dari Rp4,93 triliun pada September 2023 menjadi Rp5,70 triliun pada September 2024.

Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo mengatakan pertumbuhan tersebut mencakup peningkatan sebesar 14,33% (yoy) pada segmen mikro, yang naik dari Rp3,27 triliun pada September 2023 menjadi Rp3,74 triliun pada September 2024.

Segmen UKM juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,91% (yoy), dari Rp1,66 triliun pada September 2023 menjadi Rp1,96 triliun pada tahun ini.

"Peningkatan ini memperkuat posisi Bank DKI dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daerah serta menegaskan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pengembangan sektor UMKM. Bank DKI berfokus pada penyaluran kredit yang berkualitas dan berkelanjutan, mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui sektor UMKM,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Bank DKI juga optimis dapat mencapai pertumbuhan yang positif hingga akhir 2024 dengan melakukan berbagai konsolidasi internal, termasuk perbaikan sistem dan bisnis proses. Hal ini, kata dia, diimbangi dengan penekanan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Secara keseluruhan, total kredit dan pembiayaan Bank DKI tumbuh sebesar 9,55% (yoy) dari Rp49,96 triliun pada September 2023 menjadi Rp54,73 triliun pada September 2024, Adapun, rasio NPL Gross tetap terjaga di level 2,21%. Segmen komersial mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 10,29% YoY, meningkat dari Rp23,45 triliun menjadi Rp25,85 triliun.

Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI Romy Wijayanto menyampaikan bahwa kondisi perbankan di tengah persaingan suku bunga yang ketat tetap terkelola dengan baik.

"Bank DKI fokus menjaga likuiditas yang memadai, dengan rasio Loan to Deposit (LDR) sebesar 86,19%, AL/NCD sebesar 103,24%, AL/DPK sebesar 18,14%, dan NSFR sebesar 104,17%," ucapnya.

Selain itu, Bank DKI terus melakukan upaya untuk meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) melalui optimalisasi dana murah dan repricing dana mahal. Dia mengungkapkan DPK Bank milik Pemprov DKI tersebut mencapai Rp63,50 triliun per September 2024 atau relatif stabil dibandingkan tahun lalu.

Dengan berbagai pencapaian ini, hingga akhir Q3/2024, total aset Bank DKI meningkat sebesar 3,19%, menjadi Rp80,74 triliun dibandingkan Rp78,24 triliun pada September 2023. Konsistensi ekspansi bisnis yang berkelanjutan turut mendorong peningkatan laba bersih sebesar Rp513,23 miliar.

"Bank DKI berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui inovasi produk serta pelayanan yang optimal, memastikan setiap langkah menuju masa depan yang berkelanjutan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali membuka lowongan kerja besar-besaran pada tahun 2024.

Berdasarkan informasi dari situs resmi penerimaan DPR RI, rekrutmen ini adalah untuk posisi Penerimaan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (TA AKD) DPR RI untuk tahun anggaran 2024.

Terdapat total 205 posisi yang tersedia, yang nantinya akan ditempatkan pada berbagai komisi dan badan di DPR RI sesuai kebutuhan.

Berikut ini persyaratan umum dan khusus yang wajib dipenuhi oleh calon pelamar untuk posisi tersebut.

Persyaratan Umum Lowongan Kerja DPR RI

Bagi pelamar yang berminat untuk mengisi posisi yang tersedia di DPR RI, berikut adalah persyaratan umum yang harus dipenuhi:

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Berkelakuan baik.
• Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkotika.
• Pendidikan minimal S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00.
• Usia maksimal 62 tahun.
• TOEFL minimal 500, khusus untuk keahlian di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen TOEFL minimal 550.
• Tidak merangkap jabatan pada instansi atau lembaga lain.

Persyaratan Khusus Lowongan Kerja DPR RI

Selain persyaratan umum, DPR RI juga menetapkan persyaratan khusus yang disesuaikan dengan bidang studi tertentu untuk masing-masing komisi dan badan yang ada.

Berikut adalah rincian persyaratan khusus untuk setiap komisi:

• Komisi I: Membutuhkan kandidat dengan latar belakang S2 dalam bidang Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Hubungan Internasional, Ilmu Pertahanan, Ilmu Intelijen, Ilmu Teknologi Informasi, Ilmu Teknologi Nano, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Telekomunikasi.
• Komisi II: Kandidat yang dicari memiliki kualifikasi S2 dalam bidang Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Administrasi, Ilmu Statistik, Ilmu Kependudukan, Ilmu Sosial Ekonomi, Ilmu Pertanahan dan Tata Ruang, Ilmu Komunikasi, serta Ilmu Kearsipan.
• Komisi III: Mencari pelamar dengan pendidikan S2 di bidang Ilmu Hukum, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia dan Humaniter, Ilmu Sosiologi Hukum, Ilmu Kriminologi, Ilmu Terorisme, serta Ilmu Komunikasi.
• Komisi IV: Memprioritaskan pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Pertanian, Ilmu Kehutanan, Ilmu Kelautan, Ilmu Lingkungan Hidup, Ilmu Manajemen, Ilmu Industri Pangan, dan Ilmu Peternakan.
• Komisi V: Membutuhkan kandidat dengan kualifikasi S2 dalam bidang Ilmu Ekonomi (Manajemen Transportasi), Ilmu Teknik Sipil dan Lingkungan, Ilmu Arsitektur, Ilmu Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Publik, Ilmu Geofisika, Ilmu Penerbangan dan Keantariksaan, Ilmu Geologi dan Vulkanologi, serta Ilmu Astronomi.
• Komisi VI: Mencari pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Ekonomi, Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi Bisnis/Niaga, dan Ilmu Pasar Modal.
• Komisi VII: Membuka peluang bagi kandidat dengan pendidikan S2 di bidang Ilmu Ekonomi, Ilmu Teknik Geologi dan Lingkungan Hidup, Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Ilmu Teknologi dan Kebumian, Teknik Geodesi, Teknik Elektro, Ilmu Energi (tenaga surya, angin, air, dan panas bumi), Ilmu Bioteknologi, Teknik Nuklir, Teknologi Nano, Teknik Industri, serta Ilmu Industri Makanan dan Minuman.
• Komisi VIII: Membutuhkan pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Agama, Ilmu Sosiologi, Ilmu Antropologi, Ilmu Psikologi, Ilmu Kajian Perempuan dan Anak, Ilmu Geologi dan Vulkanologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Astronomi, Ilmu Statistik, dan Ilmu Ekonomi.
• Komisi IX: Mencari kandidat dengan pendidikan S2 di bidang Ilmu Kedokteran, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Ketenagakerjaan, Ilmu Kependudukan, Ilmu Hukum, Gizi, Farmasi, Ilmu Manajemen Rumah Sakit, Keperawatan dan Kebidanan, serta Ilmu Statistik.
• Komisi X: Membuka peluang bagi kandidat dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Pendidikan, Ilmu Pariwisata, Ilmu Perpustakaan, Sosiologi, Antropologi, Olahraga, Kearsipan, Ilmu Sejarah, Ilmu Sinematografi, Ilmu Seni Budaya, Statistik, dan Ilmu Bahasa.
• Komisi XI: Membutuhkan pelamar dengan kualifikasi S2 di bidang Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Ilmu Moneter, Perpajakan, Perbankan, Ilmu Perasuransian, Perencanaan, Pembangunan, Manajemen, Ilmu Statistik, Kebijakan Publik, Ilmu Hukum, serta Ilmu Pasar Modal.
• Komisi XII: Mencari kandidat dengan latar belakang S2 dalam bidang Teknik Pertambangan, Teknologi Nuklir, Ilmu Ekonomi, Teknik Geologi dan Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Perminyakan, Ilmu Teknologi dan Kebumian, Teknik Geodesi, Teknik Elektro, Ilmu Energi (tenaga surya, angin, air, dan panas bumi), Ilmu Bioteknologi, dan Teknik Nuklir.
• Komisi XIII: Membutuhkan pelamar dengan latar belakang S2 dalam bidang Ilmu Hukum, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia dan Humaniter, Ilmu Sosiologi Hukum, Ilmu Kriminologi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi.

Selain komisi-komisi tersebut, terdapat juga persyaratan khusus untuk berbagai badan di DPR RI, antara lain:

• Badan Anggaran: S2 Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Ilmu Moneter, Perpajakan, Perbankan, Perencanaan Pembangunan, Manajemen, Statistik, Kebijakan Publik, Ilmu Hukum, Pasar Modal, Ekonomi Kreatif, serta Kemaritiman.
• Badan Urusan Rumah Tangga: Diutamakan S2 dalam bidang Ilmu Ekonomi (manajemen keuangan, akuntansi, dan kebijakan publik), Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknologi Informasi, Arsitektur dan Desain Interior, Ilmu Gizi, serta Ilmu Kesehatan dan Olahraga.
• Badan Kerja Sama Antar-Parlemen: Diutamakan S2 dalam bidang Hubungan Internasional, Bahasa dan Sastra Asing (Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Prancis, dan Spanyol), Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi Internasional, Manajemen Marketing, Ilmu Penanaman Modal, Ilmu Pariwisata, dan Ilmu Komunikasi.
• Badan Legislasi: Diutamakan S2 dalam bidang Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Ilmu Sosiologi, Ilmu Ekonomi, Antropologi, Ilmu Filsafat, Ilmu Bahasa/Linguistik, Ilmu Agama, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia dan Humaniter, Kriminologi, Ilmu Komunikasi, Ketahanan Nasional, Teknologi, Teknik Sipil, Ilmu Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, serta Sumber Daya Alam.
• Mahkamah Kehormatan Dewan: S2 dalam bidang Ilmu Hukum, Agama Filsafat, dan Ilmu Kriminologi.
• Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara: Mencari kandidat S2 dalam bidang Ilmu Ekonomi (manajemen keuangan, akuntansi, dan kebijakan publik), Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Ilmu Moneter, Perpajakan, Perbankan, Perencanaan Pembangunan, Statistik, serta Pasar Modal.
• Badan Aspirasi Masyarakat: Membuka lowongan bagi pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Administrasi, Ilmu Statistik, Ilmu Kependudukan, Ilmu Sosial Ekonomi, Ilmu Pertanahan dan Tata Ruang, Ilmu Komunikasi, Ilmu Kearsipan, Ilmu Hukum, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia, serta Ilmu Sosiologi.

Bagi Anda yang berminat dengan lowongan kerja di atas dan memenuhi kualifikasi, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman resmi https://ssctaakd.dpr.go.id/.

Adapun lowongan kerja ini akan ditutup pada 4 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil membantah tudingan terkait pembagian beras dan minyak goreng gratis kepada masyarakat dalam kampanye yang digelar tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Ridwan Kamil mengatakan tidak ada pembagian gratis, justru yang ada hanyalah pasar sembako murah, di mana warga dapat membeli bahan pokok dengan harga murah.

“Nah itu aja, itu adalah gudang pasar sembako yang nanti dibeli oleh warga di acara-acara. Jadi difitnah seolah-olah itu pembagian gratis, [padahal sebenarnya] enggak, warga itu membeli dengan harga murah,” kata Ridwan Kamil di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024)

Dirinya juga menyinggung terkait program pangan murah yang juga dilakukan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nomor urut tiga Pramono Anung- Rano Karno.

“Pasangan 03 juga kan melakukan apa bedanya, cuma ya hobi diviralkan dengan cara seperti ini. Clear ya?” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada debat dengan tema besar seputar ekonomi dan kesejahteraan sosial ini, Ridwan Kamil alias RK menyinggung terkait persoalan pangan.

Sebelumnya, RK berjanji mengembangkan segmen ekonomi kecil, dalam hal ini pasar. “Pasar bisa kita kembangkan menjadi pasar besar dunia, di industri halal misalkan,” katanya di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024) malam.

Selain itu, dia juga berjanji menyelesaikan permasalahan lapangan pekerjaan, dengan menyediakan 600.000 kesempatan di sektor formal, kemudian 300.000 di sektor UMKM, dan 100.000 di padat karya dalam program Rp1 miliar per RW.

Pada segmen ekonomi yang lebih besar, dia bercita-cita menghadirkan pusat pertumbuhan bisnis di Jakarta sekaligus menggenjot UMKM. Salah satunya melalui akademi digital untuk 100.00 Gen Z.

Sementara itu, di bidang pendidikan, pihaknya berjanji untuk memberikan pendidikan gratis di sekolah swasta dari tingkat SD hingga SMA, serta mengurangi beban guru di bidang administratif.

Terkait kesehatan, pasangan tersebut menjanjikan prioritas kepada lansia dan disabilitas dengan program dokter keliling hingga mobil curhat keliling.

Sementara itu soal pangan, RK-Suswono berjanji melanjutkan program makan gratis sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah-langkah lain yang akan dilakukan adalah melakukan kontrak kerjasama dengan daerah-daerah pemasok atau penghasil pangan.

“Kedua, menghadirkan sembako murah dengan menambah anggaran subsidi pangan, sehingga banyak yang bisa mengakses dan memperbanyak distribusi, sehingga rakyat tidak perlu antre panjang,” imbuh Suswono.

Terakhir, paslon tersebut berjanji memanfaatkan lahan terlantar untuk dijadikan gerakan terwujudnya urban farming atau pertanian kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali membuka lowongan kerja besar-besaran pada tahun 2024.

Berdasarkan informasi dari situs resmi penerimaan DPR RI, rekrutmen ini adalah untuk posisi Penerimaan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (TA AKD) DPR RI untuk tahun anggaran 2024.

Terdapat total 205 posisi yang tersedia, yang nantinya akan ditempatkan pada berbagai komisi dan badan di DPR RI sesuai kebutuhan.

Berikut ini persyaratan umum dan khusus yang wajib dipenuhi oleh calon pelamar untuk posisi tersebut.

Persyaratan Umum Lowongan Kerja DPR RI

Bagi pelamar yang berminat untuk mengisi posisi yang tersedia di DPR RI, berikut adalah persyaratan umum yang harus dipenuhi:

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Berkelakuan baik.
• Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkotika.
• Pendidikan minimal S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00.
• Usia maksimal 62 tahun.
• TOEFL minimal 500, khusus untuk keahlian di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen TOEFL minimal 550.
• Tidak merangkap jabatan pada instansi atau lembaga lain.

Persyaratan Khusus Lowongan Kerja DPR RI

Selain persyaratan umum, DPR RI juga menetapkan persyaratan khusus yang disesuaikan dengan bidang studi tertentu untuk masing-masing komisi dan badan yang ada.

Berikut adalah rincian persyaratan khusus untuk setiap komisi:

• Komisi I: Membutuhkan kandidat dengan latar belakang S2 dalam bidang Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Hubungan Internasional, Ilmu Pertahanan, Ilmu Intelijen, Ilmu Teknologi Informasi, Ilmu Teknologi Nano, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Telekomunikasi.
• Komisi II: Kandidat yang dicari memiliki kualifikasi S2 dalam bidang Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Administrasi, Ilmu Statistik, Ilmu Kependudukan, Ilmu Sosial Ekonomi, Ilmu Pertanahan dan Tata Ruang, Ilmu Komunikasi, serta Ilmu Kearsipan.
• Komisi III: Mencari pelamar dengan pendidikan S2 di bidang Ilmu Hukum, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia dan Humaniter, Ilmu Sosiologi Hukum, Ilmu Kriminologi, Ilmu Terorisme, serta Ilmu Komunikasi.
• Komisi IV: Memprioritaskan pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Pertanian, Ilmu Kehutanan, Ilmu Kelautan, Ilmu Lingkungan Hidup, Ilmu Manajemen, Ilmu Industri Pangan, dan Ilmu Peternakan.
• Komisi V: Membutuhkan kandidat dengan kualifikasi S2 dalam bidang Ilmu Ekonomi (Manajemen Transportasi), Ilmu Teknik Sipil dan Lingkungan, Ilmu Arsitektur, Ilmu Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Publik, Ilmu Geofisika, Ilmu Penerbangan dan Keantariksaan, Ilmu Geologi dan Vulkanologi, serta Ilmu Astronomi.
• Komisi VI: Mencari pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Ekonomi, Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi Bisnis/Niaga, dan Ilmu Pasar Modal.
• Komisi VII: Membuka peluang bagi kandidat dengan pendidikan S2 di bidang Ilmu Ekonomi, Ilmu Teknik Geologi dan Lingkungan Hidup, Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Ilmu Teknologi dan Kebumian, Teknik Geodesi, Teknik Elektro, Ilmu Energi (tenaga surya, angin, air, dan panas bumi), Ilmu Bioteknologi, Teknik Nuklir, Teknologi Nano, Teknik Industri, serta Ilmu Industri Makanan dan Minuman.
• Komisi VIII: Membutuhkan pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Agama, Ilmu Sosiologi, Ilmu Antropologi, Ilmu Psikologi, Ilmu Kajian Perempuan dan Anak, Ilmu Geologi dan Vulkanologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Astronomi, Ilmu Statistik, dan Ilmu Ekonomi.
• Komisi IX: Mencari kandidat dengan pendidikan S2 di bidang Ilmu Kedokteran, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Ketenagakerjaan, Ilmu Kependudukan, Ilmu Hukum, Gizi, Farmasi, Ilmu Manajemen Rumah Sakit, Keperawatan dan Kebidanan, serta Ilmu Statistik.
• Komisi X: Membuka peluang bagi kandidat dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Pendidikan, Ilmu Pariwisata, Ilmu Perpustakaan, Sosiologi, Antropologi, Olahraga, Kearsipan, Ilmu Sejarah, Ilmu Sinematografi, Ilmu Seni Budaya, Statistik, dan Ilmu Bahasa.
• Komisi XI: Membutuhkan pelamar dengan kualifikasi S2 di bidang Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Ilmu Moneter, Perpajakan, Perbankan, Ilmu Perasuransian, Perencanaan, Pembangunan, Manajemen, Ilmu Statistik, Kebijakan Publik, Ilmu Hukum, serta Ilmu Pasar Modal.
• Komisi XII: Mencari kandidat dengan latar belakang S2 dalam bidang Teknik Pertambangan, Teknologi Nuklir, Ilmu Ekonomi, Teknik Geologi dan Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Perminyakan, Ilmu Teknologi dan Kebumian, Teknik Geodesi, Teknik Elektro, Ilmu Energi (tenaga surya, angin, air, dan panas bumi), Ilmu Bioteknologi, dan Teknik Nuklir.
• Komisi XIII: Membutuhkan pelamar dengan latar belakang S2 dalam bidang Ilmu Hukum, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia dan Humaniter, Ilmu Sosiologi Hukum, Ilmu Kriminologi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi.

Selain komisi-komisi tersebut, terdapat juga persyaratan khusus untuk berbagai badan di DPR RI, antara lain:

• Badan Anggaran: S2 Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Ilmu Moneter, Perpajakan, Perbankan, Perencanaan Pembangunan, Manajemen, Statistik, Kebijakan Publik, Ilmu Hukum, Pasar Modal, Ekonomi Kreatif, serta Kemaritiman.
• Badan Urusan Rumah Tangga: Diutamakan S2 dalam bidang Ilmu Ekonomi (manajemen keuangan, akuntansi, dan kebijakan publik), Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknologi Informasi, Arsitektur dan Desain Interior, Ilmu Gizi, serta Ilmu Kesehatan dan Olahraga.
• Badan Kerja Sama Antar-Parlemen: Diutamakan S2 dalam bidang Hubungan Internasional, Bahasa dan Sastra Asing (Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Prancis, dan Spanyol), Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi Internasional, Manajemen Marketing, Ilmu Penanaman Modal, Ilmu Pariwisata, dan Ilmu Komunikasi.
• Badan Legislasi: Diutamakan S2 dalam bidang Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Ilmu Sosiologi, Ilmu Ekonomi, Antropologi, Ilmu Filsafat, Ilmu Bahasa/Linguistik, Ilmu Agama, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia dan Humaniter, Kriminologi, Ilmu Komunikasi, Ketahanan Nasional, Teknologi, Teknik Sipil, Ilmu Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, serta Sumber Daya Alam.
• Mahkamah Kehormatan Dewan: S2 dalam bidang Ilmu Hukum, Agama Filsafat, dan Ilmu Kriminologi.
• Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara: Mencari kandidat S2 dalam bidang Ilmu Ekonomi (manajemen keuangan, akuntansi, dan kebijakan publik), Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Ilmu Moneter, Perpajakan, Perbankan, Perencanaan Pembangunan, Statistik, serta Pasar Modal.
• Badan Aspirasi Masyarakat: Membuka lowongan bagi pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Administrasi, Ilmu Statistik, Ilmu Kependudukan, Ilmu Sosial Ekonomi, Ilmu Pertanahan dan Tata Ruang, Ilmu Komunikasi, Ilmu Kearsipan, Ilmu Hukum, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia, serta Ilmu Sosiologi.

Bagi Anda yang berminat dengan lowongan kerja di atas dan memenuhi kualifikasi, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman resmi https://ssctaakd.dpr.go.id/.

Adapun lowongan kerja ini akan ditutup pada 4 November 2024.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan hanya ada di kisaran 5% atau bahkan kurang dari 5% hingga akhir tahun 2024.

Ekonom dari Bright Institute Awalil Rizky mengungkapkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 diperkirakan sekitar 4,90% Sedangkan untuk kuartal IV, berada pada level sekitar 5,0%

"Dengan demikian, secara tahunan selama tahun 2024 akan di kisaran 5,0% atau sedikit di bawahnya," ungkap Awalil kepada Kontan, Jumat (1/11).

Menurut Awalil pemerintah hanya bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi di triwulan IV, Berdasar asesmen atas dinamika yang sedang berlangsung, dari sisi produksi atau lapangan usaha, tidak ada indikasi yang luar biasa dari berbagai sektor. Tetapi ada sektor-sektor yang masih mampu tumbuh tinggi, seperti sektor kontruksi, sektor transformasi dan pergudangan, sektor akomodasi makan dan minum, dan jasa lainnya.

Sektor pertanian hanya akan tumbuh rendah. Sektor industri pengolahan hanya akan tumbuh biasa, meski sudah terbantu oleh hilirisasi namun terdapat subsektor industri yang makin melambat (seperti tekstil). Pertambangan pun kembali pada pertumbuhan yang tidak tinggi, meski tidak terlampau rendah seperti beberapa tahun lalu.

Jika di lihat dari sisi pengeluaran atau permintaan agregat, dua komponen penyumbang utamanya hanya akan stagnan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terindikasi hanya tumbuh wajar, tanpa ada kejutan lonjakan. Sedangkan konsumsi rumah tangga pun hampir bisa dipastikan akan tertahan.

"Jika selama satu triwulan terakhir mau didorong pertumbuhan yang lebih tinggi, sekurangnya lebih dari 5,0% (misal mencapai 5,1%), maka perlu ada tambahan dari kegiatan pemerintah, oleh karena pemerintahan baru, kecil kemungkinan perannya berupa investasi atau tambahan PMTB," ujarnya.

Awalil mengatakan yang bisa dilakukan adalah mendorong konsumsi pemerintah, dari realisasi APBN 2024 yang tersisa untuk diserap optimal. Bisa pula dana yang masih tersedia, misal dari jenis belanja lain-lain, diarahkan untuk mendorong konsumsi masyarakat. Antara lain dengan alokasi bansos atau perlindungan sosial.

Akan tetapi jika pemerintah terlampau memaksakan belanja, maka defisit bisa melampaui outlook APBN 2024.

"Pada giliran berikutnya akan membutuhkan tambahan utang, dan menambah beban fiskal tahun-tahun kemudian, jelasnya.