Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati telah mengucurkan Rp139,6 triliun untuk subsidi energi per 31 Oktober 2024.

Sebelumnya, subsidi BBM Cs tersebut menjadi sorotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lantaran dinilai tidak tepat sasaran. Anggaran negara itu diklaim justru dinikmati orang kaya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, subsidi energi diberlakukan agar harga listrik hingga BBM bisa tetap terkendali agar tidak membebankan masyarakat banyak.

"[Sehingga] masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia memerinci, anggaran untuk subsidi energi tersebut diperuntukkan untuk BBM sebesar 13.476,6 ribu kiloliter. Angka tersebut meningkat 1,1% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY).

Lalu, LPG 3 kg senilai 6.131,6 juta kilogram. Angka tersebut naik 1,3% secara YoY.

Terakhir, listrik bersubsidi sebanyak 41,3 juta pelanggan. Angka tersebut juga naik 4,3% secara YoY.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu. Data itu, sambungnya, didapat berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), maupun BPH Migas.

"Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%–30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, subsidi tepat sasaran menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai subsidi tepat sasaran, Prabowo pun memanggil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu (30/10/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat tersebut guna membahas subsidi energi. Prabowo disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penyaluran subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik selama banyak yang tidak tepat sasaran. Potensi kehilangan akibat tidak tepat sasaran itu diklaim mencapai 20-30% yang jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp100 triliun.

Angka kebocoran tersebut terbilang besar mengingat nilai kompensasi dan subsidi energi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp435 triliun. Bahlil mengatakan, perkiraan itu berdasarkan laporan yang diterimanya baik dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) maupun dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

"Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus untuk kita mencari formulasinya," ungkap Bahlil ketika ditemui dalam Konferensi Pers Program Quick Win yang digelar di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil tak menampik bahwa salah satu formulasi yang dibahas adalah penyaluran subsidi dengan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Opsi lainnya, kata dia, adalah skema campuran antara penyaluran subsidi BBM dengan BLT, atau pun seperti yang biasa selama ini sudah berjalan.

"Jadi kita lagi tunggu saja, dua minggu dikasih waktu oleh Presiden. Jadi dua minggu ini akan kami selesaikan. Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," tandasnya.

Bahlil menambahkan, subsidi itu harusnya diterima oleh orang miskin, dan masyarakat yang ekonominya belum bagus. "Kita tidak mau kan subsidi itu malah kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus," cetusnya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memperkirakan dana sekitar Rp100 triliun untuk subsidi energi atau Bahan Bakar Minyak (BBM) tak tepat sasaran. Dia juga menduga anggaran tersebut dinikmati orang-orang kaya di Indonesia.

Bahlil menyampaikan sekitar 20 hingga 30% subsidi BBM dan listrik meleset dari target yang ditentukan. 

"Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun-lah," ungkap Bahlil kepada media usai rapat bersama jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih di Jakarta, pada Minggu (3/11/2024).

Bahlil menegaskan subsidi tersebut diperuntukkan kepada orang-orang miskin atau masyarakat dengan tingkat pendapatan ekonomi yang kurang bagus. Oleh karena itu, Bahlil menyayangkan jika dana subsidi tersebut justru jatuh ke tangan orang-orang kaya di Indonesia yang notabene punya pendapatan ekonomi sangat berkecukupan.

"Kalian kan gak ingin subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," tukasnya.

Bahlil menyampaikan, data tersebut dia peroleh dari laporan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), hingga BPH Migas. 

Dia pun terus mencari solusi agar tujuan subsidi tidak meleset. Sejauh ini Bahlil mengatakan pihaknya telah mengadakan beberapa kali rapat. Presiden Prabowo Subianto diketahui memberikan waktu sekitar dua minggu kepada Bahlil dan tim untuk menyelesaikan persoalan itu.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Airlangga Hartarto, telah menggelar rapat koordinasi dengan para menteri bidang ekonomi yang diikuti Bahlil akhir pekan ini. Rapat tersebut membahas berbagai hal yakni salah satunya mengenai keputusan Mahkamah Konstritusi (MK) terkait dengan ketenagakerjaan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah isu yang beredar bahwa sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dialihkan untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menegaskan, fokus pemerintah adalah untuk memastikan program BBM subsidi tepat sasaran. Pasalnya, disinyalir terdapat potensi kebocoran subsidi energi sekitar 20-30% dengan nilai sekitar Rp100 triliun.

"Enggak benar itu, kita lagi exercise itu. Enggak benar itu, belum ada ide itu," tegas Bahlil ketika ditemui dalam Konferensi Pers Program Quick Win di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan menggelar rapat perdana dengan kementerian/lembaga terkait mengenai skema baru penyaluran subsidi BBM, listrik hingga LPG. Bahlil saat ini mengemban tugas sebagai Ketua Tim Subsidi Energi Tepat Sasaran.

Isu pengalihan sebagian subsidi BBM untuk perumahan rakyat itu sebelumnya mengemuka dari Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto. Joko mengaku mendengar kabar bahwa sebagian subsidi energi akan dialihkan menjadi angsuran rumah untuk program 3 juta rumah. Joko mengatakan bahwa hal itu baru rencana yang didengar olehnya dan belum ada keputusan resmi pemerintah.

"Perubahan alokasi subsidi dari BBM, LPG, saat ini dihitung kurang tepat sasaran. Ini mau ditransformasikan kepada rakyat langsung untuk membayar angsuran rumah pada saatnya. Desain yang saya dengar seperti itu, tetapi kita tunggu," terang Joko beberapa waktu lalu.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah program quick win pemerintahan Prabowo.

Airlangga menjelaskan, pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

Menteri Ketenagakerjaan segera mempersiapkan regulasi terkait dengan UU Ketenagakerjaan.

Kemudian ada beberapa arahan presiden terkait dengan persiapan rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) devisa hasil ekspor maupun RPP hapus buku dan hapus tagih UMKM.

Adapun terkait BP Investasi Danantara, Airlangga bilang hal itu akan dibahas pada kesempatan berikutnya.

"(BP Investasi Danantara) Nanti kita akan bahas secara khusus, tunggu tanggal mainnya," kata Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (3/11).

Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan, diusulkan dilanjutkan ke tahun depan. Ini akan dibahas juga dengan Kementerian Keuangan. Misalnya terkait PPN BM maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN DTP untuk properti.

"Kredit alsintan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi dari industri berbasis padat karya," terang dia.

Dari sektor perindustrian, beberapa program terkait lartas (larangan dan pembatasan) impor, klasifikasi pelabuhan impor dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa sektor industri.

Pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail

Kemudian jugg pengamanan pasar dalam negeri didorong UMKM supaya bisa ekspor yang akan dibahas dengan kementerian/lembaga terkait.

Program-program seperti KUR, Mekaar PNM dan Makmur BUMN, juga akan terus didorong Kementerian BUMN. Pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan hilirisasi aluminimum di Kalimantan Barat.

"Dari segi energi meningkatkan lifting migas, kemudian pemanfaatannya lebih luas terhadap biofuel, bioetanol dan juga kemarin sedang dibahas dalam satgas task force subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM," jelas Airlangga.

Adapun dari sektor pariwisata, pemerintah akan terus mendorong program Indonesia berwisata (tourism 5.0).

Salah satu yang dibahas terkait dengan harga tiket pesawat yang lebih kompetitif akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan Pertamina.

"Yang lain tentu perjanjian perdagangan dari Kemendag, pengamanan pasar dalam negeri, perjanjian-perjanjian yang diminta diakselerasi, IEU CEPA, dengan Kanada, dan Peru, tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi BRICS, OECD, CPTPP," pungkas Airlangga.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri hingga Direktur Utama Pertamina dan Direktur Utama PLN untuk rapat membahas subsidi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10).

Prabowo meminta para menteri memperhatikan data penerima subsidi agar tepat sasaran.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, rapat terbatas membahas sesuatu yang spesifik tentang arahan Presiden Prabowo. Yakni agar dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya.

"Ini soal kebijakan energi," ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10).

Selain energi, Hasan bilang, segala macam subsidi juga dibahas. Subsidi itu nanti akan diberikan supaya lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Saat ini, pemerintah tengah mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. "(Besarannya) Masih dikaji, perintah beliau dalam waktu dua minggu diselesaikan," ucap Hasan.

Adapun terkait sinkronisasi data, Hasan mengatakan, seluruh kementerian akan terlibat dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi leading sector data yang digunakan.

"Sudah ditunjuk tadi data disiapkan BPS. Seluruh kementerian terlibat, tapi leading sektor BPS," terang Hasan.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan menteri di Kabinet Merah Putih untuk menyinkronkan data agar pemberian subsidi untuk masyarakat miskin tepat sasaran. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan Presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran tepat penerima dan tepat alokasinya," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangannya kepada awak media.

Lebih lanjut, Hasan mengatakan ratas tersebut juga dibahas mengenai kelanjutan kebijakan subsidi energi. "Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan (subsidi) energi. Subsidi itu nanti akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Hasan.

Dia pun menyebut pemerintah akan menyinkronkan data-data penerima subsidi termasuk dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial (Kemensos) hingga data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," tuturnya.

Hasan mengatakan data penerima subsidi tepat sasaran tersebut masih dikaji dan ditargetkan selesai dalam dua minggu. Nantinya, data penerima subsidi akan sesuai dengan by name by address yang datanya disinkronisasi oleh Kemensos hingga Bappenas di bawah koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS).

"Sudah ditunjuk tadi data disiapkan BPS. Seluruh kementerian terlibat dan leading sektor BPS," kata Hasbi.

(Febrina Ratna)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menyatakan telah siap menjalankan perubahan skema subsidi bahan bakar minyak ( BBM ) sesuai keputusan pemerintah. Seperti diketahui, saat ini ada wacana untuk mengubah skema penyaluran subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko menuturkan, hal itu tak lepas dari persiapan perseroan atas infrastruktur terkait seperti MyPertamina. Fadjar mengatakan, pendaftaran dan penerapan QR Code untuk pembelian solar dan pertalite saat ini terus dilakukan melalui aplikasi tersebut.

"Nah ke depan memang jika ada kebijakan seperti itu ya, kita tinggal memanfaatkan data yang sudah kami miliki di MyPertamina, sehingga nanti ya penyaluran subsidinya mungkin bisa lebih tepat sasarannya," terangnya, dikutip Kamis (24/10/2024).

Dikatakan Fadjar, saat ini pendaftaran QR Code untuk pembeli solar di aplikasi MyPertamina sudah 100%. Namun untuk pertalite, Pertamina masih terus mendorong konsumen melakukan pendaftaran mengingat konsumsi BBM terbesar masih di produk tersebut.

"Nanti ketika memang mungkin sudah 100%, penerapan QR Code untuk Pertalite, ya datanya sudah ada, berarti tinggal pelaksanaan," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berencana memangkas subsidi energi serta mengubah skema penyalurannya menjadi BLT. Demikian dilakukannya guna memitigasi kemiskinan melalui subsidi yang dinilai masih kurang tepat sasaran.

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah menilai subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang berhak sehingga penyalurannya bisa lebih tepat sasaran.

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yang disempurnakan, supaya pada mereka itu diberi saja transfer tunai langsung ke mereka, bukan ke komoditinya tetapi kepada yang berhak untuk menerima, itu yang akan kita lakukan," terangnya beberapa waktu lalu.

Burhanuddin mengatakan, subsidi energi sebesar Rp540 triliun yang dialokasikan pada tahun 2023 masih belum tepat sasaran. Mantan Gubernur Bank Indonesia mengklaim dengan pemberian subsidi melalui BLT, selain lebih tepat sasaran, negara juga akan menghemat anggaran hingga Rp200 triliun.

"Dengan cara itu ternyata hitung-hitungan kita subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp150 sampai Rp200 triliun dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif," terangnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. Usai dilantik, ia menyampaikan pidato perdana yang mengumbar banyak janji termasuk di bidang ekonomi.

Setidaknya terdapat lima janji yang diumbar dalam pidato perdana tersebut. Dirangkum detikcom, Minggu (20/10/2024), berikut poin-poinnya:

1. Hilangkan Kemiskinan dari RI

Prabowo yakin bisa menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Hal itu dipercaya bisa terwujud meski banyak pihak yang pesimis akan target tersebut.

"Kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta.

Menurut Prabowo, pemimpin dan bangsa yang berani adalah mereka yang bisa membuat sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin.

"Pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin, kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin," tuturnya.

2. Ubah Subsidi Jadi Langsung ke Penerima

Prabowo memastikan subsidi bagi masyarakat miskin akan tepat sasaran di bawah pemerintahannya. Salah satu caranya dengan mengubah skema subsidi menjadi penyaluran secara langsung ke penerimanya.

"Kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung, kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital, kita akan mampu subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," kata Prabowo.

3. Swasembada Pangan

Prabowo berjanji akan membawa Indonesia swasembada pangan paling lambat 5 tahun mendatang. Dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," ucap Prabowo.

Menurutnya, swasembada pangan sangat dibutuhkan. Apalagi saat terjadi krisis, banyak negara yang tidak mau menjual komoditas pangannya sehingga Indonesia harus bersiap semandiri mungkin.

"Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," imbuhnya.

4. Swasembada Energi

Prabowo juga berjanji membawa Indonesia mandiri energi. Hal ini belajar dari konflik di Timur Tengah yang kerap membuat harga komoditas minyak bergejolak.

"Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi," imbuhnya.

Swasembada energi ini akan dimulai dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada di dalam negeri. Caranya dengan mencampur hasil alam itu dengan bahan bakar minyak (BBM), contohnya B30 dan B45 yang sudah dijalankan.

"Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya singkong, tebu, sagu, jagung dan lain lain, kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup, kita punya batu bara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi," terangnya.

5. Hilirisasi

Prabowo juga berjanji akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Hilirisasi dinilai memberikan daya tambah untuk komoditas unggulan di dalam negeri.

"Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

(fdl/fdl)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden RI periode 2024-2029 di gedung DPR, DDP, MPR RI, hari ini, Minggu (20/10).

Dalam pidato pelantikannya, Prabowo memastikan ke depan pemberian subsidi tak boleh bocor atau salah sasaran. Dirinya mengatakan pemberian subsidi nantinya harus sampai langsung kepada yang membutuhkan.

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus langsung disalurkan kepada keluarga yang membutuhkan," ungkapnya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai dengan bantuan teknologi digital penyaluran subsidi tepat sasaran bukan hal mustahil untuk dilakukan.

Untuknya, ke depan bantuan ini harus bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling lemah. Selain itu, pihaknya juga memastikan agar anak Indonesia bisa mendapatkan makan bergizi setidaknya satu kali dalam sehari.

"Itu akan kita lakukan dan pasti bisa kita lakukan," ungkap Prabowo.

Seiring dengan ini, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan melalui hilirisasi di semua komoditas unggulan tanah air.

"Nilai tambah komoditas itu akan menambah kekuatan ekonomi kita agar rakyat sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati rakyat kita," ucapnya.

Jakarta -

Pemerintah berencana mengatur pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 agar subsidi menjadi tepat sasaran. Namun, Kementerian ESDM memberi sinyal bahwa rencana tersebut batal terealisasi pada tanggal 1 Oktober 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pihaknya memang masih mendalami rencana tersebut. Menurutnya mekanisme yang tepat dibutuhkan agar eksekusi di lapangan berjalan rapi.

"Ya, kita masih didalami, sedang didalami, untuk melihat bahwa seperti apa sih tujuan pemerintah. Kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana, sedang mencari mekanisme yang pas, biar rapi lah di lapangan," terang Agus di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Saat dikonfirmasi apakah kebijakan itu akan terealisasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto, Agus tak bisa memastikan. Yang jelas, kata dia, pemerintah ingin menjamin bahwa penyaluran BBM sesuai dengan peruntukannya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pengaturan BBM subsidi masih dalam pembahasan. Ia mengatakan, aturan yang dikeluarkan akan mencerminkan keadilan.

"Gini, untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Saat ditanya apakah pengaturan dilakukan 1 Oktober, Bahlil memiliki firasat belum dilakukan. "Feeling saya, feeling saya belum," katanya.

Pada kesempatan itu, Agus juga merespons Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik. Skema subsidi energi akan diubah menjadi subsidi langsung ke orang bukan lagi kepada barang.

Menurut Agus, pada dasarnya rencana tersebut sama dengan apa yang sedang disiapkan pemerintah saat ini.

"Targetnya sama, targetnya adalah idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya," imbuhnya.

Meski belum ada pembahasan rinci dengan tim transisi, Agus menegaskan rencana tersebut tetap punya tujuan yang sama. "Belum (diskusi dengan tim transisi), tapi targetnya kan sama. Dibicarain atau nggak dibicarain kan memang targetnya sama, targetnya ke sana," jelasnya.

(ily/das)

JAKARTA - Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur secara lebih tepat untuk mengatasi polusi udara serta penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.

"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," jelas Rachmat dalam pernyataannya, dikutip, Jumat (13/9/2024).

Baca Juga: Miris! Nelayan Pandeglang Kesulitan Melaut Gegara Pembatasan BBM Subsidi

Menurut dia untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yaitu kepada golongan yang membutuhkan.

"Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM," ujar dia.

Dia juga menegaskan soal kekhawatiran dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah. "Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah," jelasnya.

Meski saat ini belum dapat membeberkan detil peraturan yang tengah disusun pemerintah, ia menyampaikan, "Apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan ebih dari 1400 cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan," jelasnya.

Rachmat mengingatkan beberapa poin yang melatarbelakangi rencana pemerintah untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.

"Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan 119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut," ujar dia.

Baca Juga: Pengamat UGM: BBM Subsidi Salah Sasaran Bebani APBN Rp90 Triliun

Melihat tantangan tersebut, maka penambahan anggaran subsidi BBM tidak dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.

Di sisi lain, tantangan polusi udara yang berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif. Kemenko Marves menekankan, saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta.

"Oleh karena itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada 2028," kata dia.