Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati telah mengucurkan Rp139,6 triliun untuk subsidi energi per 31 Oktober 2024.

Sebelumnya, subsidi BBM Cs tersebut menjadi sorotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lantaran dinilai tidak tepat sasaran. Anggaran negara itu diklaim justru dinikmati orang kaya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, subsidi energi diberlakukan agar harga listrik hingga BBM bisa tetap terkendali agar tidak membebankan masyarakat banyak.

"[Sehingga] masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia memerinci, anggaran untuk subsidi energi tersebut diperuntukkan untuk BBM sebesar 13.476,6 ribu kiloliter. Angka tersebut meningkat 1,1% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY).

Lalu, LPG 3 kg senilai 6.131,6 juta kilogram. Angka tersebut naik 1,3% secara YoY.

Terakhir, listrik bersubsidi sebanyak 41,3 juta pelanggan. Angka tersebut juga naik 4,3% secara YoY.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu. Data itu, sambungnya, didapat berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), maupun BPH Migas.

"Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%–30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, subsidi tepat sasaran menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai subsidi tepat sasaran, Prabowo pun memanggil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu (30/10/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat tersebut guna membahas subsidi energi. Prabowo disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp 327 triliun hingga akhir Oktober 2024. Adapun rinciannya anggaran subsidi sebesar Rp139,6 triliun dan pembayaran kompensasi energi sebesar Rp 115,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, penggunaan subsidi energi diantaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 13.476,6 ribu kiloliter atau naik 1,1% dari periode sama tahun lalu.

Kemudian, LPG 3 Kg realisasinya mencapai 6.131,6 juta Kg dan tumbuh 1,3% dari periode sama tahun lalu.Terakhir, subsidi listrik mencapai 41,3 juta pelanggan atau meningkat 4,3% dari periode sama tahun lalu.

"Keseluruhan subsidi dan kompensasi ini dimaksudkan agar harga listrik dan BBM kita dapat kita jaga dan masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita dengan harga listrik dan harga BBM yang betul-betul terkendali," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Sementara itu, realisasi subsidi non energi telah mencapai Rp 72,3 triliun. Ini terdiri dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 246,6 triliun atau meningkat 21,9% dengan debitur KUR berjumlah 4,3 juta orang atau tumbuh 17,4%. Kemudian, realisasi subsidi pupuk telah mencapai 5,9 juta ton atau tumbuh 13,8%.

IDXChannel - Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pemberian subsidi energi untuk masyarakat, agar secara teknis pelaksanaan di lapangan dapat lebih tepat sasaran.

Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan, karena selain dapat menghemat penggunaan anggaran negara, juga sekaligus memaksimalkan dampak positif pemberian subsidi terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Terkait upaya tersebut, Pakar Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan pemanfaatan data yang sebelumnya telah digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Data tersebut, Fahmy mencontohkan, dapat digunakan dalam operasional pemberian subsidi energi untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG).

"Sasaran subsidi LPG, sama dengan sasaran BLT. Jadi bisa menggunakan data itu," ujar Fahmy, dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Tak hanya itu, Fahmy juga melihat pengelolaan subsidi listrik sebagai salah satu contoh pendekatan yang sukses, sehingga dapat diterapkan untuk jenis subsidi energi yang lain.

"Subsidi listrik sudah lebih tepat sasaran karena telah menerapkan mekanisme by name dan by address, serta berdasarkan daya yang terpasang," ujar Fahmy.

Dalam pandangannya, Fahmy menekankan bahwa pemerintah perlu menghindari penyaluran subsidi dalam bentuk produk.

Hal tersebut karena pada praktiknya selama ini, pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk telah terbukti tidak tepat sasaran.

"Jika pemberian subsidi masih diberikan dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Dan itu harus ditolak karena subsidi yang tepat sasaran harus by target. Tidak bisa lagi by product," ujar Fahmy.

Saat ini, menurut Fahmy, sudah terbukti lebih dari 50 persen subsidi BBM dan LPG tidak tepat sasaran.

"Bahkan angkanya mencapai Rp100 triliun. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya harus lebih berani membuat keputusan agar subsidi energi lebih tepat sasaran," ujar Fahmy.

Karena itu, Fahmy sangat berharap agar ke depan pemberian subsidi energi lebih mengedepankan pendekatan by target, dan bukan lagi by product.

Pernyataan Fahmy tersebut muncul setelah rapat yang diadakan oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pemerintah tidak mengubah skema subsidi untuk LPG. Subsidi LPG akan tetap menggunakan skema yang sama.
"Nah, Menteri Bahlil ini terbukti tidak memahami pemberian subsidi untuk LPG yang seharusnya bisa diberikan sama seperti BLT," ujar Fahmy.

(taufan sukma)

Jakarta: Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyerukan penolakan terhadap pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk, karena terbukti selama ini tidak tepat sasaran.

"Jika pemberian subsidi masih diberikan dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Dan itu harus ditolak karena subsidi yang tepat sasaran harus by target. Tidak bisa lagi by product," tegas Fahmy dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2024.

Saat ini, jelas Fahmy, sudah terbukti lebih dari 50 persen subsidi BBM dan LPG tidak tepat sasaran. Bahkan angkanya mencapai Rp100 triliun.
"Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya harus lebih berani membuat keputusan agar subsidi energi lebih tepat sasaran," tutur dia.

Fahmy memberikan contoh pada pemberian subsidi energi untuk LPG, yang seharusnya pemerintah dapat memakai data bantuan langsung tunai (BLT). "Sasaran subsidi LPG, sama dengan sasaran BLT. Jadi bisa menggunakan data itu," ketus Fahmy.

Baca juga: Subsidi Salah Sasaran Jadi Beban Anggaran

Hemat anggaran negara

Selain itu, Fahmy juga menekankan pentingnya subsidi tepat sasaran sehingga menghemat penggunaan anggaran negara seperti halnya pengelolaan subsidi listrik.

"Subsidi listrik sudah lebih tepat sasaran karena telah menerapkan mekanisme by name dan by address, serta berdasarkan daya yang terpasang," tambah dia.

Fahmy juga menekankan pentingnya agar subsidi yang diberikan untuk BBM, LPG, dan listrik benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Jika subsidi energi tidak diberikan by target, berisiko menghambat program-program pemerintah yang lain, seperti makan siang gratis dan sebagainya," katanya.

Pernyataan Fahmy tersebut muncul setelah rapat yang diadakan oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam rapat tersebut diputuskan pemerintah tidak mengubah skema subsidi untuk LPG. Subsidi LPG akan tetap menggunakan skema yang sama.

"Nah, Menteri Bahlil ini terbukti tidak memahami pemberian subsidi untuk LPG yang seharusnya bisa diberikan sama seperti BLT," ujar Fahmy.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, bahwa skema penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) 3 Kilogram (Kg) atau gas melon tidak mengalami perubahan. Artinya kedepan, penyalurannya masih menggunakan skema tertutup dengan pendaftaran melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan) seperti yang selama ini sudah dilakukan.

Sehingga masyarakat yang membutuhkan subsidi LPG akan diminta mendaftarkan NIK. Apabila masyarakat sudah terdaftar dalam sistem website Subsidi Tepat LPG, maka berhak mendapatkan subsidi LPG tersebut.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," jelas Bahlil ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Bahlil pun menargetkan proses pendaftaran subsidi LPG berbasis NIK ini paling lambat rampung pada kuartal pertama tahun depan. "Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkasnya.

Berbeda dengan LPG ini, Bahlil mengakui pemerintah masih mengkaji secara mendalam skema penyaluran subsidi BBM dan listrik. Sebab menurutnya, keputusan tersebut harus diambil dengan hati-hati lantaran pihaknya masih menunggu laporan dari beberapa pihak seperti PT Pertamina (Persero), BPH Migas dan PT PLN (Persero).

"Namun untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati2 karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," terang Bahlil.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," pungkas Bahlil.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah akan mempertahankan skema penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas ( LPG ). Demikian diungkapkannya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Subsidi Energi Tepat Sasaran yang digelar di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Kami sudah memutuskan untuk LPG, kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," jelas Bahlil.

Artinya, lanjut Bahlil, untuk LPG skema penyaluran subsidinya masih berlaku seperti sekarang. "Itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," imbuhnya.

Bahlil menambahkan, untuk subsidi BBM dan listrik, pemerintah masih mengkaji lebih dalam. Sebab diakuinya, keputusan tersebut harus diambil dengan hati-hati lantaran pihaknya masih menunggu laporan dari beberapa pihak seperti PT Pertamina (Persero), BPH Migas dan PT PLN (Persero).

"Namun untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," terang Bahlil.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," pungkasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) semakin menguat menjadi opsi yang akan diambil pemerintah dalam upaya reformasi tata kelola subsidi energi (BBM dan listrik).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga lain yang terkait telah menggelar rapat perdana pada Senin (4/11) di mana telah diputuskan akan dilakukan sejumlah ujicoba untuk skema subsidi BBM dan listrik tepat sasaran.

Skema BLT atau subsidi langsung kepada masyarakat pun menjadi salah satu opsi utama dalam perbaikan tata kelola subsidi ini.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (4/11).

Bahlil melanjutkan, dalam beberapa waktu ke depan masih akan dilakukan sejumlah ujicoba untuk menentukan formulasi yang tepat.

"Untuk subsidi listrik sama BBM kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," sambung Bahlil.

Selain menentukan skema yang akan diadopsi, Pemerintah juga masih membahas bentuk payung hukum yang akan mengatur ketentuan soal reformasi subsidi BBM dan listrik ini.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden," tegas Bahlil.

Bahlil memastikan tidak ada perubahan skema subsidi LPG 3 kg di tengah berbagai upaya reformasi subsidi energi.

Menurutnya, salah satu pertimbangan pemerintah yakni LPG 3 kg banyak dikonsumsi kelompok masyarakat rumah tangga hingga UMKM.

"Subsidi kami sudah putuskan untuk LPG kami akan usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini karena ini terkait UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga," ujar Bahlil

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut subsidi energi yang tak tepat sasaran dan malah dinikmati orang mampu telah menembus angka Rp100 triliun.

Ia mengatakan, total alokasi subsidi energi pada tahun 2024 mencapai Rp435 triliun. Bahlil menyebut, uang sebanyak itu dipakai untuk subsidi listrik, LPG, BBM, serta uang kompensasi.

"Jujur saya katakan kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Itu gede angkanya, ya, kurang lebih Rp100 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

Bahlil menegaskan, subsidi tersebut seharusnya diterima oleh orang miskin. Ini termasuk bagi masyarakat Indonesia yang kondisi ekonominya belum baik.

Namun, subsidi BBM hingga listrik itu malah ikut dinikmati orang-orang mampu. Bahlil bahkan sudah mendapatkan laporan dari sejumlah stakeholder terkait.

"Kami tengarai dalam berbagai laporan seluruhnya, baik PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu, [pemerintah] melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," tegas Bahlil.

Ia juga mengaku telah diamanahkan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Negara beberapa waktu lalu. Ia diminta memimpin satuan tugas untuk mengecek penyaluran subsidi energi di lapangan.

Bahlil menegaskan, tim satgas tersebut akan memulai rapat perdananya pada Senin (4/11). Ia mengaku diberi waktu dua minggu oleh Prabowo untuk menuntaskan masalah subsidi tepat sasaran.

"Jadi, nanti ada formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah apakah kemudian subsidi biar tepat sasaran itu kita akan berikan BLT langsung kepada masyarakat, atau ada opsi lain," tutur Bahlil.

"Atau di-blending (kombinasi pemberian subsidi energi). Ada bagian yang memang kita langsung [kasih] ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penyaluran subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik selama banyak yang tidak tepat sasaran. Potensi kehilangan akibat tidak tepat sasaran itu diklaim mencapai 20-30% yang jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp100 triliun.

Angka kebocoran tersebut terbilang besar mengingat nilai kompensasi dan subsidi energi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp435 triliun. Bahlil mengatakan, perkiraan itu berdasarkan laporan yang diterimanya baik dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) maupun dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

"Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus untuk kita mencari formulasinya," ungkap Bahlil ketika ditemui dalam Konferensi Pers Program Quick Win yang digelar di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil tak menampik bahwa salah satu formulasi yang dibahas adalah penyaluran subsidi dengan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Opsi lainnya, kata dia, adalah skema campuran antara penyaluran subsidi BBM dengan BLT, atau pun seperti yang biasa selama ini sudah berjalan.

"Jadi kita lagi tunggu saja, dua minggu dikasih waktu oleh Presiden. Jadi dua minggu ini akan kami selesaikan. Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," tandasnya.

Bahlil menambahkan, subsidi itu harusnya diterima oleh orang miskin, dan masyarakat yang ekonominya belum bagus. "Kita tidak mau kan subsidi itu malah kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus," cetusnya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memperkirakan dana sekitar Rp100 triliun untuk subsidi energi atau Bahan Bakar Minyak (BBM) tak tepat sasaran. Dia juga menduga anggaran tersebut dinikmati orang-orang kaya di Indonesia.

Bahlil menyampaikan sekitar 20 hingga 30% subsidi BBM dan listrik meleset dari target yang ditentukan. 

"Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun-lah," ungkap Bahlil kepada media usai rapat bersama jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih di Jakarta, pada Minggu (3/11/2024).

Bahlil menegaskan subsidi tersebut diperuntukkan kepada orang-orang miskin atau masyarakat dengan tingkat pendapatan ekonomi yang kurang bagus. Oleh karena itu, Bahlil menyayangkan jika dana subsidi tersebut justru jatuh ke tangan orang-orang kaya di Indonesia yang notabene punya pendapatan ekonomi sangat berkecukupan.

"Kalian kan gak ingin subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," tukasnya.

Bahlil menyampaikan, data tersebut dia peroleh dari laporan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), hingga BPH Migas. 

Dia pun terus mencari solusi agar tujuan subsidi tidak meleset. Sejauh ini Bahlil mengatakan pihaknya telah mengadakan beberapa kali rapat. Presiden Prabowo Subianto diketahui memberikan waktu sekitar dua minggu kepada Bahlil dan tim untuk menyelesaikan persoalan itu.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Airlangga Hartarto, telah menggelar rapat koordinasi dengan para menteri bidang ekonomi yang diikuti Bahlil akhir pekan ini. Rapat tersebut membahas berbagai hal yakni salah satunya mengenai keputusan Mahkamah Konstritusi (MK) terkait dengan ketenagakerjaan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu.

"Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%-30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil mengatakan data itu didapat berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), maupun BPH Migas.

Ketua umum Golkar itu pun menegaskan bahwa subsidi energi harus tepat sasaran. Pasalnya, subsidi merupakan hak masyarakat kurang mampu.

"Subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang belum belum ekonominya bagus," ucapnya.

Subsidi tepat sasaran menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai subsidi tepat sasaran, Prabowo pun memanggil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu (30/10/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat tersebut guna membahas subsidi energi. Prabowo disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.

Pada rapat tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengkaji data penerima subsidi energi.

Prabowo memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan evaluasi ini.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (3/11), Bahlil mengungkapkan bahwa instruksi Presiden bertujuan untuk memastikan subsidi yang diberikan tepat sasaran.

Ia menyampaikan bahwa anggaran subsidi untuk tahun 2024 mencapai Rp 435 triliun, di mana Rp 83 triliun dialokasikan untuk LPG.

Bahlil juga menerima laporan dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas terkait penggunaan subsidi.

Menurutnya, terdapat potensi ketidaktepatan sasaran dalam subsidi BBM dan listrik, dengan perkiraan sekitar 20%-30% dari total subsidi tersebut, yang dapat mencapai Rp 100 triliun.

Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain untuk merumuskan subsidi yang tepat sasaran.

Salah satu opsi yang akan dibahas adalah pemberian subsidi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), baik secara terpisah maupun digabung dengan skema lain.

"Tunggu saja, dua minggu dikasih waktu presiden, dan dua minggu akan kami selesaikan," kata Bahlil.