JAKARTA - Pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 199,88% untuk sejumlah komoditas asal China yang membanjiri pasar dalam negeri. Kebijakan tersebut menuai banyak sorotan dari berbagai pihak. Langkah berani pemerintah itu dikhawatirkan malah menjadi bumerang bagi Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta pemerintah lebih berhati-hati atas rencana penerapan kebijakan tarif bea masuk tersebut. Karena jika kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi industri tekstil, maka model kebijakannya harus dibuat lebih spesifik dan tidak digeneralisir kepada seluruh industri lainnya.

"Yang terancam kan industri tekstil, jadi model kebijakannya sebaiknya dikhususkan untuk industri tersebut," kata Darmadi dalam keterangannya, Jumat(5/7/2024).

Darmadi menjelaskan, kebijakan dan pendekatan setiap sektor industri tentunya berbeda-beda, dan tidak bisa disamakan begitu saja. Maka, langkah yang paling relevan harus dilakukan Kemendag, yaitu mengidentifikasi persoalan di setiap sektor industri dibarengi kajian yang mendalam. Di samping juga harus mempelajari pasar setiap industri melalui kajian komprehensif. "Ini penting dilakukan, agar resep yang akan diterapkan efektif," terangnya.

Dia memprediksi potensi membanjirnya barang-barang ilegal akan sulit dibendung, jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa dibarengi dengan penegakan hukum yang memadai. Menurutnya, setiap jenis barang yang dikenakan pajak sampai 200% justru akan semakin menyuburkan masuknya barang ilegal.

"Dan industri dalam negeri kita ujungnya akan collapse jika barang ilegal membanjiri industri dalam negeri. Kemungkinan adanya efek semacam ini mestinya dipikirkan oleh Kemendag. Pertanyaannya, apakah pemerintah siap dengan penegakkan hukumnya jika kebijakan tersebut diterapkan?" kata Darmadi.

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah. Dirinya mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendengar penjelasan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara langsung mengenai rencana pengenaan bea masuk tersebut. Luluk justru khawatir pengenaan bea masuk barang dari Cina sebesar 200% ini hanya keputusan emosional sesaat.

?Dari beberapa kasus sebelumnya, Kemendag suka bikin aturan tanpa kajian matang. Akhirnya bolak balik bongkar aturan. Jangan sampai pengenaan ini juga keputusan emosional sesaat,? ujar Luluk.

Dirinya juga mempertanyakan wacana pengenaan bea masuk 200 persen tersebut apakah ada tekanan dari negara lain atau tidak. Karena khawatirnya ini merupakan perang dagang dan Indonesia hanya proksi kekuatan lain.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Dandy Rafitrandi mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan bea masuk sebesar 200% untuk produk impor asal Cina.

Dandy mengatakan harus ada basis data yang kuat sebelum mematok bea masuk tersebut. Jika tidak punya argumen dan data yang kuat, kebijakan ini bisa menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.

"Jadi menurut saya kita lihat apakah kebijakan ini memang didukung data-data yang tepat. Kalau nanti dari Cina menanyakan alasan penerapan bea masuk tersebut, dan kita tidak bisa memberikan argumen dengan data yang tepat, bahwa memang terjadidumpingdan sebagainya, itu kita akan bisa digugat ke World Trade Organization atau WTO," kata Dandy.

Dirinya mengatakan, kalaupun tidak digugat ke WTO, Cina diprediksi tidak akan tinggal diam. Perang dagang antar kedua negara bisa saja terjadi dan hal itu bisa berdampak lebih buruk bagi kondisi perekonomian nasional. Terlebih saat ini kuasa modal Cina di Indonesia cukup kuat dan mendominasi. Menurut Dandy, bisa jadi Cina juga akan membalas dengan menerapkan tarif lain sebagai bentuk perlawanan. Persaingannya berkemungkinan bukan pada barang yang sama, tapi di barang yang berbeda.

"Kalau Cina mau melakukan itu, dampaknya akan lebih besar lagi ke Indonesia, karena kita rantai pasok Indonesia masih bergantung dengan barang-barang dari Cina," ujarnya.

"Jadi menurut saya harus berpikir dua kali, dan harus disertai dengan data yang kuat kalau kita mau melakukan unilateral trade policy seperti itu," tambahnya.

Ketua Umum Forum Suplier Bahan Bangunan Indonesia (FOSBBI), Antonius Tan mengatakan, penerapan tarif bea masuk sebesar 200% akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi industri hilir keramik Indonesia.

Menurutnya, dengan diterapkannya bea masuk sebesar 200% khususnya untuk produk ubin keramik dari China akan mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri hilir keramik.

"Dengan berlakunya Antidumping maka angka pengangguran akan bertambah akibat dari tutupnya perusahaan Importir dan perdagangan umum, perusahaan supplier, perusahaan bahan bangunan dan lainnya yang tidak dapat meneruskan usahanya, akibat tarif pajak Antidumping yang sangat tinggi," paparnya.

"Banyak industri hilir yang akan bangkrut dengan tarif anti dumping 200%. Siap-siap angka pengangguran akan bertambah menjadi 500 ribu x 4 orang per keluarga = 2 juta orang yang terdampak bahkan bisa lebih," tambah Antonius Tan.

Adapun, beber Antonius, 500.000 karyawan yang akan terkena PHK terdiri dari Perusahaan Perdagangan Umum yang sudah berkiprah dalam andil pembangunan di negara Indonesia selama 30 tahun lebih akan terimbas dan terancam tidak dapat melanjutkan bisnisnya.

Kemudian perusahaan-perusahaan penyalur ubin keramik, Supermarket bahan bangunan, yang tidak mendapatkan barang yang cukup untuk dijual namun biaya bulanan tetap harus berjalan, sehingga tidak tertutupi.

"Proses kebangkrutan juga hanya tinggal menunggu waktu dari sektor perusahaan jasa forwarder, perusahaan penyewaan truk trailer angkutan kontainer dan buruh kerja di pelabuhan-pelabuhan, semua akan terdampak. Belum lagi dari sektor industri hilir lainnya pasti akan terdampak domino ini," jelasnya.

Dirinya juga telah mendapatkan informasi bahwa pihak China sudah geram dan marah dengan rencana kebijakan penerapan bea masuk 200%.

"Menurut mereka (China) ini sesuatu keputusan yang tidak masuk akal. Dan mereka siap melawan," tegasnya.

Menurutnya, dengan adanya kebijakan antidumping produk ubin porcelain lebih besar mudaratnya dibanding manfaatnya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi industri hilir.

"Dengan berlakunya Antidumping yang belum siap diikuti oleh produsen dalam negeri maka akan terjadi kekosongan barang di pasar yang selama ini disubstitusi dengan barang Impor," kata Antonius.

Lebih lanjut, dirinya menyebut bahwa dengan berlakunya Antidumping maka akan mengurangi devisa negara dari sektor penerimaan pajak impor bernilai sekitar Rp10 triliun per tahun, belum termasuk Ppn penjualan dan PPh badan atas Penjualan di tingkat pasar ke masyarakat Indonesia semuanya.

"Sedangkan program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan tentunya memerlukan anggaran negara yang sangat besar," tandasnya.

Antonius mengungkapkan bahwa saat ini, produk yang banyak diproduksi oleh produsen dalam negeri yaitu ubin keramik body merah dengan standar penyerapan air di atas 10%, sedangkan produk impor adalah ubin porcelain body putih dengan standar penyerapan air dibawah 5%.

"Produk ini masih sangat kurang diproduksi di dalam negeri, sedangkan pangsa pasarnya sudah terbentuk sejak tahun 1993," jelas Antonius.

Menurutnya, produsen dalam negeri dalam kurun waktu 30 tahun lebih tidak melakukan modernisasi teknologi mesin.

"Mereka merasa nyaman dengan pasar keramik body merah dan mereka tidak sadari permintaan pasar semakin meningkat dan maju mengikuti perkembangan zaman, akhirnya pangsa pasar yang tidak ada barang di dalam negeri diisi oleh importir selama 30 tahun lebih," jelasnya.

Antonius menyebut bahwa baru dalam kurun waktu 2 tahun belakangan, produsen dalam negeri mulai bangkit memproduksi ubin porcelain, akan tetapi varian ukurannya hanya 60x60 cm saja.

"Yang produksi ukuran 80x80 dan 60x120 hanya baru 3-4 pabrik saja dan itupun desainnya menurut pasar dan permintaan konsumen kurang bersaing dari segi motif. Sedangkan, produsen dalam negeri yang memproduksi lempengan besar ukuran 1,2 x 2,4 meter dan 1,6 x 3,2 meter hanya ada dua pabrik di Tanah Air," paparnya.

Sebelumnya, Pemerhati Industri, Achmad Widjaja menyebut bahwa produk keramik impor yang masuk ke pasar dalam negeri merupakan produk yang belum banyak diproduksi oleh industri dalam negeri.

"Produk yang masuk ke dalam pasar dalam negeri itu produk yang sudah berbeda spesifikasinya dengan yang diproduksi dalam negeri," tegas Achmad Widjaja.

Artinya, lanjutnya, jika pemerintah memberlakukan antidumping, artinya pemerintah harus tahu bahwa industri keramik nasional belum siap.

"Kalau anti dumping diberlakukan, apakah setahun atau tiga tahun berikutnya industri ini akan berubah, pastinya tidak, kenapa? Karena industri itu bisa dilihat bertumbuh itu dari lima tahun sebelumnya. Pertanyaannya? Pemerintah harus cek lima tahun sebelum terjadi safeguard dua sampai tiga kali ini apa yang telah dilakukan oleh industri, agar semua perdagangan bisa dinetralisir," tukasnya.

Anti Dumping Ubin Keramik saat ini dilakukan ditengah tengah Masih berlakunya BMTP tahun ke 6, dan saat ini KPPI melakukan Penyelidikan BMTP kembali untuk diperpanjang yang ketiga kalinya.

Saat ini impor Indonesia dari Cina berdasarkan dataBadan Pusat Statistik (BPS)tahun 2023 adalah USD62,18 miliar sedangkan ekspor Indonesia USD60 miliar. Untuk 2024, BPSmencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali surplus sebesar USD3,56 miliar pada April 2024 ini. Surplus ini lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang sebesar USD4,58 miliar.

JAKARTA - Kredit macet yang menimpa PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ( LPEI ) atau Indonesia Eximbank, dinilai oleh pengamat membuktikan kualitas pengawasan yang masih bermasalah. Lantaran itu perlunya diprioritaskan integrasi pengelolaan BUMN berada di satu pintu.

Terlebih paska LPEI membukukan kredit macet (non-performing loan) gross yang mencapai 43,5% atau Rp32,1 triliun dari pinjaman yang disalurkan Rp73,8 triliun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) malah mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Rp10 triliun.

Hal itu terungkap ketika Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu meminta kucuran modal untuk membiayai penugasan khusus ekspor (PKE) kepada LPEI untuk peningkatan dari kapasitas 8 PKE dan juga penambahan 4 PKE baru.

Pengamat Ekonomi UI, Toto Pranoto menilai keberadaan BUMN yang masih berada di Kementeriaan Teknis menunjukkan hal yang anomali. "Apalagi pembentukan BUMN di bawah Kementrian Keuangan seperti PT SMI atau PT PII dibuat pada saat sudah ada lembaga Kementrian BUMN. Apa ada alasan khusus seperti itu?" ujar Toto, Selasa (2/7/2024).

"Karena sejatinya Kemenkeu adalah pemegang saham BUMN , sementara KBUMN adalah kuasa pemegang saham BUMN, yang juga berarti sebagai pihak yang diberi mandat oleh UU mewakili Kemenkeu dalam kelola BUMN,? tambahnya.

Mengaca dari kasus kredit macet di PT LPEI, Toto menganggap hal itu tak ubahnya kasus-kasus fraud lainnya yang sempat menerpa di beberapa BUMN. ?Hal itu menunjukkan bahwa kualitas pengawasan masih bermasalah. Artinya dewan pengawas yang mewakili owner yaitu Kemenkeu juga dianggap kurang kompeten dalam bekerja," tambahnya.

Atas dasar itulah, Toto menekankan agar integrasi pengelolaan BUMN di bawah satu atap harus menjadi prioritas yang harus dikerjakan.

"Ada banyak manfaat. Pertama, koordinasi untuk mendapatkan sinergi yang optimal agar dijalankan dengan lebih baik. Kedua, pola pembinaan dan pengawasan BUMN bisa dalam satu SOP sehingga penilaian dan monitoring kinerja bisa lebih terkelola dengan baik," jelasnya.

Kembal ke kasus LPEI, menurut Riyani Tirtoso, Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, memburuknya kualitas kredit di lembaga yang dipimpinnya terjadi sebelum 2018. "Penyebabnya sebagian besar pemberian kredit merupakan over financing," kata Riyani di Komisi XI DPR RI, Senin (1/7/2024) kemarin.

Menurut dia, selain pemberian kredit yang menyalahi kemampuan debitur, LPEI juga tidak memiliki infrastruktur maupun sistem yang memberi peringatan dini akan kualitas kredit debitur. Termasuk tidak adanya unit yang khusus menangani kredit macet.

Dia menjelaskan, atas kondisi ini kualitas kredit Indonesia Eximbank mengalami pemburukan. Rinciannya pada 2018 kredit yang diberikan mencapai Rp108,9 triliun, namun kredit macet alias NPL sebesar Rp14,9 triliun. Selanjutnya, pada 2019 meningkat menjadi NPL Rp22,9 triliun, sedangkan kredit yang diberikan Rp97,8 triliun.

Pada 2020, kondisinya makin sulit dengan kredit Rp90,4 triliun dan NPL Rp23,6 triliun. Periode 2021, nilai kredit tersisa Rp84 triliun serta NPL Rp17,7 triliun. Sedangkan pada 2022, kredit yang diberikan Rp83,4 triliun dan NPL mencapai Rp22,3 triliun. Puncaknya pada 2023, NPL Gross mencapai 43,5% dengan rincian kredit yang diberikan Rp73,8 triliun dengan NPL Rp32,1 triliun.

SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bersama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim kembali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).

Kali ini, BLT diberikan kepada 1.000 buruh pabrik dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di PT HM Sampoerna Rungkut 2. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono bersama Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman.

Adhy menjelaskan, total ada 13.469 buruh dan pekerja pabrik rokok di Jatim yang mendapatkan BLT dari DBHCT. Namun, BLT yang disalurkan kepada Sampoerna kali ini untuk 1.000 buruh. Masing-masing buruh mendapat BLT DBHCT sebanyak Rp1.031.145 dalam bentuk Tabungan Siklus Bank Jatim. Diakui Adhy, jumlah buruh di pabrik rokok tahun ini meningkat cukup pesat.

?Tahun lalu hanya 9 ribuan, tetapi tahun ini telah menyentuh angka 13 ribu. Artinya, memang ada peningkatan penyerapan tenaga kerja buruh di pabrik rokok,? paparnya, Jumat (5/6/2024).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 84 Tahun 2023, provinsi setempat mendapat sebesar 3 persen dari total penerimaan negara, yakni sebesar Rp2,77 triliun.

"Dari 3 persen itu pendapatannya kita bagi secara merata. Namun, tugas Pemprov Jatim lintas wilayah, yang domisili Surabaya misal DBHCHT diberikan oleh daerah. Jadi semua akan dapat," kata Adhy.

Pihaknya berharap, BLT DBHCT ini dapat meringankan beban buruh di Jatim dan bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

?Ini bukan hanya memenuhi hak dari hasil rokok saja, tapi juga bagian dari social protection. Semoga dengan tambahan ini, kebutuhan-kebutuhan dasar para buruh dan pekerja rokok bisa terpenuhi dengan baik," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman menyampaikan, dalam kegiatan ini Bank Jatim bertidak sebagai bank penyalur bantuan. ?Ini juga sebagai wujud konkrit kepedulian kami terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya fokus untuk bisnis,? ujarnya.

Bank Jatim, kata dia, akan terus membangun value dan nilai-nilai yang baik untuk seluruh masyarakat. ?Kami berkomitmen akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemprov Jatim demi mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Jatim,? jelasnya.

JAKARTA - Komitmen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Area Lahendong dalam pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) memperoleh apresiasi internasional di ajang International CSR Excellence Awards 2024.

Pada ajang yang digelar di London, Inggris, awal bulan Juli tersebut, PGE Area Lahendong meraih penghargaan silver untuk kategori Waste Management. Penghargaan ini disebut membuktikan praktik terbaik internasional dalam pengelolaan dampak lingkungan yang dijalankan PGE Area Lahendong dalam operasinya.

"PGE menganggap TJSL bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga nilai yang melekat pada kegiatan operasional sehari-hari. Capaian ini memperkuat posisi PGE sebagai perusahaan energi hijau kelas dunia yang memberikan dampak baik pada masyarakat dan lingkungan dalam memajukan transisi energi bersih," ujar General Manager PGE Area Lahendong Novi Purnomo melalui siaran pers, Jumat (5/7/2024).

Program-program TJSL PGE Area Lahendong sebelumnya telah diakui secara nasional dan berhasil meraih berbagai penghargaan, terutama PROPER Emas pada 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terpisah, Direktur Utama PGE Julfi Hadi juga mengapresiasi penghargaan internasional yang diterima PGE Lahendong. Penghargaan ini menurutnya merupakan pengakuan dunia internasional atas usaha berkelanjutan PGE dalam mendukung transisi energi dengan tetap mengutamakan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Sebagai salah satu garda terdepan dari transisi energi di Pertamina Grup maupun Indonesia, PGE berkomitmen untuk memberi timbal balik positif bagi komunitas dan lingkungan yang senantiasa mendukung segala pekerjaan kami," tandasnya.

JAKARTA - Serikat Pekerja dan direksi PT PLN (Persero) memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan transisi energi. Hal itu ditegaskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2024 yang mengusung tema "Mengawal Visi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial dengan Semangat Kolaborasi antara SP PLN dan Direksi PT PLN (Persero)".

Dalam rakernas tersebut, Direktur Legal and Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto menekankan peran penting PLN dalam menghadapi tantangan transisi global menuju energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

"Terkait dengan tema ini, PLN sebagai tulang punggung dan sekaligus jantung Indonesia tidak berada di ruang hampa. PLN berada dari suatu ekosistem baik dari bagian republlik ini atau bagian dari komunitas global khususnya dalam menghadapi transisi global yang akan datang cepat atau lambat," ungkap Yusuf melalui keterangan pers, Kamis (4/7/2024).

Dalam acara yang berlangsung pada 3-4 Juli 2024 tersebut, hadir perwakilan Serikat Pekerja PLN dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 48 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 266 Dewan Perwakilan Cabang (DPC), dengan jumlah total peserta sebanyak 779 orang.

Pentingnya kolaborasi juga ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat membuka kegiatan rakernas tersebut. Dia berpesan kolaborasi optimal antara serikat pekerja dengan direksi PLN melalui rakernas ini dapat menghasilkan sesuatu yang akan mendukung Indonesia menjadi lebih baik.

"Rakernas ini diharapkan bisa merumuskan program dan target jangka pendek hingga panjang sesuai dengan temanya yang luar biasa, agar dapat memberikan manfaat bersama dari kolaborasi SP PLN dengan jajaran direksi PLN untuk membangun kekuatan ekonomi negeri ini," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya mencerminkan komitmen SP dalam mendukung visi perusahaan untuk energi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, tetapi juga sebagai wujud nyata dari semangat kolaborasi dengan jajaran direksi dalam mencapai tujuan bersama.

"Melalui forum ini, diharapkan akan terus terjalin dialog yang produktif dan solutif untuk memperkuat posisi PLN sebagai pelaku utama dalam sektor energi nasional yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan," tuturnya.

Dalam sambutannya, Abrar juga menyampaikan pentingnya dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja PLN demi kepentingan masyarakat dan kemajuan negara. Abrar juga kembali menegaskan sikap para pekerja PLN terhadap skema power wheeling yang masih berkembang.

"Jangan biarkan kami sendiri, PLN merupakan milik negara, jadi pengelola negara harus berpihak kepada PLN dengan tidak mendukung power wheeling," tandasnya.