SURABAYA - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono berharap Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Jawa Timur menjadi jembatan bagi kaum tuna rungu.

Harapan itu disampaikan Adhy saat menyaksikan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2023 - 2028 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (5/11/2024).

Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Dewan Pengurus Pusat Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Nomor 093/SK D6pp Gerkatin-X/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023. Terdapat 12 anggota Gerkatin Jawa Timur yang dilantik yang di antaranya adalah Maskurun sebagai Ketua DPD Gerkatin Jatim, Muhammad Rizal Jahya sebagai Wakil Ketua, Fathan Abiyoto Kurniawan sebagai Sekretaris, serta Sapto Pramono Wardoyo sebagai Bendahara.


Pj. Gubernur Adhy mengatakan, ini adalah kali pertama organisasi tuna rungu tersebut mengadakan pengukuhan di Grahadi. Sehingga, dirinya menyambut hangat kedatangan para anggota Gerkatin.

"Komunitas ini penting bagi kami untuk kesejahteraan tunarungu. Maka kami persilakan karena yang paling penting kami ingin mereka merasa sebagai komunitas atau organisasi yang diakui," katanya. ?Semua kita ini sama, berikan kesempatan yang sama,? ujarnya.

Pj. Gubernur Adhy menjelaskan, dirinya memiliki harapan besar terhadap Gerkatin. Sehingga, organisasi ini bisa menjadi wadah dan pendukung kaum tuna rungu di Jawa Timur. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan program Sahabat Disabilitas Tuli (Sobat Dili) yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di mana, mereka memberdayakan penyandang tuna rungu di Jawa Timur melalui berbagai aktivitas seperti edukasi Al-Qur'an.

"Harapan saya besar agar Gerkatin bisa menjadi jembatan yang menjadi media untuk memenuhi kebutuhan para kaum tuna rungu di Jawa Timur. Terutama komunikasi dengan pemerintah maupun masyarakat secara umum," tuturnya.

Hal ini menurut Pj. Gubernur Adhy sangat penting sebagai bentuk implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Bisabilitas. Yang menitikberatkan pada bagaimana mereka memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Selain itu, dalam sisi ketenagakerjaan, Adhy mengatakan bahwa di Jawa Timur telah memenuhi peraturan yang mengalokasikan satu persen lowongan untuk kaum penyandang disabilitas. Hanya saja, masih harus banyak ruang untuk perbaikan ke depannya.

"Ini memang sudah terpenuhi. Tetapi jumlah populasi kita akan terus bertambah, sehingga proporsional lowongan untuk disabilitas ini juga perlu bertambah. Beberapa usaha yang sudah kita lakukan antara lain memberikan penghargaan bagi para pengusaha, UMKM, maupun perusahaan yang merekrut pekerja disabilitas. Jadi mereka kita berikan apresiasi," tuturnya.

Menurut Adhy, sebetulnya produktivitas penyandang disabilitas sama, sesuai dengan tugas dan jenis pekerjaannya. Oleh karena itu Adhy ingin bursa tenaga kerja memberikan kuota yang cukup untuk para kaum disabilitas.

Sementara itu, Ketua DPD Gerkatin Jatim Maskurun menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan Pemprov Jawa Timur. Terlebih atas fasilitas yang disediakan untuk pengukuhan para pengurus yang baru.

"Terima kasih banyak untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kesempatan untuk pengukuhan di Grahadi ini adalah yang sudah kami impikan dan kami usahakan. Semoga kita bisa terus semangat dan semakin maju," katanya dengan menggunakan bahasa isyarat.

Ke depan, lanjut Maskurun, Gerkatin akan berupaya untuk mewujudkan DPD di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk sekarang ini, telah ada Gerkatin telah ada di 26 kabupaten/kota sehingga masih dibutuhkan perwujudan di 12 kota lainnya.

"Semoga apa yang kami lakukan bisa mewujudkan generasi-generasi disabilitas tuli yang bisa aktif, dan menjadi orang-orang yang selalu tangguh serta menjalankan perintah Allah," ujarnya berharap.

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk meningkatkan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.

Kerja sama tersebut ditandai dengan kunjungan anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim di Surabaya, Selasa (10/9/2024).

Wahyudi mengatakan bahwa perjanjian kerja sama (PKS) itu merupakan upaya BPH Migas dalam memastikan masyarakat Jatim mendapatkan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan ketentuan pengguna yang berhak.

"PKS ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap JBT dan JBKP serta memastikan distribusi BBM subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Rabu (11/9/2024).

Wahyudi mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim mengapresiasi kerja sama kedua belah pihak.

Pasalnya, kerja sama tersebut memungkinkan pemerintah daerah (pemda) untuk terlibat aktif dalam penyaluran BBM subsidi dan kompensasi dengan tata kelola yang lebih baik dan efisien, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim.

"Dengan adanya PKS ini, peran pemprov perlu dilibatkan dalam pengawasan distribusi BBM subsidi, terutama saat periode puncak seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, khususnya di daerah destinasi wisata," tutur Wahyudi.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terpadu antara BPH Migas dan Pemprov Jatim dalam penyaluran JBT dan JBKP.

"BPH Migas akan terus berkoordinasi dengan pemda melalui konsolidasi dan evaluasi berkelanjutan, serta sosialisasi bersama untuk memastikan layanan distribusi BBM yang lebih tepat kepada masyarakat," jelas Wahyudi.

Ia berharap kerja sama tersebut segera diimplementasikan, dengan terus meningkatkan koordinasi yang baik antara BPH Migas dan Pemprov Jatim, agar kegiatan distribusi BBM berjalan lancar.

"Semoga PKS ini menjadi tolok ukur penguatan pengawasan yang lebih baik untuk perekonomian Jatim," ucap Wahyudi.

Dukungan dari Dinas ESDM Jatim

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim Aris Mukiyono memberikan dukungan terhadap implementasi PKS tersebut.

Ia berharap Jatim bisa menjadi daerah percontohan bagi provinsi lain di Indonesia.

“Jadikan Jawa Timur sebagai pilot project agar masyarakat memahami kerja sama antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Aris.

Aris juga menekankan pentingnya sinergi dari kerja sama tersebut untuk memastikan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi berjalan dengan baik, serta memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ini adalah langkah yang sangat positif dan progresif. Terima kasih kepada BPH Migas. Semoga kerja sama ini semakin efisien, efektif, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak," tutur Aris.

Hingga saat ini, BPH Migas telah menjalin kerja sama dengan delapan provinsi, termasuk Kepulauan Riau (Kepri), Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Jatim.

Dalam waktu dekat, beberapa provinsi lainnya juga akan menandatangani PKS dengan BPH Migas.

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk meningkatkan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.

Kerja sama tersebut ditandai dengan kunjungan anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim di Surabaya, Selasa (10/9/2024).

Wahyudi mengatakan bahwa perjanjian kerja sama (PKS) itu merupakan upaya BPH Migas dalam memastikan masyarakat Jatim mendapatkan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan ketentuan pengguna yang berhak.

"PKS ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap JBT dan JBKP serta memastikan distribusi BBM subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Rabu (11/9/2024).

Wahyudi mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim mengapresiasi kerja sama kedua belah pihak.

Pasalnya, kerja sama tersebut memungkinkan pemerintah daerah (pemda) untuk terlibat aktif dalam penyaluran BBM subsidi dan kompensasi dengan tata kelola yang lebih baik dan efisien, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim.

"Dengan adanya PKS ini, peran pemprov perlu dilibatkan dalam pengawasan distribusi BBM subsidi, terutama saat periode puncak seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, khususnya di daerah destinasi wisata," tutur Wahyudi.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terpadu antara BPH Migas dan Pemprov Jatim dalam penyaluran JBT dan JBKP.

"BPH Migas akan terus berkoordinasi dengan pemda melalui konsolidasi dan evaluasi berkelanjutan, serta sosialisasi bersama untuk memastikan layanan distribusi BBM yang lebih tepat kepada masyarakat," jelas Wahyudi.

Ia berharap kerja sama tersebut segera diimplementasikan, dengan terus meningkatkan koordinasi yang baik antara BPH Migas dan Pemprov Jatim, agar kegiatan distribusi BBM berjalan lancar.

"Semoga PKS ini menjadi tolok ukur penguatan pengawasan yang lebih baik untuk perekonomian Jatim," ucap Wahyudi.

Dukungan dari Dinas ESDM Jatim

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim Aris Mukiyono memberikan dukungan terhadap implementasi PKS tersebut.

Ia berharap Jatim bisa menjadi daerah percontohan bagi provinsi lain di Indonesia.

“Jadikan Jawa Timur sebagai pilot project agar masyarakat memahami kerja sama antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Aris.

Aris juga menekankan pentingnya sinergi dari kerja sama tersebut untuk memastikan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi berjalan dengan baik, serta memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ini adalah langkah yang sangat positif dan progresif. Terima kasih kepada BPH Migas. Semoga kerja sama ini semakin efisien, efektif, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak," tutur Aris.

Hingga saat ini, BPH Migas telah menjalin kerja sama dengan delapan provinsi, termasuk Kepulauan Riau (Kepri), Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Jatim.

Dalam waktu dekat, beberapa provinsi lainnya juga akan menandatangani PKS dengan BPH Migas.

Surabaya (ANTARA) -

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan maksimalkan berbagai potensi aset daerah dalam upaya untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah setempat.

Kepala BPKAD Jatim Aris Mukiyono, melalui Kepala Bidang Aset Herry Indrawanto, di Surabaya, Senin (19/8/2024), mengatakan bahwa keberadaan aset daerah sebenarnya memiliki potensi untuk menambah PAD jika dimaksimalkan.

"Aset milik pemprov bisa dimaksimalkan. Meskipun tidak besar, tapi tetap bisa menyumbang PAD," kata Herry.

Herry menjelaskan, dalam upaya menarik penyewa aset daerah milik Pemprov Jatim, BPKAD menyiapkan sejumlah langkah di antaranya adalah inventarisasi aset pemprov, kajian aset atau aset prospektus, kemudian dokumentasi video dan menyiapkan aplikasi siap sewa.

Setelah pelaksanaan inventarisasi tersebut, katanya lagi, aset daerah akan dikaji menjadi aset prospektus. Setelah itu data ini juga didokumentasikan secara visual dan diunggah di aplikasi siap sewa.

“Aset akan didetailkan, sehingga penyewa bisa mengetahui kesesuaian lahan dengan penggunaan. Dengan melihat aplikasi, penyewa bisa melihat detil lokasi hingga prospektus bisnisnya," ujar Herry.

Selain empat hal tersebut, BPKAD juga melakukan pameran dan menggelar forum bisnis untuk promosi aset pemerintah.

"Kalau pameran menyasar masyarakat sekitar yang tertarik menyewa aset pemerintah. Sedangkan forum bisnis kita mengundang organisasi pengusaha. Dengan ini jangkauannya lebih luas," ujarnya pula.

Dari data BPKAD, Pemprov Jatim memiliki aset tanah 4.667 bidang. Dari total aset tersebut, sebanyak 3.599 bidang telah bersertifikat dan 1.068 belum bersertifikat.

"Total nilai aset pemprov senilai Rp58,2 triliun pada 2023 dan menghasilkan PAD Rp17 miliar," katanya lagi.

Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami mengucapkan selamat atas pencapaian pengapalan yang ke-1.000 dari Exxon mobil blok Cepu. Semoga pencapaian ini dapat berdampak bagi perekonomian masyarakat khususnya di Jatim

Surabaya (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi perusahaan industri hulu minyak dan gas ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) karena telah melakukan Pengapalan (lifting) Floating Storage and Offloading (FSO) ke-1000 Blok Cepu.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Kusnadi serta 20 orang lainnya untuk bepergian ke luar negeri terkait dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim.

“Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 965 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 21 orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Tessa hanya menyebutkan 21 inisial daftar orang yang dicegah bepergian ke luar negeri berikut latar belakangnya.

Namun, berdasarkan informasi dari penegak hukum di KPK, 21 orang tersebut adalah Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad, anggota DPRD Jatim Mahhud.

Kemudian, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang Fauzan Adima, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Jon Junadi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Sampang Abd. Mottolib, bendahara DPC Gerindra Probolinggo Moch. Mahrus.

Lalu, staf Sekretaris Dewan (Sekwan) Bagus Wahyudyono, Kepala Desa bernama Sukar, Guru Achmad Yahya M, pihak swasta bernama Ahmad Heriyadi, RA Wahid Ruslan, Jodi Pradana Putra, Hasanuddin, Ahmad Jailani, Mashudi, A Royan, Wawan Kristiawan, Ahmad Affandy, dan M. Fathullah.

Kasus suap dana hibah Pemprov Jatim berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada penghujung 2022.

Saat itu, KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa TImur Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka suap.

Sahat diduga menerima suap untuk mengusulkan pokok pikiran (Pokir) kelompok masyarakat kepada anggota DPRD Jawa Timur.

Usulan itu diklaim datang dari berbagai kelompok masyarakat (Pokmas). Namun, nama-nama organisasi itu juga aneh seperti Pokmas Kalang Kabut, Pokmas Sadis, Pokmas Paterpan, Lidah Buaya, Tak Mampu, Staples, Itachi, dan lainnya.

Setelah sahat didakwa menerima suap Rp 39,5 miliar dan dihukum 9 tahun penjara, KPK mengembangkan perkara ini dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bertanggal 5 Juli 2024.

Lembaga antirasuah menetapkan 21 tersangka, termasuk sejumlah anggota DPRD. KPK juga melakukan penggeledahan di Surabaya, Tulungagung, Blitar, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, dan lainnya.

"Dalam Sprindik tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi," kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, dugaan kerugian negara akibat korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mencapai triliunan rupiah.

Adapun KPK tengah mengusut dugaan suap pokok pikiran (pokir) menyangkut alokasi dana hibah Pemprov Jatim.

“Kemudian berapa uang yang sudah didalami oleh KPK, ini terkait kerugian negara ya. Tadi saya senggol-senggol sedikit sekitar triliunan itu untuk pokir ini,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Asep menuturkan, di DPRD Jatim terdapat sekitar 14.000 pokir proyek dengan nilai mencapai sekitar Rp 1 triliun sampai Rp 2 triliun.

Dana tersebut kemudian dibagi-bagikan ke banyak kelompok masyarakat (pokmas) dalam bentuk proyek pekerjaan seperti pembangunan jalan desa, selokan, dan lainnya.

Uang tersebut dipecah untuk proyek yang nilainya secara sengaja ditetapkan di bawah Rp 200 juta. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari kewajiban proses lelang.

Adapun pengadaan dengan nilai di atas Rp 200 juta harus dilakukan melalui lelang.

“Nilainya dipecah menjadi nilainya di bawah Rp 200 juta. Itu untuk menghindari harus dilakukan lelang,” ujar Asep.

Menurut Asep, KPK harus mengonfirmasi pokir dan proyek yang begitu banyak. Hal ini membuat proses penyidikan perkara ini menjadi lama.

Penyidik mendalami jumlah dana yang benar-benar digunakan dalam satu pokir, berapa uang yang diterima, berapa yang dikembalikan, atau menjadi uang suap ke anggota DPRD Jatim.

“Karena begini, karena untuk mendapatkan proyek tersebut. Itu istilahnya tidak secara cuma-cuma,” tutur Asep.

Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan, koordinator pokmas menyetorkan uang “ijon” atau ganti kepada anggota DPRD yang mengusulkan pokir mereka.

Ia mencontohkan, seorang koordinator pokmas mendapatkan 10 proyek dengan nilai Rp 200 juta. Nilai totalnya Rp 2 miliar.

Dari setiap proyek yang bernilai Rp 200 juta itu kemudian diminta uang ijon dengan nilai 20 persen atau Rp 40 juta.

“Bayangkan, itu di awal saja sudah dipotong nih sekian. Itu belum sampai ke ini nanti diambil apa namanya untuk keuntungannya dan lain-lain di proyek tersebut,” kata Asep.

Kasus suap dana hibah Pemprov Jatim berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada penghujung 2022.

Saat itu, KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa TImur, Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka suap. Sahat menerima suap untuk mengusulkan Pokir.

Usulan itu diklaim datang dari berbagai kelompok masyarakat (Pokmas). Namun, nama-nama organisasi itu juga aneh.

Di antara namanya adalah Pokmas Kalang Kabut, Pokmas Sadis, Pokmas Paterpan, Lidah Buaya, Tak Mampu, Staples, Itachi (nama karakter dalam animasi Naruto), dan lainnya.

Setelah sahat didakwa menerima suap Rp 39,5 miliar dan dihukum 9 tahun penjara, KPK mengembangkan perkara ini dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bertanggal 5 Juli 2024.

Lembaga antirasuah menetapkan 21 tersangka, termasuk sejumlah anggota DPRD. KPK juga melakukan penggeledahan di Surabaya, Tulungagung, Blitar, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, dan lainnya.

"Dalam Sprindik tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi," kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor selama 1,5 bulan atau periode 15 Juli-31 Agustus 2024. Hal itu berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/359/KPTS/013/2024.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim Bobby Soemiarsono melalui Kabid Pajak Kresna Bimasakti, mengatakan, kebijakan pembebasan pajak daerah meliputi bebas Bea Balik Nama (BBN) II dan seterusnya, bebas sanksi administratif PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta bebas PKB Progresif.

"Pemberian pembebasan BBN II dan seterusnya, diprediksi akan dimanfaatkan sebanyak 89.500 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp 49.469.394.000," kata Kresna di Kota Surabaya, Provinsi Jatim, Sabtu (13/7/2024).

Kresna menjelaskan, pemberian pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB, diprediksi akan dimanfaatkan oleh sebanyak 258.100 objek. "Sementara pemberian pembebasan PKB Progresif diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 4.000 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp 4.802.627.000."

Menurut Kresna, jumlah kendaraan luar provinsi yang didaftarkan masuk ke Jatim diprediksi akan dimanfaatkan sebanyak 6.200 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp 8.481.657.000. Total sebanyak 357.800 objek diprediksi akan memanfaatkan kebijakan dengan nilai pembebasan pajak sebesar Rp 62.753.678.000.

"Terhadap pemberian kebijakan Pembebasan Pajak Daerah yang dilakukan sampai dengan 31 Agustus 2024 akan diperoleh penerimaan PKB, yakni penerimaan PKB dari bebas BBN II dan seterusnya sebesar Rp 77.841.670.000, penerimaan PKB dari bebas sanksi administratif PKB dan BBNKB sebesar Rp 130.167.474.000, penerimaan PKB dari bebas PKB Progresif sebesar Rp 16.926.846.000," kata Kresna.

Sedangkan, penerimaan PKB dari objek kendaraan luar provinsi yang masuk ke Jatim sebesar Rp 13.583.307.000. Diprediksi total sebanyak 357.800 objek PKB akan memanfaatkan kebijakan pembebasan pajak daerah dengan penerimaan PKB sampai akhir periode pembebasan tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp 238.519.297.000.

JAKARTA - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur ( Pemprov Jatim ) menurunkan kemiskinan di wilayahnya makin menunjukkan hasil positif. Terbaru, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Provinsi Jatim per Maret 2024 mencapai 9,79 persen, atau mengalami penurunan 0,56 persen dibandingkan periode Maret 2023 di angka 10,35 persen.

Tren penurunan kemiskinan di Jatim patut diapresiasi. Sebab, untuk pertama kalinya, angka kemiskinan di provinsi tersebut berada di bawah 10 persen atau berada di angka satu digit.

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengaku gembira melihat penurunan kemiskinan di wilayahnya. Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja jajaran Pemprov Jatim, Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota hingga di level desa/keluarah yang sudah bekerja keras mengurangi kemiskinan, terutama dalam beberapa tahun terakhir.

"Ini merupakan penurunan angka kemiskinan yang sangat tinggi, dan ini merupakan kerja keras dan akumulasi dari beberapa tahun, terutama lima tahun terakhir. Kami berupaya agar kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi satu digit. Alhamdulillah ini terjadi," ujar Adhy.

Adhy membeberkan kunci keberhasilan Pemprov Jawa Timur dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Dijelaskan, ada tiga strategi yang diterapkan Pemprov Jatim. Yang pertama yaitu dengan berupaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

"Banyak bantuan sosial yang kami upayakan, ada PKH Plus, ada bantuan pangan, ada juga bantuan pangan plus, kemudian ada bantuan asistensi sosial yang kita berikan pada disabilitas,? terangnya.

?Termasuk bagaimana kita memberikan bantuan operasional pendidikan, tambahan dari BOS, kemudian Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (BIAKESMASKIN), dan bantuan dari Pemerintah pusat melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK)," imbuh Adhy.

Strategi kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai macam bantuan. Baik berupa pemberdayaan ekonomi yang sifatnya langsung, kemudian pemberian modal, serta kemudahan akses untuk bisa melakukan kewirausahaan.

"Intervensi yang kami berikan berupa Bantuan Usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), juga bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), dan lain sebagainya," jelas Adhy.

Selanjutnya, strategi ketiga adalah dengan cara mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan. Khususnya, dengan memperhatikan lingkungannya, mulai dari lingkungan kesehatan dan lingkungan rumah. Salah satu upaya yang dilakukan lewat Rehabilitasi rumah tidak layah huni (Rutilahu) melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

?Melalui ketiga strategi yang kita lakukan, alhamdulillah per Maret 2024 mampu menurunkan angka kemiskinan Jawa Timur hingga 206.120 jiwa. Bahkan, penurunan Jawa Timur ini berkontribusi 30,4 persen terhadap penurunan angka kemiskinan nasional," papar Adhy.

Tangani Kemiskinan

Terlepas dari pencapaian dalam mengatasi kemiskinan di wilayahnya, Adhy pun mengaku banyak tantangan yang dihadapi Pemprov Jatim. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menangani permasalahan wilayah Jatim yang begitu luas dengan memiliki 38 kabupaten dan kota. Menurutnya, ini menjadi tantangan besar karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan berbeda. Mulai dari yang kronis, sedang, hingga rendah.

"Yang kedua, persoalannya adalah ketersediaan data yang akurat. Karena ini membuat kita kurang efisien dalam penganggaran. Untuk itu kita masih memerlukan beberapa data. Selain DTKS sebetulnya, insya Allah ada data Regsosek yang sudah cukup yang kita bisa olah. Maka kalau ini bisa selesai, sebetulnya tantangan itu semakin berkurang," kata Adhy.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mengatur APBD Pemprov Jatim untuk ketersediaan jumlah bantuan sosial di Jatim. Ini penting karena support dalam APBD sangat dibutuhkan baik untuk perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.

?Kami ingin sebanyak-banyaknya bisa teranggarkan. Tapi tentu ada keterbatasan, baik Dana Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jatim. Memang seharusnya memerlukan minimal 3 kali APBD, baru kita bisa menyelesaikan dengan cepat," terangnya.

Pada kesempatan itu, Adhy juga menjelaskan pentingnya mengatur dan memiliki program-program agar penanganan kemiskinan di Jatim bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan, program harus memiliki target yang terarah.

"Jadi semua program harus targeted. Dimana ketersediaan data dengan multi program yang dibutuhkan harus termapping dengan jelas," tegasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, program harus terintegrasi. Jadi masing-masing program harus saling mendukung dengan satu data yang memang dibutuhkan. Misalnya berbasis keluarga, jadi jika keluarga itu miskin akan didata terkait jenjang pendidikannya, ekonominya, lingkungannya, dan lain sebagainya.

"Oleh karena itu, yang paling akan membuat nendang sebetulnya adalah terintegrasi dengan baik antara pusat, program-program provinsi dan kebupatan, dan saling simultan," tukasnya.

Adhy juga menilai ketersediaan data warga yang terintegrasi juga menjadi faktor penting untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini menjadi bagian dari rencana khusus yang dirancang Pemprov Jatim.

"Kami berharap Satu Data Jawa Timur yang ada sekarang bisa di-integrasikan dengan database yang lebih luas lagi. Termasuk data yang lain, DTKS, data depodik, dan data-data lainnya, sehingga bisa ditentukan targetnya,? tegasnya.

"InsyaAlah pada tahun 2025, dengan data-data tersebut kita akan betul-betul bisa memetakan yang prioritas, dan mana kewajiban provinsi. Jadi, dengan memanfaatkan cross-cutting issue dari data tersebut, maka strategi program penolongan kemiskinan akan bisa dilaksanakan. Dengan lebih cepat," pungkas Adhy.

Surabaya: Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menurunkan kemiskinan di wilayahnya makin menunjukkan hasil positif. Terbaru, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Provinsi Jatim per Maret 2024 mencapai 9,79 persen, atau mengalami penurunan 0,56 persen dibandingkan periode Maret 2023 di angka 10,35 persen.

Tren penurunan kemiskinan di Jatim patut diapresiasi. Sebab, untuk pertama kalinya, angka kemiskinan di provinsi tersebut berada di bawah 10 persen atau berada di angka satu digit.

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengaku gembira melihat penurunan kemiskinan di wilayahnya. Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja jajaran Pemprov Jatim, Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota hingga di level desa/keluarah yang sudah bekerja keras mengurangi kemiskinan, terutama dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini merupakan penurunan angka kemiskinan yang sangat tinggi, dan ini merupakan kerja keras dan akumulasi dari beberapa tahun, terutama lima tahun terakhir. Kami berupaya agar kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi satu digit. Alhamdulillah ini terjadi," ujar Adhy.

Adhy membeberkan kunci keberhasilan Pemprov Jawa Timur dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Dijelaskan, ada tiga strategi yang diterapkan Pemprov Jatim. Pertama yaitu dengan berupaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Adhy Karyono jelaskan strategi dan tantangan turunkan angka kemiskinan di Jatim. (Foto: Dok. Pemprov Jatim)

"Banyak bantuan sosial yang kami upayakan, ada PKH Plus, ada bantuan pangan, ada juga bantuan pangan plus, kemudian ada bantuan asistensi sosial yang kita berikan pada disabilitas. Termasuk bagaimana kita memberikan bantuan operasional pendidikan, tambahan dari BOS, kemudian Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (BIAKESMASKIN), dan bantuan dari Pemerintah pusat melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK)," jelas Adhy.

Strategi kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai macam bantuan. Baik berupa pemberdayaan ekonomi yang sifatnya langsung, kemudian pemberian modal, serta kemudahan akses untuk bisa melakukan kewirausahaan.

Baca juga: Penurunan Tertinggi Nasional, Jatim Cetak Sejarah Pertama Kali Angka Kemiskinan Tembus 1 Digit

"Intervensi yang kami berikan berupa Bantuan Usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), juga bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), dan lain sebagainya," ungkap Adhy.

Selanjutnya, strategi ketiga adalah dengan cara mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan. Khususnya, dengan memperhatikan lingkungannya, mulai dari lingkungan kesehatan dan lingkungan rumah. Salah satu upaya yang dilakukan lewat Rehabilitasi rumah tidak layah huni (Rutilahu) melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

“Melalui ketiga strategi yang kita lakukan, alhamdulillah per Maret 2024 mampu menurunkan angka kemiskinan Jawa Timur hingga 206.120 jiwa. Bahkan, penurunan Jawa Timur ini berkontribusi 30,4 persen terhadap penurunan angka kemiskinan nasional," kata Adhy.

Upaya Pemprov Jatim hadapi tantangan tangani kemiskinan

Adhy Karyono jelaskan strategi dan tantangan turunkan angka kemiskinan di Jatim. (Foto: Dok. Pemprov Jatim)

Terlepas dari pencapaian dalam mengatasi kemiskinan di wilayahnya, Adhy pun mengaku banyak tantangan yang dihadapi Pemprov Jatim. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menangani permasalahan wilayah Jatim yang begitu luas dengan memiliki 38 kabupaten dan kota.

Menurutnya, ini menjadi tantangan besar karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan berbeda. Mulai dari yang kronis, sedang, hingga rendah.

"Yang kedua, persoalannya adalah ketersediaan data yang akurat. Karena ini membuat kita kurang efisien dalam penganggaran. Untuk itu kita masih memerlukan beberapa data. Selain DTKS sebetulnya, insya Allah ada data Regsosek yang sudah cukup yang kita bisa olah. Maka kalau ini bisa selesai, sebetulnya tantangan itu semakin berkurang," kata Adhy.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mengatur APBD Pemprov Jatim untuk ketersediaan jumlah bantuan sosial di Jatim. Ini penting karena support dalam APBD sangat dibutuhkan baik untuk perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.

“Kami ingin sebanyak-banyaknya bisa teranggarkan. Tapi tentu ada keterbatasan, baik Dana Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jatim. Memang seharusnya memerlukan minimal 3 kali APBD, baru kita bisa menyelesaikan dengan cepat," jelas dia.

Adhy Karyono jelaskan strategi dan tantangan turunkan angka kemiskinan di Jatim. (Foto: Dok. Pemprov Jatim)

Pada kesempatan itu, Adhy juga menjelaskan pentingnya mengatur dan memiliki program-program agar penanganan kemiskinan di Jatim bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan, program harus memiliki target yang terarah.

"Jadi semua program harus targeted. Dimana ketersediaan data dengan multi program yang dibutuhkan harus termapping dengan jelas," ungkap Adhy.

Lebih jauh ia menjelaskan, program harus terintegrasi. Jadi masing-masing program harus saling mendukung dengan satu data yang memang dibutuhkan. Misalnya berbasis keluarga, jadi jika keluarga itu miskin akan didata terkait jenjang pendidikannya, ekonominya, lingkungannya, dan lain sebagainya.

“Oleh karena itu, yang paling akan membuat nendang sebetulnya adalah terintegrasi dengan baik antara pusat, program-program provinsi dan kebupatan, dan saling simultan," kata dia.

Adhy juga menilai ketersediaan data warga yang terintegrasi juga menjadi faktor penting untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini menjadi bagian dari rencana khusus yang dirancang Pemprov Jatim.

"Kami berharap Satu Data Jawa Timur yang ada sekarang bisa di-integrasikan dengan database yang lebih luas lagi. Termasuk data yang lain, DTKS, data depodik, dan data-data lainnya, sehingga bisa ditentukan targetnya. Insha Allah pada tahun 2025, dengan data-data tersebut kita akan betul-betul bisa memetakan yang prioritas, dan mana kewajiban provinsi. Jadi, dengan memanfaatkan cross-cutting issue dari data tersebut, maka strategi program penolongan kemiskinan akan bisa dilaksanakan. Dengan lebih cepat," jelas Adhy.

(KIE)

SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bersama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim kembali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).

Kali ini, BLT diberikan kepada 1.000 buruh pabrik dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di PT HM Sampoerna Rungkut 2. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono bersama Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman.

Adhy menjelaskan, total ada 13.469 buruh dan pekerja pabrik rokok di Jatim yang mendapatkan BLT dari DBHCT. Namun, BLT yang disalurkan kepada Sampoerna kali ini untuk 1.000 buruh. Masing-masing buruh mendapat BLT DBHCT sebanyak Rp1.031.145 dalam bentuk Tabungan Siklus Bank Jatim. Diakui Adhy, jumlah buruh di pabrik rokok tahun ini meningkat cukup pesat.

?Tahun lalu hanya 9 ribuan, tetapi tahun ini telah menyentuh angka 13 ribu. Artinya, memang ada peningkatan penyerapan tenaga kerja buruh di pabrik rokok,? paparnya, Jumat (5/6/2024).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 84 Tahun 2023, provinsi setempat mendapat sebesar 3 persen dari total penerimaan negara, yakni sebesar Rp2,77 triliun.

"Dari 3 persen itu pendapatannya kita bagi secara merata. Namun, tugas Pemprov Jatim lintas wilayah, yang domisili Surabaya misal DBHCHT diberikan oleh daerah. Jadi semua akan dapat," kata Adhy.

Pihaknya berharap, BLT DBHCT ini dapat meringankan beban buruh di Jatim dan bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

?Ini bukan hanya memenuhi hak dari hasil rokok saja, tapi juga bagian dari social protection. Semoga dengan tambahan ini, kebutuhan-kebutuhan dasar para buruh dan pekerja rokok bisa terpenuhi dengan baik," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman menyampaikan, dalam kegiatan ini Bank Jatim bertidak sebagai bank penyalur bantuan. ?Ini juga sebagai wujud konkrit kepedulian kami terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya fokus untuk bisnis,? ujarnya.

Bank Jatim, kata dia, akan terus membangun value dan nilai-nilai yang baik untuk seluruh masyarakat. ?Kami berkomitmen akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemprov Jatim demi mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Jatim,? jelasnya.