JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah barang impor, yang akan berlaku efektif mulai Januari 2025.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 mengenai Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Kebijakan ini tidak hanya membebaskan suku cadang pesawat dari pungutan bea masuk dan PPN, tetapi juga mencakup berbagai barang lain yang dianggap esensial untuk mendukung kepentingan umum dan pembangunan.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah bertujuan untuk mempermudah akses terhadap barang-barang strategis dan mendukung berbagai sektor dalam negeri.

Berikut adalah daftar barang yang akan dibebaskan dari pungutan bea masuk dan PPN mulai Januari 2025:

1. Barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
3. Barang kiriman hibah untuk keperluan ibadah, sosial, kebudayaan, atau penanggulangan bencana.
4. Barang museum, kebun binatang, dan konservasi alam yang terbuka untuk umum.
5. Barang untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
6. Barang kebutuhan khusus tunanetra dan penyandang disabilitas lain.
7. Peti atau kemasan berisi jenazah atau abu jenazah.
8. Barang pindahan.
9. Barang yang diimpor pemerintah pusat atau daerah untuk kepentingan umum.
10. Perlengkapan militer untuk pertahanan dan keamanan negara.
11. Barang dan bahan untuk produksi barang pertahanan dan keamanan negara.
12. Vaksin polio dalam rangka program pekan imunisasi nasional.
13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran, kitab suci, dan buku ilmu pengetahuan lainnya.
14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya
15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional
16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaaplan umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaaplan umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum
17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia
18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama
19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pembebasan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi impor barang-barang yang mendukung program pemerintah dan kebutuhan sektor tertentu, terutama yang berkaitan dengan pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. (Elsa Catriana | Aprillia Ika)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah barang impor, yang akan berlaku efektif mulai Januari 2025.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 mengenai Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Kebijakan ini tidak hanya membebaskan suku cadang pesawat dari pungutan bea masuk dan PPN, tetapi juga mencakup berbagai barang lain yang dianggap esensial untuk mendukung kepentingan umum dan pembangunan.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah bertujuan untuk mempermudah akses terhadap barang-barang strategis dan mendukung berbagai sektor dalam negeri.

Berikut adalah daftar barang yang akan dibebaskan dari pungutan bea masuk dan PPN mulai Januari 2025:

1. Barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
3. Barang kiriman hibah untuk keperluan ibadah, sosial, kebudayaan, atau penanggulangan bencana.
4. Barang museum, kebun binatang, dan konservasi alam yang terbuka untuk umum.
5. Barang untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
6. Barang kebutuhan khusus tunanetra dan penyandang disabilitas lain.
7. Peti atau kemasan berisi jenazah atau abu jenazah.
8. Barang pindahan.
9. Barang yang diimpor pemerintah pusat atau daerah untuk kepentingan umum.
10. Perlengkapan militer untuk pertahanan dan keamanan negara.
11. Barang dan bahan untuk produksi barang pertahanan dan keamanan negara.
12. Vaksin polio dalam rangka program pekan imunisasi nasional.
13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran, kitab suci, dan buku ilmu pengetahuan lainnya.
14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya
15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional
16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaaplan umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaaplan umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum
17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia
18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama
19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pembebasan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi impor barang-barang yang mendukung program pemerintah dan kebutuhan sektor tertentu, terutama yang berkaitan dengan pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. (Elsa Catriana | Aprillia Ika)

JAKARTA - Pemerintah menegaskan dukungan secara konsisten untuk industri kelapa sawit , serta menetapkan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dan memperkuat kapasitas industri nasional. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada perhelatan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/24).

Sudaryono mengatakan, industri kelapa sawit ibarat "angsa bertelur emas" bagi Indonesia. Karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga dengan baik serta merawat industri ini agar terus "bertelur emas" untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut menguatkan ucapan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang disampaikan dalam pidato pembukaan IPOC. Menurutnya, pemerintah banyak berharap pada industri kelapa sawit nasional. Karena itu, Airlangga berharap semua pihak, termasuk pemerintah bersinergi mendorong kemajuan komoditas strategis ini. Salah satunya, menyikapi kebijakan dari luar yang merugikan industri kelapa sawit nasional.

"Sikap kita terhadap EUDR (European Union Deforestation Regulation) sudah sangat jelas, bahwa kita menentang kebijakan tersebut," tegas Airlangga dalam opening speech-nya.

Langkah pemerintah yang menunjukkan dukungan terhadap industri sawit ini dilakukan untuk mengatasi hambatan ekspor minyak sawit di pasar global. Yang pasti, menurutnya, pemerintah telah mengenali tantangan-tantangan yang harus Indonesia hadapi, seperti tekanan dari luar terhadap industri sawit terkait dengan isu-isu lingkungan. Di dalam negeri, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produktivitas.

Sebagaimana diketahui, industri kelapa sawit nasional sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Saat ini, minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang sekitar 25% dari produksi minyak nabati dunia atau 59% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Kelapa sawit juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang.

"Kita sudah memperkenalkan beberapa strategi yang dilakukan untuk mengelola produksi minyak sawit yang kemudian mendorong basis ekonomi, energi dan ketahanan pangan sekaligus melakukan perlindungan terhadap lingkungan," ujarnya.

Strategi yang dimaksud termasuk meningkatkan program replanting petani sawit seperti program peremajaan sawit rakyat (PSR) sejak 2017. Pemerintah juga mendorong adopsi tata kelola perkebunan yang lebih baik dan panen yang lebih tinggi. Ketiga mendorong sertifikasi di industri minyak sawit seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Dukungan serupa juga disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Dalam sambutannya dia berharap konferensi sawit internasional 2024 dapat menghasilkan masukan yang konstruktif bagi Kementerian Perdagangan. Terutama, untuk mendukung tiga fokus utama Kemendag saat ini yakni program pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Saya dan jajaran Kemendag berkomitmen untuk mendukung dan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit," tegas Budi Santoso. Dukungan tersebut, kata dia, akan diberikan baik melalui penerbitan kebijakan maupun melalui kemudahan akses pasar dalam perjanjian perdagangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada lembaganya.

Yakni memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional.

"Tim ini nantinya juga akan diberikan tugas oleh Presiden untuk memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional," ujar Luhut dalam unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Selasa (5/11/2024).

Luhut pun mengungkapkan, sebelum dilantik pada hari ini, ia bersama Wakil Ketua dan para anggota DEN sudah berdiskusi dan merumuskan saran untuk rekomendasi strategis kebijakan pemerintah.

Salah satunya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan Presiden Prabowo.

"Kami sudah berdiskusi banyak untuk dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," jelas Luhut.

Ia pun menegaskan, meski DEN adalah organisasi yang ramping tetapi diharapkan mampu bekerja maksimal untuk memberi solusi untuk kebijakan ekonomi bangsa.

Luhut juga meyakini, nantinya masukan dari DEN akan disusun berdasarkan data yang terverifikasi dengan proses penelaahan lengkap.

"Dengan perumusan kebijakan yang terukur dan sinergi lintas sektor, kami bertekad mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," tegas Luhut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada lembaganya.

Yakni memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional.

"Tim ini nantinya juga akan diberikan tugas oleh Presiden untuk memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional," ujar Luhut dalam unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Selasa (5/11/2024).

Luhut pun mengungkapkan, sebelum dilantik pada hari ini, ia bersama Wakil Ketua dan para anggota DEN sudah berdiskusi dan merumuskan saran untuk rekomendasi strategis kebijakan pemerintah.

Salah satunya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan Presiden Prabowo.

"Kami sudah berdiskusi banyak untuk dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," jelas Luhut.

Ia pun menegaskan, meski DEN adalah organisasi yang ramping tetapi diharapkan mampu bekerja maksimal untuk memberi solusi untuk kebijakan ekonomi bangsa.

Luhut juga meyakini, nantinya masukan dari DEN akan disusun berdasarkan data yang terverifikasi dengan proses penelaahan lengkap.

"Dengan perumusan kebijakan yang terukur dan sinergi lintas sektor, kami bertekad mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," tegas Luhut.

Perkenalkan wakil dan anggota DEN

Dalam unggahannya, Luhut juga memperkenalkan Wakil Ketua dan Anggota DEN yang menjadi mitra kerjanya.

Menurut Luhut, Wakil Ketua dan Anggota DEN merupakan nama-nama yang sebelumnya dia ajukan kepada Prabowo.

Selain itu, mereka merupakan para pakar ekonomi dan profesional yang sudah berpengalaman di bidang masing-masing.

"Kelima orang yang dipilih dan dilantik ini adalah para pakar dan praktisi profesional dan sarat pengalaman di bidangnya," kata Luhut.

"Seperti Ibu Mari Elka Pangestu, seorang ekonom, ahli moneter dan mantan direktur pelaksana Bank Dunia yang sering membantu saya terkait global blended finance alliance. Beliau saya minta kesediaannya sebagai Wakil Ketua," ungkapnya.

Kemudian ada Chatib Basri yang merupakan mantan Menteri Keuangan sekaligus pakar ekonomi makro terkemuka.

Luhut juga memperkenalkan Arief Anshory Yusuf, seorang ekonom yang berfokus pada pembangunan ekonomi, khususnya kemiskinan dan kesenjangan.

Selanjutnya ada Haryanto Adikoesoemo, seorang pengusaha manufaktur bahan kimia yang telah menekuni usaha selama 32 tahun lalu.

"Selain itu, ada pula Heryanto Irawan sosok ekonom dari Verdhana Sekuritas yang selalu memberikan update terkini khususnya data-data terkait market global," tutur Luhut.

"Di samping itu, saya didampingi dua mantan deputi saga dahulu yang selalu menjadi kompas bagi saya, yakni Septian Hario Seto dan Firman Hidayat," tambahnya.

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia ikut bersuara terkait polemik pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ) dan komitmen pemerintah untuk menyelamatkan salah satu raksasa industri tekstil nasional tersebut.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie Anindya mendorong pemerintah mengambil langkah bijak dalam upaya tersebut. Kadin, tegas Anindya, meyakini pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil kebijakan terkait penyelamatan Sritex. Menurut dia, pemerintah secara bijak akan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku, bukan dengan intervensi langsung.

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Bagi Anindya, penyelamatan Sritex dapat menjadi pintu masuk mengurai polemik benang kusut industri manufaktur nasional. Hal ini disampaikannya selepas menghelat kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan 4 kementerian bekerja sama merumuskan upaya penyelamatan Sritex. Saat ini, skenario penyelamatan masih dikoordinasikan antara kementerian tersebut. Yang pasti, pemerintah akan melakukan upaya keras agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabrik tekstil tersebut.

Permasalahan keuangan yang membelit perusahaan tekstil tersebut diketahui cukup berat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada 27 bank dan 3 perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepada Sritex, dengan total outstanding yang dikucurkan mencapai Rp14,64 triliun.

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan mobil Pindad buatan dalam negeri sebagai mobil dinas menteri. Selama ini mobil para menteri kebanyakan merupakan mobil impor, seperti misalnya Toyota Alphard.

Erick sempat ditanya apakah ada arahan langsung dari Prabowo soal penggunaan mobil Pindad untuk para menteri, namun dia tak menjawab tegas dan malah mengatakan pihaknya akan mendukung semua rencana program pemerintah.

"Kita mendukung rencana program pemerintah," ungkap Erick ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Sejauh ini Erick bilang PT Pindad sudah mendapatkan pesanan mobil Maung dalam jumlah besar. Totalnya ada 4.600 mobil Maung yang dipesan dari Pindad. Pesanan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

"Ya, Pindad tentu sudah siapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan kurang lebih 4.600 Maung selama 2 tahun ke depan. Alokasi produksinya di situ," ungkap Erick .

Tapi, dia mengatakan belum tahu apakah ada tambahan pesanan dari berbagai kementerian sesuai rencana penggunaan Maung untuk mobil dinas menteri. Erick justru meminta hal itu ditanyakan langsung ke Dirut Pindad Abraham Mose.

"Apakah ada tambahan order kementerian kembali tanya ke Dirut Pindad, agar ini line of production-nya ini untuk diproyeksikan jangan sampai nanti jadi isu yang lain," ujar Erick.

Pada intinya, Erick bilang pemerintah ingin agar produksi dalam negeri ditingkatkan. Tentu semuanya harus ada tahapan yang dilakukan dan tak bisa terburu-buru.

"Kami mendukung bagaimana produksi dalam negeri harus ditingkatkan. pasti ada tahapannya nggak bisa harus hari ini, line produksinya harus ditata. Dirut Pindad yang tahu itu" ungkap Erick.

(hal/kil)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai bahwa kejelasan arah kebijakan pemerintah menjadi faktor utama yang memengaruhi aliran penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal, untuk meningkatkan FDI, pemerintah harus memastikan kebijakan yang jelas dan efisien di berbagai sektor.

"Jika ingin mendorong FDI, yang utama adalah kejelasan arah kebijakan pemerintah," ungkap Faisal kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

"Mulai dari perizinan, kemudahan berusaha, pengadaan lahan dan tenaga kerja, hingga biaya logistik, energi, dan lainnya harus segera diatasi seefisien mungkin," lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa arah kebijakan yang jelas dapat diwujudkan melalui aturan turunan dan kebijakan teknis baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Faisal, penurunan FDI di Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, kondisi ekonomi global yang melambat, termasuk ekonomi China dan Amerika Serikat, yang merupakan mitra utama Indonesia.

"Maka peluang investasi atau appetite investasi juga relatif lebih rendah," jelas Faisal.

Faktor kedua adalah dampak dari pemilihan umum di Indonesia. Pergantian pemimpin biasanya membuat investor asing menahan laju investasi mereka.

"Investor asing masih akan melihat kondisi pilpres itu sendiri, siapa pemimpin baru yang terpilih, dan bagaimana arah kebijakannya," ujarnya.

Mengacu pada ASEAN Investment Report 2024, total FDI yang masuk ke Indonesia pada tahun 2023 mencapai US$21,6 miliar, turun 15% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$25,4 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah yang baru akan segera dilantik. Menanggapi hal tersebut, Inchcape berharap kebijakan yang sudah ada tetap dipertahankan.

Pada masa kepemimpinan Joko Widodo, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berhubungan langsung dengan sektor otomotif. Salah satunya adalah insentifmobil listrik.

Kariyanto Hardjosoemarto, Sales and Marketing Director PT Inchcape Indomobil Distribution Indonesia, mengatakan, pihaknya berharap kebijakan yang ada tetap dijaga. Bahkan, kalau bisa ditingkatkan tentu akan membuat pihak Inchcape senang.

"Tapi, minimal setidaknya dijaga, jangan ada perubahan. Sebab, kebijakan yang kita susun, produk (baru) ke depan kan berdasarkan kebijakan itu, undang-undang itu," ujar Kariyanto di Jakarta, belum lama ini.

"Misalnya, BEV Program, jangka panjangnya misal kita mau produksi di sini. Dasarnya kan itu. Kalau terlalu cepat berubah, nanti membingungkan sektor usaha, kita lihat sepertinya pemerintah akan lanjutkan itu. Itu yang kita harapkan," kata Kariyanto.

Saat ini, Mercedes-Benz Indonesia sudah memasarkan enam model mobil listrik, yakni EQA, EQB, EQE Saloon, EQE SUV, EQS Saloon, dan EQS SUV.

Banyak masyarakat yang membeli mobil listrik Mercedes-Benz dan merasakan insentif dari pemerintah. Meskipun harga mobilnya miliaran rupiah, tapi tidak dikenakan pajak kendaraan. Selain itu, tidak terpengaruh juga dengan aturan ganjil genap.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan sumber modal awal pemerintahannya membesut agenda pembangunan infrastruktur secara besar-besaran selama 10 tahun di Indonesia. Kebijakan kenaikan harga BBM, diakui Jokowi menjadi modal paling awal untuk membangun infrastruktur.

Dia bercerita 10 tahun lalu dirinya pernah melakukan pengalihan subsidi BBM dan membuat harga BBM menjadi naik. Kebijakan ini dilakukan Jokowi untuk melonggarkan beban fiskal di APBN.

"Kembali ke 10 tahun lalu saya ingat dulu pernah saya melakukan pengalihan subsidi BBM, subsidi kita potong, tapi harganya tentu naik," cerita Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum yang disiarkan langsung dari IKN, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Nah kebijakan itu memang memancing protes dari masyarakat, bahkan approval rating atau tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi sempat turun sampai 43%. Namun, Jokowi menilai taktiknya melonggarkan beban APBN berhasil.

Dari kebijakan mengurangi jatah subsidi BBM, Jokowi mengaku kala itu dirinya mendapati ruang fiskal APBN jadi makin longgar. Ada sekitar Rp 170 triliunan anggaran tambahan yang bisa digunakan. Nah uang ini lah yang jadi modal awal dirinya menggenjot agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Maka dari situ lah kita ada ruang fiskal yang lebih besar, melompat ruang fiskal kita, jadi Rp 170 triliunan saat itu. Dari situ lah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur," ungkap Jokowi.

Kini setelah 10 tahun agenda pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan di Indonesia, Jokowi mengklaim buah hasilnya mulai terlihat. Dia memaparkan beberapa indikatornya, misalnya saja ada biaya logistik bisa turun dari 24% ke 14%. Posisi Indonesia pada peringkat global competitiveness index juga meningkat dari posisi ke 42 menjadi posisi ke 27.

(hal/das)

JAKARTA - Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berusaha memperjuangkan nasib dan melindungi mata pencaharian para anggotanya yang bekerja di industri tembakau. Advokasi terhadap Industri Hasil Tembakau menjadi agenda prioritas demi menjaga keberlangsungan hidup para pekerja yang mayoritas bekerja di sektor pabrik rokok, terlebih di tengah tingginya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara nasional.

Ketua Pimpinan Daerah FSP RTMM-SPSI DIY, Waljid Budi Lestarianto, menyatakan bekerja di industri tembakau adalah kebanggaan bagi anggota FSP RTMM-SPSI DIY, yang mencapai sekitar 5.250 orang, karena merupakan sumber penghasilan yang halal dan legal.

"Mayoritas anggota kami yang bekerja di sektor SigaretKretek Tangan (SKT) adalah perempuan-perempuan hebat yang menjadi tulang punggung keluarga. Saat ini, tidak ada lapangan kerja lain yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja dengan pendidikan terbatas selain industri tembakau," ujar dia, baru-baru ini.

Kini, industri tembakau tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) yang mencakup aturan-aturan yang berdampak buruk bagi sektor industri tembakau. Di dalamnya, terdapat larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan pelarangan iklan media luar ruang dalam radius 500 meter.

Penolakan terhadap pasal?pasal bermasalah pada PP Kesehatan telah disuarakan dengan keras dari berbagai pihak hingga saat ini. Meski penolakannya sangat masif, Kementerian Kesehatan terus menekan kembali industri tembakau dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang ditargetkanakan disahkan pada masa transisi pemerintahan.

Pada Rancangan Permenkes tersebut, terdapat aturan yang akan menyeragamkan seluruh kemasan rokok agar menjadiwarna pantone 448C. Aturan ini menghapus identitas merek yang menjadi pembeda antara jenis rokok satu dengan lainnya, atau dikenal dengan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek. Tentunya, FSP RTMM-SPSI DIY yang mayoritas beranggotakan tenaga kerja SKT secara tegas menolak aturan Kementerian Kesehatan ini.

"Kami prihatin dan sangat kecewa atas aturan-aturan yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Kami dengan tegasmenolak pasal bermasalah pada PP Kesehatan dan aturan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Permenkes. Aturan ini akan mengancam sumber mata pencaharian kami, padahal gelombang PHK sedang marak terjadi di mana-mana. Pemerintah juga tidak memiliki solusi lapangan pekerjaan alternatif tapi Kementerian Kesehatan malah merancang aturan baru yang akan menghancurkan sumber pendapatan kami," khawatirnya.

Keprihatinan tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa saat ini, industri tembakau tengah berupaya pulih dan menunggu realisasi kebijakan cukai yang dikabarkan tidak naik. PD FSP RTMM-SPSI DIY memandang bahwa keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok pada 2025 merupakan langkah yang tepat mengingat industri ini tengah diterpa berbagai tekanan akibat peraturan yang semakin ketat. Namun, keputusan tidak naiknya cukai pada 2025 diharapkan tidak menjadi justifikasi pemerintah untuk menaikkan cukai secara drastis pada tahun 2026.

"Dalam kesempatan serap aspirasi calon kepala daerah, kami sampaikan aspirasi para tenaga kerja yang memohon agar aturan-aturan terkait tembakau harus mempertimbangkan kenyataan bahwa industri tembakau adalah sektor padat karya. Oleh karena itu, kami sangat berharap para calon pemimpin daerah sentra produksi industri tembakau memiliki pemahaman terkait keberadaan kami dan memberikan perlindungan kepada keberlangsungan sektor ini dari aturan-aturan eksesif, seperti kemasan rokok polos tanpa merek dan kenaikan cukai tinggi. Saat nanti terpilih jangan sampai lupa dengan poin-poin yang telah kami sampaikan. Jangan malah mendukung adanya aturan-aturan Rancangan Permenkes yang justru menjadi beban pemerintahan baru," jelas Waljid.

Calon Bupati Kulon Progo, Novida Kartika Hadi, mengatakan dirinya memahami betapa pentingnya industri tembakau bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja di Kulon Progo. Oleh karena itu, ia berjanji untuk terus mendukung dan mengembangkan sektor ini melalui berbagai kebijakan yang proaktif dan berkelanjutan.

Salah satu regulasi yang disoroti dan dinilai memberatkan dan menuai berbagai penolakan saat ini yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (PerdaKTR). Ia mendorong adanya peninjauan ulang regulasi tersebut jika banyak masyarakat yang merasa tidak patut
untuk diimplementasi di Kulon Progo.

?Kalau memang banyak masyarakat Kulon Progo yang menolak aturan ini, kita bisa melakukan public hearing. Lalu meninjau ulang dan semisal dapat direvisi beberapa pasal tertentu yang memberatkan, seperti pembatasan sponsor rokok dan pembatasan lainnya. Semua harus dilihat secara objektif,? imbuhnya.

Tidak hanya itu, Novida turut menyoroti kebijakan zonasi larangan penjualan dan larangan iklan produk tembakau pada PP 28/2024 serta standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Permenkes. Bagi dia, aturan semacam ini kurang adil dan ironis jika diberlakukan, terutama pada wilayah Kulon Progo yang merupakan salah satu sentra produk tembakau nasional.

Terlebih, Novida berencana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kulon Progo jika terpilih menjadi bupati. Oleh karenanya, ia menolak adanya regulasi yang dapat menekan investasi daerah. ?Tatkala usaha harus dibatasidengan berbagai regulasi yang ketat tanpa melihat dan mempertimbangkan historinya seperti apa, rasanya tidak fair. Aturan itu harus sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat, dan kita perlu ada kebijakan yang dapat meningkatkan investasi agar PAD kita bisa tumbuh,? tambahnya.

Maka, PD FSP RTMM-SPSI DIY berharap agar calon pemimpin daerah di Kulon Progo dapat terus memperjuangkan hak-hak para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebab, industri tembakau telah menjadi sumber penghidupan bagi ribuan pekerja di DIY.

Waljid melanjutkan pihaknya memiliki tiga rekomendasi yang ditujukan kepada calon kepala daerah di Kulon Progo. Pertama, PD FSP RTMM-SPSI DIY meminta calon kepala daerah untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi keberlangsungan industri tembakau, termasuk melalui kebijakan daerah yang adil serta sesuai dengan realitas di lapangan.

Calon kepala daerah juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan merumuskan peraturan daerahterkait rokok yang adil, termasuk meninjau ulang peraturan kawasan tanpa rokok Kabupaten Kulon Progo yang sangat memberatkan industri tembakau.

Kedua, Pemerintah Daerah perlu menghindari kebijakan pertembakauan yang eksesif dan mengancam matapencaharian pekerja. Ini termasuk membatalkan rencanaaturan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Permenkes dan merevisi PP 28/2024, terutama pasal-pasal yang memberatkan industri tembakau.

Ketiga, PD FSP RTMM-SPSI DIY memohon kepada calon kepala daerah untuk melindungi pekerja dan buruh pabrikrokok dengan memastikan tidak ada kenaikan cukai rokok pada tahun 2025 dan menghindari kenaikan cukai yang drastispada tahun 2026.

"Melalui kegiatan hari ini, kami berharap bisa mendapatkan perlindungan dari calon kepala daerah untuk memastikan keberlanjutan mata pencaharian kami. Industri tembakau adalah industri padat karya yang telah menjadi sawah ladang anggota PD FSP RTMM-SPSI DIY," tutupnya.

JAKARTA - Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang tengah dipertimbangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) telah menimbulkan polemik luas di kalangan industri dan petani tembakau di seluruh Indonesia.

Di tengah banjir kritik ini, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut.

"Konsep tersebut kami tolak mutlak. Pemerintah ingin berjasa dengan menerapkan regulasi ini, namun sayangnya kebijakan tersebut justru merugikan para petani tembakau. Dampak negatifnya akan dirasakan sepanjang tahun jika pemerintah konsisten dengan regulasi ini," ujar dia dikutip, Kamis (10/10/2024).

Salah satu poin utama dari penolakan ini adalah kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan pertanian tembakau nasional. Nana Suryana menjelaskan bahwa penerapan kemasan rokok polos tanpa merek akan merugikan para petani tembakau karena harga tembakau akan berfluktuasi dan tidak stabil, tergantung pada permintaan pabrik rokok yang dipengaruhi oleh kebijakan ini.

"Kerugian akan terus berlangsung sepanjang tahun bila pemerintah konsisten dan komitmen terhadap regulasi ini," tambahnya.

Ia juga menyoroti bahwa meskipun pemerintah, khususnya pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dipimpin Menkes Budi Gunadi Sadikin, sering mengemukakan narasi bahwa petani tembakau dan cengkeh bisa beralih menanam tanaman lain, kenyataannya hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan.

"Petani tembakau tidak akan begitu saja beralih ke tanaman lain jika hasilnya tidak sebanding dengan tembakau. Mereka tetap akan memilih tanaman yang memberikan penghasilan yang lebih baik," ungkapnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa kesejahteraan petani tembakau selama ini sangat baik. Namun demikian, fakta ini sering diputarbalikkan dan diabaikan dalam narasi anti-tembakau yang dibawa oleh Kemenkes dan LSM kesehatan. "Narasi bahwa petani tembakau tidak sejahtera itu hanyalah alasan klasik. Jika dibandingkan dengan komoditas lain, kesejahteraan petani tembakau di lapangan sebenarnya jauh lebih baik," jelas Suryana.

Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Picu Masalah

Senada, Ketua APTI Rembang, Akhmad Sayuti, juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kemasan rokok polos. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya merugikan para petani tembakau, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar tembakau yang berdampak pada harga tembakau yang diterima petani.

"Peraturan ini akan sangat merugikan petani tembakau. Pabrikan yang biasanya membeli tembakau dengan harga variatif berdasarkan kualitas dan grade tembakau akan kebingungan jika kemasannya polos. Harga bisa turun karena tidak ada identitas grade, sehingga pembelian dari petani bisa jadi seenaknya," jelas Sayuti.

Sayuti juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa peraturan ini bisa memicu peningkatan peredaran produk tembakau ilegal, yang akan semakin merugikan industri tembakau nasional.

"Kami khawatir dengan banyaknya produk rokok yang tidak bermerek, yang kualitas tembakaunya tidak jelas, dan ini akan merusak pasar tembakau yang legal," katanya.

Dalam konteks sosial-ekonomi, Sayuti menekankan bahwa peraturan ini berpotensi menghancurkan sektor pertanian tembakau yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak petani di Rembang dan Jawa Tengah.

"Kalau industri rokok terkena dampak, otomatis pembelian tembakau dari petani juga turun. Hal ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani tembakau. Di Rembang, banyak petani yang bergantung pada tembakau, terutama saat musim kemarau, di mana tembakau adalah komoditas yang paling menguntungkan," tambahnya.

Ia juga mempertanyakan narasi yang menyatakan bahwa petani tembakau dan cengkeh tidak sejahtera. Menurutnya, hal tersebut salah besar karena di banyak daerah, termasuk Rembang, tembakau dikenal sebagai "emas hijau" karena memberikan penghasilan yang tinggi bagi petani.

"Kami heran kenapa petani tembakau selalu didiskriminasi. Padahal, kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk negara sangat besar, bahkan sebagian besar masuk ke sektor kesehatan. Mereka melarang tembakau, tapi menerima hasil cukainya," kritik Sayuti