Jakarta: Pada 7 November 2024, terjadi insiden kekerasan besar di Amsterdam, Belanda, yang melibatkan pendukung klub sepak bola Israel, Maccabi Tel Aviv, dan kelompok pro-Palestina.

Insiden ini terjadi setelah pertandingan UEFA Europa League antara Maccabi Tel Aviv melawan Ajax Amsterdam.

Ajax memenangkan pertandingan dengan skor telak 5-0, tetapi kekacauan yang terjadi setelah pertandingan membawa dampak lebih besar. Berikut ini adalah kronologi mendetail dari serangan yang terjadi di Dam Square.

Latar Belakang Ketegangan

Sebelum pertandingan, situasi sudah sangat tegang. Pendukung Maccabi Tel Aviv terlihat melakukan beberapa tindakan provokatif yang memperkeruh suasana.

Gambar: Postingan di X dengan video yang memperlihatkan pendukung Maccabi menghina Palestina. (X)

Dalam video yang beredar di media sosial, mereka merobek bendera Palestina di pusat kota Amsterdam dan meneriakkan slogan-slogan bernada kebencian seperti 'Death to the Arabs' dan 'Fuck you Palestine'.

Kejadian-kejadian ini menimbulkan reaksi keras dari kelompok pro-Palestina, yang kemudian merencanakan demonstrasi di sekitar stadion Johan Cruyff Arena, tempat pertandingan berlangsung.

Otoritas Amsterdam sudah menyadari risiko tinggi dari pertemuan dua kelompok ini. Walikota Amsterdam, Femke Halsema, melarang aksi pro-Palestina di dekat stadion pada hari pertandingan untuk mencegah potensi kekerasan.

Bahkan, agen intelijen Israel, Mossad, dilaporkan telah memberikan peringatan terkait risiko tersebut, namun tidak ada langkah nyata yang diambil untuk meningkatkan keamanan.

Serangan Setelah Pertandingan

Setelah pertandingan, situasi di Amsterdam benar-benar di luar kendali. Sekitar pukul 10 malam waktu setempat, kelompok pro-Palestina yang terdiri dari pemuda Arab dan Muslim setempat mulai menyerang pendukung Maccabi Tel Aviv di berbagai lokasi di Amsterdam, termasuk di sekitar Dam Square dan hotel tempat mereka menginap.


Gambar: Pendukung Maccabi diserang. (X)

Para penyerang menggunakan berbagai metode kekerasan, seperti pemukulan, pengejaran dengan pisau, dan melemparkan batu serta benda-benda keras lainnya.

Beberapa pendukung Israel dilaporkan terluka parah, dan ada yang sampai dirawat di rumah sakit karena cedera serius. Tercatat ada lima orang yang harus dilarikan ke rumah sakit, sementara 20-30 lainnya mengalami luka ringan.

Laporan menunjukkan bahwa serangan ini tidak terjadi secara spontan, melainkan sudah direncanakan sebelumnya.


Gambar: Cuplikan Layar Rencana Penyerangan. (Instagram)

Kelompok-kelompok pro-Palestina menggunakan media sosial seperti Telegram untuk mengoordinasikan serangan terhadap pendukung Israel.

Pesan-pesan berisi instruksi untuk menyerang, serta ajakan untuk menghindari simbol-simbol Palestina agar tidak mudah dikenali oleh polisi, tersebar luas di kalangan pelaku.

Keamanan dan Tindakan Polisi

Meskipun otoritas Amsterdam telah mengerahkan sekitar 200 personel keamanan untuk menjaga ketertiban selama dan setelah pertandingan, kekerasan tetap tidak bisa dihindari.

Polisi harus berulang kali turun tangan untuk melindungi para pendukung Maccabi Tel Aviv yang diserang di berbagai titik di Amsterdam. Bahkan, mereka harus mengawal para pendukung tersebut kembali ke hotel masing-masing untuk memastikan keamanan mereka.


Gambar: Femke Halsema. (AFP)

Walikota Amsterdam, Femke Halsema, mengutuk keras serangan ini dan menyebutnya sebagai "tindakan antisemitisme yang tidak bisa diterima."

Sebagai respons, otoritas lokal memberlakukan larangan demonstrasi selama tiga hari dan memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan penggeledahan terhadap siapa saja yang dicurigai.

Hal ini dilakukan untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan memastikan bahwa situasi tetap terkendali.

Namun, banyak korban yang menyatakan bahwa perlindungan dari polisi tidak cukup. Mereka menggambarkan pengalaman tersebut sebagai "pogrom"—serangan massal yang mengingatkan mereka pada insiden Kristallnacht pada tahun 1938.

Salah satu korban bahkan mengatakan bahwa mereka seperti "diburu di setiap sudut kota" oleh kelompok yang ingin melukai mereka.

Polisi Amsterdam melaporkan bahwa setidaknya 62 orang ditahan terkait insiden ini, dengan 10 di antaranya masih berada dalam tahanan hingga saat ini.

Reaksi Internasional

Gambar: Dick Schoof. (Attila KISBENEDEK / AFP)

Insiden ini mendapat perhatian luas dari komunitas internasional. Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, dengan cepat mengutuk serangan tersebut dan menyebutnya sebagai "serangan antisemitisme yang mengerikan."

Ia berjanji untuk membawa para pelaku ke pengadilan dan menegaskan bahwa kekerasan seperti ini tidak dapat diterima di Belanda.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga berkomunikasi langsung dengan Schoof untuk meminta jaminan keamanan bagi warga Israel di Amsterdam dan mendesak agar tindakan tegas diambil terhadap para pelaku.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, turut mengutuk keras insiden tersebut.

Biden menyebut serangan ini sebagai "tindakan antisemitisme yang mengingatkan pada masa-masa kelam ketika Yahudi dianiaya," sementara Lammy menyatakan bahwa kekerasan terhadap pendukung Maccabi Tel Aviv adalah tindakan yang "mengejutkan dan tidak bisa diterima.

Kedua pemimpin tersebut mendesak pemerintah Belanda untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kekerasan.

Otoritas Belanda berjanji untuk menindak tegas para pelaku dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Baca Juga:
Pendukung Ajax Amsterdam dan Maccabi Tel Aviv Rusuh, 5 Orang Terluka


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

La Paz: Pendukung mantan Presiden Bolivia Evo Morales mengganggu pidato Wakil Presiden David Choquehuanca di Majelis Nasional dengan cara melemparkan tomat ke arahnya.

Sekelompok anggota parlemen dari Gerakan Sosialisme (MAS), sebuah partai yang berpihak pada Morales, melemparkan tomat ke Choquehuanca saat ia naik podium.

Choquehuanca terpaksa meninggalkan majelis tanpa menyampaikan pidatonya. Insiden itu menyebabkan pertikaian antara pendukung Morales dan anggota partai berkuasa.
Presiden Bolivia Luis Arce mengutuk insiden itu, menyebutnya sebagai "vandalisme" yang dilakukan para pendukung Morales.

"Evo-isme sekali lagi menunjukkan bahwa mereka tidak ingin berdialog dengan tindakan-tindakan ini. Apa yang terjadi hari ini tidak mewakili sentimen rakyat Bolivia," tegas Arce, melansir dari laman Anadolu Agency, Sabtu, 9 November 2024.

Morales menanggapi via media sosial pernyataan Arce yang menuduh para pelempar tomat sebagai pengkhianat.

“Ia berjanji untuk memperbaiki ekonomi, tetapi malah memperburuknya. Ia berjanji untuk menghormati lembaga, tetapi justru menghancurkannya. Ia menjanjikan transparansi, tetapi ia terlibat dalam korupsi," kata Morales.

Eks presiden itu juga mengumumkan bahwa ia mengakhiri aksi mogok makan yang dimulainya enam hari lalu untuk menekan pemerintah agar terlibat dalam dialog dengan para pendukungnya.

Para pengunjuk rasa pro-Morales telah memblokir jalan raya selama 19 hari sejak 11 Oktober untuk memprotes surat perintah penangkapan Morales atas tuduhan "pemerkosaan, perdagangan manusia, dan penyelundupan."

Para demonstran menuntut pengunduran diri Arce dan pencabutan perintah penangkapan.

Morales menjadi sasaran serangan bersenjata pada 28 Oktober saat ia melakukan perjalanan dari kota Villa Tunari ke Lauca, tempat ia akan bertemu dengan para petani koka.

Ia melaporkan bahwa kendaraannya ditembak sedikitnya 14 kali, dan pengemudinya terluka dalam serangan itu. Morales menyalahkan Arce atas serangan tersebut.

"Arce akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden terburuk. Menyerang mantan presiden sudah melewati batas," tuturnya.

Para pendukung Morales kemudian memblokir jalan-jalan di Bolivia bagian tengah, yang menyebabkan bentrokan dengan ratusan polisi yang turun tangan untuk melawan para pengunjuk rasa.

Baca juga: Kelompok Bersenjata Rebut Pos Militer Bolivia dan Culik 200 Personelnya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Quetta: Setidaknya 26 orang tewas dan banyak lainnya terluka akibat ledakan bom di sebuah stasiun kereta api di kota Quetta, Pakistan barat daya pada Sabtu dini hari, 9 November 2024.

“Sejauh ini 26 orang tewas dan 46 lainnya cedera,” kata Muhammad Akram, seorang pejabat polisi setempat, kepada Anadolu Agency melalui sambungan telepon.

Sebelumnya, seorang pejabat senior polisi setempat, Muhammad Baloch, mengatakan bahwa peristiwa ini tampaknya adalah bom bunuh diri.
Ia menambahkan bahwa ledakan itu menghantam loket tiket di stasiun ibu kota provinsi Balochistan, Quetta.

Laporan awal menunjukkan ledakan itu terjadi ketika kereta hendak meninggalkan stasiun menuju Peshawar di provinsi Khyber Pakhtunkhwa.

Mengingat lalu lintas pejalan kaki yang biasanya padat di stasiun, pihak berwenang khawatir jumlah korban bisa bertambah. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengeklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Polisi dan tim penyelamat segera tiba di lokasi kejadian saat tindakan darurat diterapkan di Rumah Sakit Sipil Quetta, dengan tambahan dokter dan staf pendukung untuk membantu para korban.

Pakistan telah mengalami 785 serangan teroris selama 10 bulan pertama tahun 2024, yang mengakibatkan 951 kematian dan 966 luka-luka — mencerminkan tingkat kekerasan yang terus tinggi di seluruh negeri. Data ini didapat dari laporan Pakistan Institute for Conflict and Security Studies, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Islamabad.

Meski serangan teror dan pengeboman telah menurun di Pakistan, Oktober muncul sebagai bulan paling mematikan kedua tahun ini karena jumlah korban jiwa bertambah menjadi 198.???????

Jumlah korban tewas termasuk 98 teroris, 62 personel keamanan, dan 38 warga sipil.

Baca juga: 2 Warga Tiongkok Tewas Terkena Bom Bunuh Diri di Karachi Pakistan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Konflik di Gaza, Palestina telah menimbulkan banyak korban jiwa, tetapi jumlah pasti korban tewas masih menjadi perdebatan karena berbagai faktor, termasuk kepentingan politik, tantangan dalam verifikasi data, dan perbedaan metode pelaporan oleh berbagai pihak.

Menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada 8 November 2024, 8.119 korban jiwa telah diverifikasi selama perang Gaza.

Namun, jumlah ini jauh lebih rendah dari total lebih dari 43.300 korban yang dilaporkan oleh otoritas kesehatan Palestina selama 13 bulan terakhir, angka yang PBB anggap cukup dapat diandalkan.

Wanita dan Anak-Anak Mendominasi Korban

Menurut laporan PBB, sekitar 70% dari korban jiwa yang diverifikasi adalah wanita dan anak-anak.
Anak-anak berusia 18 tahun ke bawah mewakili sekitar 44% dari total korban, dengan anak-anak berusia 5 hingga 9 tahun menjadi kelompok usia terbesar di antara korban, diikuti oleh mereka yang berusia 10-14 tahun, dan kemudian anak-anak yang berusia hingga 4 tahun.

Mengapa Jumlah Korban di Gaza Menjadi Kontroversi?

Angka resmi korban jiwa dari Kementerian Kesehatan Palestina sering dipertanyakan, terutama karena pengaruh Hamas dalam pemerintahan Gaza.

Namun, banyak pakar dan organisasi internasional, seperti Airwars, menyatakan bahwa angka ini memiliki tingkat keandalan yang cukup tinggi.

Pada bulan Juli, survei Airwars menemukan bahwa lebih dari 70% identitas korban yang tercatat sesuai dengan daftar resmi dari Kementerian Kesehatan Gaza.

Publikasi daftar korban ini dianggap sebagai langkah transparansi yang memungkinkan verifikasi independen dan meningkatkan kredibilitas data yang disampaikan.

Namun, kritik juga muncul dari Washington Institute for Near East Policy, yang menyoroti kemungkinan bahwa Hamas memiliki insentif untuk memperbesar jumlah korban sipil untuk mendapatkan simpati internasional dan menghentikan operasi militer Israel.

Dalam laporannya, Institute menunjukkan perbedaan dalam metodologi penghitungan, terutama sejak invasi darat Israel di Gaza pada November.

Banyak rumah sakit di Gaza bagian utara berhenti beroperasi, dan laporan jumlah korban beralih ke data dari media, yang memiliki tingkat akurasi lebih rendah dan cenderung memunculkan ketidakpastian terkait angka korban.

Laporan yang lebih menyoroti kematian wanita dan anak-anak, sementara kematian pria dewasa kadang tidak dilaporkan secara lengkap, menimbulkan persepsi bahwa angka korban sipil lebih tinggi.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pernah menyatakan keraguannya terhadap angka yang dilaporkan oleh pihak Palestina pada 25 Oktober 2023, meskipun kemudian memperhalus pernyataannya setelah bertemu dengan para pemimpin Muslim Amerika.

Di sisi lain, lembaga internasional seperti PBB tetap menggunakan data dari Kementerian Kesehatan Palestina karena keterbatasan akses dan tidak adanya alternatif lain yang lebih kredibel.

Kementerian Kesehatan Palestina mengumpulkan data dari rumah sakit publik dan swasta di Gaza. Setiap hari, kementerian menerbitkan jumlah korban tewas dan rincian pribadi korban dalam registri terkomputerisasi, yang kemudian diverifikasi oleh unit khusus.

Pihak Israel mengklaim bahwa operasi militer mereka dilakukan sesuai dengan prinsip distingsi dan proporsionalitas, dengan penilaian hati-hati terhadap potensi kerugian sipil.

Namun, PBB mengkritik penggunaan senjata dengan dampak luas di daerah padat penduduk, yang sering kali mengakibatkan banyaknya korban sipil.

Mengapa Penghitungan Korban Menjadi Tantangan?

Penghitungan korban jiwa dalam konflik di Gaza sangat sulit dilakukan karena kondisi perang di daerah perkotaan yang padat. Banyak korban yang tidak sempat dibawa ke rumah sakit karena keterbatasan akses akibat serangan yang berkelanjutan.

Selain itu, kurangnya sumber daya, seperti bahan bakar untuk ambulans, memperumit upaya penghitungan korban jiwa secara akurat.

Kementerian Kesehatan juga menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi korban yang sudah dalam kondisi tidak dapat dikenali atau yang tidak memiliki keluarga yang melaporkan.

Di sisi lain, para pakar menyoroti bahwa kematian tidak langsung juga harus diperhitungkan. Selama satu tahun terakhir, situasi kesehatan di Gaza memburuk secara signifikan.

Kekerasan yang terus berlangsung, kekurangan air bersih, makanan, dan layanan kesehatan, serta kerusakan infrastruktur rumah sakit dan perpindahan penduduk, secara tidak terelakkan akan menyebabkan kematian lebih lanjut.

Dalam sebuah surat yang diterbitkan pada bulan Juli di jurnal medis The Lancet, diperkirakan bahwa konflik ini bisa menyebabkan kematian 186.000 warga Palestina. Dari total 2,3 juta penduduk Gaza pada tahun 2022, angka ini mewakili 7,9% dari total populasi Gaza.

Kesimpulan

Jumlah korban jiwa di Gaza masih menjadi topik yang kontroversial dan sering diperdebatkan, karena adanya kepentingan politik, ketidakpastian dalam verifikasi data, serta kondisi perang yang kompleks.

Meskipun angka resmi menunjukkan lebih dari 43.300 orang tewas, jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.

Sedangkan verifikasi oleh PBB atas 8.119 korban jiwa yang telah diverifikasi menunjukkan kemungkinan jumlah korban lebih rendah. Namun perlu diingat bahwa PBB telah menyatakan laporan dari Kementerian Gaza cukup bisa dipercaya.

Diluar perdebatan, yang pasti adalah konflik ini telah menimbulkan penderitaan besar bagi warga sipil, terutama wanita dan anak-anak, yang menjadi kelompok paling rentan dan terkena dampak paling parah.

Baca Juga:
PBB: 70 Persen Korban Jiwa di Gaza Anak-anak dan Perempuan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Jakarta: HQ-19, atau dikenal sebagai Hongqi-19, adalah sistem rudal permukaan-ke-udara buatan Tiongkok yang dirancang untuk menghadang ancaman rudal balistik baik di dalam maupun di luar atmosfer.

Sistem ini dianggap setara dengan THAAD milik Amerika Serikat dan akan dipamerkan untuk pertama kalinya di hadapan publik dalam Airshow China 2024 di Zhuhai, Guangdong.

Meskipun ini penampilan publik pertamanya, HQ-19 telah digunakan oleh Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLAAF).

Spesifikasi dan Kemampuan HQ-19

Gambar: HQ-19 dari belakang. (Weibo)
HQ-19 dibangun di atas sasis truk beroda 8x8 yang sangat mobile dan dilengkapi dengan enam peluncur rudal. Sistem ini menggunakan mekanisme peluncuran dingin dengan sudut curam, memungkinkan pencegatan rudal balistik yang datang dengan lebih efektif.

Radar solid phased array X-band pada HQ-19 mampu mendeteksi target hingga jarak 4.000 km, mencakup wilayah dari Asia Selatan hingga pedalaman Tiongkok seperti Dataran Tinggi Tibet.

Rudal HQ-19 menggunakan hulu ledak KKV (Kinetic Kill Vehicle) yang menghancurkan target melalui tabrakan langsung, mirip dengan teknologi yang digunakan oleh THAAD AS. Hulu ledak ini memiliki kemampuan ganda untuk menghadapi rudal balistik maupun satelit di orbit rendah.

Rudal ini digerakkan oleh mesin roket dua tahap dengan propelan padat N-15B dan desain pulsa ganda yang memungkinkan manuver tinggi untuk menghadang kepala perang yang bergerak.

Jangkauan pencegatan HQ-19 dilaporkan mencapai 3.000 km, dan dapat menangani target dengan kecepatan hingga 10.000 meter per detik.

HQ-19 juga dilengkapi pencari inframerah dengan jendela samping yang dirancang untuk mengurangi interferensi atmosfer, memberikan akurasi tinggi menghantam target di jauh ketinggian.

China telah melakukan beberapa uji coba sejak tahun 2010 hingga 2021 untuk menekankan sifat defensif sistem ini dan menyatakan bahwa HQ-19 tidak ditujukan untuk menyerang negara tertentu.

Dalam serangkaian uji coba, termasuk uji intercept pada Februari 2021, HQ-19 terbukti memenuhi semua ekspektasi Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok.

Perbandingan dengan THAAD

Gambar: THAAD. (Dok. Kementerian Pertahanan AS)

HQ-19 sering dibandingkan dengan THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) milik Amerika Serikat. Seperti THAAD, HQ-19 dirancang untuk menghadang rudal balistik di fase terminal.

Namun, HQ-19 memiliki kemampuan tambahan untuk menangani kendaraan luncur hipersonik dan satelit di orbit rendah, menjadikannya lebih fleksibel dibandingkan dengan THAAD.

Radar HQ-19 memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan THAAD, dengan kemampuan deteksi hingga 4.000 km, sementara THAAD memiliki jangkauan operasional yang lebih terbatas, sekitar 200 km, yang membuatnya lebih fokus pada ancaman regional dengan area perlindungan yang lebih kecil.

Selain HQ-19, Tiongkok juga mengembangkan sistem pertahanan lainnya seperti HQ-9 dan HQ-26 yang melengkapi jaringan pertahanan anti-rudal balistik mereka.

Integrasi berbagai sistem ini membuat pertahanan Tiongkok semakin berlapis dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman regional.

Signifikansi Regional

Pameran HQ-19 di Airshow China 2024 menunjukkan kesiapan Tiongkok untuk memasarkan sistem ini ke negara lain, terutama di Timur Tengah. Dengan kemampuan pencegatannya, HQ-19 dapat menjadi opsi menarik bagi negara-negara yang membutuhkan sistem pertahanan serupa.

Mengingat peningkatan ancaman rudal balistik di kawasan Asia Selatan dan kemajuan teknologi hipersonik, HQ-19 dipandang sebagai elemen penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara Tiongkok serta memperkuat pengaruhnya di pasar ekspor senjata global.

HQ-19 juga relevan bagi kawasan Asia Tenggara, terutama terkait ketegangan di Laut Cina Selatan, memperkuat posisi Tiongkok dalam menghadapi potensi ancaman di wilayah tersebut.

Baca Juga:
THAAD: Sistem Antirudal AS untuk Melindungi Israel dari Iran
Iron Dome: Sistem Pertahanan Rudal Andalan Israel Lawan Iran dan Hizbullah


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Ramallah: Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas mengucapkan selamat via sambungan telepon kepada Donald Trump atas kemenangannnya dalam pemilihan umum presiden AS, menurut pernyataan dari kantor Abbas yang dikutip kantor berita resmi Palestina, Wafa, pada Jumat kemarin.

Selama panggilan telepon tersebut, Abbas menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan pemerintahan Trump mendatang untuk mengupayakan "perdamaian adil dan menyeluruh" antara Israel dan Palestina, berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

Mengutip dari Libyan Express, Sabtu, 9 November 2024, Trump dilaporkan memberi tahu Abbas bahwa ia berkomitmen bekerja sama dengannya dan mitra regional lainnya untuk mendorong perdamaian dan menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung.
Panggilan telepon tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya dalam perang di Jalur Gaza.

Sejak Oktober tahun lalu, Israel menjalankan operasi militer di Gaza yang menewaskan banyak orang, di mana sebagian besarnya adalah warga sipil Palestina. Operasi Israel juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang meluas di Gaza.

PBB dan badan internasional lainnya telah berulang kali menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang menuntut diakhirinya kekerasan.

Namun, upaya mediasi yang dipimpin AS, Mesir, dan Qatar untuk menengahi gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas di Gaza sejauh ini belum berhasil.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menghadapi kritik dari masyarakat internasional karena menolak menghentikan operasi militer di Gaza walau jumlah korban sipil yang tewas sangat tinggi.

Pejabat Palestina menuduh Israel telah melakukan kejahatan perang dan menjalankan kebijakan hukuman kolektif terhadap penduduk Gaza.

Mahkamah Pidana Internasional telah membuka pemeriksaan pendahuluan terhadap situasi di Gaza untuk menentukan apakah penyelidikan penuh terhadap dugaan kejahatan perang oleh pasukan Israel dan kelompok bersenjata Palestina diperlukan.

Kekerasan yang kembali terjadi telah meredupkan harapan untuk dimulainya kembali perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina, yang telah terhenti selama beberapa tahun.

Namun, panggilan telepon antara Abbas dan Trump mungkin menandakan kesediaan kedua belah pihak untuk kembali terlibat dalam diplomasi di bawah naungan pemerintahan baru AS.

Baca juga: Kesepakatan Damai Trump 2020 Ancaman Bagi Palestina Saat Ini, Berikut 7 Alasannya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Beijing: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok dan telah tiba di Beijing pada Jumat malam. Hari Sabtu ini, 9 November 2024, Prabowo bersiap menghadiri sejumlah agenda kenegaraan di Tiongkok.

Turut mendampingi kunjungan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa Prabowo akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral.

“Akan bertemu pimpinan Kongres Republik Rakyat Tiongkok, Zhao Leji, dan pertemuan bilateral dengan dengan Premier Li Qiang,” ujar Menlu Sugiono saat ditemui awak media di Beijing pagi ini.
Setelah itu, Presiden Prabowo akan mengunjungi Lapangan Tiananmen (Tiananmen Square) untuk meletakkan karangan bunga.

“Dan rencananya nanti malam, Presiden Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, dilanjutkan dengan acara makan malam kenegaraan,” tutur Menlu Sugiono.

Sebelumnya, Presiden Prabowo disambut antusias oleh mahasiswa dan warga Indonesia saat tiba di Beijing. Mereka tampak memegang bendera merah putih.

Kehadiran Presiden Prabowo memberikan semangat kebanggaan tersendiri bagi mahasiswa Indonesia. Salah satu mahasiswa Indonesia di Tiongkok, Reva, mengaku bahagia setelah bertemu Presiden Prabowo.

"Rasanya senang banget karena aku sama teman-teman juga tadi sudah nunggu dan kita semua sudah tidak sabar untuk ketemu Pak Prabowo dan ternyata ekspektasi kita bagus banget karena Pak Prabowo sangat ramah dan baik ke kita semua," ujar Reva dengan sumringah.

Baca juga: Lawatan Perdana ke China, Prabowo Disambut Jajaran KBRI dan Kadin


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Seoul: Menindaklanjuti insiden tenggelamnya kapal penangkap ikan “Geumseong 135” yang diawaki 11 anak buah kapal warga negara Indonesia (ABK WNI) di sekitar perairan pulau Jeju, pada Jumat kemarin, KUAI RI Seoul Zelda Wulan Kartika telah menemui jajaran pemerintahan Korea Selatan terkait, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan, Gubernur Provinsi Jeju, serta Kepala Pusat Komando Manajemen Kecelakaan.

KUAI RI menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa mendalam atas tragedi yang terjadi, serta apresiasi mendalam atas upaya Pemerintah Korea yang bergerak cepat dalam mengerahkan upaya pencarian dan penyelamatan ABK.

Untuk para ABK yang masih belum ditemukan, khususnya 2 ABK WNI, KUAI RI juga meminta agar upaya pencarian terus dilakukan secara intensif. “Upaya pencarian 2 ABK WNI agar terus dilakukan, bahkan kalau perlu melewati batas 3x24 jam,” ujarnya, dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu, 9 November 2024.

Sebagaimana telah menjadi instruksi langsung Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, jajaran pejabat Korsel menyampaikan komitmen untuk terus melakukan pencarian terhadap ABK yang hilang, termasuk jaminan atensi dan perawatan terhadap 9 ABK WNI yang berhasil diselamatkan. Pemerintah Korsel akan terus menyampaikan berbagai perkembangan di lapangan.

Selain melakukan pertemuan dengan perwakilan pemerintah Korsel, KUAI RI juga menemui 9 ABK WNI yang berhasil diselamatkan guna memastikan semua dalam kondisi baik dan sehat. Selagi berbincang dengan para ABK, KUAI RI menyampaikan keprihatinan mendalam, termasuk komitmen pencarian 2 ABK WNI yang belum ditemukan.

KUAI RI meminta agar para ABK WNI untuk dapat tenang, beristirahat, dan melakukan komunikasi dengan keluarga masing-masing di Indonesia sehingga tidak terjadi kepanikan.

Pencarian 12 ABK

“Pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI Seoul, dengan bantuan pihak setempat, akan terus bekerja untuk memastikan perhatian dan pelindungan yang optimal bagi seluruh ABK WNI,” ucapnya.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, kapal penangkap ikan berbendara Korea “Geumseong 135” telah tenggelam di perairan pulau Jeju, Korsel pada 8 November 2024 pukul 04.33 waktu setempat. Kapal berawakkan 27 ABK yang terdiri dari 16 WN Korea dan 11 WN Indonesia.

Pada pencarian Jumat kemarin, 15 ABK berhasil ditemukan, termasuk 9 ABK WNI. Sementara 12 ABK lain, di antaranya 10 warga Korea dan 2 WNI, dilaporkan masih belum ditemukan hingga saat ini.

Sembilan ABK WNI yang berhasil diselamatkan berada dalam kondisi baik dan telah mendapat perawatan medis di Seobu Public Health Center, Jeju.

KBRI Seoul terus melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait di Korea Selatan, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Korean Coast Guard serta para agen dan pemilik kapal. Upaya saat ini difokuskan untuk mencari ABK yang masih hilang.

Kasus ini telah menjadi pemberitaan utama di Korea Selatan. Presiden Yoon Suk-yeol telah memerintahkan jajarannya untuk memobilisasi seluruh sumber daya dan personel dalam melakukan pencarian dan penyelamatan para ABK, termasuk perawatan dan pemulihan bagi ABK yang telah diselamatkan.
Baca juga: Dua WNI Dinyatakan Hilang saat Kapal Ikan Tenggelam di Korea Selatan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jeju: Insiden tenggelamnya kapal ikan di lepas pantai selatan Pulau Jeju, Korea Selatan (Korsel) ternyata membawa 11 pekerja warga negara Indonesia (WNI). Dua orang warga Korea Selatan (Korsel) dilaporkan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.

Kapal penangkap ikan itu tenggelam di lepas pantai selatan Pulau Jeju pada Jumat 8 November 2024. Penjaga pantai Korsel pun mengatakan bahwa proses pencarian sedang dilakukan.

Kapal bernama Geumseong dan seberat 129 ton itu membawa 27 awak kapal. Mereka terdiri dari 16 warga Korea Selatan dan 11 warga Indonesia dan Penjaga Pantai menerima panggilan darurat pada pukul 4:31 pagi bahwa kapal itu tenggelam 24 kilometer dari Pulau Biyang, Jeju.
“Dari 27 orang itu, 15 orang diselamatkan oleh kapal di dekatnya, termasuk dua orang yang ditemukan dalam kondisi serangan jantung, dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Keduanya, keduanya warga Korea Selatan, kemudian dinyatakan meninggal,” laporan Penjaga Pantai Korea Selatan, seperti dikutip Yonhap, Jumat 8 November 2024.

“Sementara awak kapal yang hilang hingga saat ini mencapai 12 orang. Mereka yang hilang adalah 10 warga Korea Selatan dan dua warga Indonesia,” imbuh laporan itu.

Penjaga Pantai mengatakan pencarian di bawah air untuk mencari orang-orang yang hilang dimulai sekitar pukul 1.00 siang dengan melibatkan 27 penyelam dari beberapa tim penyelamat khusus.

Para awak kapal yang diselamatkan mengatakan bahwa mereka sedang memindahkan hasil tangkapan mereka ke kapal lain ketika kapal tersebut tiba-tiba terbalik dan mulai tenggelam, menurut Penjaga Pantai. Kapal tersebut kini sepenuhnya terendam air.

“Presiden Yoon Suk Yeol diberi pengarahan tentang tenggelamnya kapal tersebut dan menginstruksikan badan-badan terkait, termasuk Penjaga Pantai dan Kementerian Pertahanan dan Kelautan, untuk memobilisasi semua sumber daya dan personel yang tersedia untuk menyelamatkan yang hilang,” menurut juru bicara kepresidenan Jeong Hye-jeon.

Ia juga meminta agar keselamatan para pekerja diutamakan.

Penjaga Pantai telah mengirimkan 18 kapal dan lima pesawat ke lokasi kejadian untuk mengambil bagian dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Enam kapal Angkatan Laut -,termasuk sebuah kapal perusak, sebuah fregat, dan sebuah kapal penyelamat,- juga dimobilisasi, bersama dengan pesawat patroli maritim P-3 Angkatan Laut dan helikopter Lynx.

Kapal Geumseong, yang menangkap ikan tenggiri dan sarden, meninggalkan pelabuhan Seogwipo di pantai selatan Jeju sesaat sebelum tengah hari pada Kamis. Pada saat kecelakaan terjadi, dua orang, termasuk seorang juru masak, berada di dalam kapal, sementara sebagian besar awak kapal lainnya bekerja di dek, mungkin tanpa mengenakan rompi pelampung, kata Penjaga Pantai.

Penjaga Pantai Jeju berencana untuk mengadakan konferensi pers tentang tenggelamnya kapal pada pukul 2.00 siang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta:Tiongkok secara resmi memperkenalkan pesawat tempur siluman terbaru mereka, J-35A, yang akan ditampilkan untuk pertama kali di Zhuhai Air Show, minggu depan. J-35A dirancang untuk menjadi pesaing serius bagi jet tempur modern seperti F-35 Amerika Serikat.

J-35A adalah pengembangan dari prototipe FC-31, dan merupakan varian dari pesawat yang dikembangkan untuk digunakan di kapal induk. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 2023.

Pesawat ini menjadi bagian dari upaya Tiongkok untuk meningkatkan kekuatan militernya dalam menghadapi tantangan regional dan global, terutama di kawasan Pasifik, serta mengurangi ketergantungan pada impor luar negeri di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS terkait Taiwan dan Laut China Selatan.

Desain dan Mesin

Sumber: Ministry of National Defense of the People's Republic of China
Pesawat tempur J-35A dikembangkan oleh Shenyang Aircraft Corporation. Menggunakan dua mesin turbofan WS-13, J-35A menawarkan dorongan yang cukup kuat untuk memungkinkan pesawat ini mencapai kecepatan supersonik dan menjaga kelincahan di medan pertempuran.

Desain aerodinamisnya dirancang khusus untuk mengurangi tanda radar dan meningkatkan kemampuan stealth, membuatnya lebih sulit dideteksi oleh sistem radar musuh.

Salah satu keunggulan desain J-35A adalah penekanan pada fleksibilitas operasional. Pesawat ini dirancang agar dapat beroperasi dari berbagai platform, baik dari pangkalan darat maupun kapal induk, menjadikannya elemen penting dalam strategi militer maritim Tiongkok.

Kemampuan ini memberikan keunggulan bagi Angkatan Laut Tiongkok dalam menjaga wilayah laut mereka yang strategis, termasuk di Laut Tiongkok Selatan.

Kemampuan Tempur dan Persenjataan

J-35A memiliki kapasitas angkut beban hingga 8.000 kg, yang mencakup berbagai jenis persenjataan. Persenjataan tersebut termasuk misil jarak pendek dan menengah, bom pintar, serta berbagai jenis amunisi presisi lainnya.

Pesawat ini dilengkapi dengan ruang senjata internal untuk meminimalkan deteksi radar, serta titik gantung eksternal jika dibutuhkan untuk misi yang membutuhkan muatan lebih besar namun mengurangi kemampuan stealth.

Pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimal hingga Mach 1.8 dan memiliki jangkauan tempur efektif sekitar 1.200 km.

Jangkauan yang cukup jauh ini memungkinkan J-35A untuk melakukan misi serangan jarak jauh dan pengintaian dalam tanpa harus bergantung pada pengisian bahan bakar di udara, meskipun pesawat ini juga memiliki kemampuan tersebut jika diperlukan.

Dengan radar AESA (Active Electronically Scanned Array) yang canggih, J-35A mampu mendeteksi dan melacak target dengan akurasi tinggi, sekaligus meningkatkan kesadaran situasional pilot di medan perang.

Kemampuan Siluman (Stealth)

J-35A dirancang dengan fokus besar pada kemampuan siluman (stealth). Penggunaan material komposit dan pelapis khusus, bersama dengan desain bentuk badan pesawat yang meminimalkan refleksi radar, membuatnya sangat sulit dideteksi oleh sistem radar musuh.

Teknologi stealth ini memberikan keuntungan taktis yang signifikan, terutama dalam misi-misi serangan mendalam ke wilayah musuh yang dilengkapi dengan sistem pertahanan udara yang canggih.

Selain itu, bentuk aerodinamis pesawat dan kontrol permukaan yang halus membantu mengurangi tanda inframerah (IR signature), yang membuatnya sulit dideteksi oleh sistem pencari panas.

Semua ini menunjukkan bahwa J-35A tidak hanya dibangun untuk kecepatan dan persenjataan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pesawat ini dapat mendekati target tanpa terdeteksi, memberikan elemen kejutan yang krusial dalam operasi tempur modern.

Operasi Multi-Platform dan Fleksibilitas

J-35A dirancang agar dapat beroperasi di pangkalan darat maupun kapal induk, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan oleh militer Tiongkok.

Kemampuan untuk lepas landas dan mendarat di kapal induk membuatnya menjadi pilihan ideal bagi Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) dalam misi pengamanan dan ekspansi pengaruh di kawasan maritim.

Hal ini memberikan Tiongkok keunggulan dalam menegaskan klaimnya atas wilayah sengketa, terutama di Laut China Selatan.

Selain kemampuan operasional dari kapal induk, pesawat ini juga dilengkapi dengan hook pendaratan dan sayap lipat, yang sangat berguna untuk menghemat ruang di dek kapal induk.

Dengan fitur ini, J-35A dapat dengan mudah diakomodasi di kapal induk tipe 003 milik Tiongkok yang memiliki ukuran lebih besar dan dirancang untuk mengoperasikan pesawat tempur canggih.

Tantangan dan Ambisi

Debut J-35A tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis, tetapi juga ambisi strategis Tiongkok dalam menyaingi dominasi udara Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Pasifik.

Meskipun pesawat ini dirancang untuk bersaing dengan jet tempur generasi kelima seperti F-35, banyak analis militer yang menyebut bahwa J-35A masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal mesin dan sistem avionik yang dianggap masih tertinggal dibandingkan pesawat tempur sekelas dari AS.

Namun, dengan terus dilakukannya peningkatan dan pengembangan, J-35A diyakini akan menjadi salah satu komponen utama dalam modernisasi militer Tiongkok.

Dengan didukung oleh program pengembangan teknologi yang agresif dan investasi besar dalam industri pertahanan, Tiongkok berharap J-35A dapat mempersempit kesenjangan teknologi dengan negara-negara Barat, sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan militer utama di Asia.

Baca Juga:
Tiongkok Pamer Jet Tempur Siluman J-35A, Siap Saingi AS
B-2 Spirit: Pesawat Siluman AS yang Bom Houthi di Yaman


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Jakarta:Project 2025, juga dikenal sebagai "Presidential Transition Project", adalah inisiatif dari Heritage Foundation untuk membentuk pemerintahan AS yang lebih konservatif setelah pemilu 2024.

Proyek ini langsung menjadi pusat perhatian dan memicu kekhawatiran di kalangan warga AS setelah kemenangan Donald Trump.

Banyak orang khawatir karena rencana tersebut akan membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan federal dan kebijakan sosial yang kontroversial. Berikut ulasannya.

Kebijakan Utama dan Dampaknya

Project 2025 berencana memangkas anggaran program kesejahteraan seperti Medicare dan Medicaid, serta menghapus berbagai regulasi energi dan lingkungan yang dianggap menghambat.
Proyek ini juga ingin menegakkan nilai-nilai konservatif Kristen dengan membatasi pendidikan seks di sekolah, menghapus materi tentang identitas gender, dan membatasi akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk aborsi dan kontrasepsi.

Ada juga usulan untuk mencabut persetujuan penggunaan pil aborsi mifepristone yang sudah 24 tahun berlaku, melarang individu transgender bertugas di militer, dan mengurangi peran Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA), yang dianggap "mendorong alarmisme perubahan iklim".

Selain itu, Project 2025 menyerukan pembubaran Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan menggantinya dengan lembaga imigrasi baru, serta memangkas Departemen Pendidikan hingga akhirnya menghapusnya.

Proyek ini juga ingin menghapus perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, serta membatalkan program seperti Head Start yang mendukung anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

Politik di Balik Project 2025

Setelah kemenangan Trump, Project 2025 menjadi sorotan karena dianggap sebagai cara untuk memperkuat kontrol Trump atas pemerintahan.

Dalam pidato kemenangannya, Trump menegaskan bahwa mandat dari rakyat Amerika adalah untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan aman, dengan fokus pada reformasi domestik dan menghindari keterlibatan dalam perang baru.

Para kritikus menggambarkan Project 2025 sebagai langkah menuju pemerintahan otoriter, dengan konsentrasi kekuasaan besar di tangan presiden.

Penghapusan regulasi lingkungan dikhawatirkan akan memperburuk dampak perubahan iklim, sementara penggantian pegawai federal dengan loyalis politik dapat merusak integritas birokrasi.

Proyek ini juga menyerukan infus nasionalisme Kristen dalam kebijakan pemerintah, seperti pelarangan pornografi dan mendorong nilai-nilai “pernikahan, kerja, keibuan, kebapaan, dan keluarga inti”.

Project 2025 juga mencakup rencana untuk melakukan deportasi massal dan menempatkan loyalis Trump di lembaga-lembaga seperti DOJ dan FBI, yang memungkinkan presiden menggunakan lembaga ini untuk menyelidiki lawan politiknya.

Kritikus menyebut langkah ini sebagai ancaman terhadap independensi lembaga hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan, yang semakin membuat warga AS khawatir.

Meskipun Trump berusaha menjaga jarak dari proyek ini dan menyebut beberapa proposalnya "buruk" dan "konyol", banyak mantan pejabat pemerintahannya yang terlibat dalam penyusunan Project 2025, sehingga sebagian besar agenda ini diyakini tetap akan terealisasi.

Presiden Biden dan Partai Demokrat memperingatkan bahwa Project 2025 bisa membawa perubahan ekstrem dalam pemerintahan, terutama dalam hak-hak sipil, hak aborsi, dan kebebasan identitas gender.

Reaksi warga AS terhadap Project 2025 menunjukkan betapa polarisasinya politik saat ini, terutama setelah kemenangan Trump.

Baca Juga:
Kesepakatan Damai Trump 2020 Ancaman Bagi Palestina Saat Ini, Berikut 7 Alasannya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Jakarta: Pada tahun 2020, Presiden Donald Trump mengumumkan rencana damai untuk konflik Israel-Palestina yang disebut "Peace to Prosperity." Rencana ini menuai banyak kritik, terutama dari pihak Palestina yang menganggapnya tidak adil dan merugikan.

Dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS pada 2024, rencana ini diperkirakan akan kembali dibahas, seperti yang diungkapkan oleh mantan pembantu seniornya, Brian Hook.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa rencana damai ini dianggap mengancam kepentingan Palestina.

1. Wilayah yang Sangat Terbatas untuk Palestina

Rencana ini hanya memberikan wilayah yang terbatas dan terpisah-pisah bagi Palestina. Sebagian besar wilayah Tepi Barat, termasuk Lembah Yordan, akan dianeksasi oleh Israel, menyisakan kantong-kantong kecil yang tidak terhubung bagi Palestina.

Sumber:Peace to Prosperity

Dalam peta yang ditampilkan, terlihat adanya kanton-kanton Palestina yang dikelilingi oleh permukiman ilegal Israel yang disebut sebagai "enclave communities".

Peta ini hanya mencantumkan 15 komunitas, tetapi disebutkan bahwa daftar ini "tidak mencakup semua". Artinya, pemetaan ulang wilayah ini dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan keamanan Israel, dan hanya memberikan sedikit peluang bagi ekspansi Palestina secara teritorial.

Kondisi ini membuat Palestina sulit menjalankan pemerintahan yang efisien dan menghambat pembangunan ekonomi.

2. Ibu Kota Palestina di Pinggiran Yerusalem

Yerusalem Timur, yang memiliki nilai historis dan religius bagi Palestina, tidak diakui sebagai ibu kota Palestina dalam rencana ini. Sebagai gantinya, Palestina hanya ditawarkan ibu kota di pinggiran Yerusalem, seperti Abu Dis. Dalam rencana ini disebutkan,

"Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota berdaulat Negara Israel, dan seharusnya tetap menjadi kota yang tidak terbagi. Ibu kota Negara Palestina seharusnya berada di bagian Yerusalem Timur yang mencakup semua area di timur dan utara dari penghalang keamanan yang ada, termasuk Kafr Aqab, bagian timur Shuafat, dan Abu Dis," tulis Gedung Putih dalam draft 'Peace to Prosperity', Januari 2020".

Hal ini tentu jauh dari harapan rakyat Palestina yang ingin menjadikan Yerusalem Timur sebagai pusat negara mereka.

Peta yang ditampilkan menunjukkan bahwa Yerusalem akan tetap berada di bawah kendali Israel, sementara ibu kota Palestina hanya berada di bagian-bagian kecil di pinggiran Yerusalem.

3. Palestina Diminta Tanpa Militer

Rencana ini juga mengharuskan Palestina untuk sepenuhnya demiliterisasi, yang berarti tidak ada kekuatan militer yang memadai untuk melindungi diri. Di sisi lain, Israel tetap mengendalikan keamanan, termasuk pengawasan perbatasan dan udara. Dalam dokumen rencana, disebutkan bahwa

"Negara Palestina harus sepenuhnya demiliterisasi dan tetap demikian", tulis Gedung Putih dalam draft 'Peace to Prosperity', Januari 2020

yang artinya Palestina tidak diperbolehkan memiliki militer yang memadai. Ketidakseimbangan ini membuat Palestina sangat bergantung pada Israel dalam hal keamanan. Bahkan, jalan-jalan di wilayah Palestina dan Israel dalam peta rencana ini juga segregasi.

Jalan-jalan Palestina diberi label sebagai "utama" namun tetap terputus-putus, menunjukkan bahwa akses antara wilayah Palestina bisa sangat terbatas dan mudah diputus oleh pihak Israel.

4. Syarat-Syarat yang Tidak Realistis

Manfaat yang dijanjikan untuk Palestina dalam rencana ini sangat bergantung pada persetujuan Israel dan AS, dengan syarat-syarat yang sulit dipenuhi, seperti menghentikan aksi yang dianggap sebagai terorisme oleh Israel. Dokumen ini menyatakan bahwa

"Para pemimpin Palestina harus menerima perdamaian dengan mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan menolak terorisme dalam segala bentuknya", tulis Gedung Putih dalam draft 'Peace to Prosperity', Januari 2020.

Banyak dari syarat ini sangat sulit diterima banyak pihak seperti Hamas yang dalam Piagam Mereka tahun 2017 menyatakan:

"Pendirian "Israel" sepenuhnya ilegal dan bertentangan dengan hak-hak tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina, serta berlawanan dengan kehendak mereka dan kehendak umat," ayat ke-18 Piagam Hamas tahun 2017.

5. Aneksasi Permukiman Israel di Tepi Barat

Rencana ini mengizinkan Israel untuk menganeksasi permukiman-permukiman di Tepi Barat, yang secara internasional dianggap ilegal berdasarkan Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat.

Pada tahun 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) kembali menegaskan bahwa permukiman tersebut ilegal dan meminta Israel menghentikan aktivitasnya. Dalam dokumen rencana Trump, disebutkan bahwa

"Negara Israel tidak perlu memindahkan permukiman apa pun, dan akan menggabungkan sebagian besar permukiman Israel ke dalam wilayah Israel yang terhubung," tulis Gedung Putih dalam draft 'Peace to Prosperity', Januari 2020.

Aneksasi ini memperkuat kontrol Israel atas wilayah tersebut, mengurangi peluang Palestina untuk mendirikan negara berdaulat.

6. Tidak Ada Hak Kembali Pengungsi Palestina ke Israel

Jutaan pengungsi Palestina tidak diberi hak untuk kembali ke seluruh tanah asal mereka, seperti daerah yang saat ini berada di dalam perbatasan Israel.

Sebaliknya, mereka hanya diizinkan kembali ke wilayah yang akan menjadi bagian dari Negara Palestina yang baru, dengan kondisi terbatas.

Dalam bagian ke-16 dari dokumen "Peace to Prosperity" disebutkan bahwa program 'Palestinian Refugee Trust' akan memberikan bantuan finansial dan peluang integrasi bagi para pengungsi di negara-negara tempat mereka tinggal saat ini, serta peluang untuk kembali ke wilayah Palestina yang terbatas.

Tidak ada hak kembali penuh ke tanah asal mereka di Israel, yang menambah kekecewaan rakyat Palestina karena tidak sesuai dengan Resolusi PBB yang mengakui hak pengungsi untuk kembali.

7. Fokus pada Normalisasi dengan Negara Arab

Alih-alih benar-benar mencari solusi yang adil bagi Palestina, rencana ini lebih menitikberatkan pada normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab.

Fokus utama adalah menciptakan hubungan ekonomi dan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab. Rencana ini menciptakan kesan bahwa stabilitas regional diutamakan daripada keadilan bagi Palestina, yang membuat mereka merasa diabaikan dalam proses ini.

Bahkan, akses ke tempat-tempat penting seperti pelabuhan di Haifa dan Ashdod juga hanya secara terbatas diberikan kepada Palestina.

Rencana damai Trump 2020 lebih menguntungkan Israel dan tidak memenuhi aspirasi utama rakyat Palestina. Dengan kemenangan Trump pada Pemilu 2024, rencana ini kemungkinan besar akan kembali diangkat, menambah kekhawatiran bagi Palestina.

Baca Juga:
Pandangan Luar Negeri Trump-Vance: Dukungan Penuh untuk Israel, Ukraina Dikurangi


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)