REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Iranian Students Polling Agency (ISPA), yang berafiliasi dengan Pusat Akademik untuk Pendidikan, Budaya, dan Penelitian (ACECR), menunjukkan bahwa kandidat reformis Masoud Pezeshkian adalah pilihan favorit untuk memenangkan pemungutan suara Pilpres Iran putaran kedua yang digelar Jumat (5/7/2024). Masoud Pezeshkian unggul atas lawannya yang konservatif Saeed Jalili.

Pezeshkian, yang merupakan anggota parlemen veteran sekaligus mantan menteri kesehatan, dan Jalili, yang merupakan mantan negosiator nuklir terkemuka sekaligus kepala badan keamanan tertinggi, akan berhadapan dalam pemilihan pada Jumat setelah memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemungutan suara pada 28 Juni.

Pezeshkian mengantongi 10,4 juta suara di putaran pertama, sementara Jalili tertinggal di belakangnya dengan 9,4 juta suara di tengah jumlah pemilih terendah - 40 persen - sejak Revolusi Islam 1979. Dirilis pada Kamis (4/7/2024), jajak pendapat ISPA terbaru itu dilakukan pada 3 Juli, setelah dua debat presiden yang disiarkan di televisi, melalui wawancara langsung dengan sampel sebanyak 3.606 orang di seluruh Iran. Para responden berusia di atas 18 tahun.

Pezeshkian diperkirakan akan memperoleh 49,5 persen suara dalam pemilihan putaran kedua tersebut dibandingkan dengan 43,9 persen suara yang kemungkinan akan diperoleh Jalili. Hampir 4,8 persen pemilih belum menentukan kandidat pilihan mereka, menurut jajak pendapat tersebut, yang dapat memengaruhi hasil akhir.

Jumlah pemilih diperkirakan akan mencapai 45 persen, lebih tinggi dibandingkan pemilihan pada 28 Juni. Pada pemilu presiden 2021, ketika Ebrahim Raisi terpilih secara telak, jumlah pemilih mencapai 48,8 persen.

Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, dalam sambutannya pada Rabu (3/7/2024), menyerukan peningkatan partisipasi dalam pemilihan putaran kedua pada Jumat, dengan mengatakan bahwa partisipasi pemilih akan menjadi tulang punggung atau memberikan landasan bagi Republik Iran.

Kedua kandidat, dalam dua debat yang disiarkan di televisi dan kegiatan kampanye mereka di lapangan, menyampaikan seruan yang penuh semangat untuk meningkatkan jumlah pemilih. Menurut jajak pendapat tersebut, 34 persen orang menonton debat presiden pertama pada Senin (1/7/2024), dan 39,8 persen menyaksikan debat keduanya pada Selasa (2/7/2024). Total 46,5 persen orang menonton sedikitnya salah satu debat di putaran kedua.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK— Pengosongan 278 lahan Kampus Universitas Islam Interinasional Indonesia (UIII) di Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok memasuki hari kedua pada Rabu (3/7/2024). Diagendakan selama lima hari, pengosongan lahan yang sebelumnya telah menerima santunan ini ditarget rampung Sabtu, 6 Juli 2024.

Pantauan di lapangan, pengosongan lahan yang sebelumnya digarap warga ini berlangsung kondusif, pasalnya warga yang sebelumnya menggarap lahan tersebut sebelumnya telah menerima uang Santunan sebagai bagian dari Penanganan Dampak Sosial dari pembangunan UIII di lahan bersertifikat atas nama Kementerian Agama Cq RRI ini.

Terpantau warga penggarap yang kesulitan dalam melakukan pembersihan pada lahan yang ditempati secara bersamaan dibantu Tim Terpadu yang turun untuk mengeluarkan barang-barangnya dari bagunan.

“Alhamdulillah memasuki hari kedua ini, melanjutkan proses pengosongan lahan hari sebelumnya, berjalan cukup kondusif, karna sebagian besar warga secara mandiri memang sudah mengosongkan lahannya. Jika ada yang kesulitan dalam pengosongan juga kita siapkan tim untuk membantu mengerjakan,” tutur Tim Hukum Kementerian Agama, Misrad di lokasi.

Sebagai informasi, proses pengosongan lahan UIII kali ini, Kementerian Agama bergerak bersama tim yang terdiri dari UIII, TNI, Polri, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan.

Dari tim terpadu yang diisi berbagai unsur tersebut dibagi menjadi tiga tim kecil untuk melakukan pengosongan lahan secara serentak di titik-titik lahan warga yang telah menerima santunan dengan disokong dua unit alat berat ekskavator, tim martil dan senso.

“Imbauan kami segera kepada warga yang sudah menerima santunan agar segera mengosongkan dan pindah ke tempat lain. Hal tersebut juga untuk mempercepat kerja tim yang ditargetkan bisa merampungkan minimal 50 bidang lahan per hari hingga Sabtu mendatang,” tutur Misrad.

Dengan melihat lancarnya proses pengosongan lahan selama dua hari ini, optimis 278 lahan rampung dikosongkan Sabtu mendatang, dimana proses pengosongan lahan kali ini merupakan bagian dari Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan penyediaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) UIII. Pengosongan kali ini merupakan tahap pertama dari tiga tahap yang akan digelar selama 2024 ini dengan target keseluruhan selesai pada Desember mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lionel Messi yang sempat diragukan tampil turun sebagai starter saat Argentina menghadapi Ekuador dalam laga perempat final Copa America 2024. Duel Argentina vs Ekuador dalam jadwal Copa America 2024 berlangsung di Stadion NRG, Houston, Texas, Jumat (5/7/2024) mulai pukul 08.00 WIB.

Pelatih ARgentina Lionel Scaloni sebelumnya menyatakan akan memasang Julian Alvarez dengan Lautaro Martinez di lini serang Tim Tango. Ia mengatakan akan memutuskan tentang Messi setelah melihat kondisi dan latihan terakhir.

Messi sebelumnya mengalami cedera otot adductor ketika menghadapi Chile dalam matchday kedua Grup A Copa America 2024. Dia absen dalam kemenangan Argentina 2-0 atas Peru pada laga terakhir Grup A.

Meski belum bugar, Messi sudah bergabung dengan rekan-rekannya berlatih menyongsong laga kontra Ekuador. La Pulga akhirnya dipasang sebagai starter bersama Lautaro di depan.

Sementara di kubu Ekuador, Enner Valencia diplot pelatih asal Spanyol Felix Sanchez mengisi lini depan. Pemain berusia 34 tahun atas Internacional itu diharapkan bisa menjebol gawang Argentina yang dijaga Emiliano Martinez.

Daftar Susunan Pemain

Argentina (4-4-2)

Emi Martinez (kiper); Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis MacAllister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Lionel Messi, Lautaro Martinez

Pelatih: Lionel Scaloni

Ekuador (4-3-2-1)

Alexander Dominguez (kiper); Angelo Preciado, Felix Torres, William Pacho, Piero Hincapie; Carlos Guezo, Alan Franco, Moises Caicedo; Ray Paez, Jeremy Sarmiento; Enner Valencia.

Pelatih: Felix Sanchez

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) memberikan respons terkait laporan yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dan KontraS ke Divpropam Polri pada Rabu (3/7/2024) terkait proses kasus kematian Afif Maulana (13). Sampai saat ini kasus kematian Afif Maulana masih dalam proses penyelidikan oleh Polda Sumbar beserta jajaran.

"Adalah hak masyarakat untuk melapor, Polda Sumbar juga siap menghadapi pelaporan tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kapolda sebagai pimpinan," kata Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan di Padang, Kamis (4/7/2024).

Ia mengatakan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono juga telah menyampaikan pernyataan tersebut saat menerima audiensi dari LPSK pada Kamis pagi. "Dalam audiensi Kapolda menyampaikan tentang pelaporan ke Divisi Propam, lalu ia menyatakan siap menghadapi laporan tersebut," ujarnya.

Dwi menjelaskan sejak awal terjadinya kasus Afif Maulana hingga sekarang Kapolda Sumbar selalu berbicara dengan fakta-fakta, data, dan petunjuk yang diperoleh. Menurutnya, semua yang disampaikan Kapolda terkait kasus ini memiliki dasar, bukan berdasarkan asumsi.

"Bahkan sebagai wujud transparansi setiap perkembangan proses kasus selalu dibuka ke publik," jelasnya.

Dwi juga menjelaskan bukti lain dari keseriusan Polri menangani masalah tersebut adalah turunnya Tim Asistensi dari Mabes Polri untuk mengawal proses agar berjalan sesuai dengan prosedur.

"Jadi mulai dari Divisi Propam Polri sudah turun lebih dulu ketika mulai ramainya masalah ini, kemudian dari Pusdokkes Polri juga sudah turun untuk mengecek hasil autopsi yang sudah dilakukan," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya lagi, Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan asistensi (klarifikasi) yang kemudian disertai dengan Bareskrim. Oleh karena itu, Dwi menegaskan, kedatangan dari tim asistensi itu membuktikan kepada publik bahwa Polri serius menangani kasus kematian Afif tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Sampai saat ini kasus kematian Afif Maulana masih dalam proses penyelidikan oleh Polda Sumbar beserta jajaran. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara sebagaimana yang telah dirilis oleh Polda Sumbar sebelumnya, Kepolisian telah membantah kalau Afif meninggal dunia karena dianiaya polisi.

Melainkan karena jatuh dari atas Jembatan Kuranji ketika korban berusaha melarikan dari Personel Sabhara Polda Sumbar yang pada saat kejadian melakukan pencegahan aksi tawuran bersenjata tajam. Hal itu menurut Irjen Pol Suharyono sebelumnya sudah berdasarkan keterangan 49 saksi yang diperiksa, pemeriksaan tempat kejadian perkara, dan hasil visum serta otopsi terhadap korban atas nama Afif Maulana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosok Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Kapolda Sumbar) Irjen Suharyono menjadi sorotan masyarakat. Hal itu setelah ia menutup kasus kematian anak AM (13 tahun) yang jasadnya ditemukan di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumbar beberapa waktu lalu.

Suharyono berani pasang badan untuk membela anak buahnya. Dia bahkan menyerang balik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang dianggap memojokkan institusi Polri.

Siapa sebenarnya Suharyono? Dia bukanlah figur polisi kaleng-kaleng. Suharyono merupakan peraih Adhi Makayasa Akpol 1992. Sebelum bertugas sebagai Kapolda Sumbar, ia ditugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di luar struktur Polri sebagai penyidik utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Suharyono akan mengakhiri karier pada Desember 2024 kala berusia 58 tahun. Dia menjadi Kapolda Sumbar menggantikan Irjen Teddy Minahasa Putra yang dipromosikan menjabat Kapolda Jawa Timur (Jatim). Namun, Teddy batal dilantik karena kedapatan berurusan dengan kasus narkoba.

Sebelumnya, Suharyono tidak mempermasalahkan dilaporkan LBH Padang dan Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan yang melapor ke Divisi Propam dan Bareskrim Polri. Pelaporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik para petinggi Polda Sumbar dalam pengusutan kasus kekerasan dan penyiksaan yang diduga penyebab kematian anak AM.

Suharyono mengaku, bertanggung jawab atas seluruh proses pengusutan yang dilakukan penyidik Polda Sumbar dan Polresta Padang dalam kasus kematian anak AM. "Saya bukan pelaku kejahatan. Saya pembela kebenaran," ujarnya kala dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (3/7/2024) malam WIB.

Melalui pesan yang dikirim ke wartawan, ia balik 'menyerang' manuver LBH Padang bersama-sama koalisi sipil di Jakarta yang berusaha memojokkan kepolisian. Dia menuding, mereka merupakan sekelompok pelapor yang merasa benar sendiri. Bahkan, Suharyono melabeli mereka sebagai kelompok masyarakat yang merasa tak pernah salah.

"LBH sok suci. Dia mengatur skenario dan alibi sedemikian rupa. Seolah-olah prediksinya yang paling benar," kata Suharyono. Hal tersebut yang semakin membuatnya yakin untuk membela anak buahnya dalam pengusutan kasus kematian anak AM.

Suharyono yakin, para personelnya itu sudah di jalur benar. "Kami bertanggung jawab, bahwa kami yakini berdasarkan kesaksian dan barang bukti yang kuat, Afif Maulana (AM) melompat ke sungai untuk mengamankan diri sebagaimana ajakannya ke (saksi-korban) Adhitya (A). Bukan karena dianiaya polisi. Itu keyakinan kami," ucap Suharyono.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sidang praperadilan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 di Pengadilan Negeri Bandung memasuki tahap kesimpulan, Jumat (5/7/2024). Para pihak kuasa hukum Pegi Setiawan dan termohon Polda Jawa Barat bakal menyampaikan kesimpulan kepada hakim tunggal Eman Sulaeman.

Seperti diketahui, sidang praperadilan Pegi Setiawan sudah berlangsung sejak Senin (1/7/2024) lalu dengan agenda pembacaan gugatan dari kuasa hukum. Pada Selasa (2/7/2024) sidang dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari Polda Jabar serta replik dan duplik.

Pada Rabu (3/7/2024), sidang beragendakan pemeriksaan saksi dari kuasa hukum Pegi Setiawan. Mereka Dede Kurniawan teman dekat Pegi, Suharsono alias Bondol teman kerja Pegi, Agus dan Riana pemilik rumah yang dibangun Pegi dan Rudiana serta Prof Suhandi Cahaya saksi ahli.

Dede Kurniawan teman dekat Pegi Setiawan mengaku mendapatkan pesan dari Pegi pada bulan Juli sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eky. Serta bulan September setelah kejadian pembunuhan tersebut. Dede menyebut Pegi berada di Bandung.

Agus dan Riana mengatakan tidak mengetahui apakah Pegi berada di Bandung bekerja menyelesaikan proyek pembangunan rumah miliknya saat peristiwa pembunuhan. Mereka berdua lebih banyak berkomunikasi dengan Rudi Irawan ayah Pegi yang bertindak sebagai mandor.

Adapun, Suharsono alias bondol mengaku Pegi Setiawan berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eky. Ia mengaku diantar Pegi, Robi adik Pegi dan Ibnu dari tempat proyek pembangunan ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon.

Pada Kamis (4/7/2024), saksi ahli Prof Agus Surono dihadirkan Polda Jabar di persidangan. Saksi ahli menegaskan penetapan tersangka sah apabila memenuhi minimal dua alat bukti.

Namun, kuasa hukum merasa tidak puas dengan jawaban saksi ahli yang banyak tidak merespons pertanyaan.

Sebelumnya, Insank Nasruddin menyakini bahwa Pegi Setiawan tersangka pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam bukan Pegi alias Perong. Pegi Setiawan menjadi korban salah tangkap atau error in persona.

"Alhamdulillah kami sangat puas betul, artinya apa kami mampu membuktikan bahwa selama ini yang dikatakan Pegi Perong itu adalah Pegi Setiawan adalah tidak seperti demikian," ucap dia belum lama ini seusai persidangan praperadilan.

Sedangkan Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nurhadi Handayani mengatakan menyiapkan kesimpulan yang akan diberikan kepada hakim. Mereka pun siap memberikan kesimpulan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sosok A (16 tahun), saksi-korban yang menyampaikan kepada kepolisian bahwa anak AM (13 tahun) akan melompat dari Jembatan Kuranji, adalah kepala geng tawuran di Kota Padang.

Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Inspektur Jenderal (Irjen) Suharyono pun menilai anak AM, merupakan bocah salah pergaulan. Namun, kata Suharyono, pada Sabtu (8/6/2024) malam, dan Ahad (9/6/2024) subuh, anak AM yang mengajak A ikut tawuran.

Suharyono mengungkapkan hal tersebut, setelah tim penyidik Polda Sumbar berhasil membuka ponsel milik anak AM.

Menurut Suharyono, alat bukti handphone (Hp) milik anak AM tersebut, selama ini memang tak bisa dibuka karena ber-password. “Password-nya awalnya kita nggak tahu. Tapi setelah dicoba, ternyata tanggal lahir Afif (AM) itu password-nya, dan akhirnya baru terbuka,” kata Suharyono saat dihubungi wartawan dari Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Suharyono mengatakan, setelah melihat seluruh informasi yang ada dalam Hp anak AM, pihak kepolisian merasa kaget. Karena dikatakan dia, bocah kelas-1 SMP Muhammadiyah-5 Kota Padang tersebut yang memang mengajak, dan merencankan untuk tawuran.

“Dan itu baru bikin kami kaget, wah, ternyata Afif (AM) itu sudah ada percakapan dengan Adithya (A) itu memang yang mengajak tawuran itu, malah Afif Maulana (AM) itu,” ujar Kapolda.

Dari penelusuran lebih dalam, kata Suharyono, tim penyidiknya, pun menyalin semua percakapan antara anak AM dan A yang berada di ponsel milik anak AM. Kepolisian mencoba menyusun kronologis rencana tawuran itu.

Semua terlihat dari adanya video anak AM yang dikirimkan ke A. Dalam video tersebut, kata Suharyono, anak A tergambar membawa persenjataan yang diduga untuk tawuran. “Menggambarkan bahwa Afif Maulana membawa pedang, jam 10 (8/6/2024) itu menanyakan dulu ke Adithya, ‘ada tawuran nggak malam ini’,” begitu ungkap Suharyono.

Kapolda mengatakan, A merespons video kiriman anak AM tersebut untuk janji ketemuan. “Kemudian percakapan kelihatan di Hp, dan sudah saya skrinsut juga, akhirnya dijawab (oleh A), ‘kamu (AM) ke rumah dulu saja’,” ujar Suharyono.

Jenderal polisi bintang dua itu menduga, setelah komunikasi tersebut, anak AM keluar rumah menuju lokasi A. Menurut Suharyono saat anak AM bertemu di rumah A, keduanya sempat masak dan makan bersama.

“Sebelum akan tawuran itu yang disebut bikin supermie dulu di rumah (A). Sehabis bikin supermie, langsung berangkat jam setengah dua malam itu (9/6/2024 dini hari). Itu sudah jelas kami duga mau berangkat tawuran,” kata Suharyono.

Suharyono menerangkan, rangkaian komunikasi temuan kepolisian di Hp milik anak AM, pun dikonfirmasi kepada A.

Anak A mengaku bahwa tujuan keluyuran malam sampai dini hari dengan anak AM itu bukan dalam rangka berpesta, atau nonton bola seperti yang selama ini disampaikan LBH Padang, maupun pihak keluarga.

“Wong itu juga ada di pengakuan Adithya itu, kan dia (A) ketua kelompok gangster itu. Kan salah pergaulan si Afif Maulana itu. Salah memilih teman,” ujar Suharyono.

Dia melanjutkan rangkaian kronologis versi kepolisian itu yang menyebutkan A yang memboncengi anak AM dengan sepeda motor menuju titik kumpul untuk mencari imbang tawuran.

“Berangkat mereka menuju sasaran dengan 25 sampai 50 motor kurang lebih pesertanya mau menghantam gangster lawan,” kata Suharyono.

Rencana tawuran tersebut diketahui langsung oleh personel Sabhara yang sejak Sabtu (8/6/2024) malam sudah melangsungkan patroli keamanan rutin di Kota Padang.

“Dan polisi (Sabhara) berhasil mencegah terjadinya tawuran itu dengan menangkap anak-anak yang membawa senjata tajam itu,” ujar Suharyono.

Saat penangkapan tersebut, kata Suharyono, personel patroli merasa tak punya pilihan untuk menghadapi situasi yang berhadap-hadapan dengan kelompok bersajam.

Itu sebabnya, menurut Kapolda, personel patroli keamanan, terpaksa mengambil tindakan yang terbilang keras. Bahkan kata Suharyono, sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara personel patroli dengan kelompok yang akan melakukan tawuran sampai ke Jembatan Kuranji.

Menurut dugaan Suharyono, di dekat Jembatan Kuranji itulah anak AM menyampaikan kepada A, akan melarikan diri dari kejaran polisi patroli dengan melompat terjun ke sungai.

“Pengakuan Adithya di bawah sumpah saat diperiksa menyampaikan dia tidak pernah melihat Afif Maulana. Setelah dia (A) terjatuh, kemudian dia bercakap dengan Afif Maulana," ujar Kapolda.

"Afif Maulana mengajak melompat. Tetapi A menolak dan mengarahkan agar Afif menyerahkan diri kepada polisi. Dan ketika Adithya mencari Hp-nya yang hilang, seketika dia (A) ditangkap polisi, dan pada saat itu, A bilang sudah tidak melihat Afif ada di situ. Itu lah detik-detik terakhir Adithya melihat Afif,” begitu ujar Kapolda.

Setelah A dibawa polisi ke Polsek Kuranji, pun mengaku tidak lagi pernah melihat anak AM. “Adithya ditangkap di jembatan. Saat ditangkap itu, Adithya mengatakan ‘Pak teman saya tadi ada yang meloncat’. Tetapi polisi waktu itu tidak percaya. Dan Adithya dibawa ke Polsek Kuranji. Dan di Polsek Kuranji, Adithya tidak pernah melihat Afif Maulana,” kata Suharyono.

Pengakuan A tersebut, kata Suharyono yang sampai kini diyakini penyidik kepolisian dalam pengusutan kematian anak AM. “Dan ini sudah saya BAP. Dan di sinilah titik penting detik-detik di mana diduga Afif Maulana melompat seperti itu,” begitu kata Suharyono.

Pengakuan A kepada kepolisian itu, berbeda dengan keterangannya saat diwawancara oleh LBH Padang. Lembaga pendamping hukum keluarga anak AM itu, sempat mengambil kesaksian A dalam penyelidikan mandiri yang dilakukan. Koordinator YLBHI Padang Diki Rafiqi menerangkan, A sebetulnya berstatus sebagai saksi-korban dalam kasus kematian anak AM tersebut. “Karena sebenarnya dia itu (A), juga mengalami kekerasan, dan penyiksaan yang dilakukan kepolisian,” begitu ujar Diki. Kata Diki, perkenalan anak AM, dan A hanya baru beberapa pekan sebelum kejadian nahas itu.

“A ini baru berteman sekitar dua minggu dengan anak AM,” begitu kata Diki. Kata Diki, setelah A memberikan keterangan kepada LBH Padang, dan dilanjutkan permintaan keterangan di kepolisian, tim advokasi kematian anak AM, tak lagi bisa mengakses keberadaan A. “Kami dibatasi oleh kepolisian untuk kembali menemui A untuk mengklarifikasi apa yang disampaikannya itu,” begitu ujar Diki. Akan tetapi, ujar Diki, LBH Padang pun masih menyimpan, dan menjadikan kesaksian A sebagai dasar pengungkapan kronologis penyebab anak AM mati.

“LBH Padang juga sudah mewawancarai saksi-korban W yang juga menguatkan adanya penyiksaan yang dialami anak AM. Dan dari kesaksian W itu, dia mengatakan ada melihat anak AM berada di Polsek Kuranji sebelum ditemukan mayatnya di bawah Jembatan Kuranji,” begitu ujar Diki. Direktur LBH Padang Indira Suryani, pun pernah mengungkapkan adanya pengakuan A yang melihat anak AM dikerumuni oleh sejumlah personel kepolisian yang membawa rotan setelah keduanya ditendang dari motor sampai kepelanting di aspal. Kejadian tersebut, kata Indira diceritakan A terjadi di Jembatan Kuranji sebelum dibawa ke Polsek Kuranji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerbitkan surat rekomendasi dukungan kepada tiga pejawat (incumbent) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Penyerahan rekomendasi itu dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta Pusat pada Kamis (4/7/2024) sore WIB.

AHY menyerahkan rekomendasi pertama Partai Demokrat kepada pejawat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani. Menurut dia, kepemimpinan Dominggus-Lakotani layak diteruskan.

"Beliau berdua gubernur dan wakil gubernur incumbent (pejawat) yang sudah memimpin Papua Barat selama lima tahun ini. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan mereka berdua, Papua Barat juga terus melakukan pembangunan baik pembangunan infrastruktur, maupun pembangunan sumber daya manusia," kata AHY.

Lalu, rekomendasi kedua diserahkan AHY kepada pejawat Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan. Wakil dari Erzaldi, Yuri Kemal Fadlullah merupakan anak dari mantan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. AHY lantas menyampaikan harapannya kepada Erzaldi-Yuri kalau sudah resmi memimpin lagi.

"Harapannya semua yang telah dicapai selama kepemimpinan Bapak selama ini bisa dilanjutkan dan yang belum tercapai bisa kita lakukan lompatan perbaikan-perbaikan sesuai yang kita harapkan bersama," ujar AHY.

Dia juga memberikan surat rekomendasi Demokrat kepada pejawat Gubernur Jambi Al Haris yang berpasangan dengan Abdullah Sani. AHY meyakini Al Haris yang menjadi pejawat Pilgub Jambi lantaran kapasitasnya bisa menjawab permasalahan di provinsi tersebut.

Al Haris berkarir dari lurah, bupati Merangin, hingga duduk di kursi fubernur. "Beliau tahu persis apa yang jadi isu utama, apa yang diharapkan masyarakat karena berangkat dari bawah, dari lurah. Kemudian jadi bupati di Merangin selama dua periode dan sukses," ujar AHY.

Selain itu, AHY menegaskan, Demokrat akan all out memenangkan para pejawat yang sudah mendapatkan rekomendasi dukungan. "Keluarga besar partai Demokrat akan memberikan dukungan penuh, bukan hanya selama masa kampanye tapi juga insya Allah terpilih kembali dalam pemerintahan ke depan," ucap AHY.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kapolda Sumbar Suharyono yakin anak AM yang ditemukan meninggal memang hendak akan tawuran. Hal itu terekam dari ponsel anak AM yang menjadi bukti-bukti penyelidikan.

“Afif (AM) memang pelaku tawuran. Handphone-nya sudah saya cloning (duplikasi) dan sudah saya buka setelah kita mengetahui password-nya. Dan itu bikin kami semua (kepolisian) kaget, wah ternyata Afif itu, sudah ada percakapan dengan Adithya itu memang yang mengajak tawuran. Yang mengajak (tawuran) itu malah Afif Maulana sendiri,” ungkap Kapolda. Kamis (4/7/2024).

Meskipun begitu, Suharyono mengatakan, fakta-fakta yang didapatkan kepolisian itu baru sementara. Sebab kata dia, penyelidikan terkait kasus tersebut masih terus dilakukan. Polisi juga yakin anak AM meninggal karena melompat dari atas jembatan, bukan disiksa seperti banyak diberitakan.

Sementara itu, di internal kepolisian sudah mengakui adanya proses yang salah dalam pengamanan saat pencegahan aksi tawuran pada Ahad (9/6/2024) itu. Karenanya, kata Suharyono, ia sendiri yang mengumumkan 17 personel Sabhara yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin pada saat pengamanan dan pencegahan aksi tawuran tersebut.

Pelanggaran itu, pun termasuk saat 18 yang ditangkap akan melakukan tawuran itu menjalani pemeriksaan di Polsek Kuranji. “Saya tidak melindungi anggota saya yang bersalah melanggar. Saya tidak menutup-nutupi yang salah menjadi tidak bersalah. Dan sekarang ada 17 anggota kami, yang juga saya proses," ujarnya.

Namun, mereka hanya terkait dengan pelanggaran disiplin pada saat di Polsek Kuranji. Bukan menyangkut peristiwa yang di Jembatan Kuranji (kematian anak AM). Karena kematian Afif Maulana itu, peristiwanya ada di jembatan, bukan terjadi di Polsek Kuranji.

Afif (AM) tidak pernah dibawa ke Polsek Kuranji. Tidak ada yang melihatnya di Polsek Kuranji. Wong polisi saja, nggak pernah melihat Afif Maulana (di Polsek Kuranji),” kata Suharyono.

Ekshumasi untuk autopsi ulang

LBH Padang, dan pihak keluarga masih meyakini kematian anak AM akibat kekerasan, dan penyiksaan kepolisian. Direktur LBH Padang Indira Suryani berulang kali menyampaikan ragam kejanggalan kematian anak AM. Kejanggalan tersebut, mulai dari keadaan luka-luka pada jasad anak AM, juga cerita-cerita versi kepolisian sebelum jasad anak AM ditemukan di aliran sungai Jembatan Kuranji.

LBH Padang bersama pihak keluarga, sudah dua kali mendatangi Komnas HAM untuk menerjunkan tim investigasi mandiri. Kepada Komnas HAM, kedua orang tua anak AM, Afrinaldi (34) dan Anggun Anggraini (32 tahun) setuju untuk autopsi ulang jasad putra sulungnya itu.

“Kedua orang tua, sudah menyampaikan kepada Komnas HAM akan memberikan izin jika nantinya tim dari Komnas HAM akan melakukan ekshumasi untuk autopsi ulang jenazah anak AM,” kata Indira.

Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan pun menyampaikan ekshumasi, menjadi salah-satu jalan untuk mendapatkan hasil pembanding dalam pengungkapan tentang apa sebab luka-luka yang membuat anak AM hilang nyawa. “Pihak keluarga setuju untuk ekshumasi,” kata Hari.

Hari pun mengatakan, agar penyelidikan tentang kematian anak AM tetap dilanjutkan ke penyidikan. “Kasus ini banyak kejanggalan. Kita minta (kepolisian) kasusnya jangan dihentikan,” ujar dia.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menambahkan persetujuan keluarga untuk ekshumasi tersebut, akan disampaikan ke Polda Sumbar. “Komnas HAM akan menyampaikan pendapat dan persetujuan keluarga tersebut ke Polda Sumbar, karena berdasarkan KUHAP, merupakan kewenangan kepolisian untuk melakukan ekshumasi untuk kepentingan hukum,” begitu ujar Uli.

Irjen Suharyono, pun mengaku sudah mengetahui informasi tentang rencana ekshumasi jasad anak AM tersebut. Polisi bintang dua itu, pun mengatakan akan setuju. “Itu sangat bagus. Karena memang dari awal itu memang pelaksanaan autopsi dilakukan oleh dokter di luar kepolisian. Jadi kalau itu nanti misalnya digali lagi (ekshumas) untuk dicek lagi, silakan. Itu sangat bagus sekali,” ujar Suharyono.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kapolda Sumbar Suharyono yakin anak AM yang ditemukan meninggal memang hendak akan tawuran. Hal itu terekam dari ponsel anak AM yang menjadi bukti-bukti penyelidikan.

“Afif (AM) memang pelaku tawuran. Handphone-nya sudah saya cloning (duplikasi) dan sudah saya buka setelah kita mengetahui password-nya. Dan itu bikin kami semua (kepolisian) kaget, wah ternyata Afif itu, sudah ada percakapan dengan Adithya itu memang yang mengajak tawuran. Yang mengajak (tawuran) itu malah Afif Maulana sendiri,” ungkap Kapolda. Kamis (4/7/2024).

Meskipun begitu, Suharyono mengatakan, fakta-fakta yang didapatkan kepolisian itu baru sementara. Sebab kata dia, penyelidikan terkait kasus tersebut masih terus dilakukan. Polisi juga yakin anak AM meninggal karena melompat dari atas jembatan, bukan disiksa seperti banyak diberitakan.

Sementara itu, di internal kepolisian sudah mengakui adanya proses yang salah dalam pengamanan saat pencegahan aksi tawuran pada Ahad (9/6/2024) itu. Karenanya, kata Suharyono, ia sendiri yang mengumumkan 17 personel Sabhara yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin pada saat pengamanan dan pencegahan aksi tawuran tersebut.

Pelanggaran itu, pun termasuk saat 18 yang ditangkap akan melakukan tawuran itu menjalani pemeriksaan di Polsek Kuranji. “Saya tidak melindungi anggota saya yang bersalah melanggar. Saya tidak menutup-nutupi yang salah menjadi tidak bersalah. Dan sekarang ada 17 anggota kami, yang juga saya proses," ujarnya.

Namun, mereka hanya terkait dengan pelanggaran disiplin pada saat di Polsek Kuranji. Bukan menyangkut peristiwa yang di Jembatan Kuranji (kematian anak AM). Karena kematian Afif Maulana itu, peristiwanya ada di jembatan, bukan terjadi di Polsek Kuranji.

Afif (AM) tidak pernah dibawa ke Polsek Kuranji. Tidak ada yang melihatnya di Polsek Kuranji. Wong polisi saja, nggak pernah melihat Afif Maulana (di Polsek Kuranji),” kata Suharyono.

Ekshumasi untuk autopsi ulang

LBH Padang, dan pihak keluarga masih meyakini kematian anak AM akibat kekerasan, dan penyiksaan kepolisian. Direktur LBH Padang Indira Suryani berulang kali menyampaikan ragam kejanggalan kematian anak AM. Kejanggalan tersebut, mulai dari keadaan luka-luka pada jasad anak AM, juga cerita-cerita versi kepolisian sebelum jasad anak AM ditemukan di aliran sungai Jembatan Kuranji.

LBH Padang bersama pihak keluarga, sudah dua kali mendatangi Komnas HAM untuk menerjunkan tim investigasi mandiri. Kepada Komnas HAM, kedua orang tua anak AM, Afrinaldi (34) dan Anggun Anggraini (32 tahun) setuju untuk autopsi ulang jasad putra sulungnya itu.

“Kedua orang tua, sudah menyampaikan kepada Komnas HAM akan memberikan izin jika nantinya tim dari Komnas HAM akan melakukan ekshumasi untuk autopsi ulang jenazah anak AM,” kata Indira.

Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan pun menyampaikan ekshumasi, menjadi salah-satu jalan untuk mendapatkan hasil pembanding dalam pengungkapan tentang apa sebab luka-luka yang membuat anak AM hilang nyawa. “Pihak keluarga setuju untuk ekshumasi,” kata Hari.

Hari pun mengatakan, agar penyelidikan tentang kematian anak AM tetap dilanjutkan ke penyidikan. “Kasus ini banyak kejanggalan. Kita minta (kepolisian) kasusnya jangan dihentikan,” ujar dia.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menambahkan persetujuan keluarga untuk ekshumasi tersebut, akan disampaikan ke Polda Sumbar. “Komnas HAM akan menyampaikan pendapat dan persetujuan keluarga tersebut ke Polda Sumbar, karena berdasarkan KUHAP, merupakan kewenangan kepolisian untuk melakukan ekshumasi untuk kepentingan hukum,” begitu ujar Uli.

Irjen Suharyono, pun mengaku sudah mengetahui informasi tentang rencana ekshumasi jasad anak AM tersebut. Polisi bintang dua itu, pun mengatakan akan setuju. “Itu sangat bagus. Karena memang dari awal itu memang pelaksanaan autopsi dilakukan oleh dokter di luar kepolisian. Jadi kalau itu nanti misalnya digali lagi (ekshumas) untuk dicek lagi, silakan. Itu sangat bagus sekali,” ujar Suharyono.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Kelompok Hamas dilaporkan membuat penyesuaian yang cukup signifikan dalam posisinya mengenai kemungkinan kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata dengan Israel, kata seorang pejabat senior pemerintah AS pada Kamis. Ia menyatakan harapan bahwa hal itu akan mengarah pada perjanjian yang akan menjadi langkah menuju gencatan senjata permanen.

“Kami telah mencapai terobosan,” kata pejabat itu dilansir Reuters. Ia menambahkan bahwa masih ada masalah yang belum terselesaikan terkait dengan implementasi perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian tersebut diperkirakan tidak akan selesai dalam waktu beberapa hari.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Presiden AS Joe Biden pada Kamis bahwa dia telah memutuskan untuk mengirim delegasi untuk melanjutkan negosiasi yang terhenti mengenai kesepakatan pembebasan sandera dengan Hamas. Pejabat AS itu mengatakan Netanyahu memberi wewenang kepada timnya untuk bergabung dalam perundingan tersebut.

“Kami yakin ada peluang yang cukup signifikan di sini, dan kami menyambut baik kesiapan perdana menteri untuk mencoba meraih peluang tersebut dengan memberdayakan tim perundingnya untuk terlibat langsung” di Doha dalam beberapa hari mendatang,” kata pejabat tersebut.

Sebuah sumber di tim perunding Israel, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan ada peluang nyata untuk mencapai kesepakatan setelah Hamas membuat proposal revisi mengenai syarat-syarat kesepakatan. “Usulan yang diajukan Hamas mencakup terobosan yang sangat signifikan,” kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Tanggapan Israel terhadap usulan Hamas, yang diajukan melalui mediator, sangat berbeda dengan kejadian di masa lalu. Sebelumnya, Israel selalu mengatakan persyaratan yang diberikan oleh Hamas tidak dapat diterima. Seorang pejabat Israel mengatakan kepala badan intelijen Israel Mossad akan memimpin delegasi Israel untuk pembicaraan tersebut.

Netanyahu dijadwalkan pada Kamis malam untuk berkonsultasi dengan tim perundingnya, kemudian membahas pembicaraan pembebasan sandera dengan kabinet keamanannya. Gedung Putih mengatakan Biden dan Netanyahu, melalui panggilan telepon, membahas tanggapan yang diterima dari Hamas mengenai kemungkinan kesepakatan.

“Presiden menyambut baik keputusan perdana menteri yang memberi wewenang kepada negosiatornya untuk berhubungan dengan mediator AS, Qatar, dan Mesir dalam upaya mencapai kesepakatan,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Dalam percakapan telepon tersebut, Netanyahu mengulangi posisinya bahwa Israel hanya akan mengakhiri perangnya di Gaza ketika semua tujuannya telah tercapai, kata kantornya dalam sebuah pernyataan. Sumber di tim perundingan Israel mengatakan: "Ada kesepakatan dengan peluang implementasi yang nyata."

Namun sumber tersebut memperingatkan, ada risiko kesepakatan bisa gagal karena “pertimbangan politik”. Beberapa mitra sayap kanan dalam koalisi Netanyahu yang berkuasa telah mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan mundur dari pemerintahan jika perang berakhir sebelum Hamas dihancurkan. Keluarnya mereka dari koalisi kemungkinan akan mengakhiri jabatan perdana menteri Netanyahu.

Israel menerima tanggapan Hamas pada Rabu terhadap proposal yang diumumkan pada akhir Mei oleh Biden yang akan mencakup pembebasan sekitar 120 sandera yang ditahan di Gaza dan gencatan senjata di daerah kantong Palestina.

Seorang pejabat Palestina yang dekat dengan upaya mediasi mengatakan kepada Reuters bahwa Hamas, kelompok yang menguasai Gaza, telah menunjukkan fleksibilitas mengenai beberapa klausul yang memungkinkan tercapainya kesepakatan kerangka kerja jika Israel menyetujuinya.

Dua pejabat Hamas tidak segera menanggapi permintaan komentar. Hamas mengatakan kesepakatan apa pun harus mengakhiri perang dan menyebabkan penarikan penuh Israel dari Gaza. Israel bersikukuh bahwa mereka hanya akan menerima jeda sementara dalam pertempuran sampai Hamas dilenyapkan.

Rencana tersebut mencakup pembebasan bertahap sandera Israel yang masih ditahan di Gaza dan penarikan pasukan Israel pada dua tahap pertama, serta pembebasan tahanan Palestina. Tahap ketiga melibatkan rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang dan pengembalian sisa-sisa sandera yang meninggal.

Tidak jelas kemana delegasi Israel akan pergi untuk melanjutkan perundingan. Upaya sebelumnya untuk mengakhiri konflik Gaza dimediasi oleh Mesir dan Qatar, dengan pembicaraan diadakan di kedua lokasi.

Pada Kamis, kementerian kesehatan Gaza mengatakan jumlah korban jiwa warga Palestina dalam hampir sembilan bulan perang telah melampaui 38.000 orang, dengan 87.445 orang terluka. Perang di Gaza dimulai ketika orang-orang bersenjata pimpinan Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober untuk menyerang situs militer dan mengambil sandera untuk ditukar dengan ribuan tahanan Palestina yang diperlakukan tak manusiawi di penjara-penjara Israel. Serangan itu, menurut Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang kembali ke Gaza, menurut penghitungan Israel.

Di Gaza, warga Palestina bereaksi hati-hati terhadap prospek perundingan baru. “Kami berharap ini adalah akhir perang, kami kelelahan dan tidak dapat menghadapi kemunduran dan kekecewaan lagi,” kata Youssef, ayah dua anak, yang kini mengungsi di Khan Younis, di selatan wilayah kantong tersebut.

“Setiap jam setelah perang ini, semakin banyak orang yang meninggal, dan semakin banyak rumah yang hancur, maka sudah cukup. Saya mengatakan ini kepada para pemimpin saya, kepada Israel dan dunia,” katanya kepada Reuters melalui aplikasi obrolan.

Kemarin, serangan Israel menghantam sebuah sekolah di Kota Gaza dan Layanan Darurat Sipil mengatakan lima warga Palestina syahid dan lainnya terluka. Sementara serangan Israel lainnya di kota tua Kota Gaza pada hari Kamis menewaskan seorang wanita dan melukai beberapa lainnya, kata petugas medis.

Tank-tank Israel juga menembaki beberapa daerah di sisi timur Khan Younis setelah tentara mengeluarkan perintah evakuasi pada hari Selasa, namun belum ada pergerakan tank ke daerah tersebut, kata warga.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Sidang praperadilan yang diajukan pihak Pegi Setiawan, tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (4/7/2024).

Kali ini, sidang tersebut mendengarkan keterangan dari saksi ahli pidana yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat selaku termohon, yakni Prof Agus Surono, seorang guru besar Universitas Pancasila.

Namun, keterangan yang disampaikan Profesor Agus dalam sidang itu menimbulkan kekecewaan pada tim penasehat hukum Pegi Setiawan.

"Kami melihatnya Profesor Agus Surono selaku ahli di sidang pra peradilan itu menutup-nutupi jika keterangannya itu dapat melemahkan pihak penyidik Polda Jawa Barat. Itu yang kami lihat," ujar salah seorang kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, Kamis (4/7/2024).

Toni menjelaskan, saat di awal sidang, hakim melontarkan pertanyaan kepada Agus mengenai syarat penetapan DPO. Pertanyaan itu dijawab Agus, di antaranya biasanya didasarkan pada putusan pengadilan.

Selanjutnya, hakim menanyakan apakah diperlukan pemanggilan terhadap seseorang sebelum ditetapan sebagai DPO. Pertanyaan itu dijawab Agus dengan jawaban"tidak perlu kalau tertangkap tangan. Sedangkan jika tidak tertangkap tangan, biasanya didasari oleh laporan polisi (LP)."

Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan atau penyidikan, kemudian dilakukan pemanggilan-pemanggilan. "Jadi jawaban Pak Agus Surono itu harus dilakukan pemanggilan-pemanggilan kalau yang tidak tertangkap tangan,’’ terang Toni.

Toni melanjutkan, hakim kemudian bertanya berapa kali dilakukan pemanggilan, Agus menjawab dua kali.

"Sehingga hakim melihat keterangan ahli ini bahwa kalau yang tidak tertangkap tangan, berarti harus dilakukan pemanggilan minimum dua kali, sebelum ditetapkan sebagai DPO,’’ ucap Toni.

Selain itu, lanjut Toni, hakim juga menanyakan proses penetapan tersangka. Agus menjawab bahwa penetapan tersangka itu harus mendasarkan minimum dua alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Hakim juga menanyakan apakah sebelum ditetapkan sebagai tersangka, seseorang perlu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.

"Nah Pak Agus Surono menjawab, sebenarnya tau dia ini. Jadi di dalam Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014, katanya, meskipun dalam pertimbangannya ada bahwa harus diperiksa calon tersangkanya, tapi itu tidak wajib, katanya, itu terserah penyidik yang menetapkan tersangka,’’ ucap Toni.

"Nah ketika ditanya, apabila tidak dilakukan pemanggilan, apakah penetapan DPO-nya sah atau tidak, eh Pak Agus Surono menjawab, 'saya tadi tidak pernah menjelaskan prosedur penetapan DPO. Yang saya jelaskan adalah prosedur penetapan tersangka'. Ngeles ini Pak Agus Surono,’’ kata Toni melanjutkan.

‘’Dari penjelasan Pak Agus Surono ini berarti beliau itu sebenarnya mengetahui, bahwa meskipun tidak diatur di dalam amar putusan, tapi dalam pertimbangannya itu Pak Agus Surono tahu bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan itu harus diperiksa dulu sebagai saksi atau calon tersangka,’’ tukas Toni.

Toni melanjutkan, dari dialog antara hakim dan ahli pidana tersebut, pihaknya mempertegas kembali dengan menanyakan hal serupa. Seperti mengenai prosedur penetapan DPO yang harus dilakukan pemanggilan minimal dua kali.

Toni menilai, hal itu dilakukan Agus karena jawaban dari pertanyaan tersebut akan melemahkan penyidik Polda Jabar.

"Dia ngeles bahkan sampai berani mengatakan tidak pernah menjelaskan prosedur penetapan DPO. Padahal secara tidak langsung dia menjawab ketika ditanya oleh hakim mengenai penetapan DPO, kemudian dia jawab harus dilakukan pemanggilan, itu kan prosedur,’’ ucap Toni.

Toni menambahkan, rekannya dalam sidang itu juga menanyakan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka jika tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, selain minimal ada dua alat bukti.

"Dijawab oleh Pak Agus Surono bahwa penetapan tersangka itu didasarkan hanya dua alat bukti. Kemudian tidak ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 tersebut amarnya itu harus ada pemeriksaan saksi. Itu hanya perluasan putusan Mahkamah Konstitusi itu amarnya isinya hanya perluasan objek pra peradilan. Yaitu yang semula tidak ada penetapan tersangka jadi penetapan tersangka itu bisa jadi objek pra peradilan,’’ kata Toni.

Toni menilai, Agus lupa dengan penjelasannya sendiri saat tanya jawab dengan hakim. Saat itu, Agus menjelaskan bahwa dalam pertimbangan di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 itu tercantum bahwa ada pertimbangan mengenai pemeriksaan calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Toni melanjutkan, rekannya dalam sidang itu mempertegas kembali pertanyaan mengenai hal tersebut. Namun, Agus menjawab bahwa di amar putusan tidak ada klausul atau amar yang harus diperiksa dulu sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

‘’Nah ini namanya menyembunyikan. Ketika jawabannya akan melemahkan penyidik, dia sembunyikan. Nah, kenapa kami melihatnya dia menyembunyikan? Karena sudah jelas-jelas dia mengatakan sendiri. Ketika dipertegas, dia bilang tidak ada amar putusannya,’’ ungkap Toni.

Toni berharap, meski Agus dihadirkan sebagai saksi ahli oleh Polda Jabar, namun semestinya tetap memberikan jawaban yang sesungguhnya.

"Meskipun keahlian yang Bapak sampaikan itu berdampak pada lemahnya penyidik dalam menetapkan tersangka, sehingga berakibat status tersangka pada Pegi Setiawan itu dibatalkan, Bapak tidak bermaksud untuk membatalkan, Bapak bermaksud untuk menyampaikan yang sebenarnya. Itu Pak harusnya,’’ tegas Toni.