REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Politisi Dedi Mulyadi bersama tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada Selasa (16/7/2024) menyambangi Rutan Kebonwaru, Kota Bandung. Mereka menggali keterangan dari empat terpidana terpidana yang dititipkan di Rutan Kebonwaru Bandung yaitu Eka Sandi, Hadi, Supriyanto dan Rivaldi.

"Ada banyak hal keanehan-keanehan yang akan kami ingin buktikan. Kami ingin coba buktikan bahwa rangkaian peristiwa itu menurut kami, kalau Kang Dedi bilang sudah sampai kepada 100 persen keyakinan mereka tidak bersalah," kata salah satu kuasa hukum Jutek Bongso.

Jutek mengaku bersama terpidana banyak membahas soal kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Keyakinan atas keanehan kasus ini, ingin dibuktikan tim kuasa hukum melalui langkah hukum yaitu peninjauan kembali. Namun, Jutek masih merahasiakan novum atau bukti baru yang akan dimunculkan di PK.

"(Novum) rahasia. Ada banyak, ada banyak," kata dia.

Kuasa hukum lainnya Roely Panggabean mengatakan pihaknya ingin memastikan apakah peristiwa tersebut kecelakaan atau tindak pidana. Pihaknya pun akan melakukan pengkajian.

"Masalahnya begini, kita kan perlu tahu itu kecelakaan atau tindak pidana, itu dulu, gitu lho. Makanya kami investigasi internal untuk melihat, gitu lho," kata dia.

Adapun, Dedi Mulyadi menyebut para terpidana menceritakan soal penyiksaan yang dialami mereka saat ditangkap. Terdapat sejumlah kejanggalan yang muncul seperti mereka ditangkap akan tetapi Abdul Kahfi dan pak RT Pasren tidak diperiksa.

"Mereka juga menyampaikan keyakinan bahwa pada acara Agustusan, mereka sama-sama ikut berkumpul dengan Pak RT Parsen sama-sama menyelenggarakan kegiatan Agustusan dan bahkan jadi panitia," kata dia.

Dedi menegaskan, para terpidana meyakini bahwa mereka tidak bersalah.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sosok Eman Sulaeman hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mendapatkan citra dan penilaian positif di mata masyarakat Indonesia. Ia dinilai objektif dalam memutus perkara praperadilan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016.

Seperti diketahui, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan pada Senin (8/7/2024) kemarin. Putusan tersebut membuat penetapan tersangka Pegi tidak sah dan batal demi hukum serta diminta untuk dibebaskan.

Dalam persidangan jelang putusan, Eman Sulaeman mengatakan akan memutus perkara secara objektif. Ia pun memutus perkara tanpa mendapatkan tekanan dari siapapun.

"Tidak ada tekanan dari mana pun, saya akan objektif, saya akan memberikan keputusan yang terbaik," ucap dia kepada para pihak di sidang praperadilan PN Bandung, Jumat (5/7/2024).

Ia menegaskan putusan yang akan dibacakan merupakan putusan terbaik. Namun, bukan untuk pemohon yaitu kuasa hukum Pegi atau termohon yaitu tim hukum Polda Jabar.

"Terbaik ini bukan untuk pemohon atau termohon, tapi keputusan yang terbaik untuk Indonesia," kata dia.

Mengutip di laman Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaeman memiliki gelar S.H. Ia merupakan Hakim pengadilan Negeri Bandung dengan NIP 197504102000121001 dan pangkat golongan pembina tingkat I IV/b.

Ia lahir di Karawang pada 10 April tahun 1975. Sosok Eman Sulaeman lulusan S1 pada 1999.

Sedangkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) tahun 2023, Eman Sulaeman memiliki tanah dan bangunan seluas 421 meter persegi di Kabupaten/Kota Pemalang dengan nilai Rp 600 juta. Selain itu, tanah dan bangunan seluas 104 meter persegi di Bogor.

Ia pun tercatat hanya memiliki satu kendaraan sepeda motor Honda NC11CF1C Scoopy tahun 2013 hasil sendiri seharga Rp 6.500.000. Harta bergerak lain 12.400.000 dan kas setara kas 35.565.736.

Kekayaannya mencapai Rp 774.465.736. Namun, ia memiliki utang sebanyak Rp 480.434. 229. Total kekayaannya dikurangi utang mencapai Rp 294.031.507.

Adapun, Pegi mengaku ingin beristirahat sebentar dilanjutkan bekerja usai bebas dari tahanan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jabar, Senin (8/7/2024) malam. Ia pun bersyukur telah bebas dari kasus yang menjeratnya.

"Pulang, beristirahat terus bekerja," ucap Pegi didampingi belasan pengacara dan keluarga di Mapolda Jabar, Senin (8/7/2024) malam.

Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya termasuk kepada presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Termasuk kepada para kuasa hukum yang memperjuangkannya.

"Saya Pegi Setiawan bersama keluarga dan kuasa hukum terima kasih banyak kepada masyarakat Indonesia yang mendoakan dan mendukung saya," ucap dia.

Selama di tahanan, ia mengaku bersyukur dalam kondisi sehat dan aktivitas yang dikerjakan makan dan tidur.

Sebelumnya, hakim tunggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam. Total berkas putusan yang dibacakan hakim tunggal mencapai 115 halaman.

"Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ucap dia di ruang satu sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dikabulkannya praperadilan Pegi Setiawan atas penetapan tersangka oleh Polda Jawa Barat (Jabar) dinilai belum menuntaskan masalah dari perkara tersebut. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel memerincikan sejumlah permasalahan yang perlu dituntaskan usai putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung terhadap gugatan Pegi Setiawan, yakni saksi Aep diduga memberikan keterangan palsu harus diproses secara hukum.

"Keterangannya, sebagaimana perspektif saya selama ini, adalah barang yang paling merusak pengungkapan fakta. Persoalannya, keterangan palsu (false confession) Aep itu datang dari mana? Dari dirinya sendiri ataukah dari pengaruh eksternal? Jika dari pihak eksternal, siapakah pihak itu?" ujar Reza dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Persoalan berikutnya, Reza melanjutkan, saksi Sudirman yang terindikasi memiliki perbedaan dari sisi intelektualitas, boleh jadi tergolong sebagai individu dengan suggestibility tinggi. Dengan kondisi tersebut, kata dia, Sudirman sesungguhnya sosok rapuh. Ingatannya, perkataannya, cara berpikirnya bisa berdampak kontraproduktif bahkan destruktif bagi proses penegakan hukum.

"Perlu pendampingan yang bisa menetralisasi segala bentuk pengaruh eksternal yang dapat "menyalahgunakan" saksi dengan keunikan seperti Sudirman," ujarnya.

Kemudian, patahnya narasi Polda Jabar bahwa Pegi adalah sosok yang mengotaki pembunuhan berencana, berimplikasi serius terhadap nasib kedelapan terpidana. Bagaimana otoritas penegakan hukum dapat mempertahankan tesis bahwa kedelapan terpidana itu adalah kaki tangan Pegi? Benarkah mereka pelaku pembunuhan berencana, ketika interaksi masing-masing terpidana (selaku eksekutor) dengan Pegi (selaku mastermind) ternyata tidak pernah ada?

Lebih lanjut, kata dia, terkait kerja scientific Polda Jabar yang selama ini dibahas sebatas terkait DNA, CCTV, dan autopsi mayat. Reza menyebut dirinya terus mendorong eksaminasi terhadap scientific crime investigation Polda Jabar pada 2016.

"Saya mencatat ada satu hal yang belum pernah diangkat. Yakni, bukti elektronik berupa detail komunikasi antarpihak pada malam ditemukannya tubuh Vina dan Eky di jembatan pada 2016," katanya.

Ini juga termasuk komunikasi via gawai yang masing-masing korban lakukan dengan pihak-pihak yang dikenalnya. "Siapa, dengan siapa, tentang apa, jam berapa. Itulah empat hal yang semestinya secara rinci diperlihatkan sebagai alat bukti. Sekali lagi, siapa menghubungi siapa terkait apa pada jam berapa," ujarnya.

Reza berfirasat, Polda Jabar memiliki data yang diekstrak dari gawai para pihak tersebut. Dan, juga, data itu sangat potensial mengubah 180 derajat nasib seluruh terpidana kasus Vina Cirebon.

Reza juga mengingatkan, korban salah tangkap mendapat ganti rugi. Demikian praktik di banyak negara. "Ketimbang melalui mekanisme hukum yang bersifat memaksa bahkan mempermalukan, institusi kepolisian biasanya memilih penyelesaian secara kekeluargaan guna memberikan kompensasi itu," ujar Reza.

Saksi lain yang belakangan menjadi sorotan adalah Ketua RT Abdul Pasren yang rumahnya menjadi tempat sejumlah terpidana tidur pada malam peristiwa pembunuhan Vina. Namun, pernyataan para terpidana itu dibantah oleh Pak RT Pasren. Sejumlah keluarga terpidana pun telah melaporkan Pak RT Pasren ke polisi atas dugaan memberikan keterangan palsu.

Salah satu kuasa hukum Pasren, Pitra Romadoni Nasution, pekan lalu mengungkapkan, di malam pembunuhan Vina dan Eky pada 27 Agustus 2016, Pasren dan anaknya yang bernama Muhammad Nurdhatul Kahfi, sedang berada di rumahnya.

"Beliau tidur di rumahnya. Dia tidak melihat adanya para terpidana, anaknya juga ada di situ, dan ada saksi-saksi yang namanya kita rahasiakan agar tidak terjadi intimidasi," ujar Pitra, saat menggelar konferensi pers di Kota Cirebon, Senin (1/7/2024).

Ketika ditanya oleh wartawan di rumah yang mana Pasren tidur kala itu, mengingat Pasren memiliki dua rumah, Pitra enggan menjawabnya. "Nanti kita akan jelaskan lagi detailnya di sesi berikutnya. Kalau saya sampaikan semuanya, bisa tidak seru lagi," ujar Pitra berdalih.

Pitra mengatakan, alasan tidak menyampaikan secara detail karena proses penyidikan oleh polisi masih berlangsung. "Jadi teman-teman saya tidak menyampaikan semuanya ini karena sedang proses hukum, jadi setelah proses hukum, baik di Polda Jabar ataupun Mabes Polri akan kami paparkan," tukasnya.

"Kalau kita menjelaskan secara detail semuanya, artinya kita semua tidak menghargai penyidik yang sedang melakukan penyidikan, baik terhadap obstruction of justice atau laporan polisi terhadap klien kami," katanya.

Pitra menyatakan Pasren saat ini dalam kondisi baik. Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdhatul Kahfi, kini telah mendapatkan perlindungan hukum dari tim kuasa hukum yang tergabung dalam Law Firm Jagratara Merah Putih.

"Terkait keberadaan beliau, kita rahasiakan tempatnya. Mengingat situasinya lagi tidak kondusif. (Apakah sudah daftar ke LPSK?) Itu rahasia karena kita sifatnya silent fighter. Tidak perlu harus kita sampaikan," kata Pitra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bebasnya Pegi Setiawan dari status tersangka mendesak Mabes Polri untuk mencopot Kapolda Jawa Barat (Jabar) Inspektur Jenderal (Irjen) Akhmad Wiyagus. Kelompok yang mengatasnamakan Konsorsium Mahasiswa Jawa Barat Menggugat juga menyerukan agar Bareskrim Polri mencopot Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskriumum) Polda Jabar Komisaris Besar (Kombes) Surawan, dan memberikan sanksi terhadap para penyidik terkait pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky.

Hal tersebut disampaikan oleh Konsorsium Mahasiswa Jawa Barat Menggugat dalam pamflet seruan aksi yang akan digelar di Mabes Polri, pada Kamis (11/7/2024) mendatang. Salah-satu koordinator aksi, Gie Seftian mengatakan, seruan aksi tersebut sebagai respons dari para mahasiswa se-Jabar yang berada di DKI Jakarta dan sekitarnya, atas proses pengusutan kasus kematian Vina dan Eky yang selama ini dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jabar. Menurut Gie, putusan praperadilan yang membebaskan Pegi sebagai tersangka sebagai bukti Polda Jabar melakukan pengusutan yang serampangan.

“Tuntutan kami, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mencopot Irjen Akhmad Wiyagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat,” kata Gie, Senin (8/7/2024).

“Kapolda Jawa Barat bertanggung jawab atas kesalahan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam,” ujar Gie, menambahkan.

“Tuntutan kedua, meminta Bareskrim Mabes Polri untuk mencopot dan memberikan sanksi tegas terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Surawan serta penyidik yang menangani perkara Pegi Setiawan,” sambung Gie.

Hakim praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung, Jabar pada Senin (8/7/2024) membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Selain bebas dari status tersangka, hakim tunggal Eman Sulaeman juga memutuskan Polda Jabar agar menghentikan semua proses hukum, maupun penyidikan atas kasus pembunuhan berencana yang menyeret Pegi sebagai tersangka.

Mabes Polri, pada Senin (8/7/2024) merespons putusan tersebut dengan memerintahkan agar Polda Jabar tunduk pada putusan hakim tunggal tersebut. Bareskrim Mabes Polri akan melakukan evaluasi atas kinerja tim penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jabar yang berujung pada cacatnya syarat formal maupun prosedural dalam penetapan Pegi sebagai tersangka.

“Penegak hukum wajib tunduk dengan putusan yang sudah ada. Dan itu melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik yang ada tentang bagaimana proses ini. Tetapi, yang pasti kita akan tunduk pada putusan hakim yang sudah ada saat ini,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhandhani Rahardjo Puro saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyampaikan bahwa putusan hakim terhadap sidang praperadilan Pegi Setiawan di PN (PN) Bandung harus menjadi bahan evaluasi bagi Polda Jabar. Polda Jabar pun menyatakan akan mematuhi putusan praperadilan PN Bandung.

"Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami, yang pertama, tentunya evaluasi bagaimana implementasi Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Polri (Perpol) tentang manajemen penyidikan," kata Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto di Bandung, Senin.

Benny menilai bahwa penyidik Polda Jabar dalam penanganan sebuah kasus harus bisa membedakan antara kasus pembunuhan dan penipuan. "Tidak bisa semua kasus disamakan, ada perbedaan. Oleh sebab itu kami melihat dari sisi sana. Beda kasus penipuan dan pembunuhan, beda dalam penanganannya, beda SOP-nya," kata Benny.

Sebab, menurut Benny, dalam putusan hakim didapati bahwa Polda Jabar tidak sama sekali memberikan panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka pembunuhan Vina dan Rizky (2016) yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Inilah hasil pengamatan kami makanya kami tadi hadir mendengar, mencermati, apa pertimbangan hakim sampai dengan putusan diberikan," ujar Benny.

Lebih lanjut, dia memastikan Polda Jabar akan tetap menghormati dan mematuhi putusan hakim terhadap gugatan praperadilan Pegi Setiawan. "Kami menghormati putusan praperadilan ini dan tentunya Polda Jabar akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut," kata dia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abast menyatakan akan segera membebaskan Pegi Setiawan usai pihak kepolisian kalah dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh pemohon di PN Bandung.

"Terkait dengan pembebasan tentu kami akan mematuhi segala putusan dari pengadilan. Secepatnya kami akan penuhi. Kita menunggu mudah-mudahan secepatnya," kata Jules.

Jules mengungkapkan saat ini pihaknya sedang memroses terkait pembebasan Pegi Setiawan dari rumah tahanan dan memastikan Polda Jabar menghormati segala putusan hakim yang telah mengabulkan gugatan praperadilan dari pihak pemohon.

"Saat ini sudah sama-sama dengarkan hasil putusan sidang. Kami dari Polda Jabar menanggapi pertama kami akan mematuhi putusan sidang praperadilan," tegas dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Drama kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi pada 2016 silam memasuki babak baru setelah hakim tungggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan terhadap tersangka Pegi Setiawan. "Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ucap dia di ruang satu sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan, termohon dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada calon tersangka. Hakim mengatakan tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," ucap Eman.

Di dalam Islam, tugas hakim sangatlah berat. Profesi hakim bahkan mendapatkan perhatian khusus di dalam ayat Alquran. "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS an-Nisa ayat 58).

Pada ayat lainnya, Allah SWT berfirman: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (QS al-Maidah ayat 49).

Muhammad Ali dalam Hakim dalam Perspektif Hadis menjelaskan, hakim yang berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamak hukkam memiliki makna mencegah. Dengan demikian, kata hakim mengandung makna menghalangi terjadinya kesulitan, penganiayaan, mudarat, kezaliman, dan perbuatan jahat lainnya.

Prof Quraish Shihab menjelaskan, al-hakam dan al-hakim merupakan nama sekaligus sifat Tuhan Yang Maha Suci. Salah satu cabang dari sifat ini adalah qadha, yakni ketetapan yang bersifat menyeluruh bagi sebab yang pasti. Yang meneladani sifat ini hendaknya memperdalam pengetahuannya tentang Allah SWT. Dari sini kemudian dipahami bahwa hakim semakna dengan qadhi, yakni orang yang memutuskan perkara hukum dalam masalah agama sesuai ketentuan Allah.

Amat berat menjadi seorang hakim. Butuh kejujuran, keberanian, ilmu, dan pengetahuan agar sukses menjalani profesi ini. Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahkan menyebutkan di antara tiga hakim hanya satu yang berada di surga, dua lainnya masuk neraka.

Hakim yang sukses di surga ialah seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu ia memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu. Adapun hakim yang mengetahui kebenaran lalu ia curang dalam memutuskan perkara maka dia berada di neraka. Sementara itu, hakim yang memutuskan perkara kepada manusia (yang terdakwa) berdasarkan kebodohannya, juga di neraka.

Keadilan Rasulullah..

Perempuan yang mencuri itu mesti dihukum sesuai dengan aturan yang diterapkan saat itu, yaitu dengan dipotong tangannya. Namun, kaum dan keluarga wanita itu merasa keberatan.

Akhirnya, mereka menemui Usamah bin Zain, seorang sahabat yang dekat dan dicintai Rasulullah. Mereka memohon kepada Usamah untuk menghadap Rasulullah dan menyampaikan maksud mereka.

Setelah itu, Usamah kemudian beranjak pergi menemui Rasulullah dan menyampaikan keinginan keluarga wanita yang melakukan pencurian itu. Setelah mendengarkan permintaan itu, Rasulullah pun terlihat marah, lalu berkata, "Apakah kau meminta keringanan atas hukum yang ditetapkan Allah?"

Kemudian, beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin hingga sampai pada sabdanya: "Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya, jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya!"

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Drama kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi pada 2016 silam memasuki babak baru setelah hakim tungggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan terhadap tersangka Pegi Setiawan. "Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ucap dia di ruang satu sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan, termohon dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada calon tersangka. Hakim mengatakan tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," ucap Eman.

Di dalam Islam, tugas hakim sangatlah berat. Profesi hakim bahkan mendapatkan perhatian khusus di dalam ayat Alquran. "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS an-Nisa ayat 58).

Pada ayat lainnya, Allah SWT berfirman: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (QS al-Maidah ayat 49).

Muhammad Ali dalam Hakim dalam Perspektif Hadis menjelaskan, hakim yang berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamak hukkam memiliki makna mencegah. Dengan demikian, kata hakim mengandung makna menghalangi terjadinya kesulitan, penganiayaan, mudarat, kezaliman, dan perbuatan jahat lainnya.

Prof Quraish Shihab menjelaskan, al-hakam dan al-hakim merupakan nama sekaligus sifat Tuhan Yang Maha Suci. Salah satu cabang dari sifat ini adalah qadha, yakni ketetapan yang bersifat menyeluruh bagi sebab yang pasti. Yang meneladani sifat ini hendaknya memperdalam pengetahuannya tentang Allah SWT. Dari sini kemudian dipahami bahwa hakim semakna dengan qadhi, yakni orang yang memutuskan perkara hukum dalam masalah agama sesuai ketentuan Allah.

Amat berat menjadi seorang hakim. Butuh kejujuran, keberanian, ilmu, dan pengetahuan agar sukses menjalani profesi ini. Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahkan menyebutkan di antara tiga hakim hanya satu yang berada di surga, dua lainnya masuk neraka.

Hakim yang sukses di surga ialah seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu ia memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu. Adapun hakim yang mengetahui kebenaran lalu ia curang dalam memutuskan perkara maka dia berada di neraka. Sementara itu, hakim yang memutuskan perkara kepada manusia (yang terdakwa) berdasarkan kebodohannya, juga di neraka.

Keadilan Rasulullah..

Perempuan yang mencuri itu mesti dihukum sesuai dengan aturan yang diterapkan saat itu, yaitu dengan dipotong tangannya. Namun, kaum dan keluarga wanita itu merasa keberatan.

Akhirnya, mereka menemui Usamah bin Zain, seorang sahabat yang dekat dan dicintai Rasulullah. Mereka memohon kepada Usamah untuk menghadap Rasulullah dan menyampaikan maksud mereka.

Setelah itu, Usamah kemudian beranjak pergi menemui Rasulullah dan menyampaikan keinginan keluarga wanita yang melakukan pencurian itu. Setelah mendengarkan permintaan itu, Rasulullah pun terlihat marah, lalu berkata, "Apakah kau meminta keringanan atas hukum yang ditetapkan Allah?"

Kemudian, beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin hingga sampai pada sabdanya: "Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya, jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya!"

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tim hukum Polda Jawa Barat bakal mematuhi putusan hakim tunggal Eman Sulaeman yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024). Mereka pun akan membebaskan Pegi Setiawan dari tahanan.

"Jadi nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh hakim. Kita tetap patuh hukum," ucap Kabid Hukum Polda Jawa Barat Kombes Pol Nurhadi Handayani di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Ia mengatakan akan segera membebaskan Pegi Setiawan. Pihaknya pun akan segera berkoordinasi dengan penyidik. "Insya Allah (dibebaskan), nanti kita akan berkoordinasi penyidikan. Nanti kita secepatnya (dibebaskan)," kata dia.

Nurhadi mengatakan penyidikan kasus tersebut akan dihentikan dan segera dibebaskan. Pihaknya akan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh hakim.

"Jadi kita tetap patuh apa yang disampaikan oleh hakim. Nanti kita bicarakan dengan penyidik langkah-langkah selanjutnya," kata dia.

Sebelumnya, hakim tunggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam. Total berkas putusan yang dibacakan hakim tunggal mencapai 115 halaman.

"Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ucap dia di ruang satu sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka. "Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," ucap Eman saat membacakan putusan di sidang praperadilan, Senin (8/7/2024).

Ia mengatakan panggilan dilakukan agar keluarga dari calon tersangka mengetahui termasuk masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Eman mengatakan pemanggilan bersifat wajib dan nyata."Karena keluarga harus tahu pemohon masuk ke dalam DPO," kata dia.

Eman mengatakan tidak sependapat dengan termohon maupun ahli termohon bahwa penetapan tersangka minimalndya alat bukti dan tidak perlu ada pemeriksaan calon tersangka.

"Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukup dan bukti cukup, dua alat bukti harus ada pemeriksaan calon tersangka dulu," ungkap dia.

Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukip dan bukti cukip dua alat bikti harua ada pemeriksaan calon tersangka dulu.

Ia mengatakan putusan mahkamah konstitusi terkait pemeriksaan calon tersangka bersifat mengikat dan harus dipatuhi. "Fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satu pun pemohon dalam penyidikan pernah diperiksa sebagai calon tersangka," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Eman Sulaeman hakim tunggal sidang praperadilan gugatan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam mengabulkan gugatan Pegi Setiawan.

Alasannya, termohon dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada calon tersangka.

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," ujar Eman saat membacakan putusan di sidang praperadilan, Senin (8/7/2024).

Ia mengatakan panggilan dilakukan agar keluarga dari calon tersangka mengetahui termasuk masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Eman mengatakan pemanggilan bersifat wajib dan nyata. "Karena keluarga harus tahu pemohon masuk ke dalam DPO," kata dia.

Eman mengatakan tidak sependapat dengan termohon maupun ahli termohon bahwa penetapan tersangka minimalndya alat bukti dan tidak perlu ada pemeriksaan calon tersangka.

"Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukup dan bukti cukup, dua alat bukti harus ada pemeriksaan calon tersangka dulu," ungkap dia.

Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukip dan bukti cukip dua alat bikti harua ada pemeriksaan calon tersangka dulu.

Ia mengatakan putusan mahkamah konstitusi terkait pemeriksaan calon tersangka bersifat mengikat dan harus dipatuhi.

"Fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satu pun pemohon dalam penyidikan pernah diperiksa sebagai calon tersangka," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Kuasa hukum Pegi Setiawan mengungkapkan kemungkinan kliennya menang dan kalah di sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024). Mereka pun siap terus mengawal kasus Pegi Setiawan hingga tuntas.

Toni RM kuasa hukum Pegi Setiawan mengaku siap mendengarkan putusan sidang yang akan dibacakan hari ini, Senin (8/7/2024). Ia mengatakan optimis kliennya menang gugatan sidang praperadilan.

"Kami berharap dari keluarga dan penasihat hukum berharap dan optimis permohonan praperadilan dari Pegi Setiawan ini dikabulkan," ucap dia di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Dengan dikabulkan, maka penetapan tersangka dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Sehingga Pegi Setiawan dapat dibebaskan.

Namun, ia menyebutkan apabila hakim menolak gugatan maka pihaknya akan terus berjuang. Pihaknya akan terus membela Pegi Setiawan dan membuktikan kliennya tidak terlibat dalam perkara itu.

"Kami akan bela Pegi Setiawan sebagaimana Pegi Setiawan ini tidak pernah terlibat di dalam perkara ini," ungkap dia.

Ia mengatakan banyak saksi dan bukti yang tidak sempat dihadirkan di persidangan sebab persidangan yang cepat.

Marwan Iswandi kuasa hukum Pegi Setiawan melanjutkan penetapan tersangka kliennya tidak sesuai peraturan Kapolri dan Kabareskrim. Mereka menduga menetapkan status terlebih dahulu tersangka baru dicari alat bukti.

"Saya berkeyakinan, Insya Allah sebenarnya tidak ada alasan hakim untuk tidak membatalkan tersangkanya klien kami," kata dia.

Namun pihaknya akan menghormatu putusan pengadilan. Pihaknya menyakini kliennya menang.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Putusan sidang praperadilan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam bakal dibacakan hakim tunggal Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024). Sidang direncanakan bakal digelar pukul 09.00 WIB.

Seperti diketahui, sidang praperadilan Pegi Setiawan sudah berlangsung sejak Senin (1/7/2024) lalu dengan agenda pembacaan gugatan dari kuasa hukum. Pada Selasa (2/7/2024) sidang dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari Polda Jabar serta replik dan duplik.

Pada Rabu (3/7/2024), sidang beragendakan pemeriksaan saksi dari kuasa hukum Pegi Setiawan. Mereka Dede Kurniawan teman dekat Pegi, Suharsono alias Bondol teman kerja Pegi, Agus dan Riana pemilik rumah yang dibangun Pegi dan Rudiana serta Prof Suhandi Cahaya saksi ahli.

Dede Kurniawan teman dekat Pegi Setiawan mengaku mendapatkan pesan dari Pegi pada bulan Juli sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eky. Serta bulan September setelah kejadian pembunuhan tersebut. Dede menyebut Pegi berada di Bandung.

Agus dan Riana mengatakan tidak mengetahui apakah Pegi berada di Bandung bekerja menyelesaikan proyek pembangunan rumah miliknya saat peristiwa pembunuhan. Mereka berdua lebih banyak berkomunikasi dengan Rudi Irawan ayah Pegi yang bertindak sebagai mandor.

Sedangkan Suharsono alias bondol mengaku Pegi Setiawan berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eky. Ia mengaku diantar Pegi, Robi adik Pegi dan Ibnu dari tempat proyek pembangunan ke jalan raya untuk pulang ke Cirebon

Pada Kamis (4/7/2024), saksi ahli Prof Agus Surono dihadirkan Polda Jabar di persidangan. Ia menyatakan penetapan tersangka sah apabila didukung minimal dua alat bukti.

Sidang pada Jumat (5/7/2024) pukul 09.26 WIB beragendakan penyerahan kesimpulan dan selesai pukul 09.35 WIB. Kuasa hukum Pegi Setiawan meyakini hakim tunggal akan menerima gugatan Pegi Setiawan dan menyatakan penangkapan terhadap kliennya salah tangkap.

Kuasa hukum Pegi Setiawan Marwan Iswandi mengatakan berkas kesimpulan yang diserahkan kepada hakim berisi materi agar penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dibatalkan. Hal itu berdasarkan keterangan ahli dan fakta-fakta yang ada.

"Kesimpulan kami, to the point aja kami minta tersangkanya Pegi Setiawan agar digugurkan. Sebab sesuai fakta yang ada, sesuai keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan," kata dia.

Sedangkan tim kuasa hukum Polda Jabar meyakini hakim akan menolak seluruh dalil kuasa hukum Pegi Setiawan. Kabid Hukum Polda Jawa Barat Kombes Pol Nurhadi Handayani mengatakan pihaknya menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum Pegi Setiawan dalam gugatan. Total sebanyak 12 halaman berkas kesimpulan yang diserahkan ke hakim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra memandang pengajuan praperadilan Pegi Setiawan berpeluang besar dikabulkan oleh hakim. Pegi mempersoalkan penetapannya sebagai tersangka dalam pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky.

Azmi menyebut kasus Pegi sejak awal sudah menjadi perhatian masyarakat dimana terdapat kepentingan masyarakat terganggu. Ini termasuk ditemukan adanya catatan kejanggalan pelanggaran hukum acara pidana sejak tahap proses penyelidikan kasus ini yang sudah perlahan terungkap di ruang publik.

"Pihak jaksa juga sampai saat ini belum menyatakan lengkap berkas perkara kasus ini, poin- poin ini dapat menjadi bagian penentu peluang dikabulkan hakim praperadilan dalam kasus Pegi," kata Azmi dalam keterangannya pada Ahad (7/7/2024).

Sehingga Azmi berharap hakim berani dan aktif mengejar persesuaian fakta dan kualitas alat bukti untuk dijadikan dasar pertimbangan dan putusan hakim. Azmi mendorong hakim jangan membatasi dalam jebakan formalitas semata.

"Sebab kasus ini perlu penelusuran yang utuh atas dokumen -dokumen alat bukti , subjek hukum termasuk prosedur agar ada kepastian hukum dan tidak muncul lagi keraguan publik dalam kasus ini," ujar Azmi.

Azmi juga menilai pemeriksaan sidang praperadilan kasus ini dapat menjadi ruang pengujian dan sarana koreksi. Tujuannya agar perkara tidak berlarut -larut sekaligus mewujudkan keadilan.

"Putusan hakim ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kejahatan bukan pula untuk mengabsahkan kejahatan dari pelaku sebenarnya yang tersembunyi," ujar Azmi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Keputusan praperadilan Pegi Setiawan akan disampaikan pada besok, Senin (3/7/2024). Putusan ini akan menentukan apakah sidang akan pembunuhan Vina dan Eky akan berlanjut atau batal karena ketidakabsahan status tersangka terhadap Pegi.

Kubu Pegi pun yakin bahwa mereka akan memenangkan putusan. Dalam persidangan kubu Pegi berulangkali menyoroti sejumlah bukti polisi dan keanehan hilangnya dua DPO. Hal itu dapat terlihat dari strategi menghadirkan ahli pidana Suhandi Cahaya.

Suhandi kepada hakim menilai perubahan status DPO tidak bisa dianulir atau direvisi kecuali terdapat berita acara DPO sudah ditangkap atau meninggal.

"Siapa yang berhak menetapkan DPO," tanya hakim kepada ahli di sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (3/7/2024). "Penyidik," jawab ahli Suhandi.

"Siapa yang berhak menghapus DPO, ada gak yang berhak menganulir atau merevisi," tanya hakim kembali.

"Oh itu tidak bisa," jawab ahli.

Ahli menjelaskan status DPO tidak bisa diubah jika tidak terdapat berita acara yang menyatakan DPO telah ditangkap atau meninggal dunia. "Gak bisa (berubah) kalau gak ada berita acara DPO ditangkap atau meninggal," kata dia.

Hakim tunggal praperadilan Eman Sulaeman kembali bertanya apabila orang yang ditetapkan DPO bukan pelaku. Ahli menyebut harus dilakukan terlebih dahulu gelar perkara. "Mesti gelar perkara, harus dilaporkan dalam gelar," kata ahli.

Ia mengatakan apabila kedua DPO yang dikatakan fiktif maka penilaian penyidik salah saat penetapan DPO. "Awal penetapan DPO salah," kata dia.

Seperti diketahui, polisi sebelumnya menyebut ada tiga DPO yang diburu. Namun belakangan setelah Pegi Setiawan tertangkap, dua DPO lainnya dianulir. Sementara dalam persidangan, kubu polisi masih menyebut landasan penetapan DPO.

Hal ini yang menimbulkan keanehan mengapa hanya Pegi yang dijadikan tersangka. Lagi pula, pada 2016 kediaman Pegi pernah digeledah. Tapi setelah itu tidak jelas kejuntrungannya.

Sebaliknya polisi menghadirkan saksi yang menguatkan penetapan tersangka Pegi Setiawan. Guru Besar Ahli Pidana Universitas Pancasila di Jakarta Selatan, Agus Surono menyampaikan, penetapan tersangka dalam kasus pidana minimal harus memiliki dua alat bukti dari tiga alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dimaksud yaitu keterangan saksi, saksi ahli, dan surat.

Prof Agus menjelaskan, alat bukti keterangan saksi yaitu saksi yang mendengar adalah mengetahui suatu peristiwa pidana. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sambung dia, saksi tidak selalu yang melihat dan mengetahui tindak pidana.

Selain itu, menurut Prof Agus, keterangan ahli dapat pula dijadikan alat bukti. Keterangan ahli juga harus merujuk sosok yang memiliki kualifikasi di bidang tertentu. "Di bidang penyidikan ahli yang dihadirkan forensik, ahli bahasa digital pidana dan seterusnya itu dikualifikasi ahli," ujarnya.

Terkait alat bukti surat, menurut Prof Agus, di Pasal 187 KUHAP disebutkan bentuknya apapun selama memenuhi kualifikasi. Dia menerangkan, penetapan tersangka Pegi Setiawan berdasarkan dua alat bukti dari tiga alat bukti sudah terpenuhi.

"Penetapan tersangka berdasarkan pada dua alat bukti dari tiga tadi sudah terpenuhi maka penetapan tersangka adalah sah," kata Prof Agus.

Sebelumnya, tim hukum Polda Jabar memberikan jawaban terhadap gugatan yang dilakukan kuasa hukum terhadap penetapan status tersangka Pegi Setiawan. Mereka mengatakan penetapan tersangka berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli dan surat.

Dari belasan saksi yang dimintai keterangan, Pegi alias Perong mengarah kepada Pegi Setiawan. Sedangkan hasil psikologi forensik menunjukkan Pegi Setiawan memiliki kecenderungan berbohong dan manipulatif serta kemiripan yang hampir mendekati 100 persen.

Objektif

Eman Sulaeman hakim tunggal sidang praperadilan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky tahun 2016 silam bakal mengeluarkan putusan secara objektif. Ia pun menegaskan putusan yang dikeluarkan tanpa ada tekanan dari pihak siapapun.

"Tidak ada tekanan dari mana pun, saya akan objektif, saya akan memberikan keputusan yang terbaik," ucap dia kepada para pihak di sidang praperadilan PN Bandung, Jumat (5/7/2024).

Ia menegaskan putusan yang akan dibacakan Senin (8/7/2024) mendatang merupakan putusan terbaik. Namun, bukan untuk pemohon yaitu kuasa hukum Pegi atau termohon yaitu tim hukum Polda Jabar.

"Terbaik ini bukan untuk pemohon atau termohon, tapi keputusan yang terbaik untuk Indonesia," kata dia.

Seperti diketahui, sidang praperadilan Pegi Setiawan sudah berlangsung sejak Senin (1/7/2024) lalu dengan agenda pembacaan gugatan dari kuasa hukum. Pada Selasa (2/7/2024) sidang dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari Polda Jabar serta replik dan duplik.

Pada Rabu (3/7/2024), sidang beragendakan pemeriksaan saksi dari kuasa hukum Pegi Setiawan. Mereka Dede Kurniawan teman dekat Pegi, Suharsono alias Bondol teman kerja Pegi, Agus dan Riana pemilik rumah yang dibangun Pegi dan Rudiana serta Prof Suhandi Cahaya saksi ahli.

Pada Kamis (4/7/2024), saksi ahli Prof Agus Surono dihadirkan Polda Jabar di persidangan. Sidang pada Jumat (5/7/2024) pukul 09.26 WIB beragendakan penyerahan kesimpulan dan selesai pukul 09.35 WIB.

Kuasa hukum Pegi Setiawan menegaskan bahwa kesimpulan dalam berkas yang diserahkan ke hakim yaitu penyidik salah tangkap. Mereka menyebut Pegi Setiawan bukan Pegi alias Perong yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sedangkan tim hukum Polda Jabar meyakini hakim bakal menolak gugatan kuasa hukum Pegi Setiawan.