PADANG, iNews.id - Polda Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Operasi Zebra Singgalang 2024 yang dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai 14-27 Oktober mendatang. Target operasi ini untuk menciptkan kamseltibcarlantas dan pengamanan Pemilu Serentak 2024 di wilayah Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan, operasi tersebut akan fokus pada penindakan 12 jenis pelanggaran. Seperti menggunakan telepon genggam saat berkendara, tak punya surat izin mengemudi (SIM).

"Kemudian pengemudi di bawah umur, boncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan sabuk pengaman serta mengemudi ugal-ugalan, melawan arus lalu lintas dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol,” ujarnya, Selasa (15/10/2024)

Menurutnya, Operasi Zebra 2024 tidak hanya berfokus pada tindakan pelanggaran pengemudi, namun juga menyasar kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan operasional.

Aspek lain yang menjadi sorotan termasuk kelengkapan dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), penggunaan aksesories kendaraan yang tidak sesuai dengan regulasi, seperti rotator dan pelat nomor tidak standar.

Selain itu, kendaraan yang melebihi kapasitas (overdimension dan overload) serta penggunaan knalpot brong atau yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik juga menjadi titik penekanan dalam operasi ini.

Kegiatan Operasi Zebra Sumbar 2024 ini merupakan bagian dari komitmen yang berkelanjutan dari pihak kepolisian untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum saja, namun juga menjadi tanggung jawab setiap pengguna jalan.

“Dengan sinergi dan kerja sama yang baik antara polisi dan masyarakat, diharapkan akan tercipta situasi kamseltibcarlantas yang selamat dan lancar di Provinsi Sumbar,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

PADANG, iNews.id - Sebanyak 17 anggota Polri yang bertugas di Ditsamapta Polda Sumatra Barat (Sumbar) menjalani sidang kode etik. Sidang ini terkait dugaan pelanggaran di Polsek Kuranji saat mengamankan pelaku-pelaku yang akan tawuran tanggal 9 Juni tahun 2024.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistyawan mengatakan, polisi tetap memberikan informasi keterbukaan terhadap publik dalam penanganan kasus internal kepolisian.

"Saya sampaikan perkembangannya kemarin dari Polda Sumbar, Bid Propam Polda Sumbar sudah melakukan sidang kode etik hari yang pertama terkait dengan pelanggaran anggota tersebut," ujar Kombes Dwi didampingi Kabid Propam Polda Sumbar Kombes Pol Hidayat Asykuri Ginting di Mapolda Sumbar, Rabu (3/10/2024).

Menurutnya sidang ini masih dalam tahap awal, yaitu mendengarkan keterangan saksi-saksi. Kemudian akan dilanjutkan pada hari sidang berikutnya pekan depan.

"Terkait dengan pelaksanaan sidang kode etik ini kami dari Polda Sumbar transparan, terbuka sesuai dengan janji Bapak Kapolda Sumbar dalam penanganan kepada anggota yang melanggar itu terbuka," katanya.

Dalam upaya untuk membuktikan transparansi ini, Polda Sumbar mengundang institusi eksternal untuk menyaksikan jalannya sidang kode etik.

"Alhamdulillah undangan kami diterima, kemudian pada saat sidang kode etik kemarin dari undangan kami itu mereka hadir semua," kata Dwi. 

Sidang tersebut disaksikan perwakilan Kompolnas, KPAI, LPSK, Komnas HAM dan LBH, termasuk Ketua Harian Kompolnas yang hadir secara langsung.

Selain itu, tercatat 18 saksi yang awalnya diamankan di Polsek Kuranji, namun dalam sidang tersebut hanya 7 saksi yang bisa hadir.

"Satu tidak bisa hadir karena sudah dalam sel. Satu lagi sudah pindah ke Lampung, yang bisa hadir hanya 7 orang, 2 orang tanpa pendampingan LBH. Kemudian yang 5 orang dengan pendampingan LBH," ujar Dwi.

Dengan keterangan dari saksi yang telah dihadirkan, proses sidang kode etik Polda Sumbar berjalan dengan keterbukaan.

"Dari keterangan saksinya sudah jelas, sudah lengkap kemudian kita juga hanya bisa menghadirkan terduga pelanggar satu orang nanti kita selesaikan dulu satu orang itu sampai dengan putusan, baru kita lanjut ke terduga pelanggar lainnya," ucapnya.

Untuk anggota yang akan disidang Kode etik berjumal 17 orang anggota Ditsamapta Polda Sumbar sesuai dengan yang sudah diperiksa. Sidang akan dilakukan satu orang masing masing.

“Memang aturannya satu laporan satu berkas dan satu putusan, namun untuk 17 anggota tersebut akan disidangkan semuanya,” katanya.

Untuk sidang pertama yang diperiksa ketua tim sebagai penanggungjawab yang membawa rombongan patroli.

Editor: Donald Karouw

PADANG, iNews.id - Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Pol Suharyono memastikan DNA dan sperma yang ada di tubuh mayat gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman milik tersangka Indra Dragon (26). Korban Nia Kurnia Sari (18) diduga diperkosa dan dibunuh lalu mayatnya dikubur dalam keadaan telanjang.

"Dari sisi DNA termasuk sperma, dari keterangan tim forensik sudah identik yang ada di tubuh korban milik tersangka," ujar Suharyono, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, sperma dan DNA yang ditemukan di tubuh korban telah uji labor dan forensik.

“Hal ini juga menguatkan kemungkinan tersangka hanya satu orang,” katanya.

Namun kata Kapolda, penyidik masih terus melakukan pengembangan dalam penyidikan agar kasus ini benar-benar terungkap  serta memastikan ada atau tidaknya pelaku lain.

"Tapi kami tetap kembangkan dugaan pelaku lainnya. Kami masih menduga kuat, dari kesaksian, pengakuan tersangka dan barang bukti, baru satu orang tersangka," ucapnya.

Kapolda Sumbar mengungkapkan, pengembangan yang dilakukan ini untuk mengetahui pasti ada dugaan keterlibatan orang lain dalam hal membantu tersangka dalam pelariannya. Termasuk memberikan bantuan logistik hingga menyembunyikan tersangka.

"Kami tetap kembangkan dugaan pelaku lainnya," ujar Kapolda.

Sampai saat ini, tim gabungan masih terus mencari bukti-bukti baru dalam kasus meninggalnya Nia. Tim kita juga sudah mendapatkan cangkul dan celana panjang korban warna hitam yang tersangkut di sungai kecil.

Cangkul itu dicuri dari salah satu rumah warga lalu dipakai untuk mengubur korban. Kemudian cangkul itu dibuang ke hutan untuk menghilangkan jejak.

Editor: Donald Karouw

PADANG, iNews.id - Polda Sumatra Barat dan Polres Padang Pariaman mendapat apresiasi dari masyarakat luas atas pengungkapan kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan. Hal ini terlihat dari banyaknya kiriman karangan bunga yang memberi selamat kepada polisi telah menangkap Indra Septiarman (IS) pembunuhan Nia Kurnia Sari (NKS).

Sebagai bentuk dukungan dan keberhasilan polisi, masyarakat menunjukkan solidaritas tinggi dengan mengirimkan karangan bunga ke Mako Polda Sumbar.

Pantauan iNews, sejumlah karangan bunga tersebut tampak menghiasi depan Kantor Polda Sumbar setelah operasi penangkapan tersangka. Ada salah satu karangan bunga unik yang menarik perhatian berisikan ungkapan rasa terima kasih yang mendalam kepada polisi.

"Terima kasih Kapolda Sumbar atas berhasil menangkap pembunuh dan pemerkosa Nia," tulis karangan bunga kiriman Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldy, Sabtu (21/9/2024).

Tidak hanya Wagub Sumbar, sejumlah anggota DPR juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polda Sumbar. Selain itu dukungan masyarakat Sumbar juga ikut serta menyampaikan apresiasi mereka.

Baca Juga

Kronologi Lengkap Pembunuh Nia Gadis Penjual Gorengan Ditangkap di Padang Pariaman

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistyawan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan ini.

“Terima kasih kepada masyarakat yang telah mengapresiasi serta memberikan dukungan dan membantu polisi dalam mengungkap pelarian pelaku pembunuhan Nia Kurnia Sari,” kata Dwi, Sabtu (21/9/2024).

Pengejaran tersangka pembunuhan berawal dari penyelidikan kasus yang telah menarik antusiasme dan partisipasi masyarakat. Indra Septiarman akhirnya berhasil ditangkap dalam sebuah operasi pengejaran pelaku yang cukup dramatis.

Persembunyiannya di plafon sebuah rumah kosong di Guguak Gajah, Kayutanam pada Kamis (19/9/2024) sore. Dalam penangkapan, masyarakat juga telah memberikan bantuan penyisiran di area yang semula belum terjangkau oleh aparat.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai hasil otopsi yang diberikan oleh Polda Sumatera Barat atas penyebab kematian Afif Maulana (13) belum meyakinkan.

Sebab itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menilai perlu ada gelar otopsi ulang yang dilakukan agar hasil otopsi bisa lebih objektif dan bisa dipertangggungjawabkan.

Kesimpulan itu didapat setelah Komnas HAM mendapat penjelasan lisan hasil otopsi Afif Maulana dari Polda Sumbar, termasuk mengundang ahli forensik independen untuk melakukan asesmen.

"Berdasarkan asesmen ini, informasi (terkait otopsi) yang tersedia belum cukup meyakinkan untuk memastikan apakah luka penyebab kematian (Afif) akibat oleh jatuh dari ketinggian atau oleh tindakan lainnya," ujar Uli dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

"Oleh karena itu, untuk memperoleh kepastian yang lebih baik, kami memandang perlu dilakukan otopsi ulang," sambung dia.

Komnas HAM juga telah mengeluarkan rekomendasi ekshumasi jasad Afif Maulana kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Komnas HAM juga telah menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian RI untuk melakukan ekshumasi terhadap jasad Afif Maulana melalui surat nomor 571/PM.00/R/VII/2024," ujar Uli.

Proses ekshumasi diperlukan agar penyebab kematian Afif bisa diketahui secara terang.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar proses ekshumasi bisa melibatkan institusi medis forensik yang independen dan kredibel.

Sebagai informasi, terkait kasus kematian Afif Maulana, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada 20 saksi dan keluarga korban.

LPSK memberikan perlindungan kepada 7 keluarga Afif yang dinilai menerima ancaman, sedangkan 13 lainnya adalah saksi yang disebut turut mengalami penyiksaan.

Kematian Afif diketahui setelah jasadnya ditemukan di Sungai Kuranji, Kota Padang, pada 9 Juni 2024.

Sebelum tewas, ia berada di jembatan Kuranji yang saat itu diduga sedang terjadi aksi tawuran.

Pihak keluarga menduga kuat bahwa anaknya itu dianiaya oknum polisi yang sedang patroli di area jembatan Kuranji.

Pihak keluarga berpendapat demikian karena melihat adanya kejanggalan dalam penanganan kasus dan banyaknya lebam di tubuh bocah berusia 13 tahun itu.

Namun, pihak Polda Sumbar menyebut Afif tidak tewas dianiaya, tetapi karena jatuh ke sungai dari atas jembatan Kuranji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keluarga dari remaja berusia 13 tahun yang tewas di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), bernama Afif Maulana, mendatangi Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/8/2024). Pihak keluarga mengaku tak ikhlas pelaku kasus dugaan pembunuhan anaknya belum terungkap.

"Saya tidak ikhlas dan belum bisa menerima kalau pelaku yang menganiaya Afif belum terungkap Pak, saya mohon Pak," kata ibunda dari Afif Maulana, Anggun Anggraini saat menyampaikan aspirasinya.

Komisi III DPR RI menggelar audiensi untuk mendengar aspirasi dari keluarga Afif yang didampingi oleh para kuasa hukumnya. Rapat tersebut dipimpin oleh Pimpinan DPR RI langsung yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Keluarga pun meminta kepada para legislator itu agar turut membantu dan mengawal proses penyelidikan kasus tersebut agar pelaku terungkap dan diberi hukuman seadil-adilnya. Selama belum terungkap, keluarga Afif pun mengaku belum bisa tenang.

Dalam audiensi tersebut, hadir juga tim dari Polda Sumbar dan Polresta Padang, mulai dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, Kabidhumas Polda Sumbar, dan Kabidpropam Polda Sumbar. Audiensi yang dilaksanakan terbuka untuk umum itu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 15 menit.

Dasco pun mengatakan bahwa audiensi itu belum mendalami fakta-fakta kejadian karena hal itu sebelumnya sudah disampaikan oleh kuasa hukum maupun dari kepolisian. Dia pun memastikan DPR RI maupun Komisi III DPR RI bakal mengawal kasus kematian Afif Maulana yang diduga tidak wajar itu untuk diselesaikan hingga tuntas.

Sebelumnya, Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun, ditemukan meninggal dunia di bawah Jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat pada Ahad (9/6/2024). Pada Jumat (21/6/2024), Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Padang AKBP Rully Indra Wijayanto mengatakan bahwa hasil penyelidikan lanjutan menunjukkan bahwa sebelum jasad korban ditemukan warga di lokasi setempat terjadi aksi tawuran pada dini harinya.

Dia mengatakan bahwa rombongan tawuran tersebut langsung pecah ketika melihat kedatangan petugas Direktorat Sabhara Polda Sumbar yang memang diturunkan untuk menangani tawuran. Di samping itu, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono juga menyatakan ada 17 polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau melanggar kode etik tidak terkait dengan kematian Afif.

Suharyono di Padang, Ahad (30/6/2024) menyebut 17 polisi diduga melakukan pelanggaran disiplin saat melakukan pemeriksaan di Polsek Kuranji terhadap 18 remaja yang akan melakukan aksi tawuran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Mabes Polri untuk segera melakukan ekshumasi jasad Afif Maulana (13 tahun) yang tewas karena diduga mengalami penyiksaan oleh kepolisian di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), beberapa waktu lalu.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menegaskan, ekshumasi untuk autopsi ulang bocah tersebut perlu dilakukan untuk penyidikan tuntas penyebab kematian pelajar kelas satu SMP Muhammadiyah 5 Kota Padang tersebut. Langkah itu untuk memastikan penyebab sebenarnya kematian Afif.

"Sehubungan dengan kematian Afif Maulana, Komnas HAM menganggap perlu dilakukan ekshumasi dan autopsi uang terhadap jasad Afif Maulana," kata Uli dalam siaran pers di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Uli mengatakan, Komnas HAM sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Selasa (30/7/2024). Rekomendasi tersebut sebagai penegasan Komnas HAM tentang perlunya melakukan ekshumasi dan autopsi ulang jasa Afif.

Menurut Uli, hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Mabes Polri perihal rekomendasi tersebut. Padahal, sambung dia, ekshumasi dan autopsi ulang diperlukan untuk memastikan proses penyidikan apa sebab kematian Afif.

"Proses ekshumasi diharapkan melibatkan institusi medis forensik yang independen, dan kredibel, serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini kami pandang penting demi memastikan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini," ujar Uli.

Menurut Uli, sebetulnya permintaan ekshumasi jasad Afif kepada Polri sudah dimintakan berkali-kali. Pada 2 Juli 2024, melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, kata Uli, sebelumnya juga sudah meminta agar Polda Sumbar melakukan ekshumasi dan autopsi ulang jasad Afif.

Pun ekshumasi tersebut sudah disetujui oleh keluarga dan kedua orang tua Afif. LBH Padang pun membawa Afrinaldi (34 tahun) dan Anggun Anggraeni (32), selaku kedua orang tua Afif yang datang ke Komnas HAM untuk meminta dukungan untuk Polri bersedia melakukan ekshumasi dan autopsi ulang.

"Tujuannya adalah untuk mengungkap dengan jelas penyebab kematian Afif Maulana dan memastikan keadilan bagi semua pihak," kata Uli.

Dia mengakui, Komnas HAM memang sudah menerima penjelasan dari Polda Sumbar perihal autopsi yang pertama dilakukan terhadap jasad Afif. Penjelasan tersebut, sambung dia, ketika perwakilan Komnas HAM datang langsung ke Kota Padang untuk melakukan pengusutan awal.

Tetapi, penjelasan lisan dari Kapolda Sumbar Irjen Suharyono belum meyakinkan. "Dari informasi yang tersedia belum cukup meyakinkan untuk memastikan apakah luka-luka yang menyebabkan kematian Afif Maulana diakibatkan oleh jatuh dari ketinggian atau oleh tindakan lainnya," ucap Uli.

Dua versi kematian...

Ada dua versi penyebab kematian Afif di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang pada Ahad (9/6/2024). Kapolda Sumbar Irjen Suharyono dalam penyampaian resmi pihaknya meyakini, Afif tewas lantaran terpeleset, dan jatuh melompat dari ketinggian lebih dari 20-an meter di Jembatan Kuranji saat akan ditangkap kepolisian.

Bocah tersebut, kata Suharyono, merupakan salah satu dari 18 anak-anak remaja yang ditangkap oleh Sabhara Polda Sumbar saat melakukan pencegahan aksi tawuran di Kota Padang. Dan, Suharyono meyakini, Afif adalah salah-satu pelajar yang diduga akan tawuran.

Keyakinan itu setelah tim penyidik membongkar isi percakapan WhatsApp di ponsel milik Afif yang disita penyidik. "Dan itu baru bikin kami kaget, wah, ternyata Afif (AM) itu sudah ada percakapan dengan Adithya (A) itu memang yang mengajak tawuran itu, malah Afif Maulana (AM) itu," ujar uharyono.

Penyidik juga mendapati foto Afif, yang memegang pedang panjang, yang dikirimkan ke ponseltemannya untuk mengajak tawuran. "Menggambarkan bahwa Afif, sedang membawa pedang, jam 10 itu menanyakan dulu ke Adithya, 'ada tawuran nggak malam ini'," ucap Suharyono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PP Muhammadiyah mengultimatum Mabes Polri untuk segera merespons permintaan ekshumasi atau autopsi ulang jenazah Afif Maulana (AM). Afif merupakan bocah 13 tahun yang menjadi korban dugaan penyiksaan oleh anggota kepolisian di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar).

Melalui Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi (LBH AP) PP Muhammadiyah menegaskan, akan melaksanakan pembongkaran jenazah secara mandiri jika Kapolri Listyo Sigit Prabowo tak juga menanggapi permohonan pihak keluarga dan tim advokasi untuk autopsi ulang jasad AM.

Ketua LBH AP PP Muhammadiyah Gufroni mengatakan, timnya bersama-sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan, setuju memberikan tenggat waktu kepada Mabes Polri untuk melakukan ekshumasi paling lambat 9 Agustus 2024. Gufroni mengatakan, tenggat waktu ultimatum tersebut berdasarkan rekomendasi dari para ahli bedah forensik tentang batas waktu normal terhadap jenazah untuk dilakukan autopsi ulang.

“Kalau di Mabes Polri belum jalan, maka kami, bersama-sama KPAI, LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga-lembaga negara lain, untuk mendorong dalam melaksanakan ekshumasi secara independen,” begitu kata Gufroni di Kantor KPAI, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Gufroni menerangkan, permintaan resmi ekshumasi jasad Afif sudah dimintakan oleh tim advokasi keluarga dari LBH Padang dan Kontras ke Polda Sumbar, pun ke Mabes Polri. Permintaan serupa, juga dilakukan resmi LBH AP PP Muhammadiyah kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Akan tetapi, semua permohonan tersebut hingga kini tak ada respons. Alih-alih memberikan persetujuan, kata Gufroni, jawaban resmi jika Polri menolak, pun nihil. Sementara, kata Gufroni, rekomendasi dari para dokter bedah forensik, batas waktu normal jika dilakukan autopsi ulang maksimal dua bulan sepuluh hari dari kematian.

Artinya, kata Gufroni, batas waktu tersebut, selambatnya 9 Agustus 2024. Karena Afif, meninggal dunia pada 9 Juni 2024. Dan saat ini, kata Gufroni, masih tersisa sembilan hari lagi sebelum jasad Afif sulit diidentifikasi. Menurut dia, melalui mekanisme resmi kepolisian, jika tak ada respons, tim Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan, akan menyiapkan dokter forensik independen untuk melakukan ekshumasi tersebut.

“Jadi paling tidak, kami bersepakat, melalui Komnas HAM bisa mengambil inisiatif untuk melakukan ekshumasi dan autopsi ulang, karena Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan pengungkapan dan penyelidikan kasus kematian Afif Maulana yang diduga meninggal dunia akibat penyiksaan aparat ini,” begitu kata Gufroni.

Jasad Afif Maulana ditemukan mengambang pada Ahad (9/6/2024) lalu di aliran Sungai Batang di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Saat ditemukan, jasad bocah 13 tahun itu sudah dalam kondisi lebam-lebam pada bagian kiri tubuhnya. Diketahui, pada Sabtu (8/6/2024) malam, Afif keluar bersama rekan-rekannya. Dan diketahui pula, bahwa pada Sabtu (8/6/2024) malam sampai Ahad (9/6/2024) dini hari-subuh satuan Sabhara Polresta Kota Padang bersama Polda Sumbar melangsungkan patroli pencegahan dan penindakan tawuran pelajar.

LBH Padang dari penyelidikan mandiri menyebutkan adanya saksi yang menceritakan Afif bersama temannya A berboncengan dengan sepeda motor pada dini hari itu. Lalu keduanya terpelanting dari motor ke aspal setelah ditendang polisi yang berpatroli menggunakan motor trail KLX.

Dari investigasi LBH Padang pula diyakini Afif sempat mengalami kekerasan, bahkan penyiksaan usai ditendang kepolisian. Pun dugaan dari LBH Padang, Afif sempat dibawa ke Polsek Kuranji dan kembali mengalami ragam kekerasan, serta penyiksaan. Menurut LBH Padang ada sekitar 18 anak-anak dan remaja yang ditangkap pada subuh hari itu, yang juga mengalami penyiksaan.

Namun versi Polda Sumbar menyampaikan yang lain. Menurut Kapolda Irjen Suharyono, ada bukti-bukti yang meyakinkan kepolisian, bahwa Afif dikejar oleh polisi patroli lantaran terlibat akan tawuran. Meskipun Kapolda mengakui adanya perbuatan anggotanya yang melakukan pemukulan dan penendangan pada saat pencegahan aksi tawuran, tetapi tak menerima tudingan LBH Padang tentang penyebab kematian Afif.

Dari penyelidikan yang dilakukan Polda Sumbar, kata Irjen Suharyono, saksi A yang menyebutkan bahwa Afif berencana untuk melarikan diri dari kejaran polisi dengan melompat dari atas Jembatan Kuranji. Hal tersebut yang meyakinkan Polda Sumbar bahwa Afif kemungkinan tewas akibat melompat dari jembatan setinggi lebih dari 20 meter. Aliran sungai dangkal berbatuan di bawah jembatan, yang diyakini Polda Sumbar membuat jasad Afif mengalami lebam-lebam.

Saat dilakukan autopsi pertama, diketahui beberapa bagian tulang dada sebelah kiri Afif patah dan menusuk bagian paru-paru. Polda Sumbar, pun sudah menetapkan 17 personel Sabhara-nya sebagai pelaku tindakan tak disiplin dan pelanggar SOP saat melakukan patroli, serta pemeriksaan terhadap para terduga pelaku tawuran.

Namun terkait kematian Afif, Polda Sumbar sampai saat ini tak melakukan penyelidikan, apalagi penyidikan untuk mengusut penyebab pasti matinya Afif. Pihak keluarga, bersama LBH Padang sudah mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan dan meminta pembentukan tim investigasi. Pihak keluarga, pun meminta Komnas HAM untuk memfasilitasi dilakukannya ekshumasi, dan autopsi ulang untuk menguak pastinya kematian Afif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo segera mengambil alih penanganan kasus kematian Afif Maulana (13) seorang pelajar di kota itu yang diduga menjadi korban penyiksaan oleh oknum polisi. Permintaan ini senada dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Kami LBH Padang sebagai kuasa hukum sebenarnya sudah mendorong Kapolri untuk mengambil alih penanganan kasus ini," kata Direktur LBH Padang Indira Suryani di Padang, Selasa (23/7/2024).

Sejalan dengan itu, pada 16 Juli 2024, KPAI juga melayangkan surat kepada Kapolri untuk melakukan dua hal. Pertama, meminta Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengambil alih penanganan kasus Afif Maulana.

Kedua, KPAI meminta penanganan atau pengusutan kasus dugaan penyiksaan tersebut dilakukan secara transparan, progresif dan profesional. Desakan itu mengingat sudah satu bulan lebih LBH Padang menilai belum ada kemajuan signifikan dari penyelidikan kepolisian setempat.

Tidak hanya itu, Indira juga meminta Kapolri untuk secara aktif dan tegas terkait proses ekshumasi jasad Afif Maulana sebagai bentuk pro justitia dengan melibatkan dokter forensik yang independen serta berkompeten.

"Kami butuh pernyataan tertulis dari Kapolri, polisi atau penyidik agar ekshumasi ini bisa dijadikan pro justitia," ujarnya.

Terpisah, anggota DPD RI Alirman Sori mendesak Kapolda Sumbar Irjen Polisi Suharyono untuk segera menuntaskan kasus kematian pelajar yang diduga dianiaya anggota polisi di Kota Padang.

"Kita berharap jajaran kepolisian untuk mengungkap kasus ini terang benderang sehingga semua orang mendapat kepastian," kata anggota DPD RI Alirman Sori.

Menurut dia, penuntasan kasus kematian pelajar sekolah menengah pertama yang ditemukan tewas pada 9 Juni 2024 tersebut penting untuk segera dituntaskan agar tidak menimbulkan persepsi liar di tengah masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengungkapkan delapan fakta baru dalam pengusutan lanjutan kasus kematian Afif Maulana (AM) di Sumatera Barat (Sumbar). Direktur LBH Padang Indira Suryani menegaskan, fakta-fakta baru temuan tim investigasinya itu sekaligus bantahan terhadap penyampaian Kapolda Sumbar Inspektur Jenderal (Irjen) Suharyono yang dinilai sepihak menyudutkan bocah tewas usia 13 tahun itu.

Sejumlah fakta baru temuan LBH Padang tersebut, beberapa di antaranya terkait dengan situasi yang dikatakan polisi terjadinya tawuran, pada Sabtu (8/6/2024) dan Ahad (9/6/2024) dini hari-subuh di Kota Padang. Dan temuan fakta baru atas tudingan Irjen Suharyono yang menuding Afif Maulana sebagai pelajar tawuran hanya berdasarkan temuan foto bocah 13 tahun itu, yang sedang memegang pedang panjang.

LBH Padang, kata Indira, juga mengungkapkan fakta-fakta baru hasil dari wawancara langsung para saksi-korban yang turut ditangkap oleh kepolisian pada subuh nahas tersebut. “Hasil investigasi dari LBH Padang ini, kami maksudkan untuk membuat semakin terangnya kasus kematian Afif Maulana, serta penyiksaan anak-anak lainnya dalam tragedi Kuranji 9 Juni 2024,” kata Indira dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Indira mengawali temuan baru tim investigasi LBH Padang terkait dengan situasi, serta kondisi sebelum Afif Maulana, ditangkap dan ditemukan tewas. “Diamankan (ditangkap) bukan saat tawuran terjadi,” kata Indira.

Ia menerangkan, tim Sabhara Polda Sumbar menangkap Afif Maulana bersama-sama 18 anak-anak juga orang dewas lainnya pada Ahad (9/6/2024) dini hari-subuh bukan pada saat terjadinya tawuran. Tetapi diduga akan terjadinya baku-pukul antarpelajar tersebut.

“Terjadi kejar-kejaran antara kelompok anak-anak dan dewas di Simpang Empat Ampang-Durian Tarung dengan tim kepolisian. Ada sekitar 30-an motor anak-anak dan orang dewasa. Dan 30-an motor tersebut berpencar ke arah Duriang Tarung, dan ada yang ke arah Ampang. Namu tim Ditsamapta mengejar mereka yang mengarah lurus ke arah Balai Baru. Dan sempat terjadi blokade jalan oleh kepolisian di dekat Polsek Kuranji,” kata Indira.

Selanjutnya, kata Indira, LBH Padang membantah penyampaian Kapolda Irjen Suharyono atas temuan foto Afif Maulana yang terdokumentasi memegang pedang panjang. Menurut Indira, foto yang disampaikan oleh Irjen Suharyono itu memang benar, dan terkonfirmasi oleh keluarga adalah dokumentasi milik Afif Maulana.

Tetapi dalam foto tersebut, bukan menggambarkan tentang bocah Kelas-1 SMP Muhammadiyah-5 Kota Padang itu, sedang memegang pedang. Melainkan, kata Indira, foto tersebut merekam Afif Maulana yang memegang gagang teralis besi yang dibalut dengan kain bendera berwarna kuning salah-satu partai politik (parpol).

“Soal foto Afif Maulana memegang pedang, kami sampaikan fakta-fakta bahwa di dalam foto tersebut, Afif Maulana bukan memegang pedang, tetapi teralis besi jendela yang diperbaiki di dekat rumah ayah Afif Maulana di Indarung. Foto tersebut direkam oleh anak A, dengan handphone milik anak F dan dikirim ke handphone milik Afif Maulana. Foto tersebut dilakukan hanya untuk gaya-gayaan seorang anak seusia Afif Maulana (13 tahun),” kata Indira.

Pada saat tim investigasi LBH Padang kembali mendatangi TKP temuan mayat Afif Maulana, pekerja proyek mengingatkan untuk tak mendekat ke titik temuan mayat Afif Maulana. Menurut Indira, pengerukan-pendalaman dasar sungai tempat temuan mayat Afif Maulana itu, dipastikan sudah merusak TKP. Karena pada saat temuan mayat, sungai tersebut hanya sedangkal betis di bawah lutut orang dewasa.

“Dan setelah dilakukan pengerukan, dan pendalaman, dasar sungai di lokasi temuan mayat Afif Maulana itu, sudah sedalam lebih dari satu meter, dan terlihat adanya penumpukan batu-batu sungai di sekitar TKP. Kami mengindikasikan pengerukan dasar sungai ini merupakan hal yang disengaja,” kata Indira.

Kesengajaan tersebut diduga untuk memperkuat narasi Polda Sumbar yang sampai kini meyakini Afif Maulana meninggal dunia karena terjun dari Jembatan Kuranji setinggi lebih dari 20-an meter pada saat hendak ditangkap. “Penyidik Polda Sumbar harus bertanggung jawab atas seluruh pengrusakan TKP temuan mayat Afif Maulana tersebut,” kata Indira.

Dan temuan fakta terakhir atau kedelapan, kata Indira, menyangkut autopsi ulang untuk penyidikan yang sudah dimintakan oleh pihak keluarga atas jasad Afif Maulana. Menurut Indira, pihak keluarga sudah menyetujui agar dilakukan ekshumasi terhadap jasad Afif Maulana.

Persetujuan tersebut, pun sudah disampaikan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pihak LBH Padang, kata Indira, juga meminta Komnas HAM untuk turut serta membantu agar ekshumasi untuk autopsi ulang tersebut segera dilakukan. Bahkan kata Indira, tim dari LBH Advokasi Publik Muhammadiyah juga sudah meminta langsung ke Mabes Polri (22/7/2024) agar dilakukan ekshumasi untuk autopsi ulang jasad Afif Maulana.

“Namun permintaan pihak keluarga, LBH Padang, dan LBH AP PP Muhammadiyah untuk dilakukan ekshumasi tersebut tidak pernah direspons baik oleh Kapolri, maupun oleh Kapolda Sumatera Barat,” ujar Indira.

Menurut dia, LBH Padang sempat mendengar adanya penyampaian Kapolda Sumbar Irjen Suharyono yang menyetujui dilakukan ekshumasi. “Tetapi kesediaan oleh Kapolda Sumatera Barat itu, hanya kepada media, tanpa memberikan surat kesediaan resmi kepada pihak keluarga ataupun kepada LBH Padang untuk dilakukan ekshumasi sebagai langkah pro justicia dalam pengusutan terang kasus kematian Afif Maulana,” ujar Indira.

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono sebelumnya menegaskan, dirinya sebagai otoritas kepolisian tertinggi di Sumbar bertanggung jawab atas seluruh proses pengusutan kasus kematian anak AM.

“Saya bukan pelaku kejahatan. Saya pembela kebenaran,” kata Suharyono, belum lama ini ujar dia.

Suharyono melalui pesannya tersebut juga ‘menyerang’ balik koalisi sipil termasuk LBH Padang sebagai kelompok yang merasa benar sendiri. Bahkan disebutkan dia, sebagai kelompok masyarakat yang merasa tak pernah salah.

“LBH sok suci. Dia mengatur skenario dan alibi sedemikian rupa. Seolah-olah prediksinya yang paling benar,” kata Suharyono.

Suharyono menegaskan, bahwa kematian anak AM yang selama ini disebut-sebut oleh LBH Padang lantaran mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh para personel Sabhara Polda Sumbar merupakan spekulasi tanpa bukti. “Kami bertanggung jawab, bahwa kami yakini berdasarkan kesaksian dan barang bukti yang kuat, Afif Maulana (AM) melompat ke sungai untuk mengamankan diri sebagaimana ajakannya ke (saksi-korban) Adhitya (A). Bukan karena dianiaya polisi. Itu keyakinan kami,” kata Suharyono menegaskan.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Suharyono ditengarai menunjukkan foto palsu tentang Afif Maulana (AM) membawa pedang. Afif (13 tahun) ditemukan tewas diduga dianiaya kepolisian.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menuding, foto Afif memegang pedang bukan foto asli. Menurut Direktur LBH Padang Indira Suryani, foto yang sebenarnya Afif memegang besi panjang bekas teralis jendela.

Indira mengungkapkan, LBH Padang sempat melakukan penelusuran foto yang diperoleh penyidik Polda Sumbar melalui ponsel milik almarhum Afif. Dia menyebut, pihak keluarga mengakui, foto yang digembar-gemborkan oleh Irjen Suharyono memang benar sosok Afif. Tetapi, kata Indira, pihak keluarga memastikan dalam foto tersebut Afif tidak memegang pedang panjang.

"Tuduhan Kapolda Sumatra Barat soal Afif Maulana memegang pedang, kami menemukan fakta bahwa Afif Maulana bukan memegang pedang, tetapi memegang teralis jendela yang diperbaiki di dekat rumah ayahnya (Afrinaldi) di Indarung," kata Indira kala dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Indira menerangkan, dari penelusuran LBH Padang juga diketahui foto tersebut bukan diambil menggunakan ponsel milik Afif. Melainkan, sambung dia, foto itu merupakan dokumentasi dari ponsel milik anak F, yang dilakukan oleh anak A, dan kemudian dikirimkan ke ponsel Afif.

Indira menguatkan bantahannya atas pernyataan Irjen Suhartoyo yang menyatakan Afif 'memegang pedang panjang' dilakukan pada Sabtu (8/6/2024), sebelum bocah kelas 1 SMP Muhammadiyah 5 Kota Padang itu ditemukan tewas pada Ahad (9/7/2024) dini hari WIB. Dari penelusuran LBH Padang, kata Indira, foto Afif memegang bekas teralis jendela itu dilakukan jauh sebelum peristiwa nahas di Jembatan Kuranji, Kota Padang.

"Bahwa foto Afif Maulana tersebut, diambil sekitar April dan awal Mei 2024, jauh sebelum tragedi Jembatan Kuranji," kata Indira. LBH Padang juga membuat detail besi bekas jeruji jendela yang dinarasikan Irjen Suhartoyo menjadi pedang panjang.

Indira menyebut, besi panjang yang ditangan Afif itu bagian bawahnya dibalut dengan kain kuning yang merupakan bendera salah satu partai politik. "Teralis besi tersebut dibaluti oleh kain bendera salah-satu partai berwarna kuning, dan foto tersebut hanya untuk gaya-gayaan seorang anak yang baru berusia 13 tahun," ujar Indira.

Hanya saja, kata Indira, sampai kini, LBH Padang belum mendapatkan perbandingan data mentah foto asli versus foto yang ditunjukkan Irjen Suhartoyo. Pasalnya, Irjen Suharyono tak memberikan akses pemeriksaan langsung metadata foto maupun video hasil pembongkaran ponsel milik Afif yang dilakukan penyidik kepolisian.

"Kami belum bisa mengecek langsung metadata foto-foto yang dipublikasikan oleh Kapolda Sumbar tersebut. Karena HP milik Afif Maulana, sampai saat ini masih dalam penguasaan polisi di Polda Sumbar," kata Indira.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono membeberkan bukti baru terkait dengan kasus kematian Afif yang jasadnya ditemukan di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Dia menjelaskan, Afif bukan mati karena kekerasan atau penyiksaan oleh aparat seperti yang dituduhkan LBH Padang maupun pihak keluarga.

Dituding tewas melompat...

Dia menegaskan, Afif tewas karena melompat dari atas Jembatan Kuranji. Menurut Suharyono, Afif diduga nekat melompat dari jembatan setinggi lebih dari 20 meter untuk melarikan diri saat dikejar tim Sabhara Polda Sumbar yang melakukan patroli pencegahan tawuran di Kota Padang pada Ahad Subuh.

Irjen Suharyono menguatkan, dugaannya tersebut setelah tim penyelidik Polda Sumbar mendapatkan pengakuan dari saksi korban A (16) yang membonceng Afif saat kejadian. Dia juga menguatkan dugaan Afif terlibat tawuran karena tim penyelidikan Polda Sumbar berhasil mengungkap isi percakapan antara Afif dan saksi korban A sejak Sabtu malam WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri menyerahkan sepenuhnya persetujuan ekshumasi jasad Afif Maulana kepada Polda Sumatra Barat (Sumbar) sebagai otoritas yang melakukan pengusutan penyebab kematian bocah 13 tahun di Kota Padang.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menerangkan, PP Muhammadiyah resmi mennyerahkan surat yang berisi meminta ekshumasi jasad Afif kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Senin (22/7/2024). Namu, kata Trunoyudo, persetujuan untuk melakukannya ada di Polda Sumatra Barat (Sumbar).

Menurut dia, penyidik Polda Sumbar sampai saat ini masih melakukan penyelidikan dan penyidikan. Trunoyudo mengatakan, ekhumasi untuk autopsi ulang tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam proses penyidikan.

"Permintaan (ekshumasi) itu, masuknya bagian dari proses penyidikan. Dan tentunya, tindak lanjut dari ini semuanya, (kewenangannya) ada di penyidik," ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2024).

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Mabes Polri agar mengusut tuntas penyebab kematian pelajar kelas 1 SMP Muhammadiyah 5 Kota Padang tersebut. Hal itu karena ada dugaan kematian Afif akibat penyiksaan yang dilakukan anggota polisi.

Trunoyudo pun menyerahkan masalah itu kepada Polda Sumbar. "Itu (ekshumasi) juga menjadi harapan dan tentunya kembali lagi ke Polda Sumbar untuk menentukan langkah-langkah, termasuk dengan kedokteran forensik," ujarnya.

Menurut Trunoyudo, Polda Sumbar akan mempelajari permintaan ekshumasi tersebut. "Nantinya ekshumasi ini bagian dari proses penyidikan," ujar Trunoyudo.

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) PP Muhammadiyah mendatangi Mabes Polri pada Senin, terkait dengan kematian Afif. Kedatangan tersebut untuk menyampaikan surat resmi kepada Kapolri Jenderal Sigit agar Polri mengusut tuntas kasus kematian Afif.

Pengusutan tersebut, menurut LBH AP Muhammadiyah, dengan langka awal melakukan ekshumasi untuk autopsi ulang. Ketua Advokasi Publik LBH AP Muhammadiyah Gufroni di Mabes Polri menyampaikan, autopsi ulang jasad Afif diperlukan untuk menjawab penyebab pasti kematian.

Pasalnya, selama ini, penyebab tewasnya Afif masih simpang siur. Jenazah Afif, sebetulnya sudah dilakukan autopsi setelah ditemukan meninggal dunia. Tetapi, kata Gufroni, simpang siur penyebab kematian versi kepolisian,dan keyakinan pihak kelurga mengharuskan adanya autopsi ulang.

"Untuk itu kami dari LBHAP PP Muhamadiyah akan menyerahkan surat kepada Kapolri untuk meminta dilaksanakannya ekshumasi, dan autopsi ulang untuk mengungkap penyebab kematian almarhum Afif Maulana," ujar Gufroni.

Jasad Afif Maulana ditemukan mengambang pada Ahad (9/6/2024), di aliran sungai di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Saat ditemukan jasad bocah 13 tahun itu sudah dalam kondisi lebam-lebam di bagian tubuhnya.

Pada Sabtu (8/6/2024) malam WIB, Afif dikatakan keluar bersama rekan-rekannya. Dan diketahui pula, pada Sabtu malam sampai Ahad (9/6/2024) dini hari WIB, satuan Sabhara Polresta Kota Padang bersama Polda Sumbar melangsungkan patroli pencegahan dan penindakan tawuran pelajar.

LBH Padang dari penyelidikan mandiri menyebutkan adanya saksi yang menceritakan Afif bersama temannya A berboncengan dengan sepeda motor pada dini hari itu. Lalu keduanya terpelanting dari motor ke aspal setelah ditendang polisi yang berpatroli menggunakan motor trail Kawasaki KLX.

Dari investigasi LBH Padang pula diyakini Afif sempat mengalami kekerasan, bahkan penyiksaan usai ditendang kepolisian. Pun dugaan dari LBH Padang, Afif sempat dibawa ke Polsek Kuranji dan kembali mengalami ragam kekerasan serta penyiksaan.