Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan total aset di industri dana pensiun (dapen) Indonesia per Mei 2024 mencapai Rp 1.439,71 triliun. Angka tersebut tumbuh sekitar 8,36% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024.

"Total aset dapen tumbuh sebesar 8,36% dengan nilai Rp 1.439,71 triliun," kata Ogi, melalui saluran telekonferensi, Senin (8/7/2024).

Ogi mengatakan, untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan 4,90% menjadi Rp 372,52 triliun. Sedangkan total aset program pensiun wajib mencapai Rp 1.067,19 triliun atau tumbuh 9,62% YoY.

"Pada perusahaan penjaminan nilai aset tumbuh 8,95% YoY dengan nilai mencapai Rp 47,07 triliun pada Mei 2024,' ujarnya.

Selain dapen, juga dilaporkan kinerja dari aset industri asuransi di Indonesia. Per Mei 2024 jumlah aset mencapai Rp 1.120,57 triliun. Angka aset ini meningkat 1,30% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp 1.106,23 triliun.

Di sisi yang sama, akumulasi pendapatan premi naik sebesar 8,59% YoY atau senilai Rp 137,40 triliun pada Mei 2024, terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,23% YoY menjadi Rp 73,51 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 16,94% YoY menjadi Rp 63,9 triliun.

"Kinerja tersebut didukung permodalan yang solid di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC masing-masing 441,93% dan 326,66%, ini jauh di atas threshold sebesar 120%," terangnya.

Sementara total aset asuransi non-komersil tercatat sebesar Rp 219,58 triliun atau terkontraksi 1,86%. Lalu nilai premi asuransi non-komersil tercatat Rp 73,04 triliun atau meningkat sebesar 6,73% pada Mei 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, kinerja industri perbankan di Indonesia masih mampu menjaga kinerjanya tetap kuat dan stabil. Hal ini ditopang oleh pemodalan yang kuat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal per Mei 2024 mencapai posisi 26,22%. Sementara pada April lalu di posisi 25,97%.

"Industri perbankan per Mei 2024 menunjukkan kinerja yang tetap stabil dan berkelanjutan ditopang oleh permodalan yang kuat dengan CAR perbankan tercatat relatif tinggi sebesar 26,22,% sementara April lalu itu berada di angka 25,97%," kata Dian, dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024, melalui saluran telekonferensi, Senin (8/7/2024).

Selain itu, lanjut Dian, tingkat profitabilitas perbankan atau ROA terjaga dengan aset sebesar 2,56% dan April lalu tercatat 2,51% dan net interest margin sebesar 4,5% pada Mei atau sama seperti bulan sebelumnya.

Berikutnya, dari sisi kinerja intermediasi pada Mei 2024 kredit tumbuh double digit 12,15% (yoy) menjadi Rp 7.376 triliun, dengan rasio kredit macet (NPL) gross 2,34% dan NPL nett 0,79%.

"Penyaluran kredit yang cukup signifikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan kredit sejak periode sebelumnya dan searah dengan target pertumbuhan 2024," ujarnya.

Sejalan dengan itu, dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh 8,63% (yoy) jadi Rp 8.699 triliun. Likuiditas bulan Mei memadai, tercermin dari alat likuid per non core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing 114,58% dan 25,79%. Ini jauh di atas threshold masing-masing 50% dan 10%.

"Kondisi likuiditas perbankan nasional tergolong baik di tengah likuiditas global yang cukup ketat, seiring kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunga tinggi atau high for longer," imbuhnya.

Hal ini terlihat dari kualitas kredit terjaga, dengan NPL gross UMKM stabil di 4,27% dari bulan sebelumnya 4,26%. Ini sejalan kredit berisiko (LAR) UMKM turun jadi 13,83% dari bulan April di 14,29%, serta dari tahun sebelumnya 17,63%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sektor jasa keuangan RI pada Juni 2024 berada pada kondisi yang tetap stabil di tengah tantangan kondisi perekonomian global.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, berdasarkan ada hasil Rapat Dewan Komisioner (DK) OJK per 3 Juli 2024 kemarin. Menurutnya, kinerja sektor jasa keuangan masih kontributif terhadap pertumbuhan nasional.

"Sektor jasa keuangan terjaga stabil dan kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, didukung oleh tingkat solvabilitas yang tinggi dan profil risiko yang manageable di tengah masih tingginya ketidakpastian global," kata Mahendra, dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024, melalui saluran telekonferensi, Senin (8/7/2024).

Mahendra mengatakan, perekonomian global secara umum menunjukkan pelemahan dengan data perekonomian HS tercatat lebih rendah di tengah inflasi yang masih sticky atau melekat kuat di dalam perekonomian Amerika Serikat (AS). Begitu pula di Eropa dan China.

"Sementara di Eropa perekonomian tengah menghadapi tantangan stagnasi pertumbuhan dan tekanan fiskal. Sementara di Tiongkok terjadi disabling demand dan supply yang terus berlangsung di tengah stimulus agresif yang tengah dilakukan pemerintah Tiongkok dan oleh otoritas moneter serta fiscal," paparnya.

Sementara itu, di perekonomian domestik pemulihan permintaan masyarakat terus berlanjut meskipun cenderung masih lambat. Kemudian inflasi inti masih stabil dengan pertumbuhan beredar (M2) yang meningkat mengindikasikan potensi berlanjutnya penguatan permintaan ke depan.

Berikutnya di sisi produksi, sektor manufaktur mencatatkan ekspansi meskipun termoderasi. Hal ini terlihat dari penurunan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur menjadi sebesar 50,7, dibandingkan bulan sebelumnya 52,1.

"Di sisi kebijakan, di tengah tekanan pasar keuangan global dan turunnya ekspektasi pasar terhadap kondisi higher for longer, OJK tetap dicermati down side risk ke depan yang dapat berdampak pada sektor jasa keuangan ke depan," ujarnya.

Kemudian terkait risiko kredit, khususnya pada UMKM, berdasarkan hasil press test yang dilakukan OJK, secara umum perbankan dinilai masih resilien, didukung permodalan yang terjaga dan tingkat pencadangan yang memadai.

Selain itu, secara umum rasio kredit yang berisiko untuk UMKM saat ini dalam rentang level yang terjaga dan dalam tren yang menurun jauh di bawah level puncaknya di masa pandemic Covid-19.

Mahendra mengatakan, dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan OJK menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang selaras dengan standar nasional.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan secara elektronik kepada industri agar lebih efektif dan efisien, OJK dan Ditjen Dukcapil memperkuat kerjasama pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam lingkup memperluas cakupan persetujuan kerjasama sebelumnya dengan menambah pemanfaatan teknologi biometrik atau pemindai wajah untuk mendukung kegiatan di SJK dan OJK.

"Selain itu, OJK meresmikan penggunaan aplikasi SPRINT untuk melayani Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah dalam penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama serta bidang IAKD dalam proses permohonan masuk ke dalam regulatory sandbox maupun proses pendaftaran sebagai penyelenggara di ITSK di OJK," pungkasnya.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu, buka-bukaan mengenai situasi perbankan di Indonesia. Ia mengatakan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate yang tinggi membuat bank-bank nasional bersaing menetapkan tingkat suku bunga simpanan.

"Suku bunga BI Rate-nya naik itu langsung diikuti dengan persaingan suku bunga di antara bank," ucap Nixon di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VI DPR RI, Nixon membeberkan, persaingan penetapan suku bunga antar bank nasional memicu naiknya biaya dana bank atau Cost of Fund (CoF).

Di sisi lain, Nixon mengatakan bahwa bunga simpanan bank turut berkompetisi dengan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Tingkat imbas hasil instrumen surat berharga berdenominasi rupiah yang diterbitkan BI itu sekarang di atas 7%.

"Jadi ini membuat semacam reference rate untuk orang-orang meminta suku bunga (lebih tinggi). Institusi besar pasti mintanya juga sudah tinggi-tinggi, bahkan contoh di akhir tahun lalu bidding-nya sudah di atas 7 persen," kata Nixon.

Suku bunga yang lebih tinggi lantas membuat CoF perbankan juga tinggi. Sebab, Nixon menjelaskan tingkat suku bunga yang perlu dibayarkan bank adalah salah satu komponen pembentuk CoF.

Walhasil di BTN, Nixon mengatakan tingkat CoF telah mencapai angka 4,2% pada kuartal I-2024. Ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 3,6%.

Dia mengatakan, BTN punya tugas besar untuk menurunkan CoF secepat mungkin di tengah situasi bunga referensi yang cukup mahal. Merespons tingginya CoF, BTN telah memutuskan untuk merevisi target pertumbuhan kredit pada 2025, dari 13-14% menjadi 10-11%.

"Kita mengambil sikap menurunkan sedikit pertumbuhan kredit karena harga bahan bakunya sudah lebih mahal," pungkasnya.

Merespons hal ini, Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan perhatian Presiden Jokowi terhadap ancaman perubahan iklim itu sebaiknya menjadi kesadaran bersama stakeholder dan para pengambil kebijakan dari pusat sampai daerah.

"Presiden Jokowi sangat concern karena beliau memahami bahwa yang paling merasakan dampak perubahan iklim nantinya adalah masyarakat kecil dan saudara-saudara kita yang tidak mampu," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

"Tentu harapannya dengan atensi khusus Presiden Jokowi ini kita semua punya kesadaran yang sama terhadap dampak perubahan iklim, khususnya para pengambil kebijakan dari pusat sampai daerah," sambungnya.

Pria dengan pengalaman 20 tahun di Perbankan dan Lembaga Keuangan internasional ini menambahkan, selain penguatan komitmen membangun sumber energi geothermal, tenaga surya dan angin, Indonesia juga perlu meningkatkan produksi biomassa, tanaman tebu, sorgum dan tentunya kelapa sawit untuk kebutuhan bioetanol, biodisel dan bioavtur.

"Implementasi program B35 saja dapat menghemat impor diesel sekitar 9,84 juta kiloliter (KL) per tahun. Ini setara dengan penghematan devisa sekitar USD 5,54 miliar per tahun. Apalagi jika penggunaan bioetanol juga dimanfaatkan secara massif untuk Pertalite, niscaya impor BBM akan menurun drastis dan kita menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan," jelasnya.

Sejak mengemban amanat di DPR RI, Eddy yang juga Sekjen PAN ini mengaku fokus pada upaya mempercepat transisi energi menuju energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT)

"Sejak bertugas sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI saya terus berupaya membangun kerja kolektif agar percepatan transisi energi bisa dilakukan dengan dasar hukum yang kuat. Itulah kenapa RUU EBT terus kami upayakan agar segera disahkan," katanya.

"Saat ini bauran energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 13 persen. Padahal Indonesia kaya dengan sumber-sumber energi terbarukan," lanjutnya.

Secara khusus, Eddy juga menyampaikan prioritas kebijakan energi Prabowo-Gibran adalah melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia Raja Ekonomi Hijau dunia.

"Mempercepat transisi energi menuju energi terbarukan adalah bagian dari upaya mewujudkan visi-misi Prabowo-Gibran menjadi Raja Ekonomi Hijau Dunia dengan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia," tutupnya. (fdl/fdl)

Di zaman yang semakin modern, transaksi apapun bisa dilakukan secara digital. Salah satunya adalah transfer uang ke rekening lain melalui mobile banking, termasuk BCA Mobile. Bagaimana cara transfer uang pakai BCA Mobile?

BCA Mobile merupakan layanan aplikasi mobile banking BCA yang menghadirkan kemudahan transaksi perbankan. Nasabah bisa menggunakan Mobile BCA untuk mendapatkan informasi dan melakukan transaksi perbankan yang telah disediakan oleh BCA.

Melalui BCA Mobile, nasabah bisa mengakses rekening yang terhubung dengan kartu ATM BCA, informasi rekening deposito, rekening pinjaman, rekening reksadana, informasi kartu kredit BCA yang sudah dikoneksikan ke BCA Mobile, dan lainnya.

Selain itu, melalui BCA Mobile nasabah bisa melakukan cek saldo, melihat mutasi rekening, transfer dana, dan bayar tagihan hanya melalui satu aplikasi. Lalu, bagaimana cara transfer uang pakai BCA Mobile? Berikut merupakan langkah-langkahnya.

Cara Transfer Uang ke Sesama BCA Pakai BCA Mobile

1. Buka aplikasi BCA Mobile.

2. Pilih fitur "m-Transfer".

3. Pilih "Transfer Antar Rekening".

4. Masukkan informasi rekening tujuan, nominal transfer, dan berita.

5. Pastikan kembali informasi transfer sudah benar.

6. Konfirmasi dengan memasukkan PIN.

7. Transfer ke sesama rekening berhasil.

Cara Transfer Uang ke Bank Lain Pakai BCA Mobile

1. Buka aplikasi BCA Mobile.

2. Pilih "m-Transfer".

3. Pilih "Transfer Antar Bank".

4. Masukkan informasi rekening tujuan, nominal transfer, layanan transfer, dan berita.

5. Pastikan kembali informasi transfer sudah benar.

6. Konfirmasi dengan memasukkan PIN.

7. Transfer ke antar bank berhasil.

Demikian merupakan cara transfer uang ke sesama pengguna BCA dan bank lain pakai BCA Mobile.

Mempersiapkan masa depan tentu menjadi keharusan bagi setiap orang agar memiliki kehidupan yang baik di kemudian hari. Dari dana darurat, dana pendidikan anak, sampai dana pensiun menjadi hal yang penting untuk direncanakan sedini mungkin.

Pasalnya, banyak kejadian tak terduga yang membuat kondisi keuangan tidak stabil, seperti kehilangan pekerjaan atau pun pengeluaran besar yang mendadak. Terlebih bila memiliki 'goals' yang ingin dicapai, misalnya membeli rumah atau mencapai financial freedom.

Melakukan persiapan yang optimal dari jauh hari, dapat memudahkan segala urusan ke depan agar berjalan lancar. Langkah ini akan memberikan ketenangan di masa depan karena tujuan-tujuan dalam hidup sudah aman dan terjamin.

Terdapat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari investasi hingga perpajakan. Namun, dari banyaknya pengetahuan soal keuangan yang perlu dipelajari untuk membuat keputusan yang bijak, tidak sedikit orang yang bingung atau tidak tahu dari mana harus memulainya.

Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga profesional seperti penasihat finansial untuk mendampingi dan mengedukasi nasabah tentang mengelola keuangan. Seorang penasihat finansial akan memberikan saran terkait apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Saat ini, banyak sekali ditemukan layanan profesional yang siap membantu mempersiapkan masa depan. Anda bisa dengan mudah mencari informasi dan bebas berkonsultasi terkait apapun, salah satunya adalah seputar mengelola keuangan untuk membuat masa depan tetap cerah.

Salah satu contohnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menyediakan berbagai layanan konsultasi perencanaan keuangan yang dipersonalisasi untuk nasabah High Net Worth Individual (BRI Private) dan Mass Affluent (BRI Prioritas).

BRI Prioritas dan BRI Private memberikan beberapa layanan yang mampu membuat Anda, Pribadi Istimewa dan Pribadi Terpilih, bebas mengutarakan tentang tujuan dan keinginan tentang masa depan melalui layanan advisory dari BRI. Tentunya, nasabah akan didampingi oleh tenaga kerja yang profesional serta bersertifikat.

Adapun beberapa sektor yang bisa dikonsultasikan dengan BRI, di antaranya:

1. Financial Planning
   Jasa konsultasi untuk merencanakan keuangan termasuk financial check-up dan menentukan tujuan moneter jangka pendek dan jangka panjang disertai strategi dalam mencapai tujuan tersebut.
   
   
2. Investment Advisory
   Jasa konsultasi yang merekomendasikan dan melakukan analisa sekuritas untuk mengelola langsung aset nasabah yang diinvestasikan.
   
   
3. Pension Plan
   Jasa perencanaan keuangan untuk mempersiapkan masa pensiun agar mencapai goals dengan rutin menyisihkan penghasilan.
4. Estate Planning
   Jasa konsultasi untuk merencanakan pengelolaan dan pendistribusian aset setelah kematian.

Tunggu apa lagi? Segera amankan masa depan Anda dengan BRI Private dan BRI Prioritas yang memberi layanan keuangan profesional, sehingga memudahkan mengambil langkah dalam keputusan finansial. Konsultasikan masa depan Anda dari sekarang untuk mencapai keamanan dan ketenangan di masa depan.

Pelaporan pajak merupakan hal yang penting dilakukan oleh wajib pajak, baik untuk pekerja maupun pemilik bisnis. Namun, urusan perpajakan kerap kali bikin pusing kepala, apalagi jika penghasilan yang didapat begitu besar.

Serangkaian prosedur dan administrasi berkaitan dengan pajak harus dilalui wajib pajak yang tak jarang membingungkan bagi yang belum memahami caranya. Terlebih ada sanksi dan denda bagi wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan pajak.

Hal ini semakin membebankan masyarakat, sehingga seringkali membutuhkan bantuan dari petugas untuk menjelaskan proses pelaporan pajak. Untuk itu, layanan konsultasi pajak cukup dibutuhkan untuk membantu pelaporan pajak dengan tepat agar tidak salah dalam memasukkan data.

Dengan demikian, konsultasi pajak menjadi sebuah solusi untuk menjawab berbagai persoalan yang bisa dibantu oleh konsultan pajak profesional. Sejumlah manfaat menggunakan jasa konsultasi pajak antara lain menganalisis situasi keuangan dan memberikan saran yang tepat bagi wajib pajak. Selain itu, jasa ini memberikan edukasi terkait peraturan perpajakan yang kompleks dan berubah-ubah.

Adapun layanan yang menawarkan jasa konsultasi pajak bisa diperoleh dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Soal pajak, BRI menghadirkan layanan eksklusif berupa pendampingan istimewa bagi para nasabah terpilih dalam melakukan pelaporan pajak. Layanan ini berupa konsultasi pajak atau Tax Advisory dari program BRI Private.

Tax Advisory merupakan layanan istimewa atau privilege yang menyediakan jasa konsultan pajak untuk mendukung nasabah BRI terpilih. Layanan tersebut membantu merencanakan dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, nasabah BRI Private dapat berkonsultasi secara langsung dengan konsultan pajak yang telah bekerja sama dengan BRI. Private Banker BRI akan membantu memenuhi kebutuhan dengan memberikan produk yang sesuai dengan tujuan nasabah.

Private Banker dari BRI ini pun tidak perlu diragukan lagi keahliannya karena merupakan tenaga profesional yang berpengalaman dan tersertifikasi. Adapun layanan tax advisory yang diberikan dalam bentuk pendampingan melalui pemberian bimbingan, saran, dan nasehat atas rencana dan pelaksana pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak atau nasabah BRI Private.

Tax Advisory dari program BRI Private merupakan sebuah privilege atau apresiasi berupa jasa konsultasi yang akan diberikan kepada nasabah BRI Private melalui kerja sama dengan perusahaan konsultan pajak, yakni PT Prima Wahana Caraka (PwC).

Segera bergabung menjadi nasabah BRI Private dan manfaatkan privilege melakukan pelaporan pajak lebih mudah dengan layanan Tax Advisory yang eksklusif. Nikmati layanan konsultasi pajak untuk pribadi istimewa dengan BRI Private!

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Pemerintah memperpanjang masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) hingga 2025 mendatang. Masa kerja Satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan Satgas BLBI diperpanjang karena masih banyak hak negara yang mesti ditagihkan kepada obligor atau debitur eks BLBI.

Dari target pengambilalihan aset Rp 110,45 triliun, sejak 2021 hingga saat ini Satgas BLBI baru mengantongi Rp 38,2 triliun.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak aset-aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya memerlukan perpanjangan dari Satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap obligor maupun debiturnya," kata Hadi, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Selain itu pemerintah juga belum menyelesaikan lelang aset milik Tommy Soeharto. Lelang tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 kali, namun tak kunjung laku terjual.

"Aset (Tommy Soeharto) itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaianya akan kita lakukan secara bertahap," ujar Hadi.

"Itulah sebabnya kita minta agar Satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," sambungnya.

Selaras dengan itu, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendukung percepatan penyelesaian tanggung jawab BLBI.

"Masih terdapat hak negara dari obligor atau debitur yang belum diselesaikan. Untuk melanjutkan hasil kerja, saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang substansinya kolaborasi berbagai kementerian/Lembaga (KL) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," jelasnya.

Hadi juga minta Stagas untuk melengkapi pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

"Di samping itu saya juga minta Stagas melengkapi pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah 28 tahun 2022 yang implementasinya segera memanfaatkan dan mendayaguna aset dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis," sambungnya.

Ditemui usai acara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban membenarkan bahwa aset milik Tommy Soeharto belum laku terjual.

"Seperti yang dikatakan Pak Menko tadi yang pendayagunaan akan kita pakai pasal pendayagunaan, sambil menunggu lelangnya laku atau tidak. Makanya statement menko soal Pendayagunaan tadi jadi penting," kata Rionald.

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa langkah pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) pada 23 Juni 2023 sudah berdasarkan pada peraturan pengawasan dan prosedur yang tepat. Tujuannya untuk melindungi konsumen dari kerugian yang semakin besar serta untuk mencegah bertambahnya calon konsumen baru yang dirugikan.

Rasio solvabilitas (risk based capital) Kresna Life sampai dengan batas akhir status pengawasan khusus tetap tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kresna Life juga tidak mampu menutup defisit keuangan yaitu selisih kewajiban dengan aset melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor. Upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL) yang disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi SOL yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, hasil analisis atas program konversi SOL yang disampaikan Kresna Life ke OJK menunjukkan masih adanya defisit yang harus ditutup dengan tambahan modal dari PSP. Namun permintaan OJK kepada PSP untuk menutup perkiraan sisa defisit setelah program konversi SOL dijalankan, tidak pernah dipenuhi.

Mengenai putusan PTTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, OJK menyatakan menghormati keputusan tersebut dan akan menempuh upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, Kresna Life sudah masuk dalam status pengawasan khusus karena sebelumnya sudah diberikan sejumlah peringatan, pembatasan kegiatan usaha dan permintaan rencana penyehatan keuangan sampai beberapa kali.

"Jadi secara prosedural, kewenangan yang diberikan, keputusan untuk mencabut itu, ada prosesnya. Kita tidak melakukan pembiaran. Karena masalahnya itu sudah berlarut-larut," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Menurut Ogi, pencabutan izin Kresna Life merupakan keputusan tegas OJK supaya ada kepastian hukum bagi masyarakat, dan membuat jera dari pelaku usaha.

"Semua harus dilakukan sesuai dengan kewenangan dan juga prosedur yang berlaku. Jadi tidak ujuk-ujuk dicabut, gitu kan. Jadi ada urutan-urutan yang perlu kita lakukan," tambah Ogi.

Mengenai gugatan pemegang saham dan manajemen Kresna Life atas putusan cabut izin usaha OJK itu, Ogi mengatakan itu merupakan hal setiap warga negara untuk melakukan suatu gugatan terhadap keputusan tersebut.

"Nah, jadi dalam hal ini OJK menghormati proses hukum yang berlaku, tapi seperti yang diketahui, secara hukum OJK juga punya hak untuk melakukan kasasinya. Nah, jadi kami secara kebijakan sedang mengajukan, sudah menyiapkan surat untuk melakukan kasasi, dan memori kasasinya, sedang kita siapkan," kata Ogi.

Menurut Ogi, keputusan OJK mencabut izin usaha Kresna Life dan penerbitan perintah tertulis terhadap pemegang sahamnya, adalah upaya meminta kepada pemegang saham untuk mengganti uang pemegang polis.

"Jadi seharusnya dari keputusan OJK itu, para pemegang saham itu bertanggung jawab kepada pemegang polis gitu ya. Betul, ada kepastian hukum di dalam seperti itu," kata Ogi.

Gugatan Tidak Masuk Akal

Terkait putusan PTTUN yang kembali memenangkan Kresna Life, Pengamat Pasar Modal, Budi Frensidy menilai tindakan yang diambil penegak hukum tidak masuk akal. Sebab, dengan statusnya yang masih buron, Michael Steven masih dapat menggugat OJK pada kasus Kresna Life.

"Dalam hal ini kita juga bingung melihat aksi atau tindakan yang belum diambil oleh penegak hukum dan juga akan semakin tidak masuk akal sekaligus sedih melihat dimenangkan gugatan dari Michael Steven. Kita meragukan keputusan yang sudah diambil oleh pengadilan," ujar Budi kepada detikcom, Senin (24/6/2024).

Budi pun menduga ada kesamaan pola fraud yang dilakukan Michael dalam pengelolaan keuangan pada perusahaan afiliasi, termasuk Kresna Aset Manajemen dan Kresna Life.

"Sejauh ini rasio-rasio yang harus diprioritaskan Kresna Life itu di bawah minimum yang ditetapkan oleh OJK, katakan rasio di bawah 100%, kemudian Risk Based Capital atau RBC di bawah 120%. Nah itu secara regulasi sudah tidak memenuhi going concern sehingga sudah sewajarnya izin dicabut setelah dikasih waktu kelonggaran cukup lama untuk memenuhi ekuitas dan segalanya dari OJK," beber Budi.

Soal langkah pencabutan izin, Budi menilai hal tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kewenangan OJK dalam melindungi kepentingan konsumen atau pemegang polis.

Sebelumnya, OJK juga telah memberikan waktu yang cukup kepada Kresna Life untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Namun, upaya terakhir Kresna Life melalui penambahan modal oleh pemegang saham pengendali dan penawaran konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL) tidak dapat dilaksanakan.

"Ya memang utamanya OJK dalam hal ini benar apa yang sudah dilakukan berpihak pada pemegang polis sebagai pihak yang dirugikan. Dan kelonggaran kesempatan untuk menyehatkan (kondisi keuangan) dan juga sudah diberi kesempatan tidak jadi dicabut (izinnya) sehingga sebenarnya common sense dan best practice yang sudah dijalankan oleh OJK sudah benar. Permasalahannya adalah di Kresna Life, terutama di Michael Steven sebagai owner. Dan juga berikutnya yang kita bingung adalah keputusan yang diambil pengadilan," ungkapnya.

"(Terkait) Subordinated Loan seharusnya tidak disetujui oleh pemegang polis karena akan semakin merugikan dia. Artinya pada saat kemampuan keuangan tidak ada, prioritas untuk penerimaan pembayaran kepada mereka (perusahaan-red) dulu sehingga nanti pemegang polis semakin tidak dapat bagiannya. Nah ini akal-akalan dari owner pemegang saham utama," sambungnya.

Alasan Masyarakat Berpendidikan Tinggi Masih Terjebak Investasi Bodong

Alasan Masyarakat Berpendidikan Tinggi Masih Terjebak Investasi Bodong

Asuransi merupakan industri yang berperan penting dalam membangun ekonomi nasional. Bukan hanya membangun ekonomi negara secara holistik, industri asuransi juga membantu masyarakat secara individu memproteksi diri untuk menghadapi berbagai risiko di masa mendatang.

Meski demikian, angka penetrasi industri asuransi terhadap PDB di Indonesia masih cukup rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Berdasarkan Insurance Surveillance Report pada tahun 2022, angka penetrasi Indonesia masih mencapai 1,4%, sedangkan Malaysia 3,8%, Singapura 12,5% dan Thailand 4,6%.

Pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat level penetrasi asuransi, baik asuransi sosial maupun komersial telah mencapai 2,76%. Sementara level densitas asuransi, baik sosial maupun komersial, mencapai Rp 1.959.000 per penduduk di tahun 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan OJK telah melakukan transformasi pengaturan dan pengawasan industri asuransi untuk semakin memperkuat industri asuransi dan meningkatkan pelindungan konsumen.

"OJK saat ini kita sebagai pengawas melakukan dua hal secara bersamaan. Artinya membenahi perusahaan yang bermasalah dan membangun industri perusahaan yang lebih sehat," jelas Ogi.

Dalam pengawasan perusahaan asuransi, OJK membagi menjadi tiga tahapan pengawasan. Pertama pengawasan normal, yakni pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang masih berjalan dengan baik. Kemudian pengawasan intensif, yakni pengawasan atas sejumlah perusahaan asuransi yang mulai terganggu kesehatannya dan tahapan pengawasan khusus terhadap perusahaan yang harus melakukan penyelamatan keuangannya.

Pengetatan Pengaturan

Ogi juga menyampaikan bahwa OJK juga terus melakukan penguatan infrastruktur industri perasuransian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengamanatkan tugas OJK selain mengatur, mengawasi, melindungi adalah proaktif untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

"Jadi kita lihat bahwa aturan-aturan di perasuransian itu kita lebih tegaskan antara lain pertama, mengangkut masalah penerapan risk management, masalah tata kelola, kemudian kita meningkatkan syarat setoran modal minimum bagi asuransi. Kita melihat tiga hal tersebut menjadi kunci keberhasilan perusahaan asuransi. Jadi regulasi yang kita keluarkan mengacu pada regulasi tersebut," katanya

Selain itu, OJK juga mendukung asosiasi dan pelaku usaha asuransi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat melalui kampanye 'Pahami dan Miliki Asuransi'. Tagline ini bertujuan agar masyarakat memahami terlebih dahulu terkait produk asuransi sebelum memutuskan membeli produknya. Pasalnya, ada produk asuransi yang bersifat kompleks seperti unit link atau Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).

"Beberapa produk asuransi, ada yang sifatnya itu simple product, ada yang sifatnya boleh dibilang kompleks produk, seperti produk unit link, atau PAYDI. Produk ini ada komponen proteksi, dan komponen investasi," jelasnya.

"Hal-hal inilah yang menyebabkan banyak komplain. Ketika nilai investasinya itu turun secara drastis. Dan masih banyak masyarakat yang tidak memahami risiko tersebut. Oleh karena itu, OJK melakukan koreksi terhadap pengaturan produk unit link, atau PAYDI tersebut," lanjutnya.

Di samping itu, Ogi menjelaskan asuransi wajib merupakan amanat undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang perlu dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat. Nantinya, asuransi wajib ini akan meliputi beberapa perlindungan, termasuk asuransi kendaraan umum hingga asuransi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Adapun Peraturan Pemerintah terkait asuransi wajib PP ini sedang dalam pembahasan dan ditargetkan terbit pada tahun ini.

"Termasuk di dalamnya nanti ada terkait asuransi wajib mengenai third party liability yang sedang disusun peraturan pemerintah. Jadi semua pihak yang terkait third party liability wajib diasuransikan," pungkasnya.

"Inilah adalah tugas kita untuk bagaimana memperbaiki industri asuransi yang ada, baik dalam bentuk regulasi, Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Perasuransian ke depan, termasuk di dalamnya program untuk literasi dan inklusi keuangan di industri perasuransian," imbuhnya.

Pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Perasuransian, OJK menargetkan level penetrasi berada di angka 3,2% pada tahun 2027. Di sisi lain, level densitas ditargetkan mencapai Rp 2,4 juta per penduduk.

Sejumlah ketentuan sudah diterbitkan OJK dalam tiga tahun terakhir antara lain, SE OJK No.5/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (Paydi), yang mana dalam SEOJK ini diatur mengenai Pemasaran dan transparansi PAYDI, antara lain kewajiban perusahaan untuk memastikan kesesuaian PAYDI dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta, tanggung jawab perusahan untuk memastikan pemahaman terhadap PAYDI dan melakukan konfirmasi (welcoming call) kepada pemegang polis, jenis saluran pemasaran PAYDI, persyaratan iklan PAYDI, ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY), laporan kinerja subdana (fund fact sheet), publikasi informasi NAB, dan pelaporan perkembangan nilai tunai.

Selanjutnya, OJK juga mengeluarkan POJK 5/2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pada POJK 5/2023, diatur mengenai batasan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait. Ketentuan batasan investasi tersebut perlu disesuaikan untuk mendorong perusahaan agar lebih hati-hati dalam penempatan investasi dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan dalam menanggung risiko terkait penempatan investasi.

POJK 23/2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dimana dalam POJK ini diatur lebih lanjut mengenai peningkatan ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi dan POJK 8/2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

Alasan Masyarakat Berpendidikan Tinggi Masih Terjebak Investasi Bodong

Alasan Masyarakat Berpendidikan Tinggi Masih Terjebak Investasi Bodong

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah resmi meluncurkan super apps baru bernama wondr by BNI. Dengan hadirnya banking apps ini, ditargetkan pertumbuhan tabungan meningkat hingga 30%.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, wondr hadir memberikan solusì bagi masyarakat Indonesia untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih terencana sesuai kebutuhan finansial masing-masing melalui fitur 3 Dimensi Keuangan yaitu Transaksi, Insight dan Growth.

"Penginnya pertumbuhan tabungannya sih bisa bukan hanya kecil di tahun ini, mungkin kita tunggu 10-20% lah, 20-30%. Tapi ke depan harusnya lebih baik," kata Royke, ditemui di Menara BNI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Royke mengatakan, wondr menjadi salah satu strategi BNI dalam meningkatkan dana murah atau Current Account Saving Account (CASA). Hal ini menjadi salah satu penunjang dalam mendorong perbankan bisa survive di tengah kondisi ekonomi yang banyak tantangan seperti sekarang ini.

"Nah salah satu pilar fundamental yang kita ubah adalah ini, platform retail kita kita ubah jadi super apps ini. Super apps ini bukan sekedar untuk kepentingan kita, tapi untuk nasabah juga. Sehingga nasabah juga berasa ada kenyamanan, planning-nya, kan tadi kita bikin planning-nya dan segala macam," ujarnya.

Secara keseluruhan saat ini user dari BNI Mobile Banking hamper menembus angka 16 juta user. Dengan adanya wondr, Royke juga berharap agar pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di kisaran 9-10%. Begitu pula dengan jumlah transaksi yang ikut naik.

"Wander ini adalah platform. Platform yang kita bangun untuk retail individual. Untuk sebagai game changer-nya BNI, untuk meningkatkan CASA, tentunya CASA transaksi. Jadi kita berharap dengan ada ini, nasabah nyaman dengan Wander, itu dia akan tingkatkan transaksinya. Lalu lewat transaksinya, dia melakukan saving, transaksi, dan perencanaannya jauh lebih baik," papar dia.

Di samping itu, seiring dengan peluncuran aplikasi baru ini, BNI mengambil ancang-ancang untuk menutup BNI Mobile Banking. Hal ini menjadi salah satu bagian dari langkah efisiensi perusahaan.

"Kita berharap secepatnya harus beralih. Paling lama 6 bulan harusnya mobile banking yang lama sudah tutup. Dan semua, kita tidak akan pakai 2 platform," kata Royke.