JAKARTA, investor.id — Purpose dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) memaparkan temuan kunci dari Survei Iklim Nasional yang berfokus pada responden dari kalangan tokoh Islam dan komunitas Muslim di Indonesia. Penelitian kuantitatif dan kualitatif ini menggarisbawahi peran penting ajaran Islam dalam mendorong aksi iklim dan menunjukkan kesiapan komunitas Muslim dalam melakukan aksi-aksi bagi iklim.

Dino Patti Djalal, Pendiri dan Ketua FPCI, menyatakan, dengan meningkatnya religiusitas global, termasuk di Indonesia, penting untuk menyelaraskan solusi iklim dengan ajaran Islam. “Memahami hambatan dan kesenjangan adalah kunci, karena sudut pandang agama sangat penting bagi masyarakat Indonesia,"katanya.

Survei ini melibatkan 3.000 responden Muslim dan 100 tokoh agama Islam untuk menangkap persepsi, sikap, dan peran mereka dalam mendorong aksi iklim. Temuan utama riset antara lain adalah lapangan pekerjaan, kesehatan, dan kemiskinan masih menjadi tiga perhatian utama umat Islam, sementara isu lingkungan berada di peringkat ke-enam.

Namun demikian, para tokoh agama telah meyakini bahwa perubahan iklim dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia. Temuan ini menghadirkan perspektif baru dari berbagai penelitian sebelumnya yang cenderung menunjukkan bahwa masyarakat ndonesia menyangkal krisis iklim sebagai akibat aktivitas manusia.

Dalam membahas isu iklim, pemuka agama (22%) merupakan pihak yang paling dipercaya oleh masyarakat, lebih tinggi dari aktivis lingkungan (19%), pemerintah nasional (11%) dan ilmuwan (9%). Hal ini menunjukan peran vital untuk melibatkan pemuka agama dalam menyuarakan isu lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong aksi iklim di tingkat akar rumput. Survei ini juga menunjukan anggota legislatif berada pada urutan dalam tingkat kepercayaan masyarakat.

Dalam tiga tahun terakhir, Purpose telah membang un MOSAIC atau Muslims for Shared Action on Climate Impact, sebuah platform kolaboratif untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan Islam dalam mendorong aksi iklim, termasuk mendorong dialog dan lobi dengan pemerintah untuk kebijakan yang lebih konkrit.

Menanggapi tentang pendekatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aksi iklim di kalangan umat Islam, Abdul Gaffar Karim, Steering Committee MOSAIC yang juga akademisi dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan, baginya kata kuncinya aksi dan kolaborasi.

“Walau data mengungkap bahwa masyarakat percaya kepada pemuka agama sayangnya seruan-seruan di masjid sangat sedikit yang menyentuh isu iklim, dalam riset kecil kami kurang dari 2% dakwah di masjid menyentuh topik ini,” katanya.

Gaffar menambahkan, tindak lanjut konkrit seperti ini yang harus kita dorong misal dengan mendekati manajemen masjid seperti siapa yang menentukan ustad, sehingga takmir masjid menjadi bagian pendekatan penting agar bisa memilih pemuka agama yang memiliki pengetahuan yang baik tentang lingkungan.

Inisiatif yang telah dilakukan MOSAIC adalah penyelenggaraan Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari, yang dihadiri oleh Wakil Presiden dan tokoh agama pada 2022. Kongres ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen untuk mensinergikan kebijakan nasional dengan nilai-nilai religius Islam. Selain itu MOSAIC juga mengembangkan gerakan aksi iklim berbasis pendanaan Islam seperti Wakaf Hutan, Sedekah Energi, dan Bengkel Hijrah Iklim.

Longgena Ginting, Country Director Purpose Indonesia, menambahkan, "Selama 15 tahun terakhir, Purpose telah membangun gerakan dan partisipasi publik, termasuk di kalangan umat Islam. Kami percaya bahwa temuan ini akan menjadi dasar penting untuk memperkuat aksi iklim di Indonesia."

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024 bakal berdampak pada pergerakan harga minyak dunia di masa depan.

Ia menjelaskan, salah satu hal yang menarik perhatian dari kondisi politik AS terkini adalah perbedaan pandangan antara Trump dengan Joe Biden, Presiden AS saat ini, terkait permasalahan perubahan iklim.

"Trump itu dari sisi isu perubahan iklim sangat berbeda dibandingkan Presiden Biden. Trump untuk komitmen penurunan CO2, terutama dari energi, itu tidak mengikuti seperti yang dilakukan oleh Presiden Biden," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Adapun Trump dinilai memiliki komitmen yang rendah terhadap itu perubahan iklim.

Perbedaan pandangan antara Trump yang didukung Partai Republik, dengan Biden yang berasal dari Partai Demokrat itu, diyakini Sri Mulyani bakal berdampak pada kebijakan terkait energi dan perubahan iklim sehingga mempengaruhi harga minyak dunia.

"Ini tentu akan memberikan dampak, baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap tren ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change (perubahan iklim) maupun energi," ucap dia.

Seiring dengan perbedaan latar belakang partai, Sri Mulyani juga menilai, kemenangan Trump akan menimbulkan banyak perubahan kebijakan di AS. Tak hanya dari sisi energi, tapi juga ekonomi dan politik internasional.

Beberapa perubahan kebijakan yang berpotensi terjadi usai Trump resmi menduduki kursi Presiden AS, yakni terkait ekspektasi penurunan pajak korporasi dan adanya ekspansi belanja.

Kemudian terkait potensi kenaikan tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan AS, terutama barang-barang yang berasal dari China. Selain itu, kemungkinan arah kebijakan yang mendorong gencatan senjata.

"(Ekspetasi) antisipasi bagaimana dampak terhadap masalah keamanan dan perang di berbagai kawasan di dunia," pungkas Sri Mulyani.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Sebut Kemenangan Trump di Pilpres AS Pengaruhi Harga Minyak Dunia", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/11/08/170107426/sri-mulyani-sebut-kemenangan-trump-di-pilpres-as-pengaruhi-harga-minyak-dunia?page=all#page2.

Bisnis.com, JAKARTA – Periode kedua Presiden AS Donald Trump akan menjadi ancaman yang menentukan bagi diplomasi melawan dampak pemanasan global. Pintu untuk menggenjot upaya meredam perubahan iklim lebih lanjut, diramal semakin tertutup.

Kemenangan Trump terjadi beberapa hari sebelum perwakilan dari hampir 200 negara berkumpul di Azerbaijan untuk COP29, pertemuan puncak iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan berbagai tantangan dalam penyediaan sumber pangan. Salah satunya yakni adanya alih fungsi lahan yang membuat luas sawah berkurang hampir 1 juta hektare (Ha) dalam 10 tahun terakhir.

"Tantangan dalam penyediaan sumber pangan, 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta hektare, alih fungsi lahan," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Oleh karena itu, Zulhas menyebut untuk memperluas lahan pertanian sulit jika hanya mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatera. Lokasi lain yang dinilai jadi masa depan pertanian untuk swasembada pangan yakni Papua dan Kalimantan.

Sementara itu, di Pulau Jawa dan Sumatera disebut hanya untuk optimalisasi. "Kalau kita mengandalkan pulau Jawa dan Sumatera untuk memperluas lahan pertanian, sulit. Tapi kita punya masa depan seperti yang disampaikan Pak Presiden, Papua, Merauke, Kalimantan, itulah masa sekarang dan masa depan pertanian kita kalau kita ingin swasembada pangan," tuturnya.

Selain itu, Zulhas membeberkan tantangan lain dalam penyediaan sumber pangan yakni adanya perubahan iklim seperti kekeringan atau kebanjiran yang membuat gagal panen. Kemudian kondisi ketidakpastian perekonomian global dan gejolak harga pangan global.

"Kita mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian harga dan ini sudah dilakukan oleh Mendagri sangat baik. Memonitor inflasi harga pangan," ucapnya.

Tantangan lainnya yakni perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), hingga adanya peningkatan jumlah penduduk."Anak-anak muda nggak mau lagi, banyak yang nggak mau terjun di sektor pertanian terutama padi," ucapnya.

Simak juga Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 183 tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Beleid tersebut diundangkan pada 5 November 2024.

Pasal 1 Perpres tersebut menyebutkan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup. BPLH dipimpin oleh kepala.

"BPLH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," tulis Pasal 2 ayat (1) dikutip Rabu (6/11).

Dalam melaksanakan tugas, BPLH menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebljakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Lalu, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusalan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPLH. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPLH dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun ke depan dengan rencana membuka lahan pertanian seluas empat juta hektar pada akhir masa jabatannya.

Guru Besar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Subejo, menyebut bahwa target tersebut sulit dicapai tanpa kebijakan yang mendukung, mengingat banyak tantangan yang dihadapi sektor pertanian sebagai pilar ketahanan pangan.

Dilansir dari ugm.ac.id, Salah satu tantangan utama adalah konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang terus meningkat. Di tengah perubahan iklim, alih fungsi lahan ini mengancam upaya peningkatan produksi pangan, terutama padi, yang permintaannya terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk.

Subejo menyarankan agar pemerintah memiliki kebijakan dan program yang komprehensif, mencakup ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi, dengan kolaborasi antara lembaga pusat dan daerah. Untuk ekstensifikasi, pembukaan lahan baru perlu dibatasi pada daerah yang cocok untuk pertanian sehingga dapat dikelola dengan lebih baik.

Di sisi lain, intensifikasi di area produksi pangan utama juga penting, mengingat produktivitas lahan basah masih kurang dari optimal. Dengan sistem irigasi yang baik, intensitas tanam bisa ditingkatkan menjadi dua kali dalam setahun atau bahkan tiga kali di wilayah yang memiliki ketersediaan air memadai.

Tantangan lain yang dihadapi adalah masalah pasca-panen, terutama harga yang anjlok saat panen raya akibat distribusi logistik yang belum merata di seluruh Indonesia. Selain itu, ia mendorong pengembangan industri pengolahan untuk memproses hasil panen berlebih sehingga tetap memiliki nilai ekonomi yang stabil.

“Dengan sistem informasi, peluang distribusi produk lebih merata sehingga stabilitas harga dapat terjamin,” ujarnya. Selain itu, menurutnya, juga perlu didorong industri pengolahan yang bermanfaat ketika produk mentah melimpah maka dapat diproses dan diawetkan dan tetap memiliki nilai ekonomi yang memadai.

Untuk mengatasi keterbatasan literasi finansial di kalangan petani, penting untuk menemukan solusi yang efektif. Meskipun pemerintah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR), program ini belum berjalan baik karena petani masih menganggapnya merepotkan. Wakil Dekan Fakultas Pertanian menyarankan integrasi pembiayaan dan edukasi literasi keuangan bagi petani, serta mendekatkan layanan keuangan ke desa-desa.

Selain itu, pemahaman teknologi yang rendah di kalangan petani menyebabkan proses usaha tani tidak efisien, dengan biaya produksi beras di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Untuk meningkatkan efisiensi, perlu langkah-langkah strategis seperti konsolidasi lahan, mekanisasi pertanian, dan inovasi budidaya yang lebih efisien.

Krisis manajemen juga menjadi tantangan, di mana petani sering kali menghabiskan hasil panen untuk kebutuhan sehari-hari tanpa persiapan untuk musim tanam berikutnya. Ini menyebabkan kesulitan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Pengembangan kelembagaan yang kuat dan diversifikasi produk sangat penting untuk meningkatkan daya saing petani.

Terakhir, Subejo mengkritik kebijakan impor beras pemerintah sebagai solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar masalah krisis pangan di dalam negeri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia di bawah pemerintahannya. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024.

"Saudara-saudara, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo saat berpidato di ruang sidang paripurna MPR, Ahad, 20 Oktober 2024.

MICHELLE GABRIELA | NANDITO PUTRA

Indonesia menghadapi tantangan serius terkait perubahan iklim. Kenaikan suhu telah menyebabkan panas ekstrem yang melanda berbagai wilayah Indonesia.

Data terbaru menunjukkan bahwa total emisi karbon dioksida (CO2) di Tanah Air mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 750 juta ton per tahun. Jumlah ini semakin menguatkan urgensi untuk segera melakukan efisiensi energi.

Professor of Emerging Markets di Dyson School of Applied Economics and Management Cornell University Iwan Jaya Azis mengatakan perubahan iklim merupakan satu ancaman bagi makhluk hidup.

Pasalnya, tidak hanya menyebabkan penyakit fisik, climate change dapat pula berimbas pada penyakit kejiwaan. Belum lagi berbagai dampak seperti polusi, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan produksi pangan yang terhambat.

Iwan mengungkapkan, kebanyakan diskusi selalu membahas pengurangan emisi dari sisi pencarian energi alternatif, tanpa menyoroti opsi lain, seperti efisiensi energi.

"Mungkin, karena teman-teman terlalu dalam terlibat dengan upaya mencari energi alternatif. Lupa bahwa, energi efisiensi adalah, salah satu cara yang powerful, kalau kita bicara mengenai, strategi percepatan (penurunan emisi)," ujarnya dalam seminar nasional bertajuk "Strategi Percepatan Transisi Energi: Pendekatan Quick Win sebagai Solusi Praktis dalam Mewujudkan Pencapaian Target NDC 2030" di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (30/10).

Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian tahun 2022 yang dilakukan di 4 negara, yaitu Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki, di mana menunjukkan bahwa penerapan efisiensi energi, khususnya jika dikombinasikan dengan energi terbarukan dapat mengurangi emisi CO2.

Oleh sebab itu, Indonesia harus fokus pada peningkatan efisiensi energi dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan guna mereduksi emisi.

Iwan juga menyoroti perkembangan produk kendaraan di Indonesia. Ia mengatakan bahwa produsen otomotif harus siap mengalami perubahan untuk menghasilkan kendaraan ramah lingkungan. Indonesia saat ini menghadapi transformasi industri otomotif yang seharusnya bisa mengantisipasi isu ramah lingkungan.

Ia pun mendukung langkah pemerintah yang semakin intensif dalam upayanya mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Namun ia mengingatkan ada jangka menengah harus harus dipikirkan antara pemerintah dan di sektor otomotif.

"Salah satu ide jalan tengah itu adalah net zero emission. Topik net zero emission ini sangat penting," ucap Iwan.

Sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan mekanisme kebijakan pelarangan mobil baru berbasis BBM tersebut sedang digodok agar lebih cepat.

Menurutnya program NZE terus berjalan di Indonesia. Dalam program pemerintah semua kendaraan baru harus zero emission vehicle alias bebas emisi pada 2045.

Roadmap sektor otomotif nasional itu telah dibahas oleh lintas kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, hingga Kementerian PPN/Bappenas.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) melaporkan bahwa perubahan iklim dapat menurunkan produk domestik bruto atau PDB di negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik sebesar 17% pada 2070.

Penurunan ini bahkan dapat meningkat menjadi 41% pada tahun 2100 dalam skenario emisi gas rumah kaca yang tinggi.

Dalam laporan Asia Pacific Climate Report, ADB menyebut kenaikan permukaan air laut dan turunnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kerugian terbesar, dengan pendapatan yang lebih rendah dan perekonomian yang rentan akan terkena dampak paling parah.

Selain itu, ADB juga merinci serangkaian dampak buruk yang mengancam kawasan ini. Jika krisis iklim terus meningkat, maka 300 juta orang di kawasan ini akan terancam oleh banjir di wilayah pesisir, dan triliunan dolar aset pesisir akan rusak setiap tahunnya pada tahun 2070.

"Perubahan iklim telah memperburuk kerusakan akibat badai tropis, gelombang panas, dan banjir di kawasan ini, sehingga berkontribusi terhadap tantangan ekonomi dan penderitaan manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam keterangan resminya, Kamis (31/10/2024).

Asakawa menuturkan, aksi iklim yang mendesak dan terkoordinasi untuk mengatasi dampak-dampak ini diperlukan sebelum terlambat.

Laporan tersebut menemukan bahwa sentimen masyarakat regional mendukung aksi iklim. Dalam studi persepsi perubahan iklim ADB tahun ini, 91% responden di 14 negara regional mengatakan mereka memandang pemanasan global sebagai masalah serius, sehingga banyak yang menginginkan tindakan pemerintah yang lebih ambisius.

Respons adaptasi perlu dipercepat untuk mengatasi meningkatnya risiko iklim, dan juga perlunya meningkatkan pendanaan iklim yang berfokus pada adaptasi. Laporan ini menilai kebutuhan investasi tahunan bagi negara-negara di kawasan untuk beradaptasi terhadap pemanasan global berkisar antara US$102 miliar hingga US$431 miliar—jauh melebihi US$34 miliar pendanaan adaptasi yang terlacak di kawasan ini pada kurun 2021—2022.

Selain itu, reformasi peraturan pemerintah dan peningkatan kesadaran akan risiko iklim membantu menarik sumber-sumber baru modal iklim swasta, namun diperlukan aliran investasi swasta yang jauh lebih besar.

Dalam hal mitigasi, laporan ini menunjukkan bahwa kawasan ini berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan energi terbarukan dalam mendorong transisi menuju net zero, dan bahwa memajukan pasar karbon domestik dan internasional dapat membantu mencapai tujuan aksi iklim dengan biaya yang efektif.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo diutus Presiden Prabowo Subianto sekaligus kakak kandungnya menjadi Ketua Delegasi Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 atau Conference of The Parties (COP29).

Adapun COP29 bakal digelar di Baku, Azerbaijan pada 11-22 November 2024 yang mengusung tema diplomasi iklim.

“Saya ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai utusan khusus beliau, utusan khusus republik Indonesia pada konferensi COP29 ini,” ujarnya di Gedung Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10).

Hashim menjelaskan bahwa surat penunjukannya sebagai utusan khusus ini tengah ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada Selasa (29/10). Namun, dirinya mengatakan tidak ada pelantikan resmi atas penujukan dirinya tersebut.

“Saya dengar surat penunjukan saya hari ini ditandatangani pak Prabowo. Saya nggak tahu legalitasnya apa, saya bekerja saja nggak usah upacara (pelantikan),” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menuturkan bahwa nantinya Hashim bakal memaparkan terkait upaya Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca hingga beberapa capaian lainnya.

“Kemudian beberapa artikel dari perjanjian Paris Agreement juga sedang diupayakan dan mungkin kalau itu nanti dieksekusi, (Indonesia) menjadi satu-satunya negara yang telah mengimplementasikan Paris Agreement,” tandasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra dan bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs) dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Washington D.C pada 22-27 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Thomas menyampaikan keberhasilan transisi pemerintahan di Indonesia yang menjamin stabilitas politik dan keberlanjutan agenda pembangunan. Thomas juga menjelaskan prioritas pemerintahan baru yang mencakup ketahanan pangan, energi, dan air.

Selain itu, dirinya juga menekankan bahwa transisi pemerintahan berjalan lancar dengan persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (APBN) 2025 yang mendukung kesinambungan program pembangunan dengan target peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sementara, pembangunan infrastruktur akan difokuskan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta melibatkan lebih banyak peran pihak swasta. Wamenkeu berharap mendapatkan dukungan pada proyek prioritas pemerintah yang sejalan dengan arah strategis MDBs, seperti perubahan iklim, transisi energi, kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur konektivitas.

Secara khusus, Thomas juga melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Belanda, Eelco Heinen. Topik yang menjadi pembahasan adalah strategi penguatan kolaborasi dalam Koalisi Menkeu untuk Aksi Perubahan Iklim dan upaya untuk mendesain instrumen serta kebijakan terkait pasar karbon global.

Pada agenda bilateral dengan Menteri Keuangan Singapura, Indranee Rajah, kedua belah pihak membahas isu seputar keuangan berkelanjutan, khususnya perkembangan pasar karbon, taksonomi hijau, serta ASEAN power grid.

Di sisi lain, dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Australia James Chalmers, dirinya menyampaikan strategi ekonomi untuk Asia Tenggara yang didesain dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai mitra strategis penting bagi Australia.

Thomas mengundang Australia untuk lebih meningkatkan investasi di Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sementara itu, Thomas menyampaikan keinginan untuk meningkatkan peran strategis Indonesia di Islamic Development Bank (IsDB) dalam pertemuannya dengan Presiden IsDB.

Sedangkan dalam pertemuan dengan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Thomas menyampaikan minat untuk menjadi tuan rumah sidang tahunan AIIB di masa mendatang dan meminta AIIB untuk mendirikan kantor operasional di Indonesia.

Tidak hanya itu, Thomas juga menyampaikan kepada Wakil Presiden World Bank (WB) untuk Asia Timur dan Pasifik untuk mendesain struktur pinjaman inovatif agar dapat memberikan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi negara berkembang.

Selain bertujuan untuk memperkuat investasi dan pengembangan ekonomi kawasan, pertemuan bilateral dengan negara mitra dan MDBs juga akan berkontribusi pada tercapainya komitmen dan prioritas Indonesia di masa yang akan datang.

IDXChannel - Sejak masa praindustri, suhu dunia sudah memanas sekitar 1,19 derajat celsius dalam jangka waktu 10 tahun. Ini memicu terjadinya cuaca ekstrem seperti gelombang panas, badai, dan kekeringan yang lebih intens serta perubahan pola cuaca di seluruh dunia.

Sahara, yang selama ribuan tahun gersang, mulai menunjukkan tanda-tanda vegetasi. Sementara hutan hujan Amazon yang dikenal sebagai paru-paru dunia pun mulai mengalami pengeringan dan deforestasi di sepanjang wilayahnya.

Fenomena tersebut dipicu oleh penggunaan bahan bakar fosil yang terus menerus seperti batu bara, minyak dan gas alam. Jika emisi karbon terus meningkat, Antartika dan Greenland dapat kehilangan sejumlah besar massa es dan permukaan air laut bisa naik hingga 1 meter menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Di sisi lain, produksi minyak bumi secara global juga mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya menjaga lingkungan. Komitmen ini memaksa setiap negara termasuk Indonesia untuk mencari sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut dikukuhkan oleh 195 negara dengan meratifikasi Perjanjian Paris atau Paris Agreement pada 2016 lalu. Setiap negara yang berpartisipasi dalam Kesepakatan Paris diwajibkan untuk menyerahkan Nationally Determined Contributions (NDCs), yaitu target pengurangan emisi gas rumah kaca yang disesuaikan dengan kondisi nasional masing-masing negara.

Indonesia pun mendeklarasikan penurunan emisi menjadi 31,89 persen pada 2030 dengan target dukungan internasional sebesar 43,20 persen. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah berupa penetapan target emisi nol bersih, pengembangan energi terbarukan, dan pengurangan subsidi bahan bakar fosil.

Keikutsertaan Indonesia juga dilatarbelakangi oleh konsumsi minyak bumi yang mencapai 1,5 juta barrels of oil per day (BOPD). Sementara produksi minyak dalam negeri hanya mencapai 700 ribu BPOD. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut, terdapat ketimpangan yang besar antara konsumsi dan produksi sehingga mengharuskan Indonesia untuk meningkatkan impor minyak.

Ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) ini tidak hanya berkontribusi terhadap neraca perdagangan tapi juga meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga minyak global dan risiko pasokan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia memiliki andil yang besar dalam mewujudkan ketahanan energi yakni dengan menempatkan energi terbarukan sebagai salah satu pilar utama dalam strategi bisnis jangka panjang.

Dalam implementasinya, Pertamina mengalokasikan 15 persen dari belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk mengembangkan bisnis nol karbon ini.

Komitmen Pertamina pada Energi Terbarukan

BUMN migas itu mengembangkan kapasitas energi terbarukan hingga 10 GW pada 2026 dengan nilai investasi USD10 miliar. Ini difokuskan pada energi panas bumi, tenaga surya, bioenergi, hingga infrastruktur kendaraan listrik.

Dalam memaksimalkan potensi energi panas bumi yang baru tergarap 4 persen, Pertamina melalui anak usahanya, Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengoperasikan PLTP dengan nilai investasi USD1 miliar. Kapasitas yang sudah terpasang mencapai 672 MW dengan target 1 GW hingga 2026. Pada 2022, kontribusi panas bumi Pertamina membantu mengurangi emisi karbon sebesar 3,2 juta ton CO? per tahun.

Kemudian, pemasangan panel surya di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan fasilitas lain juga tak luput dari usaha Pertamina. Pada 2021, Perseroan meresmikan PLTS terbesar di area SPBU Bali yang mampu menghasilkan 1 MWp listrik. Setidaknya terjadi peningkatan kapasitas energi surya hingga 1,6 MW dari proyek-proyek percontohan yang dijalankan Pertamina di 2022. Perusahaan juga menargetkan untuk menginstalasi 500 MWp tenaga surya di berbagai lokasi operasionalnya pada 2025 dengan perkiraan anggaran USD2 juta per lokasi.

Pertamina pun mengembangkan biogas dan biodiesel berbasis bahan baku nabati seperti kelapa sawit dan minyak jelantah dengan menggandeng petani lokal. Program Green Diesel (D100) yang diluncurkan pada 2020 di Kilang Dumai ini mampu memproduksi diesel berbasis minyak kelapa sawit dengan kapasitas 1.000 barel per hari.

Pada 2022, Pertamina meluncurkan B40 (campuran 40 persen biodiesel dengan solar) sebagai bagian dari komitmennya untuk mengurangi impor BBM dan mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Kapasitas produksi Green Diesel ditargetkan mencapai 6.000 barel per hari dengan nilai investasinya sekitar USD500 juta.

Inovasi CCS dan Pengembangan Hidrogen Hijau

Salah satu inovasi paling signifikan Pertamina dalam menurunkan emisi karbon adalah penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Teknologi ini memungkinkan penangkapan emisi karbon dari fasilitas industri dan pembangkit listrik, yang kemudian disimpan di bawah tanah sehingga tidak dilepaskan ke atmosfer.

Pada 2022, Pertamina memulai proyek percontohan CCS di lapangan Tangguh, Papua Barat, dan Lapangan Sukowati, Jawa Timur. Proyek ini bertujuan untuk menangkap 1,5 juta ton CO? per tahun dari operasi migas yang ada. Ini menjadikannya salah satu proyek CCS terbesar di Asia Tenggara sehingga Indonesia memiliki potensi menjadi Carbon Capture Hub atau pusat penyimpanan CO2 dalam skala regional.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, Indonesia memiliki 520 gigaton CO2 storage sehingga akan berkontribusi besar terhadap pencapaian target keberlanjutan global.

Pertamina sendiri memiliki potensi 400 giga pounds CCUS atau semacam rumah untuk karbon dalam mengurangi emisi gas buang dari operasional hulu migas. Dengan begitu, penyimpanan karbon dapat menjadi bisnis baru dan CO2 yang tersimpan akan menambah kredit karbon Indonesia.

“Bahwa transisi energi juga bukan hanya mengurangi kegiatan bisnis di hulu migas. Tetapi juga menciptakan bisnis baru,” kata Nicke dalam Kick Off Field Trial Interwell CO2 Injection di Lapangan Sukowati, Bojonegoro, Jawa Timur pada Senin (14/10/2024).

Di sisi lain, Pertamina mulai mengembangkan hidrogen hijau, yang dihasilkan dari air dengan menggunakan energi terbarukan (EBT). Hidrogen hijau dianggap sebagai salah satu bahan bakar masa depan paling potensial karena menghasilkan nol emisi.

Karena itu, perseroan berencana mengembangkan fasilitas produksi hidrogen hijau berskala besar dengan kapasitas 50 ribu ton per tahun pada 2026-2030. Proyek ini mengandalkan sumber daya energi terbarukan yang sudah dimiliki Pertamina, terutama dari panas bumi dan tenaga surya.

Meskipun hidrogen hijau memiliki potensi besar, Pertamina dihadapkan pada biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan hidrogen yang dihasilkan dari bahan bakar fosil. Nilai investasi yang dibutuhkan dalam proyek jangka panjang ini mencapai USD1,5-USD2 miliar termasuk investasi teknologi elektrolisis, infrastruktur penyimpanan, dan biaya distribusi.

Karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan beberapa mitra internasional, termasuk menjajaki potensi ekspor hidrogen hijau ke pasar global khususnya Eropa yang semakin membutuhkan energi bersih. Saat ini Pertamina telah menggandeng ENEOS Corporation, sebuah perusahaan energi asal Jepang untuk mengembangkan teknologi hidrogen hijau.

Infrastruktur Kendaraan Listrik

Untuk mempercepat transisi energi, Pertamina juga melebarkan sayapnya ke bisnis infrastruktur kendaraan listrik (EV). Anak usahanya, Pertamina Power Indonesia (PPI) meluncurkan sejumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di beberapa kota besar, termasuk Jakarta dan Bali pada 2022 lalu.

Perseroan berencana untuk membangun lebih dari 500 unit SPKLU di seluruh Tanah Air pada 2025 untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan mengurangi emisi karbon. Setiap unit SPKLU membutuhkan investasi sekitar USD50 ribu sampai USD100 ribu sehingga total dana yang dibutuhkan mencapai USD50 juta.

Selain SPKLU, Perseroan juga mengincar bisnis battery swapping di mana pengguna kendaraan listrik dapat mengganti baterai yang habis dengan baterai yang sudah terisi penuh. Ini akan mempersingkat waktu pengisian dibandingkan dengan metode pengisian konvensional.

Ekspansi bisnis ini berlanjut pada kolaborasi antara Pertamina NRE, subholding Pertamina yang fokus pada pengembangan energi bersih dengan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), anak perusahaan dari Grup Bakrie. Keduanya akan mengembangkan opsi pembiayaan yang fleksibel untuk operasi dan pemeliharaan bus listrik melalui e-Mobility as a Service (e-MaaS). Pasalnya, investasi infrastruktur transportasi publik saat ini masih mengandalkan dana pemerintah.

VKTR dan Pertamina NRE akan membentuk joint venture (JV) atau usaha patungan yang menyediakan kendaraan listrik untuk kebutuhan Transjakarta atau perusahaan-perusahaan lain. Dengan menyediakan belanja modal yang memadai, perusahaan bersangkutan cukup membayar sewa atau membayar rupiah per kilometer pakai kepada JV tersebut. Adapun JV ditargetkan menjual 10 ribu unit kendaraan listrik hingga 2030.

"VKTR berkomitmen untuk menyediakan solusi financing yang memudahkan untuk memfasilitasi infrastruktur EV yang komprehensif, mengalihkan model CAPEX ke model OPEX, dan secara signifikan berkontribusi pada ekonomi Indonesia melalui e-MaaS. Bersama dengan PNRE, kami siap merevolusi lanskap EV di Indonesia dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih hijau dan sadar lingkungan," ujar CEO VKTR Gilarsi W Setijono usai seremonial penandatanganan Joint Development Agreement di Graha Pertamina, Jakarta pada Selasa (26/3/2024).

Saat ini, Indonesia mengoperasikan lebih dari 260 ribu unit bus terdaftar dengan nilai USD50 miliar. CEO Pertamina NRE, John Anis menambahkan, kemitraan ini akan berfokus pada bus sebagai transportasi massal untuk tahap awal. Kemudian berkembang ke segmen kendaraan komersial seperti truk dan kendaraan lainnya.

"Kami sangat bangga dan optimis dengan kerjasama ini, sudah saatnya berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat. Tidak hanya bicara tentang peningkatan ekonomi, menjaga lingkungan dan keberlanjutan juga menjadi hal yang juga terus Pertamina kembangkan lewat berbagai inovasi dan kerjasama strategis lainnya,” kata John.

Digitalisasi Energi Bersih

Digitalisasi memainkan peran penting dalam inovasi energi hijau Pertamina. Melalui penggunaan Internet of Things (IoT), big data, kecerdasan buatan (AI), smart grid, hingga blockchain dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan produksi energi terbarukan.

Adapun pemantauan dan optimasi berbasis IoT sudah diterapkan di lapangan panas bumi dan mampu meningkatkan output energi hingga 5-10 persen dari kapasitas normal. Tak kalah, Pertamina juga menggunakan teknologi digital twin untuk mensimulasikan kinerja pembangkit listrik tenaga surya dan panas bumi, yang memungkinkan perusahaan melakukan prediksi dan pemeliharaan secara lebih efisien.

Di berbagai SPBU Pertamina misalnya, panel surya telah dipasang untuk mendukung operasional stasiun pengisian bahan bakar dengan energi yang lebih ramah lingkungan. Digitalisasi memungkinkan manajemen SPBU memantau konsumsi energi, output tenaga surya, serta mengintegrasikannya dengan jaringan listrik umum.

Di sisi lain, Perseroan mendirikan Digital Acceleration Center (DAC) sebagai pusat inovasi digital dan pengembangan teknologi di bidang energi, termasuk energi bersih. Salah satu inovasinya, berhasil menciptakan platform untuk mengukur jejak karbon (carbon footprint) dalam proses produksi energi.

Saat ini ribuan sumur yang dikelola Pertamina sudah terkoneksi secara digital dari hulu hingga ke hilir. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, transformasi digital dan inovasi riset teknologi ini berhasil mendorong kinerja yang positif di hampir seluruh lini bisnis.

Subholding Upstream Pertamina mampu mencatatkan kenaikan produksi migas sebesar 8 persen sepanjang 2023. "Kita sudah mulai menggunakan AI untuk mengolah dan analisa data secara lebih cepat sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan akurat," ujar Nicke dalam acara Pemred Gathering Pertamina 2024, di Bali, pada Minggu (23/6/2024).

Bahan Bakar Rendah Emisi untuk Masa Depan

Sebagai bagian dari komitmennya terhadap energi bersih, Pertamina juga mengembangkan produk bahan bakar rendah emisi seperti biofuel. Produk tersebut merupakan bahan bakar terbarukan pengganti bahan bakar fosil misalnya biogas, bioetanol, dan biodiesel.

Hal ini sejalan dengan revisi perubahan Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan berbagai upaya untuk mendorong tercapainya target bauran energi. Dalam konteks pengembangan bahan bakar nabati, diperlukan diversifikasi feedstock untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber bahan bakar nabati (BBN).

Namun kebutuhan akan stok Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah untuk program mandatori biodiesel tidak perlu dikhawatirkan. Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, stok CPO aman untuk kebutuhan pengembangan biodiesel ke depan.

"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40, itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitasnya CPO kita cukup atau tidak, cukup. Pasti cukup," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Pertamina sudah mendistribusikan B30, yaitu campuran 30 persen biodiesel berbasis nabati (minyak sawit) dengan 70 persen solar fosil. Penggunaan biodiesel ini diklaim secara signifikan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 20-30 persen dibandingkan solar konvensional.

Sejalan dengan itu, peluang industri biofuel sangat besar lantaran Indonesia mensuplai 21 persen minyak nabati dan minyak sawit dunia. Vice Chairman Research & Technology Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Jummy BM Sinaga menyebut, kapasitas terpasang biodiesel di Indonesia mencapai 20 juta kiloliter.

Dengan kata lain, masih ada ruang untuk meningkatkan campuran hingga 40 persen atau B40. Saat ini penggunaan biodiesel telah berhasil diimplementasikan di sektor otomotif dan sedang berlangsung uji coba untuk non otomotif seperti sektor kereta api, alat berat di sektor pertambangan, pembangkit listrik, dan alat mesin pertanian.

"Program B35 saat ini telah berhasil diimplementasikan dan progress uji coba biodiesel B40 yang sedang dilakukan secara bertahap. Jika uji coba B40 diperkirakan selesai akhir 2024 dan berjalan dengan lancar maka ada kemungkinan implementasinya pada 2025," tutur Jummy pada The 2nd Pertamina Energy Dialog 2024, Senin (5/8/2024).

Pertamina juga meluncurkan green diesel (D100) atau solar yang sepenuhnya diproduksi dari minyak sawit murni dan diproduksi di Kilang Dumai dengan kapasitas 1.000 barel per hari. Ini memiliki potensi untuk menekan emisi karbon hingga 80 persen sehingga menjadikannya salah satu bahan bakar paling ramah lingkungan.

Pada 2021, Pertamina menyediakan Pertamax Turbo Euro 4, yakni bahan bakar berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar emisi Eropa dan mampu mengurangi emisi gas buang secara signifikan. Dengan kandungan sulfur yang rendah, Pertamina Dex berkontribusi pada penurunan emisi partikel berbahaya (seperti SOx) yang sering dihasilkan oleh bahan bakar dengan kadar sulfur tinggi.

Solar CN 51 juga varian solar ramah lingkungan yang dikembangkan oleh Pertamina. Angka cetane number (CN)-nya lebih tinggi, yaitu 51 dibandingkan dengan solar biasa yang memiliki CN 48. CN 51 memberikan pembakaran yang lebih efisien, sehingga menghasilkan emisi yang lebih rendah.

Selain solar, Perseroan mengembangkan bioavtur atau bahan bakar pesawat dengan campuran komponen nabati. Saat ini bioavtur diproduksi di Kilang Cilacap dengan kandungan nabati 2,4 persen. Penggunaan Bioavtur diharapkan dapat mengurangi 50-80 persen emisi karbon pesawat terbang dibandingkan saat menggunakan avtur konvensional.

Dari berbagai upaya tersebut, Pertamina berhasil berhasil melakukan dekarbonisasi sebesar 1,13 juta ton C02e dari target 910 ribu ton C02e pada 2023. Keberhasilan ini menjadikan Pertamina menduduki peringkat pertama dalam ranking ESG di dunia berdasarkan sustainalytics, pada subsektor minyak dan gas terintegrasi dari 61 perusahaan dunia.

Prospek Cerah dan Tantangan Bisnis Energi Bersih

Permintaan akan energi bersih seperti energi terbarukan, teknologi rendah emisi, dan kendaraan listrik (EV) semakin meningkat di berbagai negara.Menurut laporan Renewables 2022 Global Status Report, kapasitas energi terbarukan secara global tumbuh sebesar 9,1 persen pada 2021, dengan investasi mencapai USD366 miliar.

Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), persentase penggunaan batu bara di dalam negeri turun menjadi 40,46 persen pada 2023 dari sebelumnya sebesar 42,38 persen. Sebaliknya, penggunaan energi terbarukan meningkat 0,79 persen menjadi 13,09 persen pada 2023.

Ini menunjukkan peningkatan minat yang besar dalam penggunaan energi bersih untuk menggantikan energi berbasis fosil. Meski demikian, realisasi tersebut masih di bawah target pemerintah yang menetapkan peningkatan kapasitas EBT sebesar 23 persen pada 2025. Apalagi kebutuhan energi Indonesia pada 2050 diproyeksikan mencapai 2,9 miliar setara barel minyak (SBM).

Untuk memenuhinya, Indonesia perlu melakukan transisi energi dari fosil ke EBT yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yakni mendorong kapasitas terpasang, menggenjot produksi, maupun meningkatkan konsumsi energi bersih yang sejalan dengan kebijakan insentif fiskal maupun non fiskal.

Saat ini, pemerintah sudah memberikan tarif khusus dalam harga jual pembangkit listrik energi terbarukan sebagai salah satu insentif fiskal. Sedangkan untuk insentif non fiskal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2005, pengembangan energi terbarukan juga tidak memerlukan proses tender. Insentif fiskal lainnya bagi pengembang energi baru terbarukan yaitu tax allowance yang mencakup 145 segmen bisnis yang memenuhi syarat untuk tunjangan pajak.

Pemerintah juga menyiapkan insentif pajak dan subsidi bagi kendaraan listrik. Di mana subsidi sebesar Rp70 juta-Rp80 juta untuk mobil listrik berbasis baterai, subsidi sebesar Rp40 juta untuk mobil listrik hybrid, subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta per unit, serta konversi motor konvensional menjadi motor listrik sebesar Rp 5 juta per unit.

Insentif ini diberikan untuk mencapai target 2 juta kendaraan listrik di Indonesia pada 2025. Sementara itu, pasar kendaraan listrik global diperkirakan akan tumbuh sebesar 24,3 per tahun hingga 2028, dengan total penjualan mencapai 39,21 juta unit pada 2030.

Peluang ini dapat dimanfaatkan Pertamina melalui bisnis teknologi baterai, infrastruktur pengisian, dan kendaraan listrik misalnya membangun 10 ribu SPKLU di seluruh Indonesia hingga 2030 sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Kemudian pengembangan hidrogen hijau juga berpotensi menjadikan Indonesia pemain utama di kawasan. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina Salyadi Dariah Saputra mengatakan, hidrogen hijau bisa menjadi salah satu bisnis masa depan Pertamina.

"Namun, dibutuhkan investasi besar serta dukungan pemerintah sehingga ekosistem hidrogen di sektor transportasi bisa terbangun dengan maksimal," katanya dalam siaran pers, Kamis (22/8/2024).

Pertamina sendiri telah memetakan 17 lokasi sumber pasokan hidrogen yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Saat ini perseroan tengah mengembangkan proyek percontohan hidrogen hijau di area geothermal Ulubelu dengan target produksi 100 kg per hari dan memulai proyek percontohan hidrogen hijau di Jawa Barat dengan menggunakan energi panas bumi.

Tantangan Bisnis Energi Bersih

Pengembangan energi bersih masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Pasalnya, target pengurangan emisi ini dinilai belum memadai lantaran masih menggunakan co firing, biomassa serta clean coal technology berupa teknologi penangkapan karbon (CCS) pada pembangkit listrik fosil.

Hal ini dianggap berbahaya berdasarkan analisis dari Yayasan Indonesia CERAH yang menerbitkan risalah Kebijakan Transisi Energi Indonesia 2014-2024. Dalam analisisnya, pencampuran bahan bakar nabati (biomassa), maupun penggunaan clean coal technology seperti CCS pada PLTU, dapat melanggengkan penggunaan batu bara penghasil emisi.

Forest Watch Indonesia (2023) menyebutkan, transisi energi yang mengandalkan bahan bakar nabati seperti biomassa, berpotensi menghilangkan hutan alam seluas 55 ribu hektare (ha) atau deforestasi. Lebih lanjut, penggunaan teknologi CCS dinilai tidak benar-benar menghilangkan emisi, tetapi mencegah pelepasan emisi ke atmosfer melalui penyimpanan bawah tanah.

Pengamat Energi Komaidi Notonegoro mengungkapkan, harga bahan bakar fosil yang rendah dan akses mudah terhadap pembiayaan untuk proyek-proyek berbasis fosil membuat transisi energi bersih menjadi lebih sulit.

Karena itu, Pertamina diminta lebih berhati-hati saat beralih ke energi bersih lantaran pendapatan Pertamina mayoritas masih berasal dari bisnis fosil.

"Kalau dilihat streaming pendapatan Pertamina, EBT saat ini hanya di panas bumi, uap, dan listrik. Kalau dihitung dari 2019-2023 itu hanya 0,7-1,1 persen. Artinya 98-99 persen pendapatan Pertamina masih dari fosil," katanya dalam media briefing di Sarinah, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Terlepas dari perdebatan tersebut, dana yang diperlukan untuk transisi energi juga sangat besar. Kesepakatan Paris berjanji untuk memberikan bantuan finansial sebesar USD100 miliar per tahun ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Namun, Indonesia setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp1.500 triliun untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. Sementara itu, dalam laporan International Renewable Energy Agency (IRENA), secara global investasi yang dibutuhkan mencapai USD131 triliun sepanjang 2021-2050.

Selain itu, minat investor terhadap proyek EBT cukup rendah akibat tingginya biaya modal dan operasional, serta risiko teknis dan komersial serta pembiayaan yang kurang kompetitif. Masalah perizinan yang terlalu panjang, rumit, dan birokratis juga menjadi penghambat yang menyebabkan lamanya waktu realisasi proyek dan meningkatnya biaya transaksi.

Di sisi lain, ketersediaan teknologi dan kapasitas infrastruktur energi bersih di Indonesia, seperti energi surya dan hidrogen hijau juga relatif rendah. Ditambah dengan keterbatasan infrastruktur pendukung yang juga menjadi penghalang utama dalam pengembangan tenaga surya skala besar. Pasalnya, ini memerlukan jaringan listrik canggih dan penyimpanan energi yang efisien. Sementara hidrogen hijau masih memerlukan teknologi yang lebih efisien untuk bisa bersaing secara ekonomi.

(DESI ANGRIANI)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2014-2024, Siti Nurbaya Bakar menyerahkan jabatannya kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kementerian LHK, Selasa 22 Oktober 2024. Dalam serah terima jabatan itu, Siti berpesan kepada dua menteri baru untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) salah satunya perubahan iklim.

"Kesiapan yang sudah harus dihadapi langsung oleh para menteri, berkenaan dengan kerja sama secara global untuk biodiversity dan perubahan iklim," ujarnya dalam sambutan terakhir sebagai Menteri LHK.

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan bahwa pada 12 November mendatang akan diadakanConference of the Parties(COP) mengenai perubahan iklim di Azerbaijan. Menurutnya, Indonesia telah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, dengan progres yang sudah dicapai serta target-target yang ditetapkan terkait upaya penanggulangan perubahan iklim.

Siti juga berujar bahwa salah satu upaya krusial yang harus dilakukan menteri-menteri baru dalam menangani perubahan iklim adalah menerapkan aturan Uni Eropa terkait produk bebas deforestasi atauEuropean Union on Deforestation-Free Regulation(EUDR). Pasalnya, hal tersebut menyangkut kebutuhan dari para petani maupun usaha karena berkaitan dengan rantai suplai.

"Ini (EUDR) memang ada ketentuan bahwa akan diundur selama 12 bulan. Tetapi persiapan kementerian dan di dunia usaha serta di smallholders tetap harus dilakukan secara cepat," katanya.

Kemudian, Siti juga menekankan agar menteri baru memperhatikan keanekaragaman hayati atau biodiversity. Dalam paparannya, dalam waktu dekat akan ada COP internasional untuk biodiversity yang saat ini partisipasi Indonesia telah dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi.

Selain memberi pesan, Siti juga merasa bersyukur dengan serah terima jabatan ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk regenerasi yang membuat upaya menjaga lingkungan dan juga hutan akan semakin efektif. Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan.

"Karena manajemen unit dalam rentang kendali yang lebih dekat dan lebih intensif lagi," ujar Siti.