Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tetap melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis untuk PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

"Hingga saat ini upaya hukum kasasi masih berlangsung," terang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Ogi menyebut saat ini proses likuidasi Kresna Life terus berlangsung dengan telah diterimanya tagihan kreditur dan pemegang polis kepada tim likuidasi.

"Juga telah mulainya proses tim likuidasi untuk menunjuk akuntan publik dalam menyusun neraca penutupan," lanjutanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menjelaskan alasan diajukannya kasasi ke MA demi memberikan perlindungan yang adil bagi korban atau pemegang polis. Pihaknya berharap MA bisa memberikan putusan yang berpihak secara adil terhadap pihak di sektor jasa keuangan ini.

"Untuk melindungi kepentingan pemegang polis, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. OJK berharap MA memberikan keputusan yang berpihak kepada kepentingan yang lebih luas yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh pihak di sektor jasa keuangan," kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

Mirza menjelaskan sejak awal diputuskannya dicabut izin usaha (CIU) Kresna Life karena memang asuransi tersebut tidak bisa memenuhi janjinya untuk memperbaiki kinerja keuangannya baik menambah modal dan menyehatkan perusahaan.

OJK sendiri memang telah menutup Kresna Life pada Juni 2024. Hal itu ditandai dengan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) pada 23 Juni 2023.

Tujuan pencabutan izin usaha itu untuk melindungi konsumen dari kerugian yang semakin besar serta untuk mencegah bertambahnya calon konsumen baru yang dirugikan.

Untuk diketahui, alasan penutupan itu yakni karena rasio solvabilitas (risk based capital) Kresna Life sampai dengan batas akhir status pengawasan khusus tetap tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kresna Life juga tidak mampu menutup defisit keuangan yaitu selisih kewajiban dengan aset melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor.

Upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL) yang disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi SOL yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(ada/hns)

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan terkini mengenai penanganan penyelesaian masalah dua perusahaan asuransi jiwa yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life).

Perkembangan yang dimaksud diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono kepada wartawan pada Kamis (3/10/2024) malam. Pertama-tama, Ogi menerangkan perkembangan kasasi yang diajukan pihak OJK terkait putusan Kresna Life.

“Hingga saat ini upaya hukum kasasi masih berlangsung,” ujar Ogi.

Sebagai konteks, OJK mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan pemilik Kresna Life, Michael Steven, untuk membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis dari OJK. Upaya ini dilakukan regulator salah satunya guna memastikan Michael Steven tidak mengulangi pelanggaran serupa di sektor pasar modal.

OJK menilai, Michael Steven melakukan intervensi dalam penempatan investasi di Grup Kresna yang salah satunya adalah Kresna Life. Intervensi semacam itu dinilai OJK syarat akan benturan kepentingan dan merugikan konsumen.

Masih tentang Kresna Life, Ogi mengungkapkan bahwa saat ini proses likuidasi Kresna Life terus berlangsung dengan telah diterimanya tagihan kreditur dan pemegang polis kepada tim likuidasi. Selanjutnya tim likuidasi telah memulai proses untuk menunjuk akuntan publik dalam menyusun neraca penutupan.

Sementara soal Wanaartha Life, OJK menjawab upaya untuk memulangkan pemilik perseroan yang kini disebut-sebut masih berada di luar negeri. Dalam hal ini, OJK juga menyatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini. Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik wanaartha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggung-jawabkan perbuatan hukum yang terjadi,” ujar Ogi.

Di sisi lain, Ogi juga menjelaskan kondisi terkini mengenai pembagian hak kepada pihak terkait seiring dengan proses likuidasi Wanaartha Life yang tengah berjalan. Berdasarkan laporan Tim Likuidasi kepada OJK, mereka telah melakukan pembagian dana jaminan dalam tiga tahap secara proporsional kepada pemegang polis.

“Selanjutnya, Tim Likuidasi saat ini sedang melakukan upaya likuidasi terhadap aset lainnya antara lain penjualan aset properti tersisa dan upaya hukum terhadap beberapa aset keuangan yang dimiliki oleh WAL (Wanaartha Life) yang saat ini masih dalam proses hukum,” pungkas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) mendesak Michael Steven selaku pendiri Kresna Grup dan seluruh direksi bertanggung jawab kepada para pemegang polis.

Salah satu pemegang polis Kresna Life, Ferdinan Petro Simanjuntak menyatakan, dirinya bersama pemegang polis lain tidak mendukung proses subordinasi loan yang diajukan oleh manajemen asuransi jiwa kresna karena hal tersebut sangat merugikan nasabah.

"Kami mendukung OJK untuk selalu berada melindungi nasabah dan kami juga minta pertanggungjawaban kepada Michael Steven serta seluruh direksi asuransi jiwa kresna untuk menyelesaikan tanggung jawabnya kepada para pemegang polis," ujar Ferdinan dalam keterangan resmi, saat menyambangi kantor OJK di Jakarta bersama sejumlah pemegang polis Kresna Life lain, baru-baru ini.

Ferdinan membeberkan bahwa kedatangannya ke OJK untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan regulator terkait perkembangan likuidasi kasus gagal bayar Kresna Life

"Kami di sini nasabah asuransi jiwa Kresna datang ke OJK untuk bertemu dan berdiskusi serta menyampaikan aspirasi menanyakan tentang status hukum mengenai asuransi jiwa kresna yang sedang dalam likuidasi. Dan setelah mendapatkan penjelasan dari OJK bahwa kami mengetahui proses sedang berjalan dan berlangsung, dan likuidasi juga sedang berlangsung dan diusahakan secepatnya untuk diproses," jelasnya.

Untuk mempercepat penyelesaikan pembayaran klaim kepada pemegang polis, Dia meminta pihak kepolisian segera menangkap Michael Steven yang telah menjadi tersangka dan dinyatakan buron.

"Kepada pihak kepolisian kami minta untuk segera menangkap Michael Steven yang sudah buron dan seluruh direksi agar bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami nasabah," pungkasnya.

Lebih lanjut, Ferdinan juga mendukung upaya hukum yang dilakukan OJK kepada Kresna Life. Menurutnya, hal ini dilakukan demi melindungi konsumen, khususnya para pemegang polis Kresna Life. "Kami juga mendukung OJK untuk selalu bekerja melindungi nasabah asuransi jiwa kresna dalam hal ini kami mendukung OJK untuk melaksanakan dan mendukung proses kasasi yang sedang berlangsung," tutur Ferdinan.

Sebagai informasi, pemilik Grup Kresna Michael Steven ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas. Di luar batas kewajaran, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Michael Steven masih dapat memenangkan gugatan terhadap OJK dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pengamat Hukum Denny Indrayana, ada sejumlah ketentuan peraturan perundangan-undangan yang bisa digunakan untuk menjerat pemilik manfaat sebagai pelaku kejahatan korporasi. Dua di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.10/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.15/2019.

“Pemegang saham itu bukan hanya atas nama yang ada di dalam anggaran dasar, tapi dia bisa jadi tidak muncul dalam anggaran dasar dan manfaatnya dia terima,” katanya.

Mantan wakil menteri hukum dan HAM itu menjelaskan, sebenarnya modus penerima manfaat sudah diantisipasi. Sayangnya, tidak sedikit oknum penegak hukum yang tidak paham, tutup mata, atau bahkan mengenyampingkan ketentuan itu.

Dari sisi hukum terkait kasus Michael Steven sebagai buron, kata Denny, pelaku kejahatan yang “melarikan diri” semestinya diberikan pengetatan dalam melakukan upaya hukum. Jika pengadilan tidak berani mengambil sikap demikian, maka buron dengan bebas lari dari tanggung jawabnya terhadap proses penegakan hukum.

“Dalam kajian ilmu hukum yang telah diperbincangkan secara global, dikenal doktrin fugitive disentitlement, yaitu konsep untuk membatasi hak 'penjahat' dalam melakukan pembelaan hukum pada situasi tertentu. Bila mencermati ketentuan domestik, Mahkamah Agung telah menetapkan sejumlah surat edaran yang mengandung pembatasan hak bagi buronan, misalnya larangan bagi DPO untuk mengajukan upaya praperadilan dalam SEMA 1/2018,” jelasnya.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK menerangkan atas adanya putusan PTTUN dimaksud OJK telah melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Lebih jauh, OJK telah menyatakan kasasi atas putusan PTTUN dan sedang menyusun memori kasasi yang akan diajukan pada batas waktu yang telah ditentukan ketentuan perundangan.

"OJK menghargai putusan PTTUN dan tetap memantau proses yang berlangsung, Saat ini Tim Likuidasi masih bekerja untuk bisa melihat dan mencari aset yang ada," terangnya.

Adapun, Kresna life menjual produk berupa PIK dan KLita sebagian besar secara ritel kepada nasabah perorangan. Informasi terakhir yang disampaikan ke OJK jumlah polis Kresna Life sekitar 7.000 polis yang hampir seluruhnya merupakan polis nasabah perorangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) telah menyambangi kantor OJK di Jakarta untuk menuntut Michael Steven selaku pendiri Kresna Grup dan seluruh direksi perusahaan itu untuk bertanggung jawab kepada para pemegang polis.

Salah satu pemegang polis Kresna Life, Ferdinan Petro Simanjuntak menyatakan, para pemegang polis tidak mendukung proses subordinasi loan yang diajukan manajemen Kresna Life karena hal itu sangat merugikan nasabah.

Ia bilang, pihaknya menyambangi kantor OJK untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan regulator terkait perkembangan likuidasi kasus gagal bayar Kresna Life.

“Kami juga minta pertanggungjawaban kepada Michael Steven serta seluruh direksi Kresna Life untuk menyelesaikan tanggung jawabnya kepada pemegang polis," ujar Ferdinan, dikutip dari Kontan, Jumat (16/8/2024).

Dia mengatakan, OJK saat ini tengah mengusahakan agar proses likuidasi Kresna Life bisa dilakukan dengan cepat. Menurutnya, untuk mempercepat penyelesaikan pembayaran klaim kepada pemegang polis, pihak kepolisian harus segera menangkap Michael Steven selaku tersangka dan dinyatakan buron.

Ferdinan juga mendukung upaya hukum yang dilakukan OJK kepada Kresna Life. Ia menyebut bahwa langkah itu dilakukan demi melindungi konsumen, khususnya para pemegang polis Kresna Life.

"Kami mendukung OJK untuk melaksanakan dan mendukung proses kasasi yang sedang berlangsung," ujarnya.

Sebagai informasi, pemilik Grup Kresna Michael Steven ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas.

Namun, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Michael Steven masih dapat memenangkan gugatan terhadap OJK dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Menurut Pengamat Hukum Denny Indrayana, ada sejumlah ketentuan peraturan perundangan-undangan yang bisa digunakan untuk menjerat pemilik manfaat sebagai pelaku kejahatan korporasi.

Dua di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019.

“Pemegang saham itu bukan hanya atas nama yang ada di dalam anggaran dasar, tapi dia bisa jadi tidak muncul dalam anggaran dasar dan manfaatnya dia terima,” katanya dalam acara InfobankTalknews secara daring yang bertema "Membongkar Kejahatan Korporasi di Sektor Keuangan," belum lama ini.

Denny mengatakan sebenarnya modus penerima manfaat sudah diantisipasi. Sayangnya, tidak sedikit oknum penegak hukum yang tidak paham, tutup mata, atau bahkan mengenyampingkan ketentuan tersebut.

Menurutnya, pelaku kejahatan yang melarikan diri semestinya diberikan pengetatan dalam melakukan upaya hukum. Sebab, jika pengadilan tidak berani mengambil sikap maka buron dengan bebas lari dari tanggung jawabnya terhadap proses penegakan hukum.

Dia memaparkan, dalam ilmu hukum secara global dikenal istilah doktrin fugitive disentitlement, yaitu membatasi hak penjahat dalam melakukan pembelaan hukum pada situasi tertentu.

“Sedangkan di dalam negeri, Mahkamah Agung telah menetapkan sejumlah surat edaran yang mengandung pembatasan hak bagi buronan.” pungkasnya. (Editor: Dina Mirayanti Hutauruk)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pemegang Polis Kresna Life Tuntut Michael Steven Kembalikan Uang Nasabah

Jakarta: Sejumlah nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) meminta Michael Steven selaku pendiri Kresna Group dan seluruh direksi untuk bertanggung jawab kepada para pemegang polis. Meski begitu, pemegang polis tidak mendukung proses subordinasi loan yang diajukan oleh manajemen

Salah satu pemegang polis Kresna Life, Ferdinan Petro Simanjuntak mengatakan, proses subordinasi loan yang diajukan oleh manajemen Asuransi Jiwa Kresna sangat merugikan nasabah. Para pemegang polis juga mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk selalu melindungi nasabah.

"Kami juga minta pertanggungjawaban kepada Michael Steven serta seluruh direksi Asuransi Jiwa Kresna untuk menyelesaikan tanggung jawabnya kepada para pemegang polis," ujar Ferdinan saat menyambangi kantor OJK di Jakarta dilansir, Kamis, 15 Agustus 2024.
Ferdinan membeberkan, kedatangannya ke OJK untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan regulator terkait perkembangan likuidasi kasus gagal bayar Kresna Life. Saat ini likuidasi sedang berlangsung dan diusahakan rampug secepatnya untuk mempercepat penyelesaian pembayaran klaim kepada pemegang polis.

"Kepada pihak kepolisian kami minta untuk segera menangkap Michael Steven yang sudah buron dan seluruh direksi agar bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami nasabah," pungkasnya.

Lebih lanjut, Ferdinan juga mendukung upaya hukum yang dilakukan OJK kepada Kresna Life melalui pengajuan kasasi. Menurutnya, hal ini dilakukan demi melindungi konsumen, khususnya para pemegang polis yang telah dirugikan oleh manajemen Kresna Life.

Sebagai informasi, pemilik Grup Kresna Michael Steven ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas. Meski begitu, Michael Steven masih dapat memenangkan gugatan terhadap OJK dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Baca juga: Apa Itu Beneficial Owner pada Kasus Kresna Life? Ini Penjelasannya

Pengamat Hukum Denny Indrayana menyebut, ada sejumlah ketentuan peraturan perundangan-undangan yang bisa digunakan untuk menjerat pemilik manfaat sebagai pelaku kejahatan korporasi. Dua diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019.

“Pemegang saham itu bukan hanya atas nama yang ada di dalam anggaran dasar, tapi dia bisa jadi tidak muncul dalam anggaran dasar dan manfaatnya dia terima,” katanya dalam InfobankTalknews.

Ia menyebut, sebenarnya modus penerima manfaat sudah diantisipasi. Sayangnya, tidak sedikit oknum penegak hukum yang tidak paham, tutup mata, atau bahkan mengenyampingkan ketentuan tersebut. Michael Steven sebagai buron uga semestinya diberikan pengetatan dalam melakukan upaya hukum.

“Dalam kajian ilmu hukum yang telah diperbincangkan secara global, dikenal doktrin fugitive disentitlement, yaitu konsep untuk membatasi hak “penjahat” dalam melakukan pembelaan hukum pada situasi tertentu. Bila mencermati ketentuan domestik, Mahkamah Agung telah menetapkan sejumlah surat edaran yang mengandung pembatasan hak bagi buronan, misalnya larangan bagi DPO untuk mengajukan upaya praperadilan dalam SEMA 1/2018,” jelasnya.

(END)

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu kejahatan di sektor keuangan alias financial crime yang masih kerap terjadi di masyarakat adalah beneficial owner atau pemilik manfaat.

Perannya, sebagai orang yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi.

Selain itu, beneficial owner merupakan sosok yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas penerimaan manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung.

Pengamat Hukum Yunus Husein mengatakan beneficial owner merupakan orang di balik layar yang mengendalikan perusahaan secara menyeluruh. Dia mengingatkan hal ini juga terjadi dalam kasus Kresna Life. Menurut Yunus, pemilik Kresna Life Michael Steven merupakan sosok beneficial owner yang merugikan nasabah.

“Jadi kalau mau cari financial crime, jangan cari perusahaannya saja. Kejar orang di balik perusahaannya,” ujarnya dalam agenda ‘Hati-Hati Modus Financial Crime di Sektor Keuangan’, Selasa, (13/8/2024).

Sebagai catatan, pemilik Grup Kresna Michael Steven ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas. Namun, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, MS masih dapat memenangkan gugatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Lebih jauh Yunus menjelaskan, buronan yang mengajukan gugatan dalam perkara pidana maupun perdata telah melanggar prinsip Fugitive Disentitlement Doctrine. Itu berarti, dia dianggap tidak menghargai pengadilan.

Di lain sisi, dirinya pun mengkritisi soal administrasi pengawasan di sektor asuransi yang tidak sebaik administrasi pengawasan di sektor perbankan.

“Karena kurang rapinya administrasi ini bisa dijadikan celah-celah mengajukan gugatan di PTUN. Tapi, dalam kasus ini, saya lihat celahnya bukan gara-gara itu [administrasi], tapi karena faktor-faktor yang tidak jelas. Masa buronan bisa menang berkali-kali,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pujiyono Suwadi menilai dalam kasus Kresna Life diperlukan penegakan hukum yang cermat, terutama para pengadil di PTUN. Pasalnya, jika tidak, akan berujung pada preseden buruk.

“Di PTUN itu seperti pra peradilan, yang diadili adalah alat-alat bukti yang sifatnya formil. Makanya, kecermatan administrasi dari pembuat kebijakan harus strict betul. Terkait dengan Kresna Life, hal-hal formil ini tidak dipatuhi, ya jadinya persoalan. Sekali pun kita juga mempersoalkan ketidakpekaan keputusan [pengadil] tersebut,” ujarnya.

Pujiyono menilai OJK sendiri sudah sesuai prosedur dalam menangani kasus Kresna Life. Sejumlah tahapan telah ditempuh, hingga akhirnya menutup izin usaha Kresna Life.

Selain itu, kata Pujiyono, ada beberapa pembelajaran penting dalam kasus Kresna Life. Pertama, pentingnya pengawasan ketat terhadap produk keuangan, terutama yang menawarkan imbal hasil tinggi.

Kedua, urgensi peningkatan literasi keuangan masyarakat agar lebih kritis dalam menilai produk investasi.

“Terakhir, kebutuhan penguatan regulasi terkait transparansi kepemilikan perusahaan untuk mencegah praktik ultimate beneficial owner yang merugikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pengamat Asuransi Reza Ronaldo pun menambahkan bahwa sejumlah kasus kejahatan korporasi di industri asuransi memang menjadi tantangan tersendiri bagi OJK.

Oleh karenanya, regulator dan para penegak hukum perlu melakukan adaptasi regulasi di tengah teknologi dan digitalisasi yang semakin canggih sebagai langkah identifikasi dan menangkap pelaku financial crime dengan kepemilikan tersembunyi.

“Kasus gugatan balik terhadap OJK menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan penegakan hukum untuk memberikan efek jera lebih kuat. Jadi nggak boleh regulator kalah dengan yang diatur,” tegasnya.

Terakhir, Reza mengatakan penting bagi industri asuransi juga perlu memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik, bukan justru berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejahatan di sektor keuangan dengan modus pemilik manfaat atau beneficial owner masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Beneficial owner bisa menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi.

Selain itu, beneficial owner juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas penerimaan manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung.

Pengamat Hukum Yunus Husein mengatakan, beneficial owner merupakan orang di balik layar yang mengendalikan perusahaan secara menyeluruh. Ia mengingatkan, hal ini juga terjadi dalam kasus Kresna Life. Menurut Yunus, pemilik Kresna Life Michael Steven merupakan sosok beneficial owner yang merugikan nasabah.

“Jadi kalau mau cari financial crime, jangan cari perusahaannya saja. Kejar orang di balik perusahaannya, kejar Michael, dia ini sebagai beneficial owner yang mengendalikan segala-galanya,” ujar Yunus dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (14/8/2024).

Adapun pemilik Grup Kresna Michael Steven ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, MS masih dapat memenangkan gugatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Lebih jauh Yunus menjelaskan, buronan yang mengajukan gugatan dalam perkara pidana maupun perdata telah melanggar prinsip fugitive disentitlement doctrine. Artinya, dia dianggap tidak menghargai pengadilan.

Di lain sisi, Yunus juga mengkritisi terkait dengan administrasi pengawasan di sektor asuransi yang tidak sebaik administrasi pengawasan di sektor perbankan.

“Karena kurang rapinya administrasi ini bisa dijadikan celah-celah mengajukan gugatan di PTUN. Tapi, dalam kasus ini, saya lihat celahnya bukan gara-gara itu (administrasi), tapi gara-gara faktor-faktor yang tidak jelas. Masa buronan bisa menang berkali-kali,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pujiyono Suwadi menilai, dalam kasus Kresna Life diperlukan penegakan hukum yang cermat, terutama para pengadil di PTUN. Jika tidak, akan berujung pada preseden buruk.

“Di PTUN itu seperti pra peradilan, yang diadili adalah alat-alat bukti yang sifatnya formil. Makanya, kecermatan administrasi dari pembuat kebijakan harus strict betul. Terkait dengan Kresna Life, hal-hal formil ini tidak dipatuhi, ya jadinya persoalan. Sekali pun kita juga mempersoalkan ketidakpekaan keputusan (pengadil) tersebut,” kata dia.

Pujiyono menilai, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah sesuai prosedur dalam menangani kasus Kresna Life. Sejumlah tahapan telah ditempuh, hingga akhirnya menutup izin usaha Kresna Life.

Ia menjelaskan, ada beberapa pembelajaran penting dalam kasus Kresna Life. Pertama, pentingnya pengawasan ketat terhadap produk keuangan, terutama yang menawarkan imbal hasil tinggi. Kedua, urgensi peningkatan literasi keuangan masyarakat agar lebih kritis dalam menilai produk investasi.

“Terakhir, kebutuhan penguatan regulasi terkait transparansi kepemilikan perusahaan untuk mencegah praktik ultimate beneficial owner yang merugikan,” ujarnya.

Pengamat Asuransi Reza Ronaldo mengatakan, sejumlah kasus kejahatan korporasi di industri asuransi memang jadi tantangan tersendiri bagi OJK. Oleh karenanya, regulator dan para penegak hukum perlu melakukan adaptasi regulasi di tengah teknologi dan digitalisasi yang semakin canggih sebagai langkah identifikasi dan menangkap pelaku financial crime dengan kepemilikan tersembunyi.

“Kasus gugatan balik terhadap OJK menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan penegakan hukum untuk memberikan efek jera lebih kuat. Jadi tidak boleh regulator kalah dengan yang diatur,” tegasnya.

Di sisi lain, industri asuransi juga perlu memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik, bukan malah berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

“Yuk mari kita hidupkan industri asuransi ini, yuk kita lihat lagi, jangan lagi kita manipulasi informasi, aktuarisnya kalau kurang lebih sekian ya sekian,” tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejahatan di sektor keuangan dengan modus pemilik manfaat atau beneficial owner masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Beneficial owner bisa menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi.

Selain itu, beneficial owner juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas penerimaan manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung.

Pengamat Hukum Yunus Husein mengatakan, beneficial owner merupakan orang di balik layar yang mengendalikan perusahaan secara menyeluruh. Ia mengingatkan, hal ini juga terjadi dalam kasus Kresna Life. Menurut Yunus, pemilik Kresna Life Michael Steven merupakan sosok beneficial owner yang merugikan nasabah.

“Jadi kalau mau cari financial crime, jangan cari perusahaannya saja. Kejar orang di balik perusahaannya, kejar Michael, dia ini sebagai beneficial owner yang mengendalikan segala-galanya,” ujar Yunus dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (14/8/2024).

Adapun pemilik Grup Kresna Michael Steven ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, MS masih dapat memenangkan gugatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Lebih jauh Yunus menjelaskan, buronan yang mengajukan gugatan dalam perkara pidana maupun perdata telah melanggar prinsip fugitive disentitlement doctrine. Artinya, dia dianggap tidak menghargai pengadilan.

Di lain sisi, Yunus juga mengkritisi terkait dengan administrasi pengawasan di sektor asuransi yang tidak sebaik administrasi pengawasan di sektor perbankan.

“Karena kurang rapinya administrasi ini bisa dijadikan celah-celah mengajukan gugatan di PTUN. Tapi, dalam kasus ini, saya lihat celahnya bukan gara-gara itu (administrasi), tapi gara-gara faktor-faktor yang tidak jelas. Masa buronan bisa menang berkali-kali,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pujiyono Suwadi menilai, dalam kasus Kresna Life diperlukan penegakan hukum yang cermat, terutama para pengadil di PTUN. Jika tidak, akan berujung pada preseden buruk.

“Di PTUN itu seperti pra peradilan, yang diadili adalah alat-alat bukti yang sifatnya formil. Makanya, kecermatan administrasi dari pembuat kebijakan harus strict betul. Terkait dengan Kresna Life, hal-hal formil ini tidak dipatuhi, ya jadinya persoalan. Sekali pun kita juga mempersoalkan ketidakpekaan keputusan (pengadil) tersebut,” kata dia.

Pujiyono menilai, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah sesuai prosedur dalam menangani kasus Kresna Life. Sejumlah tahapan telah ditempuh, hingga akhirnya menutup izin usaha Kresna Life.

Ia menjelaskan, ada beberapa pembelajaran penting dalam kasus Kresna Life. Pertama, pentingnya pengawasan ketat terhadap produk keuangan, terutama yang menawarkan imbal hasil tinggi. Kedua, urgensi peningkatan literasi keuangan masyarakat agar lebih kritis dalam menilai produk investasi.

“Terakhir, kebutuhan penguatan regulasi terkait transparansi kepemilikan perusahaan untuk mencegah praktik ultimate beneficial owner yang merugikan,” ujarnya.

Pengamat Asuransi Reza Ronaldo mengatakan, sejumlah kasus kejahatan korporasi di industri asuransi memang jadi tantangan tersendiri bagi OJK. Oleh karenanya, regulator dan para penegak hukum perlu melakukan adaptasi regulasi di tengah teknologi dan digitalisasi yang semakin canggih sebagai langkah identifikasi dan menangkap pelaku financial crime dengan kepemilikan tersembunyi.

“Kasus gugatan balik terhadap OJK menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan penegakan hukum untuk memberikan efek jera lebih kuat. Jadi tidak boleh regulator kalah dengan yang diatur,” tegasnya.

Di sisi lain, industri asuransi juga perlu memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik, bukan malah berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

“Yuk mari kita hidupkan industri asuransi ini, yuk kita lihat lagi, jangan lagi kita manipulasi informasi, aktuarisnya kalau kurang lebih sekian ya sekian,” tutup dia.

JAKARTA, investor.id – Kejahatan finansial masih kerap terjadi, salah satunya yang tengah menjadi perhatian publik adalah benificial owner atau pemilik manfaat. Di mana orang yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi.

Selain itu juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Pengamat Hukum Yunus Husein, beneficial owner merupakan orang di balik layar yang mengendalikan perusahaan secara menyeluruh. Hal ini terjadi dalam kasus Kresna Life. Menurut Yunus, pemilik Kresna Life Michael Steven merupakan sosok beneficial owner yang merugikan nasabah.

“Jadi kalau mau cari financial crime, jangan cari perusahaannya saja. Kejar orang di balik perusahaannya, kejar si Michael, dia ini sebagai beneficial owner yang mengendalikan segala-galanya, dia yang bermain, dia yang memanfaatkan perusahaan itu,” tegas Yunus dalam seminar bertajuk Hati-Hati Modus Financial Crime di Sektor Keuangan, Selasa (13/8/2024). 

Baca juga: Asuransi Kesehatan Tumbuh Positif, Rasio Klaim Lebih Terkendali

Sebagai catatan, pemilik Grup Kresna Michael Steven ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, MS masih dapat memenangkan gugatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Lebih jauh dia menjelaskan, buronan yang mengajukan gugatan dalam perkara pidana maupun perdata telah melanggar prinsip Fugitive Disentitlement Doctrine. Dia dianggap tidak menghargai pengadilan. 

Di lain sisi, Yunus juga mengkritisi terkait dengan administrasi pengawasan di sektor asuransi yang tidak sebaik administrasi pengawasan di sektor perbankan. 

“Karena kurang rapinya administrasi ini bisa dijadikan celah-celah mengajukan gugatan di PTUN. Tapi, dalam kasus ini, saya lihat celahnya bukan gara-gara itu (administrasi), tapi gara-gara faktor-faktor yang tidak jelas. Masa buronan bisa menang berkali-kali,” ujarnya. 

Baca juga: IFG Life Lapor Kinerja Impresif, Klaim dan Laba Tak Diungkapkan

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pujiyono Suwadi menilai, dalam kasus Kresna Life diperlukan penegakan hukum yang cermat, terutama para pengadil di PTUN. Jika tidak, akan berujung pada preseden buruk. 

“Di PTUN itu seperti pra peradilan, yang diadili adalah alat-alat bukti yang sifatnya formil. Makanya, kecermatan administrasi dari pembuat kebijakan harus strict betul. Terkait dengan Kresna Life, hal-hal formil ini tidak dipatuhi, ya jadinya persoalan. Sekali pun kita juga mempersoalkan ketidakpekaan keputusan (pengadil) tersebut,” ujarnya.

Pujiyono menilai, OJK sudah sesuai prosedur dalam menangani kasus Kresna Life. Sejumlah tahapan telah ditempuh, hingga akhirnya menutup izin usaha Kresna Life. Menurut dia, poin pentingnya adalah keberanian aparat hukum yang diawali dari OJK.

“Keputusan PTUN sebagian besar dalam eksekusinya bisa disiasati. Banyak putusan PTUN yang menang di atas kertas. Tinggal bagaimana keberanian tim hukum OJK,” jelasnya. 

Solusi Kasus Kresna Life

Solusi selanjutnya, kata Pujiyono, jika OJK ingin melakukan intervensi dalam kasus Kresna Life, bisa ‘dilarikan’ pada kasus korupsi. Dengan begitu, aparat penegak hukum lain bisa terlibat dalam kasus ini. 

Selain itu, sambung Pujiyono, ada beberapa pembelajaran penting dalam kasus Kresna Life. Pertama, pentingnya pengawasan ketat terhadap produk keuangan, terutama yang menawarkan imbal hasil tinggi. Kedua, urgensi peningkatan literasi keuangan masyarakat agar lebih kritis dalam menilai produk investasi.

“Terakhir, kebutuhan penguatan regulasi terkait transparansi kepemilikan perusahaan untuk mencegah praktik ultimate beneficial owner yang merugikan,” ujarnya. 

Kemudian, Pengamat Asuransi Reza Ronaldo mengatakan, sejumlah kasus kejahatan korporasi di industri asuransi memang jadi tantangan tersendiri bagi OJK. Oleh karenanya, regulator dan para penegak hukum perlu melakukan adaptasi regulasi di tengah teknologi dan digitalisasi yang semakin canggih sebagai langkah identifikasi dan menangkap pelaku financial crime dengan kepemilikan tersembunyi.

Baca juga: Maksimalkan Proteksi Diri dengan Asuransi Life Care dari BRI

“Kasus gugatan balik terhadap OJK menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan penegakan hukum untuk memberikan efek jera lebih kuat. Jadi nggak boleh regulator kalah dengan yang diatur,” tegasnya. 

Di sisi lain, industri asuransi juga perlu memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik, bukan malah berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. “Yuk mari kita hidupkan industri asuransi ini, yuk kita lihat lagi, jangan lagi kita manipulasi informasi, aktuarisnya kalau kurang lebih sekian ya sekian,” ucapnya. 

Sementara, Chairman Infobank Media Group Eko B Supriyanto menegaskan, bagi oknum industri jasa keuangan yang merusak reputasi, harus segera dikeluarkan dari lingkup industri dan regulator. Penegak hukum juga harus melakukan penindakan yang tegas.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan Direktur Utama Asuransi Kresna Life Kurniadi Sastrawinata ditetapkan tersangka lantaran diduga melanggar aturan soal pelaporan keuangan.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam Lumban Tobing mengatakan Kurniadi aturan itu termaktub dalam Pasal 74 ayat (1) UU Perasuransian.

"Kurniadi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana sebagai Dirut AJ Kresna karena menyampaikan laporan keuangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UU Perasuransian," ujar Tongam saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Atas penetapan tersangka itu, Kurniadi kemudian mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan praperadilan Kurniadi teregister dalam nomor perkara 9/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Pst ter tanggal Senin (5/8/2024).

Tercatat, pihak pemohon adalah Kurniadi Sastrawinata.

Sementara itu, termohon atau tergugat yakni Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait hal ini, Tongam menyatakan pihaknya bakal menganalisis terlebih dahulu gugatan praperadilan yang dilayangkan Kurniadi.

Di samping itu, OJK menekankan pihaknya juga telah melakukan penyidikan yang sesuai dengan prosedur sebelum menetapkan Kurniadi sebagai tersangka.

"OJK telah melakukan penyidikan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang, yang didahului dengan penyelidikan. Penetapan tersangka juga dilakukan sesuai prosedur berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah," pungkas Tongam.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara soal Direktur Utama Kresna Life Kurniadi Sastrawinata yang mengajukan gugatan praperadilan di PN Jakarta Pusat.

Disitat dari SIPP PN Jakarta Pusat, gugatan praperadilan Kurniadi teregister dalam nomor perkara 9/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Pst ter tanggal Senin (5/8/2024).

Tercatat, pihak pemohon adalah Kurniadi Sastrawinata. Sementara itu, termohon atau tergugat yakni Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuanga.

"Klasifikasi perkara, sah atau tidaknya penetapan tersangka," dalam SIPP PN Jakpus, dikutip Selasa (6/8/2024).

Menanggapi hal itu, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L Tobing menyatakan pihaknya bakal menganalisis terlebih dahulu gugatan praperadilan yang dilayangkan Kurniadi.

"Kami akan pelajari dulu permohonan praperadilan tersebut," ujar Tongam saat dihubungi Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Dia menekankan, pihaknya juga telah melakukan penyidikan yang sesuai dengan prosedur sebelum menetapkan Kurniadi sebagai tersangka.

Adapun, pihak OJK mengaku telah mengantongi dua alat bukti yang sah.

"OJK telah melakukan penyidikan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang, yang didahului dengan penyelidikan. Penetapan tersangka juga dilakukan sesuai prosedur berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Kurniadi juga sebelumnya terjerat dengan kasus dugaan penggelapan PT Asuransi Jiwa Kresna di Bareskrim Polri.

Modus Kurniadi yaitu dengan menginvestasikan premi dari produk asuransi k-lita atau kresna link investa dan PIK atau protecto investa kresna pada saham atau efek terafiliasi.

Namun, hal tersebut melebihi ketentuan OJK.

Dalam kasus ini korban tercatat mencapai 278 orang dengan kerugian sebanyak kurang lebih Rp431 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tingkat banding yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas perkara izin usaha Kresna Life Insurance. OJK berharap Mahkamah Agung akan berpihak kepada perlindungan masyarakat.

“Berharap keputusannya yang berpihak dan perlindungan hukum di semua sektor jasa keuangan yang terselenggara secara akuntabel dan keberlanjutan. Ini dalam rangka melindungi masyarakat luas,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara, dalam konferensi pers yang Tempo pantau melalui YouTube OJK pada Senin, 5 Agustus 2024.

Sebelumnya, OJK kalah dalam putusan tingkat banding dengan perkara Nomor 437/3/2023/PTUN.JKT tersebut mengabulkan gugatan bos Kresna Life Insurance, Michael Stevan. Hakim meminta OJK untuk membatalkan sanksi dan perintah tertulis yang dikeluarkan.

"Dari pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.

Menurut Aman, PTUN mengabulkan gugatan Michael Stevan yang keberatan dengan denda sebesar Rp 57 miliar. Dia juga keberatan atas sanksi berupa larangan sebagai pemegang usaha, pengurus atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan selama lima tahun.

Aman mengatakan OJK mengeluarkan sanksi tersebut guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan. Sanksi itu juga bertujuan untuk mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen.

Selama proses hukum di PTUN, kata Aman, OJK telah berupaya maksimal untuk mempertahankan sanksi terhadap Stevan. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada Michael Stevan sudah sesuai wewenang, prosedur, dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam persidangan, OJK telah menghadirkan sejumlah bukti, saksi, dan ahli terkait tindakan intervensi Michael Steven dalam penempatan investasi di grup Kresna. OJK juga telah menghadirkan sejumlah akademisi dan ahili untuk memperkuat landasan hukum atas pemberian sanksi terhadap Michael Stevan.

"Para ahli pun sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael Steven sebagai upaya penegakkan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan," ujarnya.

Selain itu, kata Aman, OJK telah menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait penetapan Michael Steven sebagai Tersangka oleh Mabes Polri sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukannya di grup Kresna.

"Dengan demikian, upaya hukum kasasi yang telah dilakukan oleh OJK dalam perkara ini diharapkan bisa selesai sehingga konsumen dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan Michael Steven dapat mendapatkan hak-haknya," kata Aman.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.