Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, menceritakan rencananya untuk membangun infrastruktur yang terintegrasi di Jakarta. Salah satunya akan memanfaatkan stasiun MRT jadi pusat kegiatan ekonomi.

“Contoh kemarin saya ketemu sama pengurus MRT. [Nantinya] minimal di atas MRT ada potensi ekonomi Rp 3-5 Triliun dalam bentuk perkantoran, dalam bentuk perumahan, dalam bentuk pusat bisnis,” kata Ridwan kepada wartawan, di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Kamis (24/10).

Mantan Gubernur Jabar tersebut mengatakan nantinya infrastruktur MRT tidak hanya sebatas stasiun.

“Jadi itu contoh infrastruktur nggak hanya stasiun doang, tetapi mentrigger yang namanya pendapatan baru di titik stasiun infrastruktur,” ungkapnya.

" Nah itu yang akan didorong dalam kebijakan gubernur," tutup dia.

Selain itu, RK juga menjanjikan pembangunan co-working space ini akan memanfaatkan tempat-tempat kosong di pusat pembelanjaan Jakarta.

Ia mengambil contoh Pasar Jaya di Glodok yang memiliki banyak ruang kosong di lantai dua. Nantinya ruangan tersebut, kata Ridwan Kamil, akan dibuat sebagai co-working space.

Dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, apa yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan? Kurikulum merdeka membawa banyak perubahan dalam pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi siswa dalam mengembangkan potensi belajarnya.

Untuk mengembangkan Kurikulum Merdeka, ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan. hal ini bertujuan untuk membentuk iklim belajar yang dinamis dan berkualitas mengikuti perkembangan zaman.

Dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, apa yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan? Inilah beberapa upaya yang perlu dilakukan:

Mengutip buku Menjadi Guru Profesional oleh Nur Cholid (2021), guru memiliki peran sentral dalam mendidik dan mengajar siswa melalui Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, penting sekali bagi guru untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus untuk mengimplementasikan kurikulum ini.

Pelatihan tersebut dapat berupa metode merancang modul ajar, pembelajaran diferensiasi, atau penilaian berbasis proyek yang memungkinkan setiap siswa belajar sesuai minat dan potensinya.

Kurikulum Merdeka memungkinka sekolah untuk fleksibel dalam dalam merancang kegiatan belajar sesuai kondisi siswa. Satuan pendidikan dapat merancang kebijakan internal, seperti memberikan kebebasan bagi guru dalam menentukan model pembelajaran, jadwal belajar, dan melakukan penilaian berbasis proyek.

Pendekatan penilaian berbasis hasil perlu digeser ke penilaian berbasis kompetensi. Penilaian ini tidak hanya mencakup kemampuan kognitif siswa, tetapi juga kemampuan nonkognitif.

Contohnya, seperti kreativitas, kepemimpinan, kerja sama, dan berpikir kritis. Hal ini memungkinkan siswa untuk dinilai secara holistik dan memudahkan guru dalam memahami perkembangan siswa.

Satuan pendidikan perlu mengembangkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang bertujuan memperkuat karakter siswa. Caranya yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila di dalam proses pembelajaran melalui proyek-proyek. Program P5 harus disusun dengan relevan sesuai kebutuhan siswa.

Itulah jawaban mengenai, dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, apa yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan? Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Kurikulum Merdeka yang diterapkan bisa lebih efektif dan membantu menciptakan kegiatan belajar yang lebih bermakna bagi siswa. (DLA)

Kasus 13 pria memperkosa dua gadis kakak-adik (kini usia mereka 17 dan 15 tahun) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mencuat usai diviralkan artis Uya Kuya dan pengacara Hotman Paris.

Peristiwa pemerkosaan itu terjadi sudah lama, Juli 2023, bahkan korban telah hamil, melahirkan, dan dinikahi paksa oleh pelaku.

Salah satu korban diduga diperkosa hingga 10 kali.

Sebelum pemerkosaan terjadi, kedua korban dicekoki minuman beralkohol (miras).

Ayah korban telah meninggal dunia dan ibu mereka mengalami gangguan mental.

Pemerkosaan itu sempat dilaporkan ke perangkat desa tapi kedua korban malah disarankan untuk tidak lapor ke polisi daripada dilaporkan balik.

Kasus pemerkosaan itu kini ditangani Polda Jawa Tengah. "Kasusnya ditarik ke Polda supaya lebih mudah lagi untuk diproses dan lebih transparan," ujar Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, Kamis (24/10).

Artanto mengatakan kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Polres Purworejo, namun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Purworejo bersama perangkat desa setempat malah melakukan mediasi.

"Kasus tersebut tidak mandek, karena ini menyangkut masalah anak, kemudian ditindaklanjuti oleh UPTD PPA Kabupaten Purworejo bersama aparat perangkat desa setempat. Telah dilakukan mediasi, perdamaian kepada mereka dan tentunya sudah ada kesepakatan bahwa mereka menyelesaikan secara damai dan adanya surat nikah siri," jelas ujar Artanto.

Kemudian, lanjut Artanto, di tengah jalan ternyata upaya perdamaian atau nikah siri itu tidak berjalan dengan mulus. Kasus itu pun kembali mencuat.

"Oleh karena itu permasalahan mencuat kembali dan kembali disampaikan ke kepolisian. Dan kami merespons persoalan ini dan akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap kasus tersebut," lanjut Artanto.

Artanto mengeklaim, polisi tidak mengetahui adanya proses mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa dan UPD PPA Kabupaten Purworejo itu dalam kasus ini.

"Kalau proses (mediasi) kades dan UPTD itu tanpa sepengetahuan polisi," tegas dia.

Hingga saat ini, pihaknya sudah memeriksa 10 orang saksi mulai dari korban sendiri, keluarga korban, terlapor, maupun orang tua terlapor, dan pengadu. Namun, belum ada satu pun orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Baru dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada serta gelar perkaranya," sebut Artanto.

Namun, Polda Jawa Tengah berjanji akan mengusut tuntas kasus ini agar korban memperoleh keadilan.

"Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng serius untuk melakukan proses pemeriksaan dalam kasus ini," kata Artanto.

Penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang hingga senilai Rp 20 miliar usai menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap pengaturan vonis bebas Ronald Tannur.

Uang ditemukan dari penggeledahan di kediaman sejumlah pihak yang jadi tersangka dalam kasus ini. Termasuk 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya serta satu orang pengacara Ronald Tannur.

Dari video yang diterima kumparan, terlihat beberapa orang yang diduga penyidik dari Kejaksaan Agung sedang menggeledah sebuah ruang. Dari sebuah lemari, ditemukan sejumlah uang dengan nominal cukup besar.

Penyidik itu mengeluarkan beberapa kotak yang isinya uang dolar Amerika Serikat. Tampak beberapa gepokan uang masih dibungkus plastik maupun kertas dokumen cokelat.

Dalam bungkusan itu tertulis ada catatan. Mulai dari tanggal yang diduga waktu penukaran, hingga diduga peruntukan uang.

Salah satu yang ditemukan adalah gepokan uang pecahan USD 100 dengan catatan 'Buat kasasi 100 G'. Belum diketahui maksud dari catatan tersebut.

Selain itu, penyidik sempat mengeluarkan sebuah goodie bag berwarna merah. Tas itu tampak berat saat dibawa penyidik. Saat dibuka, isinya uang pecahan Rp 100 ribu. Gepokan uang yang masih dibungkus plastik.

Belum diketahui lokasi tepat penggeledahan tersebut. Kejaksaan Agung belum memberikan penjelasan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar hanya menyebut bahwa penyidik menyita uang beserta catatan transaksi. Penyidik meyakini adanya indikasi terjadi suap terkait vonis bebas Ronald Tannur.

"Penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald Tannur tersebut diduga ED, AH dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara LR," kata Abdul Qohar, dalam jumpa pers, Rabu (23/10).

Adapun hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Mereka diduga menerima suap dari pengacara Tannur berinisial LR.

Terkait catatan 'buat kasasi', juru bicara Mahkamah Agung Yanto tidak berkomentar banyak.

"Terkait pertanyaan menyangkut apakah akan ada pemeriksaan terhadap majelis kasasi karena ada catatan ada sejumlah uang yang masuk ke majelis kasasi, ini saya kok baru dengar ya? Baru dengar. Tentunya kalau memang ada laporan resmi ya tentunya pimpinan akan mengambil sikap. Tapi sampai saat ini kok belum, saya baru mendengar ini. Nanti kita sampaikan ke pimpinan ya," kata Yanto.

Majelis PN Surabaya menjatuhkan vonis bebas Ronald Tannur pada Juli 2024. Menurut Hakim, Ronald Tannur tak terbukti melakukan pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan kematian, maupun kealpaan yang membuat orang mati.

Vonis bebas ini menuai sorotan publik. Sebab, pertimbangan hakim dinilai mengada-ngada.

Komisi Yudisial (KY) kemudian turun tangan melakukan pemeriksaan. Hasilnya, KY menyatakan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur terbukti melanggar etik. Ketiga hakim itu direkomendasikan untuk diberi sanksi berat berupa pemberhentian alias pemecatan.

Atas vonis bebas itu, jaksa langsung mengajukan kasasi. Hasilnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dengan membatalkan vonis bebas. Ronald Tannur kemudian dihukum 5 tahun penjara oleh MA. Vonis diketok MA pada Selasa (22/10).

Sehari usai vonis kasasi diputus, Kejagung menangkap 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur. Ketiganya diduga menerima suap dari pengacara untuk memberikan vonis bebas.

Para hakim itu ditangkap di kawasan Surabaya, Jawa Timur, sementara sang pengacara diciduk di Jakarta.

Penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi dari kediaman masing-masing tersangka dan menyita uang tunai total Rp 12 miliar.

Belum ada keterangan dari PN Surabaya maupun ketiga hakim tersebut terkait kasus tersebut.

Para menteri Kabinet Merah Putih bakal menjalani pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 25 hingga 27 Oktober besok. Beberapa dari mereka telah bersiap dengan menjajal baju loreng khas TNI.

Seperti yang dilakukan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Bahlil tampak mengenakan berseragam loreng. Di atas saku kanannya tertulis namanya dengan tulisan Indonesia di atas saku kiri.

Bahlil juga mengenakan sepatu boot hitam khas militer. Tak lupa topi loreng turut terpasang di kepalanya.

Foto itu dibagikan dalam instagram story @melangkahdaritimur.id. Akun ini berisi berbagai kegiatan yang dijalani Bahlil. Akun itu me-repost unggahan istri Bahlil, Sri Suparni, @srianibhl.

Tak hanya Bahlil, hal yang sama juga dilakukan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono.

Dalam akun Instagramnya, Diaz mengunggah foto dirinya berseragam loreng. Ada bet berlambang Garuda yang terpasang di lengan kirinya.

"Siap!" tulis Diaz dalam keterangan fotonya.

Dari pola loreng yang ditunjukkan, baju itu mirip dengan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) yang dipakai anggota Komponen Cadangan (Komcad).

Adapun pembekalan ini akan dilakukan selama 4 hari ini penuh di Akademi Militer Magelang atau Lembah Tidar yang biasanya menjadi tempat pembekalan calon tentara.

Kabinet Prabowo akan menempati tenda glamor atau kerap disebut sebagai glamping di kawasan Borobudur International Golf & Country Club. Kawasan ini masih dikelola dan bagian dari wilayah Akademi Militer. Seperti tentara, mereka juga akan mengenakan seragam khusus.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan pacarnya, Dini Sera Afrianti.

Tiga hakim itu yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo. Satu orang pengacara Ronald Tannur pun turut ditangkap oleh Kejagung.

Ronald merupakan anak eks Anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tannur. Vonis bebas Ronald dibatalkan Mahkamah Agung dan ia dihukum 5 tahun penjara.

Di mana Ronald saat ini?

"Tidak tahu tapi sudah ada alamatnya, semua data sudah kami catat," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Mia Amiati, kepada wartawan di kantornya, Surabaya, Kamis (24/10).

Mia menjelaskan bahwa Ronald Tannur tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sebab, pihaknya telah mengajukan pencegahan agar Ronald Tannur untuk tidak ke luar negeri.

"Tidak (DPO) karena dia sudah dinyatakan dicekal. Pencekalan 6 bulan. Masih didalami dan kami masih komunikasi dengan baik dengan dirjen imigrasi, alhamdulillah sudah diupayakan untuk dicekal," ungkapnya.

Polrestabes Semarang mencatat sepanjang tahun 2024, ada 101 kasus tawuran gangster remaja di Kota Semarang. Dari ratusan kasus itu ada 4 korban yang meninggal dunia termasuk seorang mahasiswa Udinus.

Kasus tawuran gangster remaja di Kota Semarang memang marak belakangan ini. Teranyar, Polrestabes Semarang mengungkap adanya campur tangan dari bandar judi yang mendanai kegiatan para gangster tawuran itu.

Dari ratusan kasus itu, 44 kasus naik ke penyidikan dengan 77 tersangka, sedangkan 173 pelaku dikembalikan ke orang tua untuk dilakukan pembinaan.

Kemudian, jumlah korban tewas berjumlah 4 orang, termasuk Muhammad Tirza Nugroho Hermawan (21) mahasiswa Udinus. Ia ditemukan tewas bersimbah darah di depan SPBU Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Selasa (17/9) sekitar pukul 03.00. Padahal Tirza saat itu tidak ikut tawuran, dia hanya melintas di lokasi.

Polisi menangkap 6 tersangka pembunuhan Tirza yang merupakan anggota gangster All Star dan Witchsel019. Belakangan diketahui gangster All Star merupakan salah gangster yang mendapat dana dari bandar judi online. Bandar tersebut memberikan dana per bulan agar anggota gangster tawuran dan mengunggah iklan judi online di akun media sosial.

Selain All Star, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan aliran dana dari bandar judi juga mengalir ke gangster Young_street_404, Teamdadakan, dan Teammasok.

Modus bandar judol

Modusnya, situs judi itu menghubungi admin media sosial gangster All Star, Muhammad Iqbal Samudra (22) warga Bandarharjo Semarang yang kini ditetapkan tersangka.

"Ditemukan adanya pembiayaan beberapa gangster oleh situs judi online. Situs-situs bekerja sama dengan tersangka Iqbal. Melalui Iqbal mengalir pembiayaan ke beberapa gangster," ujar Irwan.

Kemudian oleh tersangka Iqbal, dana itu diteruskan kepada dua tersangka lain yakni Muhammad Alfin Harir (19) warga Bangetayu Wetan, dan Sandy Wisnu Agusta (23) warga Pringgodani Semarang.

"Kemudian tersangka Alfin ini admin akun gangster Teammasok, Sandy admin Teamdadakan, Iqbal admin Alstar dan Youngs_street_404," kata Irwan.

Para tersangka ini dijatah uang sekitar Rp 5 juta sampai Rp 8 juta per bulan oleh situs judi itu untuk melakukan tawuran. Uang itu digunakan untuk membeli minuman keras, menyewa vila hingga membeli peralatan tawuran.

"Sudah temukan dana digunakan untuk pengobatan saat tawuran, antara lain yang duel di Jalan dr. Cipto. Kemudian meeting rekreasi sewa vila, beli atribut kelompok dan beli miras," ungkap Irwan.

Polisi menduga para gangster ini sengaja dikerahkan untuk mengacaukan kondusifitas di ibukota Jawa Tengah ini selama masa Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.

"Kami minta kepada pihak yang memiliki kepentingan dan pergerakan ini agar tidak meneruskan. Apalagi pola yang dilakukan sudah mengarah ke upaya pelanggaran hukum dan mengganggu kondusifitas," kata Irwan.

Partai Buruh bersama aliansi buruh dari berbagai organisasi menggelar demo menuntut kenaikan upah minimum dan pencabutan Undang-undang Cipta Kerja di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (24/10). Akibat dari demo ini, Jalan Medan Merdeka Barat ditutup.

Pantauan kumparan di lokasi, pada pukul 13.55 para pendemo masih terus menyuarakan aspirasinya. Mereka menyerukan mogok kerja nasional pada tanggal 12-13 November 2024 bila tuntutannya tak dipenuhi.

Jalan Medan Merdeka Barat terpantau ditutup akibat massa aksi yang membeludak. Pengendara tak bisa akses Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara.

Namun, arah sebaliknya masih dibuka oleh pihak kepolisian. Kini, terpantau lalu lintas bundaran Patung Kuda masih lancar.

Terlihat sebuah spanduk terbentang di JPO dekat lokasi. Tertulis di dalamnya dua tuntutan dari para pendemo, yaitu kenaikan upah minimum pada tahun 2025 sebesar 8-10 persen dan pencabutan UU Cipta Kerja. Aksi masih berjalan damai.

Sebelumnya, polisi menurunkan 1.720 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa pada hari ini.

“Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat dan aksi buruh di bundaran Patung Kuda Monas, Istana Negara, dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1270 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis (24/10).

Para personel yang terlibat datang dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka akan tersebar di sekitaran Patung Kuda, Monas, hingga di depan Istana Negara.

Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo akan menjalani retreat atau pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Para menteri naik pesawat Hercules TNI AU menuju ke Magelang.

Sejumlah menteri membagikan momen keberangkatan mereka. Salah satunya Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril tampak berjalan kaki dari apron menuju ke pesawat Hercules. Dia tampak mengenakan kemeja putih, celana hitam, menyelempangkan tas hitam, dan menenteng satu tas lainnya di tangan kanannya.

Dari video yang dibagikan Yusril, Hercules yang ditumpangi para menteri merupakan member baru alutsista TNI AU: Hercules C130J. Dengan tail number A-1340.

Hal serupa juga dibagikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Meutya tampak duduk bersama dengan para menteri lainnya di kabin pesawat.

Tentu bukan kursi kabin pesawat komersil atau kelas premium lainnya. Kursi pesawat Hercules posisinya saling berhadapan, tak ada kursi empuk, hanya bahan kain jadi alas.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding. Dia membagikan momen foto di dalam kabin pesawat bersama dengan para menteri lainnya.

Tampak ada Yusril, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Berikut momen lainnya para menteri berangkat ke Akmil naik Hercules:

Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik penasihat khusus, utusan khusus, hingga staf khusus Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10). KPK pun mengimbau sejumlah pejabat yang dilantik itu untuk turut melaporkan harta kekayaannya atau LHKPN.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, pejabat yang dilantik tersebut memiliki fungsi strategis berdasarkan Perpres Nomor 137 tahun 2024.

Bahkan, dalam aturan itu disebut bahwa hak keuangan penasihat dan utusan khusus Presiden setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri. Kemudian, untuk staf khusus Presiden, setara dengan Pimpinan Tinggi Madya atau setara eselon I.a.

"Sehingga, jabatan Penasihat, Utusan, dan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden memenuhi kriteria Penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999," ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (24/10).

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi penyelenggara negara. Salah satunya, dengan patuh melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

"Kepatuhan LHKPN tentu kita pandang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas seorang pejabat publik, sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip good governance," kata dia.

"Untuk membahas hal ini, selanjutnya KPK akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Budi juga menjelaskan bahwa dalam UU Nomor 28 Tahun 1999, disebutkan untuk setiap penyelenggara negara berkewajiban menyampaikan LHKPN-nya dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak pengangkatan pertama atau dilantik.

Ia juga meminta para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih untuk segera melaporkan LHKPN sesuai jangka waktu tersebut.

"Oleh karena itu, bagi Menteri dan Wakil Menteri yang telah dilantik dan belum menyampaikan LHKPN pada periode Tahun 2024 ini, maka agar dapat menyampaikan LHKPN-nya sesuai jangka waktu tersebut," ucap Budi dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10) kemarin.

"Sedangkan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang sebelumnya telah lapor LHKPN pada 2024, dapat melaporkan harta kekayaannya kembali secara periodik pada Tahun 2025," jelas dia.

Menurut Budi, KPK terbuka untuk membantu ataupun melakukan pendampingan penyampaian LHKPN bila terkendala dalam pengisiannya. Penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online melalui https://elhkpn.kpk.go.id.

Butuh waktu satu pekan bagi Basarnas Medan untuk menemukan rekan mereka, Tengku Rahmad dan Dodi, yang hilang di Sungai Lau Biang, Kabupaten Karo, Sumut.

Penyebabnya, medan pencarian yang sangat sulit. Selain itu, faktor cuaca turut menghambat pencarian karena aliran sungai menjadi sangat deras.

Rahmad dan Dodi hilang saat bertugas mencari korban hanyut. Perahu mereka terbalik dan keduanya hilang.

Kepala Basarnas Medan Mustari menuturkan salah satu kendalanya adalah medan yang sangat terjal.

“Kendala yang dihadapi tim SAR, di antaranya medan yang terjal, check point rata-rata dari anchor point ke sungai berjarak 180–200 meter dengan variasi kemiringan antara 75–90 derajat,” kata Mustari pada Kamis (24/10).

“Selain itu, arus sungai sangat deras dan banyak sampah di area penyempitan tebing sungai,” sambungnya.

Sementara, kata Mustari, bantuan pencarian lewat drone pun kian sulit. Sebab, dari ketinggian, sungai ditutupi oleh hutan yang sangat rimbun. Selain itu, angin juga sangat kencang.

“Sementara pencarian menggunakan drone termal terhalang pepohonan yang rimbun dan kencangnya angin di atas sungai,” jelasnya.

Bahkan, pihaknya juga harus membuka bendungan PT Wampu Electric Power (WEP) untuk membantu pencarian kedua korban.

“Pukul 16.15 WIB korban pertama (Rahmad) ditemukan,” katanya.

Pukul 16.45 WIB jasad korban Dodi juga ditemukan. Keduanya ditemukan dengan jarak 50 meter.

Insiden kecelakaan perahu ini sebelumnya terjadi pada Rabu (16/10) lalu. Saat itu, 4 anggota SAR dan 2 warga melakukan pencarian terhadap korban hanyut yakni Jesplinta Sebayang.

Namun, saat pencarian sekitar pukul 10.00 WIB, tiba-tiba aliran sungai menjadi sangat deras lantaran sejumlah wilayah di Karo diguyur hujan. Perahu pun terbalik dan keenamnya hilang.

Pukul 17.00 WIB, petugas Basarnas bernama Robbi Daniel (29) ditemukan selamat. Tidak berselang lama 2 warga lainnya ditemukan yakni Rico Barus dan Oscar Sebayang.

Lalu, sehari kemudian, satu petugas Basarnas kembali ditemukan dalam keadaan selamat di dasar jurang yakni Jerry Novanda. Sementara, dua lainnya Rahmad dan Dodi masih hilang. Sepekan kemudian, keduanya ditemukan meninggal.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan pacarnya, Dini Sera Afrianti.

Tiga hakim itu yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo. Satu orang pengacara Ronald Tannur pun turut ditangkap oleh Kejagung.

Ronald merupakan anak eks Anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tannur. Vonis bebas Ronald dibatalkan Mahkamah Agung dan ia dihukum 5 tahun penjara.

Terkait penangkapan itu, terdapat uang Rp 20 miliar (pada berita-berita sebelumnya tertulis Rp 12 miliar) yang ditemukan penyidik Kejagung dari penggeledahan.

Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung bakal memeriksa pemberi suap.

"(Penyidik Jampidsus) akan memeriksa pemberi suap. Tim penyidik punya kapasitas beliau sebagai penyidik dan timnya ini luar biasa, begitu diangkat ada gebrakan baru ini menujukkan bahwa kita komitmen untuk bisa menegakkan hukum," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Mia Amiati, kepada wartawan di kantornya, Surabaya, Kamis (24/10).

Namun, kata Mia, dirinya tidak bisa memastikan kapan pihak pemberi suap akan diperiksa.

"Kan kita bukan timnya, kami hanya fasilitasi, jadi kami tidak tahu langkah berikutnya. Semua fasilitas untuk penyidikan penggeledahan penangkapan kita fasilitasi. Tapi materi atau substansinya itu di luar kewenangan kami," ucapnya.

Mia mengungkapkan bahwa ada potensi tersangka baru dalam kasus gratifikasi tiga hakim itu. "Pasti kalau kami mengungkap siapa penyuapnya," ungkapnya.

Terkait apakah pemberi suap tiga hakim tersebut dari Ronald Tannur atau keluarganya, Mia tidak bisa menjawabnya. "Belum tahu," katanya.

Pengacara Dini, Dimas Yemahura, menyoroti uang Rp 20 miliar itu.

"Tidak mungkin pengacara punya uang sebesar itu, artinya ada orang lain yang memiliki uang itu, siapa pemilik uang, siapa pemberi dana?" kata Dimas.

Dimas melanjutkan, "Kejagung, saya yakin, sudah memegang data nama-nama: Siapa dalang di balik ini semua?"

"Saya meyakini ada keterkaitan GRT (Ronald) atau keluarganya," kata Dimas.