Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebutkan persaingan tingkat global akan semakin menantang. Menurutnya, ke depan transisi energi akan banyak dinamika luar biasa, untuk itu sebagai korporasi harus siap beradaptasi yang dimulai dari perbaikan manusianya sendiri.

"Sebagai BUMN Energi, Pertamina diharapkan berperan sebagai benteng ekonomi nasional untuk memperkuat persaingan korporasi, dan hal ini harus dimulai dari perbaikan dari diri sendiri," jelas Erick, dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Hal ini ia sampaikan pada kesempatan kegiatan Pertamina Akhlak Festival di Jakarta (9/7). Lebih lanjut, Erick juga mengatakan Pertamina sudah membentuk holding subholding tidak lain untuk mengantisipasi era kompetisi.

"Mau tidak mau yang namanya supply chain itu menjadi bagian penting dalam perjalanan Pertamina ke depan, ini merupakan transformasi dan inovasi yang harus kita lakukan terus menerus," jelas Erick.

Erick juga mengapresiasi langkah Pertamina sekarang sudah mendorong penerapan Nature Based Solution (NBS). Contoh konkretnya adalah bioetanol yang sudah dilakukan sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Erick berharap Pertamina juga menjadi bagian dalam pembangunan industri hijau.

"Beberapa waktu lalu saya bersama tim Pertamina baru ke IKN. Ketika kebutuhan daripada IKN ini melonjak mau tidak mau alternatif daripada listrik di sana selain hydro ataupun solar ada juga gas, tapi tentu kita harus membangun yang namanya industri hijau, kawasan industri yang sustainability, hijau, agar nanti persaingan perdagangan dunia juga membutuhkan produk-produk yang hijau, hal-hal seperti ini transisi dari Pertamina harus kita dorong," tegas Erick.

Erick juga berharap kepada Pertamina terkait carbon trading.

"Carbon trading harus jadi bagian dari pengembangan sebuah perusahaan sebesar Pertamina," tegasnya lagi.

Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati mengatakan untuk menghadapi persaingan global, Pertamina mempersiapkan tiga langkah dalam menghadapi tantangan trilema energi. Pertama, dengan meningkatkan produksi dari sektor hulu, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kedua, optimalisasi gasoline, melalui revamping, peningkatan kapasitas kilang, hingga meningkatkan produksi tambahan dengan campuran bioetanol menjadi biogasoline, untuk mengurangi impor solar. Ketiga, dengan menekan impor LPG melalui peningkatan kapasitas produksi, hingga membangun jaringan gas rumah tangga.

Nicke menambahkan Pertamina juga telah menyiapkan peta jalan (roadmap) transisi energi dan menerapkan praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan melalui Sustainability Policy, Strategy & Initiatives yang diimplementasikan di seluruh Pertamina Group. Tujuannya untuk menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang environmentally friendly, socially responsible dan good corporate governance.

Selain itu, Pertamina terus melakukan inovasi untuk mendukung ketahanan energi nasional dan juga persiapan menghadapi tantangan energi secara global melalui langkah inisiatif strategis.

Pertamina juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mempersiapkan perseroan pada pemanfaatan Nusantara Sustainability di IKN bersinergi dengan para pemangku kepentingan, hal ini juga sebagai bagian dari langkah Pertamina dalam menghadapi persaingan ke tingkat global.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Prilly Latuconsina Ditunjuk Erick Thohir Sebagai Pengurus Yayasan BUMN

Prilly Latuconsina Ditunjuk Erick Thohir Sebagai Pengurus Yayasan BUMN

Pengusaha hulu minyak dan gas bumi (migas) tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) buka suara terkait rencana pemerintah yang ingin menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) atau kebutuhan dalam negeri untuk gas bumi. Pengusaha meminta agar kebijakan tersebut memenuhi aspek keekonomian bagi investor.

Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan, aspek keekonomian berkaitan dengan keberlanjutan suplai gas bumi dari sektor hulu.

"IPA dapat memahami kebijakan DMO bagi gas bumi seperti yang ditetapkan Pemerintah, sepanjang hal tersebut memenuhi keekonomian bagi investor yang akan menyebabkan keberlanjutan suplai gas bumi dari sektor hulu migas nasional," katanya kepada detikcom, Jumat (12/7/2024).

Dia mengatakan, IPA siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan aspek keekonomian proyek gas bumi. Pihaknya juga siap membuat harga gas domestik terjangkau.

"IPA siap untuk bekerja sama dengan pemerintah, baik Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan lainnya terkait bentuk DMO untuk memastikan keekonomian proyek-proyek gas bumi dan minat berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia tetap baik, sekaligus membuat harga gas domestik terjangkau," ungkapnya.

Sebagai informasu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah merestui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri atau Domestik. Aturan itu diusulkan secara langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Terbatas (Ratas).

"Ini berita baik untuk kita semua, alhamdulillah Presiden (Jokowi) menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri atau domestik," kata Agus dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7).

Agus mengatakan, RPP telah diperjuangkannya sekitar 2 tahun lamanya. Menurutnya, hal ini tidak mudah lantaran pihaknya harus menghadapi pihak yang sama dengan saat dia memperjuangkan program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU. Dalam hal ini, ada pihak besar yang kurang sreg dengan langkah-langkah tersebut.

"2 tahun kami berjuang tidak mudah karena kita yang hadapi adalah orang-orang yang sama yang kita hadapi dalam memperjuangkan HGBT. Tapi alhamdulillah, berita baik bapak presiden dalam Ratas kemarin menyetujui," ujarnya.

RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini pada dasarnya akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia. Menurutnya, RPP ini adalah game changer dalam pengelolaan gas bumi nasional.

"Dalam RPP tersebut akan diatur Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 60% untuk domestik dan 40% untuk ekspor," imbuhnya.

Harga minyak dunia mengalami kenaikan tipis dalam perdagangan hari ini, Jumat (12/7/2024), setelah sebelumnya naik dua hari beruntun. Kondisi ini terjadi di tengah tanda-tanda meredanya tekanan inflasi di Amerika Serikat (AS).

Melansir Reuters, Jumat (12/7/2024), minyak mentah berjangka Brent naik 49 sen, atau 0,6%, menjadi US$ 85,89 per barel pada pukul 06.30 GMT. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS naik 58 sen, atau 0,7%, menjadi US$ 83,20 per barel.

Meski demikian, Brent diperkirakan mengalami penurunan secara mingguan. Brent berjangka diperkirakan turun sekitar 1% minggu ke minggu setelah empat kenaikan mingguan. Kontrak berjangka WTI secara umum stabil setiap minggunya.

Kepercayaan investor meningkat setelah data pada hari Kamis menunjukkan harga konsumen AS turun pada bulan Juni. Hal ini memicu harapan bahwa Bank Sentral AS, Federal Reserve (The Fed), akan segera menurunkan suku bunga.

Suku bunga yang lebih rendah diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang akan membantu meningkatkan konsumsi bahan bakar. Namun pasar masih menunggu tanda-tanda tindakan yang lebih jelas.

Meskipun Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, mengakui tren peningkatan tekanan harga baru-baru ini, ia mengatakan kepada anggota parlemen bahwa diperlukan lebih banyak data untuk memperkuat alasan penurunan suku bunga.

"Angka inflasi AS yang menurun mungkin mendukung upaya The Fed untuk memulai proses pelonggaran kebijakannya lebih awal. Namun hal ini juga menambah serangkaian kejutan negatif dalam data ekonomi AS, yang menunjukkan melemahnya perekonomian AS," kata Ahli Strategi Pasar Yeap Jun Rong.

Indikasi menguatnya permintaan bahan bakar musim panas di AS juga mendukung harga minyak. Data pemerintah menunjukkan, permintaan bensin AS berada pada angka 9,4 juta barel per hari (bph) pekan lalu, tertinggi dalam minggu yang mencakup libur Hari Kemerdekaan sejak 2019. Permintaan bahan bakar jet dalam rata-rata empat minggu berada pada titik terkuat sejak Januari 2020.

"Pasar akan tetap berada dalam kisaran yang terbatas, dilumpuhkan oleh kekuatan yang berlawanan dari perkiraan pemulihan permintaan yang dipicu oleh antisipasi musim panas yang kuat untuk konsumsi bahan bakar. Namun sentimen tetap terikat oleh pelemahan ekonomi yang sedang berlangsung dan pemulihan permintaan yang tidak menentu," kata Analis Minyak Senior di LSEG, Emril Jamil.

Permintaan bahan bakar yang kuat mendorong penyulingan AS untuk meningkatkan aktivitas dan memanfaatkan stok minyak mentah. Data pemerintah menunjukkan, input bersih minyak mentah dari penyulingan di Pantai Teluk AS naik pekan lalu menjadi lebih dari 9,4 juta barel per hari untuk pertama kalinya sejak Januari 2019.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah industri US$ 6 per MMBTU diperpanjang. Gas murah ini tetap mengalir ke 7 sektor industri.

Namun belum bisa dipastikan sampai kapan kebijakan ini diperpanjang. "Terus, nah itu lanjut aja dulu," ujar Menteri ESDM Arifin di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Menurut Arifin kebijakan gas murah akan memberikan dampak pada produktivitas industri. Pemerintah akan menerima peningkatan pajak dari peningkatan produktivitas industri tersebut.

"Kan ada swap antara penerima dan manfaat produktivitas naik, pajaknya juga naik, benefit daya saing, produk-produk kita bisa lebih bagus, sehingga masuk pasar lebih aksesibel," ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan gas murah telah diputuskan Presiden Jokowi dalam rapat internal pada Senin (8/7). Dalam catatan detikcom, tujuh industri yang berhak mendapatkan gas murah adalah mulai dari pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.

"Keputusannya HBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting sekarang 7 sektor," ungkap Airlangga ditemui usai rapat.

Ketika ditanya sampai kapan kebijakan gas murah diperpanjang, Airlangga tak mau menjawab tegas. "Ya lanjut terus pokoknya," katanya singkat.

Program BBM dicampur dengan biodiesel 40% atau dikenal B40 diterapkan tahun depan. Hal itu disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

"Iya (tahun depan)," kata Arifin mengkonfirmasi, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Dia berharap, program tersebut bisa berjalan pada awal tahun depan. Dia mengatakan, secara teknis dan pasokan sudah siap. Menurutnya, program BBM campur 'sawit' 40% itu hanya tinggal diluncurkan.

"Tunggu lah, mudah-mudahan awal tahun. Kita sudah siap, uji coba udah siap, teknis siap, pasokan juga siap, pendanaan siap, tinggal di-launching aja," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, rencana penerapan B40 sudah sesuai jadwalnya. Dia mengatakan, uji coba untuk sektor otomotif sudah selesai.

"Sekarang baru non-otomotif yang dipastikan. Sampai dengan Desember," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, ditulis Rabu (26/6).

Pihaknya telah melakukan analisa kapan B40 diterapkan. Setelah uji coba selesai dan sinkronisasi pembahasan yang di dalamnya juga memuat peningkatan produksi, maka B40 paling cepat diterapkan pertengahan 2025.

"Kalau dari prediksi kita sendiri setelah tes selesai, lalu misalnya ada sinkronisasi pembahasan, karena di situ perlu ada peningkatan kapasitas produksi. Terus nanti di titik-titik serah itu mulai diperbesar penampungannya untuk bisa naik dari 35 ke 40. Nah, ini mungkin kalau pun perlu waktu, ya paling cepat 2025 pertengahan. Kalau bisa smooth semua dipersiapkan," paparnya.

PT PGN Tbk akan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha dan daya saing industri. Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN memberi dukungan dalam hal pemenuhan energi gas bumi sebagai salah satu komponen operasional sektor industri.

"Kami berupaya seoptimal mungkin agar kerjasama antara kedua belah pihak adalah kerjasama simbiosis mutualisme. Kami saling mendukung agar penyaluran dan penyerapan gas bumi tetap terjaga sehingga kebutuhan gas pelaku industri terpenuhi. Harapannya PGN dan industri dapat tumbuh bersama untuk mendukung perekonomian," ujar Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Hal itu dia sampaikan ketika menghadiri Customer Business Meeting bersama perwakilan dari asosiasi industri pada Kamis (11/7).

Ratih mengatakan PGN tetap berkomitmen dan support terhadap kebijakan pemerintah termasuk mendukung pelaksanaan penyaluran gas bumi kepada industri tertentu atau HGBT.

"PGN telah menyalurkan seluruh volume HGBT yang diterima dari pemasok kepada seluruh industri penerima HGBT sesuai alokasi HGBT masing-masing penerima yang telah ditetapkan pemerintah," kata Ratih.

Ratih menjelaskan lebih lanjut bahwa secara operasi, PGN sebagai perusahaan terbuka berkomitmen dalam menjalankan operasi secara transparan dan sesuai GCG yang ada dan hal ini dapat di cek oleh rekan-rekan industri dalam laporan keterbukaan PGN. Dijelaskan dalam paparan bagaimana mekanisme penyaluran gas, kendala, dan solusi yang ditawarkan, merupakan upaya komunikasi rutin dan komunikasi dua arah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman antara kedua belah pihak dalam kerjasama bisnis maupun pelaksanaan peran strategis masing-masing pihak bagi negara.

Ke depannya diharapkan ada stimulasi untuk menjaga kelangsungan bisnis midstream dan downstream hilir gas bumi serta kemampuan badan usaha sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur gas bumi.

"PGN berharap dapat terus menjadi pemain sentral dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi. Mengingat infrastruktur masih sangat dibutuhkan berbagai daerah baik bagi pelaku usaha industri, UMKM serta rumah tangga yang belum mendapatkan manfaat gas bumi," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengungkapkan transparansi data menjadi salah satu concern di asosiasi industri pemakai gas bumi.

"Bagaimanapun tanpa PGN dan Gas Bumi kondisi operasional rekan-rekan industri akan terganggu. Oleh karena itu kami akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan PGN untuk dapat melayani kebutuhan gas industri secara maksimal namun tentunya juga dengan harga gas yang kompetitif untuk mendukung daya saing industri," ujarnya.

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT PGN

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Asisten Menteri Keuangan AS Alexia Latortue pada Kamis (11/7). Pertemuan tersebut membahas tantangan, peluang, dan potensi investasi di sektor energi terbarukan Indonesia.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menuturkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki NBS (Nature Based Solutions) terbesar kedua di dunia setelah Brasil dengan 1,5 GtCO2/tahun.

Ia menjelaskan bahwa total potensi sumber daya energi terbarukan Indonesia mencapai 3.686 GW yang terdiri dari tenaga surya sebesar 3.295 GW, tenaga air 95 GW, bioenergi 57 GW, tenaga angin 155 GW, energi panas bumi 24 GW, dan energi laut 60 GW. Namun, dari total kapasitas 3.686 GW tersebut, baru 12,54 MW yang dimanfaatkan.

"Dengan mengembangkan potensi ini, Indonesia dapat memiliki lebih dari 1,1 terawatt kapasitas energi terbarukan dan dapat menjadi pemimpin dalam transisi global menuju energi terbarukan," kata Shinta dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Ketua Pokja Transisi Energi Kadin Indonesia, Anthony Utomo menjelaskan kerja sama dan investasi dari luar negeri, khususnya dengan AS, bakal membuka ruang untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan, pengembangan teknologi hijau, serta menarik negara lain untuk turut serta berinvestasi di Indonesia di sektor EBT.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan hal ini, seperti infrastruktur yang perlu ditingkatkan, regulasi yang mendukung, dan kesiapan sumber daya manusia yang memadai.

"Maka dari itu, melalui Pokja Transisi Energi Kadin kami akan menjembatani dan menyatukan berbagai pemangku kepentingan utama di sektor energi terbarukan untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan solusi-solusi inovatif dan berkelanjutan," ucap Anthony.

Anthony menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan tiga key iniatitives guna menyiapkan perusahaan di Indonesia untuk menarik investor lokal maupun global. Pertama, mendorong Implementasi Green Development Initiative untuk mengembangkan strategi menuju ekosistem industri hijau yang berkelanjutan dengan penggunaan energi bersih, baik dari sisi pasokan maupun permintaan.

Kedua, mengembangkan Renewable Energy Manufacturing untuk mendukung kemandirian teknologi rantai pasok domestik, khususnya dalam mengembangkan energi bersih di Indonesia sesuai dengan roadmap TKDN Indonesia. Ketiga, mengakselerasi distributed energy untuk mempercepat distribusi energi atau pemanfaatan generator energi bersih mandiri untuk konsumsi industri, serta mendorong penggunaan energi bersih melalui berbagai solusi inovatif yang disediakan oleh anggota Kadin Indonesia.

"Melalui inisiatif-inisiatif tersebut Pokja Transisi Energi Kadin optimis dapat membantu meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia serta menciptakan nilai tambah di mata investor lokal maupun global. Adanya investasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki potensi investasi yang menjanjikan pada sektor EBT," pungkas Anthony.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyatakan pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi hanya untuk mereka yang berhak. Kebijakan itu rencananya dimulai pada 17 Agustus nanti.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno memandang pembatasan penyaluran BBM bersubsidi tidak cukup berhasil jika menyasar kepada kendaraan pribadi.

"Pembatasan BBM dari sejak sekarang tidak pernah berhasil, lantaran akar masalahnya tidak ditangani. Kendaraan pribadi, terutama sepeda motor (84,5%) paling besar menggunakan BBM subsidi," kata dia, Jumat (12/7/2024).

Menurutnya pemerintah harus berani mengambil langkah strategis seperti penyaluran BBM subsidi hanya untuk angkutan umum saja. Kebijakan tersebut menurutnya bisa diimplementasikan kepada daerah yang transportasinya sudah memadai.

"Pemerintah harus berani mengambil langkah strategis untuk daerah yang layanan angkutan umum sudah bagus, seperti di Jakarta, sepeda motor dan mobil tidak mendapat subsidi BBM. Subsidi BBM hanya diberikan bagi angkutan umum (orang dan barang)," jelas dia.

Dia mencontohkan bagaimana masih ada daerah yang transportasi umumnya kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.

"Program politis, sehingga tidak pernah serius, hanya menakut-nakuti masyarakat. Di Kalimantan Selatan sudah beroperasi Bus Trans Banjarbakula, terkadang kesulitan mendapatkan BBM. Sungguh aneh, karena BBM subsidi dipermainkan oknum APH dan oknum SPBU," pungkasnya.

Sebelumnya terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi disampaikan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaita. Kebijakan itu rencananya dimulai pada 17 Agustus nanti.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ujar Luhut dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024)

Mengenai hal tersebut, PT Pertamina (Persero) juga buka suara merespons pernyataan tersebut. Pertamina menyatakan BBM subsidi adalah urusan pemerintah. Sementara Pertamina sebagai operator menyalurkan BBM Subsidi.

"BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah dan Pertamina sebagai operator menjalankan arahan pemerintah," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi detikcom, Selasa (9/7/2024).

Sebagai informasi BBM yang disubsidi pemerintah dan disalurkan Pertamina adalah jenis solar dan Pertalite. Sementara Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlte adalah BBM nonsubsidi alias mengikuti pergerakan harga pasar.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Maluku. Koordinasi ini dilakukan bersama Pemprov wilayah Papua dan Maluku untuk mewujudkan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) kepada konsumen.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan BPH Migas memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Namun, dalam menjalankan pengawasan JBT dan JBKP, BPH Migas membutuhkan kerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi dan kebutuhan BBM di wilayahnya.

"Oleh karena itu, kami mengajak untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Karena sesungguhnya, pemerintah provinsi yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya masing-masing," terangnya di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, seperti dalam keterangan tertulis Kamis (11/7/2024).

Menurut Erika, pertemuan ini merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

"Maka dari itu, kami ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa melakukan pengawasan di daerah masing-masing," tegasnya.

Lebih lanjut, Erika mengharapkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini data terkait Konsumen Pengguna BBM subsidi dan BBM kompensasi semakin akurat.

"Kita berharap pendisitribusian BBM subsidi ini bisa lebih tepat sasaran dan tepat volume. Tujuan akhirnya, tentu dengan sila kelima Pancasila, agar masyarakat yang membutuhkan BBM subsidi dan BBM Kompensasi dapat menerima haknya, dan rakyat Indonesia semakin sejahtera," tuturnya.

Sejalan dengan Erika, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menyampaikan pemerintah provinsi wilayah Papua dan Maluku antusias untuk berpartisipasi pada Rapat Koordinasi.

"Merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan Perjanjian Kerja Sama ini," terangnya.

Pria yang kerap disapa Tiko ini melanjutkan, tujuan utama dari PKS adalah memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya Ppemerintah provinsi.

"Agar BBM subsidi dan BBM kompensasi semakin tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat harga, serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada dari sektor pengguna di wilayah Maluku dan Papua," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Johny Way menyampaikan BBM memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan BBM yang memadai sangat menunjang kegiatan masyarakat.

"Oleh karena itu, hari ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada BPH Migas yang telah mendorong Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan atas pendistribusian BBM bersubsidi, agar distribusi BBM berjalan dengan baik di seluruh wilayah hukum Provinsi Papua Barat Daya," ucapnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Yapit Sapta Putra, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Sekretaris Daerah Kota Sorong Yakob Kareth, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Papua Maluku Sunardi, serta perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku, dan Maluku Utara.

Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan petinggi Vale Base Metals. Pertemuan itu diungkap Erick di Instagram pribadinya.

"Bertemu Chief Sustainability and Corporate Affairs Officers, Vale Base Metals, Ibu Emily Olson dan CEO Vale Indoneisa, Ibu Febriany Eddy, dan Direktur, Bapak Bernardus Irmanto," tulis Erick seperti dikutip dari akun @erickthohir Kamis (11/7/2024).

Erick mengatakan, pertemuan itu membahas pengembangan industri nikel. Dia mengatakan, PT Vale Indonesia Tbk merupakan bagian dari ekosistem kendaraan listrik.

"Kami membahas strategi pengembangan industri nikel dalam negeri sebagai bagian dari program hilirisasi. PT Vale Indonesia sebagai bagian dari ekosistem kendaraan listrik, juga telah bekerja sama dengan produsen mobil raksasa dunia seperti Ford dan automaker Eropa," katanya.

Untuk diketahui, BUMN Holding Industri Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID telah menyelesaikan transaksi pembelian sekitar 14% saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk dari Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM). Dengan begitu, MIND ID resmi menjadi pemegang saham terbesar PT Vale Indonesia.

Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf mengatakan pada 28 Juni lalu, pihaknya telah merampungkan pengembalian bagian atas saham baru sebagai pelaksanaan atas seluruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang diperoleh MIND ID dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD I PT Vale dan pembelian oleh MIND ID atas sebagian saham lama milik VCL, SMM, dan Vale Japan Limited di PT Vale melalui pasar negosiasi di Bursa Efek Indonesia.

"Dengan penyelesaian transaksi ini, MIND ID resmi menjadi pemegang saham terbesar di PT Vale dengan porsi saham yang meningkat dari 20% menjadi sekitar 34,0%. Sedangkan, kepemilikan VCL berkurang dari 44,4% menjadi sekitar 33,9%, dan kepemilikan SMM berkurang dari 15,0% menjadi sekitar 11,5%," kata Heri dalam keterangan tertulis, Senin (1/7).

Lebih lanjut, divestasi saham ini merupakan bagian dari kewajiban perpanjangan izin operasi selama 10 tahun yang diperoleh PT Vale melalui penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 28 Desember 2035. PT Vale menerima penerbitan IUPK pada 3 Mei 2024 sebagai kepastian hukum bagi perusahaan untuk tetap beroperasi di wilayah konsesinya.

Grup Salim mengajukan penawaran US$ 265 juta atau sekitar Rp 4,26 triliun (kurs Rp 16.100) terhadap perusahaan tambang Australia Rex Minerals. Akuisisi itu bertujuan mendukung tambang tembaga entitas Grup Salim yang ada di Australia Selatan.

Dikutip dari Nikkei Asia, Kamis (11/7/2024), MACH Metals Australia yang dimiliki Salim Group membeli hampir 16% saham Australia Rex Minerals awal tahun ini. Senin lalu, perusahaan kemudian mengajukan penawaran untuk mengakuisisi sisanya seharga 0,47 dolar Australia per lembar saham.

Tawaran ini bernilai AU$ 393 juta (US$ 265 juta) dan mewakili premi sebesar 79% dari harga perdagangan rata-rata tertimbang volume selama 30 hari. Dewan Rex dengan suara bulat merekomendasikan kesepakatan tersebut, namun harus mendapat persetujuan dari pemegang saham, Dewan Peninjau Investasi Asing Australia dan penilaian independen.

Rapat pemegang saham untuk menyetujui proposal tersebut kemungkinan dilaksanakan pada bulan Oktober. Rex Minerals diketahui sedang mencari mitra untuk proyek Hillside Copper-Gold di Semenanjung Yorke.

Proyek tambang terbuka ini diperkirakan menelan biaya AU$ 854 juta dan mengandung 1,9 juta ton tembaga dan 1,5 juta ons emas. Kepala eksekutif Rex Richard Laufmann mengatakan, MACH siap menempatkan uang mereka dan mengembangkan tambang tersebut, dengan target produksi pada tahun 2026 atau 2027.

"Jelas, mereka adalah organisasi yang sangat besar, jadi pendanaan ini tidak dipertanyakan, ini adalah pendanaan yang dijamin sekarang," kata Laufmann kepada Nikkei Asia.

"Mereka ingin membangun tambang. Mereka tidak membelinya untuk dipelajari kembali, mereka ingin melanjutkan," tambah dia.

Salim Group adalah konglomerat Indonesia dengan investasi yang mencakup makanan, ritel, perbankan, telekomunikasi, dan energi. Pemiliknya, keluarga Salim, termasuk orang terkaya di Indonesia.

MACH Energy, anak perusahaan Salim Group, menjalankan tambang batu bara Mt. Pleasant di New South Wales. Direktur Pelaksana MACH Ferdian Purnamasidi mengatakan proyek Hillside sejalan dengan strategi perusahaan dalam mendiversifikasi portofolio asetnya.

Subholding Pertamina, PT PGN Tbk memastikan bakal erus mendukung upaya pemerintah alam memenuhi kebutuhan gas bumi nasional. Upaya menjaga keamanan supply dilaksanakan PGN melalui integrasi infrastruktur dan proyek strategis yang disiapkan menitikberatkan pada efisiensi serta efektifitas logistic cost penyaluran gas bumi.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan bahwa PGN tetap mengembangkan core business yang sudah melekat dalam diri PGN yang terkait dengan pengembangan proyek transmisi dan distribusi gas bumi. Maka proyek pipanisasi gas bumi dan pengembangan infrastruktur beyond pipeline beserta infrastruktur pendukungnya menjadi fokus pengembangan di PGN. Pengguna gas bumi juga akan mendapatkan akses yang affordable apabila infrastruktur gas bumi semakin berkembang di berbagai wilayah.

Dia menambahkan PGN akan terlibat dalam sejumlah proyek strategis diantaranya proyek pipa gas WNTS-Pemping untuk menyalurkan gas dari Lapangan Natuna ke pasar dalam negeri. PGN juga menyambut penyelesaian proyek jaringan gas Cirebon - Semarang tahap II dan bakal bersinergi dengan pemerintah untuk membawa gas dari Jawa Timur ke Jawa Barat.

"Terdapat inisiatif bisnis baru untuk pengembangan Pipa Cisem II di mana kami akan membangun Pipa Distribusi Tegal-Cilacap menuju Refinery Unit IV Cilacap sepanjang ± 130 km," kata Rosa dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan pengembangan lainnya yaitu proyek infrastruktur gas di kilang Tuban dan pembangunan infrastruktur pipa untuk mendukung pabrik pupuk di wilayah Timur Indonesia. Tidak hanya di Jawa, interkoneksi pipa yang akan dijalankan adalah Pipa Dumai-Sei Mangkei melalui dukungan Pemerintah dengan APBN, Pipa Duri-Balam, Duri-Petapahan, Pipa Bangkanai-Balikpapan, dan Pipa Bintuni-Fakfak. Menurutnya, melalui cara-cara tersebut diharapkan dapat menutup gap sumber pasokan yang disebabkan oleh infrastruktur pipa yang belum tersambung.

"PGN berkomitmen dalam menjaga keamanan pasokan menggunakan integrasi infrastruktur. Di sisi lain, kami menyusun pengembangan proyek strategis yang adaptif mengisi peluang bisnis ke depan. Tentu dengan mempertimbangkan skema logistik yang tepat dan efisien," ujarnya.

"Sejalan dengan adanya penugasan regasifikasi ke Pertamina, apa yang dijalankan PGN hari ini sudah sejalan dengan upaya PGN dalam menguatkan dan mengintegrasikan pemanfaatan infrastruktur gas pipa dan beyond pipeline. Dengan proyeksi supply gas bumi ke depan yang akan didominasi dalam bentuk LNG sesuai dengan kondisi geografis Indonesia, PGN terus melakukan penguatan pada infrastruktur LNG atau moda beyond pipeline agar dapat berkontribusi dalam menyeimbangkan supply dan demand gas bumi domestic," sambungnya.

Dia menjelaskan, salah satunya untuk saat ini, PGN melakukan revitalisasi Tanki LNG Hub Arun. Terminal ini terletak di jalur perdagangan strategis yang dekat dengan pasar LNG untuk Asia Tenggara maupun Asia Selatan.

"Pertamina selaku Holding Migas memiliki aspirasi untuk mengembangkan terminal LNG Arun menjadi LNG Hub Leader di Asia. Salah satu tahapan awalnya sudah PGN mulai dengan revitalisasi kembali di salah satu tanki yaitu F6004 sejak akhir 2023 dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024," jelas Rosa.

Sementara itu untuk peran FSRU Lampung sampai dengan saat ini juga sangat esensial bagi Subholding Gas Pertamina yang terintegrasi dengan Pipa South Sumatra-West Java (SSWJ). Kini, hasil regasifikasi LNG di FSRU Lampung dialirkan untuk memenuhi kebutuhan sektor kelistrikkan dan industri yang kondisi demandnya semakin meningkat. Selain FSRU Lampung, FSRU Jawa Barat menjadi backbone kestabilan layanan dan enabler supply point LNG ketika kondisi pasokan gas mengalami fluktuatif.

Dia menjelaskan pihaknya juga menerapkan skema beyond pipeline (shipping) juga menjadi langkah yang feasible untuk wilayah Indonesia Timur. Hal itu didasari karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

Kemudian untuk sekaligus mendorong komersialisasi LNG, PGN masuk ke bisnis LNG Trading dan menambah fasilitas LNG diantaranya Bontang LNG Bunkering, Teluk Lamong LNG, serta Terminal LNG Bunkering untuk sektor Marine Fuel.

"Upaya PGN baik pipeline maupun beyond pipeline memerlukan sinergi yang selaras dengan kepentingan seluruh stakeholder, pemerintah dan pengguna gas bumi di sisi hilir. Dengan optimisme menghadapi tantangan yang dinamis, keseimbangan supply dan demand diharapkan terjadi pada tahun 2030. PGN juga mendorong agar pengguna baru terus tumbuh," pungkasnya Rosa.