IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mempertimbangan agar kendaraan pelat kuning masih tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Saat ini, pemerintah memang tengah mengkaji secara mendalam soal skema penyaluran subsidi BBM dan listrik. Kendaraan pelat kuning adalah kendaraan angkutan umum atau transportasi publik.

"Andaikan pun terjadi subsidi, nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya," kata Bahlil ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Menurut Bahlil, selama ini penyaluran subsidi memang ada yang sudah tepat dan tidak tepat sasaran.

"Yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sasaran, tetap jalan," ujarnya.

Oleh karena itu, Bahlil menampik bahwa skema bantuan langsung tunai masuk dalam opsi penyaluran subsidi BBM.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan diperlukan berbagai langkah dan terobosan agar lebih banyak daerah yang mampu dan berpihak pada transportasi massal perkotaan.

Menhub menyebut belum sepenuhnya pemerintah daerah (Pemda) mampu menjalankan kewenangan penyelenggaraan transportasi perkotaan ini secara optimal.

“Untuk itu perlu berbagai langkah terobosan agar semakin banyak Pemerintah Daerah memiliki keberpihakan dan kemampuan menyelenggarakan angkutan umum massal perkotaan secara mandiri,” kata Menhub dalam siaran persnya, Kamis (10/10/2024) .

Menhub menekankan pentingnya meningkatkan pemanfaatan angkutan umum massal sebagai solusi permasalahan di perkotaan.

Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 57 persen dari 277 juta penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, angka yang diprediksi akan naik menjadi 66,6 persen pada 2035.

Dengan semakin tingginya urbanisasi di Indonesia, kebutuhan akan transportasi publik yang efisien dan nyaman semakin mendesak.

Peningkatan mobilitas di perkotaan menurut dia, akan menuntut penyediaan transportasi umum massal, guna menghindari kemacetan yang berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

“Hal ini menjadikan transportasi perkotaan isu strategis untuk masa kini dan masa depan,” ujar Menhub.

Menhub juga menyebut pengembangan infrastruktur transportasi massal merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan.

Meskipun sejumlah kota besar seperti Jakarta, Solo, Semarang, Bogor dan beberapa kota lainnya menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan transportasi massal, namun masih banyak daerah lain yang masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan infrastruktur, integrasi sistem, dan tingkat pelayanan.

Secara hukum penyelenggaraan angkutan massal perkotaan menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah, namun belum semua daerah mampu secara optimal melaksanakan penyelenggaaraannya.

Lebih lanjut Menhub menyampaikan pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum massal perkotaan melalui berbagai upaya, salah satunya melalui penyelenggaran subsidi dengan skema Buy The Service (BTS).

“Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan transportasi perkotaan menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun belum semua daerah mampu menjalankannya secara optimal. Untuk mendukung hal ini, Kementerian Perhubungan memberikan subsidi melalui skema "buy the service," ucap Menhub.

Saat ini Kementerian Perhubungan berkomitmen dengan memberikan stimulus subsidi melalui skema buy the service di 14 kota yang di antaranya adalah Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, hingga Bandung yang melayani hingga 75 juta orang.

Sementara di sisi lain baru sekitar 20 pemerintah daerah berkomitmen menyelenggarakan transportasi umum massal dengan APBD.

TABALONG, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong sukses meraih Anugerah Wahana Tata Nugraha (WTN) Kategori Kota Kecil Tertib Lalu Lintas dan Angkutan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Penghargaan ini diterima langsung oleh Pj Bupati Tabalong Hamida Munawarah pada Sabtu (7/10/2024) lalu di Jakarta. 

Hamidah mengaku bersyukur atas diraihnya piala WTN 2024 melalui inovasi transportasi umum ‘Langsat Manis’ tersebut. Dia pun mengapresiasi berbagai pihak yang telah mendukung terlaksananya tertib berlalu lintas dan membantu penataan transportasi publik di daerah ini.

“Ke depannya kita akan terus melakukan terobosan dan pengembangan peningkatan inovasi di bidang transportasi publik, utamanya peningkatan dan pengembangan inovasi Langsat Manis,” katanya.

Adapun dampak dari inovasi Langsat Manis nyatanyai begitu dirasakan oleh masyarakat. Kabupaten Tabalong. Dulunya, daerah ini terbilang minim dengan sarana transportasi, sekarang telah memiliki angkutan yang representatif.

Kini, tersedianya angkutan yang representatif turut memberikan kontribusi terhadap capaian tujuan Suistainable Development Goals (SDGs). Terutama dalam hal penyediaan akses transportasi umum yang nyaman, aman, terjangkau, terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kelancaran ketertiban berlalu-lintas dan angkutan, Langsat Manis juga ikut meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan daya beli masyarakat

Berkat keberhasilan itu pula, Kabupaten Tabalong selalu menjadi langganan mendapatkan Piala Anugerah Wahana Tata Nugraha (WTN) Kategori Kota Kecil Tertib Lalu Lintas dan Angkutan dari Presiden Republik Indonesia. 

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tumbur Parulian Manalu mengatakan,  Berbekal delapan unit armada All Purpose Vehicle, Langsat Manis mulai melayani enam trayek angkutan kota. Kemudian, Langsat Manis pun mengalami pembaruan angkutan kota dari tahun ke tahun, hingga armadanya kini bertambah banyak. Tidak saja berjenis APV, tetapi juga Grandmax dan bus.

Jumlah armada angkutan ini pada 2024 tercatat bertambah menjadi 57 unit dengan 18 trayek angkutan kota dan enam trayek perintis. Langsat Manis jugamemberikan layanan trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Tanjung - Banjarbaru - Banjarmasin PP.

Berbeda sedikit dengan trayek angkutan kota yang digratiskan penuh buat masyarakat, Langsat Manis trayek AKDP dan AJDP menggunakan 10 unit armada bus (Hiace), memberikan layanan regular, door to door, serta mengenakan tarif ekonomis sesuai jarak.

Kepala Dishub Tabalong, Tumbur Parulian Manalu mengatakan, bahwasanya Inovasi Langsat Manis merupakan kegiatan unggulan berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, gratis, dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tabalong,

“Setiap hari Langsat Manis beroperasi memberikan Layanan Angkutan Gratis kepada seluruh masyarakat Tabalong untuk berpindah tempat/transportasi. Langsat Manis ini diperuntukkan untuk masyarakat umum dan pelajar,” katanya.

Kendati itu, pengguna tertinggi Langsat Manis, disebutkan didominasi oleh para pelajar untuk berangkat ke sekolah dan pulang dari sekolahnya.

Hal inilah, menurut Kadishub, diyakini dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena turut andil membantu meningkatkan angka Pendidikan di Tabalong. Selain sebagai salah satu upaya menekan angka inflasi, dimana layanan ini terintegrasi melayani masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Tabalong.

Kadishub mengungkapkan, seluruh unit angkutan Langsat Manis selalu dilakukan perawatan secara rutin dan intens, serta dilakukan Uji Kir secara berkala yang tujuannya untuk memastikan unit armada aman dan laik jalan.

Selain itu Langsat Manis memiliki fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi penumpang [rioritas. “Langsat Manis menyediakan angkutan khusus disabilitas guna memudahkan masyarakat yang ingin bepergian ke Rumah Sakit dan tujuan lainnya,” ujar Tumbur.

Semua armada Langsat Manis dilengkapi dengan GPS tracking, stiker Call Center Layanan Pengadauan Pelanggan, dilengkapi CCTV luar dan dalam (AKDP dan AJDP), serta jaminan asuransi penumpang. 

Penumpang juga tidak diperkenankan membayar secara tunai, melainkan menggunakan metode pembayaran yang sifatnya non tunai (sistem pembayaran digital melalui transfer bank atau QRIS).

Komitmen Berkelanjutan

Sebagai upaya menjamin keberlanjutan tujuan pembangunan transportasi di Tabalong, inovasi Langsat Manis telah mendapatkan legalitas berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Surat Keputusan (SK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ada Perda Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggraan Perhubungan, Perbup Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota di KabupatenTabalong, SK BLUD UPTD PKB, SK Kepala Dinas Perhubungan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Jaringan Trayek Perintis Kabupaten Tabalong, dan Kumpulan SOP tentang Angkutan Umum (trayek, kedisplinan, operasional).

Demikian dijamin pula dengan adanya penyediaan sumber dana yang berasal dari DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, CSR PT Adaro Indonesia dan mitra kerja, serta Perbankan.

Kemudian, terdapat kelembagaan berupa Penyelenggara Langsat Manis Angkutan Kota dan Langsat Manis AKDP/AJDP yakni Dishub sendiri dan BLUD UPTD PKB, serta sumber daya manusia yang terdiri dari driver, mekanik, pengawas lapangan, dan petugas administrasi.

“Penumpang bertambah setiap tahun. Dalam waktu 2 tahun ke belakang ini saja, jumlah penumpang angkutan Langsat Manis kurang lebih sebanyak 198 ribu,” kata Tumbur.

Bahkan, ada permintaan-permintaan penambahan angkutan dari masyarakat baik berupa surat maupun proposal. Namun begitu, evaluasi angkutan umum Langsat Manis juga secara rutin dilakukan oleh Dishub, baik melalui survei kepuasan masyarakat maupun survei langsung ke lapangan.

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta -

LRT Jabodebek mencatat kenaikan penumpang yang signifikan di tengah gelaran Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu, 5 Oktober 2024 kemarin.

Tercatat jumlah pengguna LRT Jabodebek pada 5 Oktober 2024 mencapai 59.459 penumpang, naik 24.180 penumpang atau 68% dibandingkan rata-rata akhir pekan pada bulan September yang hanya mencapai 35.279 pengguna.

"LRT Jabodebek menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, serta terintegrasi dengan moda transportasi lain. Selain itu, adanya penerapan tarif khusus akhir pekan dengan batas maksimal Rp 10.000 per perjalanan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna," ujar Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono dalam keterangannya, Minggu (6/10/2024).

Mahendro juga menyampaikan beberapa stasiun dengan volume pengguna tertinggi pada 5 Oktober 2024 adalah Stasiun Dukuh Atas BNI, Stasiun Harjamukti, dan Stasiun Cikoko.

Stasiun Dukuh Atas BNI, yang berlokasi di pusat kota Jakarta dan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lain, mencatat volume penumpang tertinggi.

Sementara itu, Stasiun Harjamukti di ujung jalur LRT Jabodebek dan Stasiun Cikoko yang terhubung dengan Commuter Line dan Transjakarta juga menunjukkan lonjakan pengguna yang signifikan, terutama pada jam-jam sibuk antara pukul 14.00 hingga 17.00 WIB.

Untuk tarif, pada 5 Oktober 2024 KAI menerapkan tarif akhir pekan dengan harga awal Rp 5.000 untuk kilometer pertama dan tambahan Rp 700 per kilometer berikutnya, dengan batas maksimal Rp 10.000 per perjalanan.

Selain itu, KAI mengoperasikan total 260 perjalanan LRT Jabodebek pada 5 Oktober 2024, dengan pengaturan headway 12,5 menit pada jam sibuk (09.00 hingga 19.00) dan 19 menit pada jam non-sibuk (05.25 hingga 09.00 dan 19.00 hingga 22.51).

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengembangkan Program Pengembangan Pelayanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan dengan skema Pembelian Layanan atau Buy The Service (BTS).

Program ini digulirkan guna menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang lebih baik.

Sejak tahun 2020, program ini melayani sebanyak 81.797.835 penumpang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin menyatakan, BTS adalah pelayanan angkutan perkotaan yang disediakan bagi masyarakat oleh pemerintah yang akan memiliki keunggulan segi pelayanan, keamanan, kenyamanan, ketepatan jadwal pelayanan, serta terjangkau secara ekonomi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di program ini, pemerintah membeli setiap kilometer pelayanan angkutan yang dilaksanakan oleh operator angkutan dan pemerintah menjualnya kepada masyarakat melalui tarif dengan harga yang terjangkau.

“Dari data yang ada, kinerja BTS mulai diresmikan pada tahun 2020 hingga 2024 ini telah memiliki total kendaraan sebanyak 852 unit bus dan 111 mobil penumpang umum," kata Risyapudin dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Dia menjelaskan, sejak tahun 2024 beberapa pemerintah daerah mulai melakukan pengambil alihan Program BTS sehingga jumlah unit yang beroperasi di tahun 2024 sejumlah 724 unit bis dan 54 mobil penumpang umum.

"Sedangkan untuk jumlah total penumpang sebanyak 81.797.835 orang,” imbuh dia.

Ia juga menambahkan dengan skema ini, pemerintah mengambil alih risiko biaya pelayanan angkutan umum dan menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Dalam skema Buy The Service, pemerintah memberikan subsidi sehingga tarif ditetapkan lebih murah sesuai dengan biaya ekonomi dan daya beli masyarakat.

Menurut Risyapudin implementasi skema Buy The Service menjadi wujud pelaksanaan pasal 138 dan 139 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.

“Dengan skema ini Pemerintah berupaya tercapainya pelayanan angkutan umum perkotaan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang lebih baik dari segi pelayanan, keamanan, kenyamanan, ketepatan jadwal pelayanan, serta terjangkau secara ekonomi oleh seluruh lapisan masyarakat,” papar Risyapudin.

Saat ini skema Buy The Service hadir di 10 kota di Tanah Air, yaitu Trans Metro Deli di Medan, Trans Musi Palembang di Palembnag, Trans Metro Pasundan di Bandung, Trans Banyumas di Banyumas, Batik Solo Trans di Surakarta, Trans Semanggi Suroboyo di Surabaya, Trans Metro Dewata di Denpasar, Trans Banjarbakula di Bajarmasin, dan Trans Mamminasata di Makassar.

Sedangkan yang baru saja diuji coba dan akan dioperasikan dalam waktu dekat adalah Balikpapan City Trans di Balikpapan.

”Semenjak dioperasikan pada tahun 2020 lalu load factor statis dihitung berdasarkan ritase realisasi ada tiga Kota dengan load factor statis tertinggi, yaitu Surabaya (50,63 persen), Bandung (35,17 persen), dan Surakarta (28,98 persen).

Secara terpisah, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, tidak mudah untuk membenahi angkutan umum di Indonesia yang sudah lama dibiarkan tidak berkembang.

Untuk itu pihaknya meminta agar membenahi angkutan umum jangan berhenti hanya di Kementerian Perhubungan.

”Keikusertaan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan. Dan tidak kalah pentingnya alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk keberlangsungannya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK),” katanya.

Jakarta: PT Toyota-Astra Motor (TAM) memberikan satu unit Toyota HiAce Premio kepada Transjakarta selaku penyedia jasa layanan transportasi publik bagi warga Jakarta dan daerah penyangga sekitarnya. Unit ini akan dimanfaatkan sebagai armada Transjakarta Cares guna mendukung mobilitas kalangan disabilitas di wilayah operasional Transjakarta secara gratis.

Marketing Director PT TAM, Anton Jimmi Suwandy, menyebutkan perusahaan memiliki 4 pilar, dan kali ini dijalankan pilar Toyota Berbagi Langkah. Penyediaan solusi mobilitas yang lebih inklusif, salah satunya lewat pemberian satu unit HiAce Premio yang akan digunakan sebagai armada Transjakarta Care, merupakan salah satu bentuk implementasi dari pilar ini.

"Sejalan satu dari empat pilar aktivitas Toyota Berbagi di bidang mobilitas, yaitu ‘Toyota Berbagi Langkah’, pemberian Toyota HiAce Premio kepada Transjakarta diharapkan dapat mendukung mobilitas yang inklusif untuk semua orang,” kata Anton Jimmi Suwandy melalui keterangan resminya.

Baca Juga: Modernisasi Neta X Perlu Diimbangi dengan Adaptasi Mengemudi

Dipilihnya HiAce Premio karena kapasitas penumpangnya bisa mencapai 11 orang dengan ruang kabin ekstra lapang dan kabin yang lapang.
Fleksibilitas kabin yang tinggi membuatnya dapat dialih fungsikan sebagai kendaraan penunjang aktivitas penyandang disabilitas. Bermodalkan kabin luas dan pintu yang terbuka lebar, membuat akses keluar-masuk kursi roda dan perangkat penunjang gerak orang dengan kebutuhan khusus, dapat berlangsung dengan mudah dan aman, ditambah ruang dalam yang nyaman untuk siapapun.

Baca Juga: Tol Jogja-Solo Segmen Kartasura-Klaten Lulus Uji Laik Fungsi

Di bawah kap mesin, HiACE Premio dibekali dengan mesin diesel 1GD-FTV berkapasitas 2.800 cc yang mampu menghasilkan tenaga 174 PS @ 3.400 rpm dan torsi maksimal 450 Nm @ 1.600-2.400 rpm. Mesin ini dipadukan dengan transmisi otomatis 6-percepatan, yang memberikan akselerasi halus serta efisiensi bahan bakar yang optimal.

Untuk keselamatan, HiACE Premio sudah dilengkapi dengan fitur-fitur seperti ABS, EBD, Vehicle Stability Control (VSC), dan Hill Start Assist. Fitur keamanan ini membuat HiACE Premio cocok digunakan untuk perjalanan jauh, baik di jalanan kota maupun antarkota.

(UDA)

Proyek Light Rail Transit (LRT) bawah tanah Bali resmi dimulai pada Rabu (4/9). Jika selesai, harga tiket bagi wisatawan asing diperkirakan berkisar US$35-US$40 atau sekitar Rp543 ribu- Rp620,5 ribu (asumsi Rp15.514 per dolar AS) per orang per pekan.

Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) mengungkapkan, sebenarnya, tarif tiket belum terpikirkan karena masih melihat berapa biaya aktual untuk pembangunan konstruksi proyek tersebut.

"Belum (untuk harga tiket). Karena kita harus melihat berapa biaya aktual untuk konstruksinya. Target utamanya adalah wisatawan karena (jalur) titik-titiknya adalah (tempat) wisatawan," kata Ari, saat ditemui di TOD Sentral Parkir, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (4/9).

"Di dalam proyeksi kami untuk para turis kisaran antara US$35-US$40, terserah mereka mau pakai kapan dalam seminggu. Bayangkan, kalau turis datang dari airport ke Cemagi itu sudah Rp 350 ribu naik grab itu (menempuh) 2,5 jam," sambungnya.

Pada saat yang sama, pihaknya akan mengusahakan agar penumpang lokal yang memiliki identitas KTP Bali tarifnya gratis.

"Saya maunya gratis yah. Asal punya KTP Bali, kita lagi usahakan, kita lagi hitung, kita pastikan lebih rendah tapi kita usahakan gratis," katanya.

Pembangunan proyek LRT bawah tanah Bali mulai dilakukan dengan melakukan Upacara Pengeruwakan di Transit Oriented Development (TOD) Sentral Parkir, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Upacara ini kelanjutan dari rencana pembangunan Bali Urban Subway yang diinisiasi pada Februari 2024.

"Ngeruwak itu, adalah upacara untuk memulai semua kegiatan termasuk groundbreaking di Bali. Tentu saja nanti groundbreaking didahului oleh upacara pada hari ini. Terus, kita akan ada penyelidikan tanah, terus ada persiapan semua, dan groundbreaking diadakan kita targetkan sebelum akhir tahun. Memang definisi groundbreaking Bali dan groundbreaking secara umum memang agak berbeda," kata Ari.

Pengembangan proyek Bali Urban Subway akan dibangun dalam empat fase. Fase pertama ialah jalur LRT dari Bandara I Gusti Ngurah Rai - Kuta Sentral Parkir - Seminyak - Berawa - Cemagi sepanjang 16 km.

Fase kedua, jalur Bandara I Gusti Ngurah Rai- Universitas Udayana (Unud)- Nusa Dua sepanjang 13.5 km. Kemudian, fase ketiga jalur Kuta Sentral Parkir-Sesetan-Renon-Sanur dan keempat jalur Renon-Sukawati- Ubud. Untuk fase ketiga dan keempat, keduanya masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility studies).

"Pembangunan fase Bandara Ngurah Rai ke Kuta Sentral Parkir ditambah keseluruhan fase dua diharapkan dapat selesai pada akhir kuartal kedua tahun 2028 dan untuk keseluruhan, fase satu dan fase dua akan beroperasi penuh pada akhir 2031," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan kenaikan angkutan penumpang baik angkutan laut, udara maupun angkutan kereta api sepanjang Juli 2024.

Keberangkatan penumpang untuk seluruh moda transportasi mengalami kenaikan pada Juli baik secara bulanan maupun tahunan.

Sepanjang Juli 2024, BPS mencatatkan kenaikan angkutan laut domestik sebesar 13,05% secara bulanan ke posisi 2,62 juta penumpang. Secara tahunan posisi ini lebih tinggi 31,08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 2 juta penumpang.

Dari jumlah penumpang angkutan laut tersebut, lima pelabuhan utama juga tercatat mengalami lonjakan penumpang, Pelabuhan Tanjung Perak tercatat sebesar 115.100 orang, Pelabuhan Makassar sebanyak 57.000 orang, Balikpapan sebanyak 29.700 orang, serta Tanjung Priok sebanyak 23.000 orang.

Selain penumpang angkutan laut, BPS juga mencatatkan kenaikan penumpang angkutan kereta api. Sepanjang Juli 2024, penumpang angkutan kereta api tercatat sebesar 37,88 juta atau naik 8,21% secara bulanan dan 13,41% secara tahunan.

Adapun penumpang kereta api tercatat paling banyak di area Jabodetabek sebesar 29,24 juta orang, Jawa non Jabodetabek sebesar 7,39 juta, Sumatera sebesar 532.600 orang serta kereta bandara sebesar 710.800 orang.

BPS mencatatkan peningkatan jumlah penumpang angkutan udara domestik dan internasional menjadi masing-masing sebesar 6,04 juta dan 1,59 juta penumpang pada Juli 2024.

Pada angkutan udara domestik, BPS mencatatkan penumpang sebanyak 6,04 juta atau naik 11,04% secara bulanan (MoM) dibandingkan Juni yang sebesar 5,44 juta penumpang.

Sementara itu, secara tahunan (yoy) penumpang pesawat domestik naik 1,53% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,95 juta.

Adapun untuk angkutan udara internasional, BPS mencatatkan kenaikan 20,12% yoy menjadi 1,59 juta penumpang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,33 juta.

Sementara itu secara bulanan, penumpang angkutan udara internasional mengalami kenaikan 1,36% dibandingkan Juni yang sebesar 1,57%.

JAKARTA - Ketua Institut Studi Transportasi Ki Darmaningtyas menilai wacana penetapan tarif KRL berbasis NIK sebagai bentuk kemunduran pembenahan sistem transportasi umum di Indonesia. Sebab, hal tersebut tidak selaras dengan cita-cita penurunan emisi karbon serta mengatasi kemacetan dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

"Saya pribadi, lebih suka dan lebih mendukung subsidi transportasi daripada subsidi tepat sasaran. Karena jauh lebih banyak keuntungannya dibandingkan subsidi tepat sasaran," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Minggu (31/8/2024).

Darmaningtyas menjelaskan, keuntungan subsidi tepat sasaran itu hanya dirasakan oleh golongan tidak mampu saja. Sedangkan subsidi transportasi keuntungannya dapat dinikmati oleh semua warga yang menggunakan angkutan umum, polusi udara juga dapat dikurangi karena berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke KRL.

"Kemacetan wilayah Jabodetabek juga dapat dikurangi karena sebagian motor dan mobil parkir di stasiun dan penggunanya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Anggaran negara mungkin juga bisa dihemat karena subsidi untuk BBM bisa ditekan," kata Darmaningtyas.

"Sungguh Langkah mundur dan tidak punya visi yang jelas bila pemerintah akan memberikan subsidi (harga khusus BBM bagi Ojol), tapi akan menerapkan subsidi tepat sasaran untuk pengguna moda kereta api perkotaan," tambahnya.

Darmaningtyas menegaskan, jika Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan hendak mengurangi anggaran PSO untuk KRL agar tidak bebenani ruang fiskal, maka bisa untuk melakukan penyesuain tarif KRL yang belum pernah naik sejak tahun 2016 lalu.

Sehingga dengan menyesuaikan tarif KRL secepatnya akan berdampak pada pengurangan subsidi dan menjaga layanan KRL menjadi lebih baik karena perusahaan memiliki cashflow yang cukup untuk beroperasi setiap harinya.

Menurutnya, DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan sebelumnya juga sudah membuat perhitungan mengenai besarnya subsidi yang akan dapat dihemat dengan penyesuaian tarif Rp2.000,- saja pada 15 km pertama saja.

"Kalau orang naik KRL sepanjang 15 km dan membayar Rp5.000, itu masih amat terjangkau. Yang betul-betul tidak mampu, baru mengajukan permohonan keringanan, dan saat itulah penggunaan NIK baru relevan. Tapi kalau penggunaan NIK untuk semua pengguna KRL Jabodetabek dan layanan KCI lainnya jelas tidak tepat," pungkasnya.

Jakarta -

Gagasan untuk menerapkan penggunaan NIK saat akan naik layanan KRL sebetulnya bukan merupakan gagasan baru. Tahun 2013 saat PT KAI melakukan pembenahan system tiket di KRL Jabodetabek, dari penggunaan tiket kertas ke elektronik, gagasan itu sudah muncul.

Kebetulan saat itu saya diminta oleh DJKA untuk melakukan survei terhadap pengguna KRL Jabodetabek sebagai dasar penentuan siapa yang layak mendapatkan subsidi dan tidak, sehingga bersamaan dengan transformasi di KCJ (Kereta Commuter Jabodetabek) saat itu akan diberlakukan pula kebijakan subsidi tepat sasaran. Artinya, yang berhak memperoleh subsidi tiket lewat PSO adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Namun ketika sedang proses penyusunan instrument survei, kebijakannya diubah, bahwa subsidi tiket untuk semua penumpang, kaya, setengah kaya, maupun miskin. Dalam istilah umum itu namanya subsidi transportasi.

Artinya subsidi tersebut diberikan kepada semua pengguna transportasi umum, baik kaya maupun miskin. Mengapa?

Subdisi bagi golongan tidak mampu adalah membantu mereka agar tetap bisa melakukan pergerakan dengan tiket yang terjangkau, sehingga mereka bisa tetap melakukan mobilitas geografis, termasuk untuk mencari nafkah.

Sedangkan subsidi bagi yang mampu adalah sebagai bentuk insentif agar mereka mau meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke angkutan umum. Ini sebagai bentuk kebiijakan push and pull strategy mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum.

Saya pribadi, lebih suka dan lebih mendukung subsidi transportasi daripada subsidi tepat sasaran. Mengapa? Karena jauh lebih banyak keuntungannya dibandingkan subsidi tepat sasaran.

Keuntungan subsidi tepat sasaran itu hanya dirasakan oleh golongan tidak mampu saja dan oleh pemerintah karena subsidinya bisa ditekan.

Tapi kalau subsidi transportasi keuntungannya dapat dinikmati oleh semua warga yang menggunakan angkutan umum, polusi udara juga dapat dikurangi karena berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke KRL, kemacetan wlayah Jabodetabek juga dapat dikurangi karena sebagian motor dan mobil parker di stasiun dan penggunanya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Anggaran negara mungkin juga bisa dihemat karena subsidi untuk BBM bisa ditekan.

Sungguh Langkah mundur dan tidak punya visi yang jelas bila pemerintah akan memberikan subsidi (harga khusus BBM bagi Ojol), tapi akan menerapkan subsidi tepat sasaran untuk pengguna moda kereta api perkotaan. Ini betul-betul tidak jelas visinya.

Kalau visinya untuk menciptakan kota yang betul-betul hijau, ya seperti yang pernah diimpikan oleh mantan Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok), ingin menggratiskan semua layanan angkutan umum di Jakarta agar semua warga menggunakan angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi.

Kalau Kemenhub bermaksud mengurangi subsidi untuk KRL Jabodetabek, segera saja sesuaikan tarif KRL yang sudah tidak pernah disesuaikan sejak 2016. Dengan menyesuaikan tarif KRL secepatnya akan berdampak pada pengurangan subsidi dan menjaga layanan KRL menjadi lebih baik karena perusahaan memiliki cashflow yang cukup untuk beroperasi setiap harinya.

DJKA (Direktorat Jendral Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan sudah membuat perhitungan mengenai besarnya subsidi yang akan dapat dihemat dengan penyesuaian tarif Rp 2.000 saja pada 15 km pertama saja. Kalau orang naik KRL sepanjang 15 km dan membayar Rp 5.000 itu masih amat terjangkau.

Yang betul-betul tidak mampu, baru mengajukan permohonan keringanan, dan saat itulah penggunaan NIK baru relevan. Tapi kalau penggunaan NIK untuk semua pengguna KRL Jabodetabek dan layanan KCI lainnya jelas tidak tepat.

Ki Darmaningtyas
Ketua INSTRAN (Inisiatif Strategis untuk Transportasi)

(ang/ang)

Jakarta: Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta, Pramono Anung - Rano Karno, datang mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta pada Rabu pagi (28-8-2024). Uniknya, mereka datang dengan mengendarai oplet legendaris yang menjadi salah satu ikon di film 'Si Doel Anak Sekolahan'.

Oplet tersebut memang dipelihara oleh Rano Karno yang dahulu memerankan tokoh Doel. Tampak kondisi Oplet yang tumpangi terawat.

Jika melihat spesifikasinya, Oplet yang digunakan menggunakan model Morris Minor 1000 Traveller. Mobil ini sudah diproduksi sejak tahun 1920-an, dan yang digunakan ini merupakan lansiran tahun 1957.
Area belakangnya sudah dimodifikasi, dibuat untuk penumpang yang menaikinya. 2 bangku panjang saling berhadapan dan atapnya terbuat dari kayu.

Belum diketahui apakah Rano Karno melakukan ubahan di sektor mesin atau tetap mempertahankan mesin aslinya. Mengingat umurnya yang sudah tua, membuat perawatannya tidak mudah untuk mempertahankan mesin aslinya.

Namun Morris Minor 1000 Traveller asli menggunakan mesin 1.098 cc. Mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga puncak 48 daya kuda dengan torsi maksimum 81 Nm.
Transmisi manual 4 percepatan yang digunakan membuat mobil ini memiliki kecepatan maksimal hingga 117 km/jam.

Rano Karno pernah bercerita oplet yang dibelinya itu tanpa surat-surat lengkap karena hanya sekadar untuk properti syuting. Ia juga mengatakan mobil peninggalan 'babe Sabeni' itu pernah ditawar Rp1 miliar namun tidak dilepas.

(UDA)

Jakarta: Pemerintah, melalui Kemenerian Perhubungan, mengimbau angkutan umum untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. Meski demikian, perlu diingat keberadaan angkutan umum dengan kendaraan listrik memerlukan infrastruktur yang memadai.

Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, menyebut ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) perlu jadi perhatian utama dalam proses peralihan ke kendaraan listrik bagi angkutan umum.

“Sampai saat ini kendala ketersediaan SPKLU menjadi isu utama. Imbauan Menhub agar angkot dan bus umum beralih menggunakan kendaraan listrik tentu harus diawali dengan perhitungan matang terkait ketersediaan SPKLU yang dapat diandalkan di berbagai lokasi,” kata Ellen dikutip dari Antara.
Meski Jakarta telah memulai penggunaan bus Transjakarta berbasis listrik, Ellen mengatakan SPKLU masih menjadi tantangan signifikan yang harus dihadapi saat ini.

Baca Juga: Inspeksi Mobil Listrik Bekas, Otospector: Maaf Belum Bisa Inspeksi Baterai!

Dibandingkan kota lain, Jakarta sudah lebih siap dalam peralihan ke kendaraan listrik. Namun, rencana peralihan energi bagi angkot dan angkutan lainnya akan meningkatkan kebutuhan pasokan listrik.

Ia menilai Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu segera meningkatkan kapasitasnya. Hal ini penting agar pasokan listrik untuk kendaraan listrik dapat terjaga dengan baik.

“Penggunaan kendaraan umum berbasis listrik saat ini sudah terjadi di Jakarta. Beroperasinya bus Transjakarta berbasis listrik dapat dipelajari untuk mengetahui keuntungan dan kesulitan penggunaan kendaraan listrik,” imbuh Ellen.

Sementara kota-kota lain, Ellen mengungkapkan, perlu mempersiapkan infrastruktur SPKLU secara bertahap. Dengan lebih dini mempersiapkan infrastruktur inti bagi kendaraan listrik tersebut, diharapkan tidak akan ada hambatan signifikan dalam pelayanan angkutan umum kepada masyarakat saat peralihan menuju kendaraan listrik mulai dilaksanakan.

Baca Juga: Kendaraan Listrik Diprediksi Terus Meningkat di Indonesia

Ellen meyakini transisi menuju kendaraan listrik dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat apabila pemerintah berinvestasi terhadap pembangunan infrastruktur pendukung, utamanya SPKLU.

(UDA)